denganmelihat Tergugat Rekonvensi yang status sosialnya merupakan orangterpandang karena sebagai Pedagang yang berpenghasilan kotor kirakiraRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan, maka dipandang wajarapabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mutah kepadaPenggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yangharus dibayarkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa selain kewajiban mutah, Tergugat Rekonvensiberkewajiban pula memberikan nafkah selama massa

iddah kepadaPenggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf bHalaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 0833/Pdt.G/2020/PA.TbhKompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ayat Al Quran surat At Talaq ayat7 yang berbunyi sebagai berikut :Artinya : hendaklah orangorang yang mampu memberi nafkahmenurut kemampuannya, dan orangorang yang disempitkan rizkinyahendaklah memberi nafkah yang diberikan oleh Allah kepada nya;Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi

Bahwa Termohon menolok nafkah Iddah senilai Rp.6.000.000,00 (enam jutarupiah) dengan dicicil Sampai 3 (tiga) bulan, karena perpisahan ini terjadi karenaPemohon yang sangat mengingikannya yang sepertinya sudah lama dalamperencanaannya maka dengan ini Termohon Melalui Ketua Majelis HakimMahkamah Syariah Kualasimpang agar menetapkan nafkah, Maskan dan Kiswahdalam massa Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bilayang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggotanya yang memeriksa dan mengadiliperkara

Rekonpensi sebesarRp. 9.370.800, (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah)perbulan, namun berdasarkan bukti P.9, P.14, P.16 dan P.17 dan P18 Gajitersebut sebagian besar telah digunakan untuk membayar angsuran yangmana angsuran tersebut untuk kepentingan Tergugat Rekonpensi danPenggugat Rekonpensi sehingga pembebanan nafkah Iddah harusmenyesuaikan kemampuan, kepatutan dan kondisi Tergugat Rekonpensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (6) KompilasiHukum Islam, massa

iddah bagi wanita yang haid ditetapkan 3 kali suci dengansekurangkurangnya 90 hari, orang haid umumnya setiap bulan, maka 3 kalisuci sama dengan 3 bulan.

Biaya pendidikan bagi anak Wajib ditanggung oleh Suami /Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.Hal mana sesuai Yurisprudensi MA.RI, No. 608 K/AG/1996, TanggalPutusan 25 Maret 2005 yang Kaidah Hukumnya : Jumlah nilai Mutah,Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama massa Iddah serta nafkah anakharus memenuhi kebutuhan hidup Minimum berdasarkan kepatutandan rasa keadilan sesuai Ketentuan KHI dan Perundang Undanganyang berlaku.b.

Yk.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi memberi jawaban sebagai berikut:Tergugat bersedia memberi nafkah selama massa iddah;Tergugat menolak memberikan muthah kepada Penggugat;Tergugat menolak gugatan Penggugat tentang pembagian hartabersama;Tergugat siap menanggung biaya hadlonah ketiga anaknya denganmemberi langsung kepada mereka tanpa melalui Penggugat, sepertiyang berjalan selama ini;Menimbang, bahwa atas tuntutan

Bahwa Termohon menolok nafkah Iddah senilai Rp.6.000.000,00 (enam jutarupiah) dengan dicicil sampai 3 (tiga) bulan, karena perpisahan ini terjadi karenaPemohon yang sangat mengingikannya yang sepertinya sudah lama dalamperencanaannya maka dengan ini Termohon Melalui Ketua Majelis HakimMahkamah Syariah Kualasimpang agar menetapkan nafkah, Maskan dan Kiswahdalam massa Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bilayang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggotanya yang memeriksa dan mengadiliperkara

Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi hanyasanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp15.000.000, (lima belas jutarupiah) selama 3 bulan massa iddah;4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi keberatan, Tergugat Rekonvensi hanyasanggup memberi mutah sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);5.

Dan dalam faktapersidangan bahwa Pemohon yang berketapan hati untuk menceraikan Termohonmeskipun Termohon masih ingin mempertahakan rumah tangga bersamaPemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak nusyuz;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 angka (2) apabila perkawinanputus karena perceraian, maka massa iddah atau waktu tunggu Termohon selama90 hari atau 3 bulan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan besarnya nafkahiddah mempertimbangkan kemampuan Pemohon sebagaimana telah

Massa iddah sebesar Rp. 500.000, perbulan selama tigabulan dengan jumlah Rp. 1500.000,C. Uang kebutuhan hidup dua orang anak kandung dariTermohon dengan Pemohon sampai dua orang anak kandungtersebut dewasa dan mandiri perbulannya Rp. 500.000, setiaptanggal 1 (awal bulan).Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan Nomor 371/Pdt.G/2020/PA.Mab.4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan danmengucapkan ikrar talaq satu raji terhadap Termohon.5. Membebankan biaya perkara ini terhadap Pemohon6.

Bahwa akibat perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajibmemberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selamadalam massa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in ataunusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (pasal 149 huruf b KompilasiHukum Islam);16.Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula nafkah masa iddahsebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) selama 3 bulan sehinggatotal sebesar Rp. 6.000.000, (EnamJuta Rupiah) dan dibayar tunaiseketika pada saat pembacaan ikrar

Biaya pendidikan bagi anakWajib ditanggung oleh Suami / Pemohon Konvensi / TergugatRekonvensi.Hal mana sesuai Yurisprudensi MA.RI, No. 608 K/AG/1996, TanggalPutusan 25 Maret 2005 yang Kaidah Hukumnya : JumilahnilaiMutah, Nafkah, Maskan, dan Kiswah selama massa Iddah sertanafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup Minimumberdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesual Ketentuan KHI danPerundang Undangan yang berlaku.b.

iddah dan mutah merupakan kewajiban yangsifatnya tidak dipaksakan dalam arti harus diberikan secara ihklas dengannilal sesuai kKemampuan saat ini Pemohon dalam Konvensi mengingatsituasi Pandemi Covid19 yang sangat menghantam perekonomianPemohon yang mana hal tersebut menajdi salah satu pemicu utamapertengakaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, makanafkah iddah dan mutah yang mampu diberikan kepada Termohon secarainklas adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanselama massa

iddah, dan nafkah mutah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua jutarupiah);Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka Pemohon DalamKonvensi/Tergugat Dalam Rekovensi tetap pada Permohonan semula danmohon Yang Mulia Majeis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSI1.

