Ditemukan 4464 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-07-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA SUMEDANG Nomor 1874/Pdt.G/2016/PA.Smdg
Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
71
  • 1874/Pdt.G/2016/PA.Smdg
Register : 03-11-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 10-01-2015
Putusan PA PONOROGO Nomor 1874/Pdt.G/2014/PA.Po
Tanggal 2 Desember 2014 — PEMOHON X TERMOHON
70
  • 1874/Pdt.G/2014/PA.Po
Register : 01-08-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PA CIBADAK Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Cbd
Tanggal 15 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
280
  • 1874/Pdt.G/2022/PA.Cbd
Register : 15-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.Jr
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
120
  • 1874/Pdt.G/2021/PA.Jr
Register : 06-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 03-08-2023
Putusan PA Ngamprah Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Nph
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
1110
  • 1874/Pdt.G/2023/PA.Nph
Register : 26-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 24-04-2014
Putusan PA PONOROGO Nomor 1874/Pdt.G/2013/PA.Po
Tanggal 8 April 2014 — PENGGUGAT X TERGUGAT
50
  • 1874/Pdt.G/2013/PA.Po
Register : 20-12-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PA KAJEN Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Kjn
Tanggal 12 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
261
  • 1874/Pdt.G/2022/PA.Kjn
Register : 15-05-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 10-06-2024
Putusan PA CIAMIS Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA.Cms
Tanggal 10 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
230
  • 1874/Pdt.G/2024/PA.Cms
Register : 18-05-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 11-12-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1874/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
569
  • 1874/Pdt.G/2021/PA.JS
Register : 06-12-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Bpp
Tanggal 20 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
219
  • 1874/Pdt.G/2022/PA.Bpp
Register : 02-04-2024 — Putus : 24-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
Tanggal 24 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • 1874/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
Register : 10-08-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 1874/Pdt.P/2016/PA.Prg
Tanggal 24 Agustus 2016 — Pemohon melawan Termohon
106
  • 1874/Pdt.P/2016/PA.Prg
    PENETAPANNomor 1874/Pdt.P/2016/PA.Prg.asl) Cpea ll ait!
Register : 14-08-2024 — Putus : 05-09-2024 — Upload : 05-09-2024
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1874/Pdt.G/2024/PA.Gsg
Tanggal 5 September 2024 — Penggugat melawan Tergugat
1010
  • 1874/Pdt.G/2024/PA.Gsg
Register : 17-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 0118/Pdt.P/2016/MS.STR
Tanggal 7 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
2721
  • menurul halangan perkawinan UndangUindangNo. 7 Tahun 1974"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimanadikutip di atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yangHalaman 12 dari 15 halamanPenetapan Nomor 0118/Pdt.P/2016/M5STRdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut halangan perkawinan Undangundang No. 1 Tahun 1874
    , MajelisHakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pemikahan tersebut tidak tercatatsebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum, namun dengan adanya kesadaran bagi para Pemohonuntuk mencatatkan pernikahannya tersebut, maka untuk memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1874.
Register : 25-04-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Dp
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5933
  • , maka Majelis Hakim menilai bukti tersebutberkaitan dengan jawaban Tergugat dan memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH. Perdata sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebihlanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 (Fotokopi SPPT Tahun 1993,SPPT: 205011100096/00095) yang mana bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang pada tanggal 01 April 1993 dan telah diberi meteraidan dicocokkan dengan asli, isi bukti tersebut menerangkan nama wajib pajakatas nama H.
    , maka Majelis Hakim menilai bahwabukti T2, tidak mendukung bukti T1 karena adanya perbedaan luas bumi danbangunan, Nomor SPPT begitu pula tahun dikeluarkannya SPPT antara bukti T1 dan bukti T2 dalam rentang waktu kurang lebih 7 tahun, maka meskipunmasih dalam kategori satu titik ordinat, namun dengan adanya perbedaantersebut, maka bukti T2 secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
    No. 0267/Pdt.G/2018/PA Dpmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut terdapat perbedaan titikordinat objek tanah dengan bukti P1, dan bukti P2, karena dalam bukti T3letak objek tanahnya berada Jalan Sudirman, sehingga bukti T3 mendukungpula bukti T1, maka secara materil pembuktian tidak memenuhi maksud Pasal291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
    Wahab Idris dengan letak tanah dan bangunan di JI.MerpatiSimpasai, luas bumi 14.867 M* dan luas bangunan Nihil, maka MajelisHakim menilai bahwa objek tanah yang dikenai pajak tersebut tidak mendukungpula bukti T1 dengan adanya perbedaan letak objek dan luas objek begitu pulaNomor SPPT, maka secara materil tidak memenuhi maksud Pasal 291 Rbg. joPasal 1874 KUH.
