Ditemukan 8359 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MANADO Nomor - 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 21 Maret 2019 — - Drs. SAHRIL GAIB, ST.
97 — 18
97 — 18
Aneka Konstruksi)Bahwa benar terdakwa menerangkan truk ini sangat dibutuhkan dikarenakandaerah Bolsel daerah yang rawan bencana.Bahwa benar terdakwa menerangkan pagu anggaran yang tersedia yaitu Rp.1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selanjutnya Nilai kontraknyayaitu sebesar Rp. 1.287.500.000, (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) dan Masa pelaksanaan proyek tersebut selama 90(sembilan puluh) hari;Bahwa benar terdakwa menerangkan yang menandatangani
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
84 — 26
84 — 26
tidakpernah menerima sesuatu dari menanda tangani berita acara serahterima tersebut dan akhirnya saksi menerima meubelair yang saksitanda tangani berita acara serah terima nya tersebut pada tanggal 25Pebruari 2013.Bahwa Kondisi banguan RKB SDN Karang Patri 05 Pebayuran yangpembangunannya hanya sampai pemasangan dinding belum diplesterdan pemasangan genteng tersebut masih berdiri seperti semula tetapikondisi sedikit mengkwatirkan mengingat sudah terjadi retak padadinding sehingga bangunan tersebut rawan
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUTTAKIN
265 — 177
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
AHMAD MUTTAKIN
265 — 177
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memilikifungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusidan nepotisme yang meliputi :1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha MilikNegara dan Badan Usaha Milik Daerah2.
Register : 19-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2017/PT DKI Tanggal 31 Januari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : WAWAN Y., SH.
Terbanding/Terdakwa : DWI WIDODO
223 — 251
Terbanding/Terdakwa : DWI WIDODO
223 — 251
menduga bahwa uang Rp524.350.000,00 (limaratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), voucher hotelsenilai Rp10.807.102,00 (Sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus duarupiah) tersebut diberikan sebagai imbalan/fee pengurusan calling visa, yangdalam jabatannya mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaanterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/persyaratan terhadap warganegara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala Lumpuryang berasal dari negaranegara rawan
Register : 19-05-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 9 Desember 2016 — I WAYAN SUKARJA SASTRAWAN,SE.
373 — 270
373 — 270
Haltersebut dilakukan setiap hari kerja;Bahwa dokumen warkat deposito seharusnya disimpan di ruangbrangkas PT BPD Bali Cabang Tabanan, untuk selanjutnyapengambilannya hanya dapat dilakukan oleh Costemer service atauoleh head teller apabila ada debitur yang mendepositkan uang.Hal. 108 dari hal 165 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2016/PN DpsApabila tidak dokumen tersebut seharusnya tetap tersimpan dibrankas karena rawan untuk dicuri ataupun hilang;Bahwa selain Costumer Service dan atasannya yaitu Head
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4798 — 10558
4798 — 10558
tentang apayang dimaksud pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini misalnya KepalaPerwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai DutaBesar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penjelasan pasal 2 angka 7 tersebut di atas dalam penjelasanUndangUndang Nomor 28 tahun 1999 adalah pejabat yang tugas danwewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. G. T. YUDI RAHMAN
97 — 64
97 — 64
kebijakan untuk dilanjutkan saja untukmenghindari kerugian, maka untuk mengambil kebijakan itu hanya bisadiambil oleh Internal Satker;Bahwa benar Kepala Dinas memanggil Saksi / PPK, Rekanan, Satker danyang lainnya untuk dilakukan Rapat Dinas Koordinasi karena Kepala Dinasatasan langsung Ka Satker dan benar Kepala Dinas mempunyai wewenang;Bahwa Saksi juga pernah menerima teguran dari Dinas, tetapi Saksi tidakmembaca langsung dan saksi hanya mendengar saat rapat, inti daritegurannya adalah pekerjaan yang rawan
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur) 5881 — 31538
- 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
Perlindungan seperti itu sangat rawan untuk disalahgunakan. Karena, sekalipunsi belum dewasa tidak menderita rugi, tetap saja perjanjian yang ia tutup bisa dituntutpembatalannya. Yang sangat merugikan lawan janjinya adalah hak untuk menuntutpembatalan baru kedaluwarsa 5 tahun sesudah si belum dewasa menjadi dewasa.Bayangkan, berapa lama lawan janjinya harus hidup dalam ketidakpastian, apakahperjanjian yang ditutup akan dibiarkan hidup atau dituntut pembatalannya.