Nafkah selama massa iddah : Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah);Halaman 7 dari 44 halaman, Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2019/PA.TmkC. Nafkah Madyah : Rp.12.000.000. (daubelas juta rupiah)3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 1. Lahirdi Tasikmalaya tanggal 3 Mei 2002 dan ANAK 2, lahir di Tasikmalaya,29 Maret 2015, dipegang oleh Penggugat rekonvensi;4. Membebankan Trergugat rekonvensi untuk memberi nafkahterhadap kedua anak tersebut diatas masingmasing sebesar Rp.1.500.000.

perempuanperempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutahmenurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dandengan melihat pengabdian Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensisebagai istri yang telah mendampingi suaminya (Tergugat Rekonpensi/PemohonKonvensi ) selama lebih kurang 13 tahun lamanya dalam segala suka dan dukamaka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/ TermohonKonvensi tentang nafkah selama massa

iddah dan Mutah dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah uang yang harusdibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada PenggugatRekonvensi/ Termohon Konvensi kedua belah pihak tidak pernah menunjukkantentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengingatmereka memiliki usaha bersama berupa bengkel mobil, ( Bukti T 3 dan T 4 ) akantetapi berdasarkan keterangan saksisaksi baik saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi

Barang Pecah Belah 1 Gross Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugatrekonvensi dan hanya sanggup memberi mutah Rp100.000,00 (seratus riburupiah)Tentang nafkah selama massa iddah untuk Penggugat RekonpensiMenimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatanrekonpensi berupa nafkah iddah sebagaimana duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memenuhinya sebagian nominal gugatanrekonpensi sebagaimana

Bahwa masa pernikahanpara pihak telahdijalaninya secara baik,normal dan wajar selamakurang lebih 19 tahunlamanya;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Pemohon sebagaipihak yang mengajukan perkara yang akan mempergunakan hakmenjatuhkan talak lakilaki kepada isteri, maka kepadanya mempunyaikewajiban untuk memenuhi nafkah iddah selama Termohon konpensimenjalani masa iddah, karena suami dalam masa iddah tersebutmempunyai hak untuk ruju dan dalam massa iddah tersebut tetapmenjadi tanggugannya tanpa

iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensisebesar Rp.2.500.000, X 3 bulan = Rp.4.500.000 tuntutan manasebagaimana dalam replik Tergugat rekonvensi menyerahkan sepenuhnyapada majelis hakim, dan berdasarkan pasal 149 (huruf b) juga nafkah iddahmerupakan kewajiban yang harus ditanggung suami selama menjalani iddahdan setelah memperhatikan dari ada nafkah nafkah yang telah lalu makanafkah iddah setiap bulannya disamakan dengan nafkah lalu yaitu sebesarRp.600.000, setiap bulannya dan selama menjalani massa

iddah makadapat ditentukan sekurang kurangnya selama 90 hari atau 3 bulan makajumlahnya nafkah iddah sebesar Rp. 600.000, X 3 bulan seluruhnyasebesar Rp.1.800.000, yang juga akan ditentukan pada aman putusan ini;3.

diterima,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan legalstanding perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensitersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatanRekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya di atas;Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakankumulasi antara nafkah lampau isteri, nafkah selama massa

iddah, mutah, hakasuh anak, biaya pemeliharaan anak;Menimbang bahwa kumulasi gugatan rekonvensi tersebut dapatdibenarkan karena perkara tersebut mempunyai hubungan yang saling terkaitsebagai akibat dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan olehTergugat Rekonvensi;Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknyaadalah menolak sebagian dalil dan mengakui selebihnya;Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi

Al Baqarah: 233artinya Dan Kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaiankepada para ibu dengan cara yang ma'ruf dan Pasal 80 ayat (4) KompilasiHukum islam; Bahwa oleh karena Pemohon dk mempunyai kemampuan sebagaimanauntuk memberikan biaya Kiswah sebesar Rp.8.000.000, (delapan jutarupiah) /oulannya selama massa iddah sehingga dengan demikian biayaKiswah Rp.8.000.000 x 3 = Rp.24.000.000.

pertama dankedua Pemohon serta keterangan saksi pertama Termohon), yang walaupunsekarang Pemohon sudah tidak bekerja di Malayasia, akan tetapi demimemenuhi rasa keadilan dan menghargai isteri yang telah mendampingiPemohon selama berumah tangga dikala suka dan duka, juga mengingatHalaman 49 dari 61 halamanPutusan Nomor 415/Pdt.G/2016/PA.CNkewajiban tersebut hanya dibebankan satu kali kepada Pemohon, sehinggaMajelis Hakim memandang adil dan layak membebani Pemohon untukmemberi nafkah iddah selama massa

iddah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah) dan uang mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009.Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Cirebon untuk mengirimkan salinan penetapan ikarar talak perkara