    , maka Majelis Hakimmenilai bahwa luas objek tanah dan bangunan tersebut relevan dengan bukti T3 yang telah dipertimbangan di atas, maka dengan sendirinya bukti T5 tidakmendukung bukti T1, sehingga secara materil tidak memenuhi pula maksudPasal 291 Rbg. jo Pasal 1874 KUH.
Register : 30-01-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 575/Pdt.G/2018/PA.Cbn
Tanggal 29 Agustus 2018 —
2214
  • aktaautentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal inimembuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telahbercerai sejak tanggal 3 Oktober 2016;Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Formulir PendaftaranPedagang Pemegang KTB adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/ataudihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan aktaautentik sebagaimana maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdatabukan pula akta bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1874
    bukti permulaanyang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;Menimbang, bahwa alat bukti P.4.a, P.4.b, P.4.c, P.4.d, P.4.e, P.4.f,P.5.a, P.5.b, P.5.c, P.5.d, P.5.e, P.5.f berupa kwitansi pembayaran sejumlahuang dan P.9 berupa Surat Pernyataan atas nama Nuraeni adalah alat buktiyang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang olehkarena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 165HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawah tangan sebagaimanamaksud Pasal 1874
    2016, maka T.1 merupakan akta autentik yang mempunyai nilaipembuktian sempurna dan mengikat hal ini membuktikan bahwa Pajak Bumidan Bangunan atas nama Siti Salamah telah dibayar lunas;Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa kwitansi pembayaran sejumlahuang adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yangberwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimanamaksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawahtangan sebagaimana maksud Pasal 1874
    tersebut adalah bukan pihak dalamperkara aquo maka terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasisehingga kekuatan pembuktian sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkanoleh alat bukti lain;Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa Kartu Tempat Berdagangadalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yangberwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimanamaksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawahtangan sebagaimana maksud Pasal 1874
    dalamperkara aquo serta masa berlaku kartu tersebut telah berakhir maka terhadapalat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa Surat Keterangan Pembatalanadalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yangberwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimanaHalaman 31 dari 38, Putusan Nomor 575/Pdt.G/2018/PA.Cbnmaksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata bukan pula akta bawahtangan sebagaimana maksud Pasal 1874
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 536/Pdt.P/2020/PA.Smd
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pemohon:
1.Petty Yuliet Umbaran Bin Ardiansyah Umbaran
2.Anne Milanda Umbaran bin Ardiansyah Umbaran
3.Maria Laura Sari Binti S. Ngapan
2611
  • Ardiansyah Umbaranyang dibuat oleh Lurah Air Putih, Kota Samarinda, fotokopi tersebutbermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ; Fotokopi Surat Kematian Nomor 6472KM110820200006,tanggal 11 Agustus 2020, atas nama Romeo Dian Umbaran yangdibuat oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, fotokopitersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6) ; Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor471.1/1874/400.07.001, tanggal 11 November 2020, atas nama YusufUmbaran Agus yang
    dibuat oleh Lurah Teluk Lerogn lIlir, KotaSamarinda, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai denganaslinya (bukti P.7) ; Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor471.1/1874/400.07.001, tanggal 11 November 2020, atas namaPenetapan Nomor 536/Pdt.P/2020/PA.SM. ........
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA ENDE Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Ed
Tanggal 11 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
38233
  • .147/032/NDR/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang aslinya terbitkanoleh Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telahdinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, yang menerangkan tentang domilisiPemohon Il, sehingga memenuhi syarat formil dan materi suatu bukti surat.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20Agustus 1975, bahwa surat keterangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentiknamun hanya akta bawah tangan, namun berdasarkan pasal 1874
    Berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975 bahwa suratketerangan Kepala Desa/Lurah bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawahtangan, namun berdasarkan pasal 1874 KUHPerdata bahwa akta bawah tangan tetapdapat diterima sebagai alat bukti.
Register : 28-06-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Skh
Tanggal 6 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
192
  • Bahwa anak yang bernama Reni Anggraini bin Supatno adalahanak yang sah dari almarhumah Yuliana Sadpriyanti bintiPawiro Sukarto, Sebagaimana tertuang dalam surat kelahiranNomor. 1874/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo padatanggal 22 bulan April 2002;b.
Register : 11-04-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1874/Pdt.G/2022/PA.Bwi
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat
409
  • 1874/Pdt.G/2022/PA.Bwi