Register : 19-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 09-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI Tanggal 31 Januari 2018 — DWI WIDODO
195 — 259
195 — 259
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), voucher hotelsenilai Rp10.807.102,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu seratus duarupiah) tersebut diberikan sebagai imbalan/fee pengurusan calling visa, yangdalam jabatannya mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaanterhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/persyaratan terhadap warganegara asing yang mengajukan permohonan calling visa di KBRI Kuala LumpurHal. 3 dari 176 hal Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIyang berasal dari negaranegara rawan
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
90 — 45
90 — 45
menyelesaikan pekerjaandilapangan antara lain :a) Sisipan agar segera dilaksanakan dan sudah harus selesai selambatlambatnya akhir tahun 2005;b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesaiselambatlambatnya akhir tahun 2005;c) Pencucian parit diblokblok yang banjir;d) Pemasangan titi panen dimasingmasing blok yang ada;e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;f) Pembuatan jembatan dan goronggorong;g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh propam PT terutamadidaerahdaerah yang rawan
Register : 12-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 6 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUNIAR alias VERO
183 — 110
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
JUNIAR alias VERO
183 — 110
Pada hakekatnya berita acara itu adalahsuatu keterangan saksi yang oleh undangundang diberi nilai sebagai buktiyang sah.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat, keterangan saksisaksi dalam Berita Acara PemeriksaanSaksi di tingkat Penyidikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa dalam keadaan kondisi atau keadaan di Jakartayang rawan wabah Covid19 dan adanya Program Pemerintah RI dalammengatasi wabah Covid19 dengan memberlakukan Pembatasan
Register : 29-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ADI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN
288 — 121
GUNTUR ADI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN
288 — 121
dankuantitas bangunan terpasang betonnya masih rendah dari mutubeton yang disyaratkan sedangkan dari sisi perencanaan Ahli tidakbisa memberikan komentar disebabkan karena bukan tugas Ahli,Karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yangsudah terpasang saja.Menurut Ahli bahwa Untuk robohnya bangunan gapura arah sembalunbumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasaranakawasan wisata pusuk dikarena posisi dan letak bangunan yang tidaktepat atau berada dibelokan sungai sehingga rawan
Putus : 08-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 82-K/PM.II-11/AD/XI/2015 Tanggal 8 Maret 2016 — SUYADI SERDA NRP.21120149110792 CS. 9 0RANG
111 — 56
111 — 56
Bahwa Saksi juga melihat orang yang berambut cepak sekitar 20orang yang sebagian sedang berjoget dalam keadaan mabuk, kemudianSaksi mendekati Terdakwa1 sambil berkata Silahkan kalian joget tapijangan membuat onar karena disini rawan, lalu Saksi melihat seorangyang berambut cepak berjoget agak arogan dan mencolek seorangperempuan yang sedang menemani tamu dan perempuan tersebut marahmarah, selanjutnya Terdakwa1 memperingatkan orang tersebut denganberkata Dari pada kamu disini membuat reseh lebih baik
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 20 Juni 2013 —
135 — 89
135 — 89
pelunasankomputerisasi ala Citibank bukan sistem pelunasan komputerisasi alaDirjen Pajak, sehingga diduga Tergugat I V juga telah melakukanpelunasan pajak cq pajak dokumen cq pajak Bea Meterai dalam dokumenlembar penagihan kartu kredit secara tidak sah dan illegal, karena tidakmungkin Dirjen Pajak menerbitkan dan memberlakukan sistem pelunasanpajak dengan cara sistem komputerisasi dengan menggunakan 2 (dua) alatmesin teraan sistem komputerisasi yang sangat berbeda, sangat bertentangandan diduga rawan
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 4 Desember 2015 — Drs. Yufrizal, M.Si. bin Sulaiman Umar
97 — 24
97 — 24
Abdya, lebin bagus dengan kondisitanah datar tidak rawan banjir dan tekstur tanahnya keras;e Lokasi Desa le Mierah masuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) daerah rawanbanjir;Bahwa benar dari 3 (tiga) lokasi tersebut setelah tim melakukan survey termasukstatus tanah, Panitia menentukan lokasi tanah di Lhok Gayo Kec.
Putus : 26-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 26 Juli 2017 — Reza Andriadi,S.T.,M.T Bin Sugeng Sugiyanto
267 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
267 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1164 K/Pid.Sus/201711.12.Investigatif angka 1 disebutkan Pemeriksaan investigatif berbedadengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yangsifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem PengendalianIntern (SPI), terutama yang berkenaan dengan safeguarding of asset,yang rawan akan terjadinya penyimpangan;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016, dimana dalam amar putusannya menyatakan kata dapatdalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun
Register : 27-09-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Tanggal 29 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
1.MOHD. REZA LAGAN
11.JULIA RACHMAN SH
Terdakwa:
FITRI KURNIAWAN BIN AJI RAIS
70 — 68
1.MOHD. REZA LAGAN
11.JULIA RACHMAN SH
Terdakwa:
FITRI KURNIAWAN BIN AJI RAIS
70 — 68
- KECAMATAN PULAU BERINGIN
- Fotocopy APBDesa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin (Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Fotocopy LPJ Dana Desa Kemu Ulu Kecamatan Pulau Beringin (Tahap 1 Tahun 2022).
- Fotocopy APBDesa Gunung Batu Kecamatan Pulau Beringin (Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022).
Register : 01-12-2022 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 16-03-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk Tanggal 15 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA
77 — 15
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUTRISNO Bin NYOMAN SUKADANA
77 — 15
Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
- 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kampung untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan TA 2018 (Fotocopy Legalisir);
Barang Bukti No 41 s/d 43 dikembalikan kepada Dinas PMK Kabupaten Way melalui Rawan
Register : 15-06-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2022/PT.BDG Tanggal 2 Nopember 2022 — Terdakwa : Ir. DADANG M. HASBI dan
Penuntut Umum : SUWANTO, S.H., M.H
277 — 32
277 — 32
Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA. Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019. Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020. Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.
Register : 02-11-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 15 Maret 2017 — Helmi Saputra Als. Kemik Bin Murad (alm)
76 — 26
76 — 26
RAWAN SALEH YK, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi berasal dari Desa Simpang Beliti;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluargadengan terdakwa;Halaman 128 dari 196 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2016/PN. Bol.Bahwa benar terdakwa pernah menjadi Kades Desa SimpangBeliti;Bahwa benar sekarang terdakwa menjabat sebagai KetuaDPRD Kab.