Ditemukan 8639 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — Drs. HASAN RUSBINI
119 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2683 K/PID.SUS/2015 Biaya penunjangpenyusunan profil anakKota Pontianak danPerempuan Teladan /Prestasi Kota Pontianak30.000.00030.000.000 Biaya penunjangpelayanan ibadah haji75.000.00075.000.000 Pengawasan danmonitoring pemberiankonpensasi BBMkepada masyarakatmiskin68.000.00068.000.000 LembagaPemberdayaanMasyarakat Madura50.000.00050.000.000 PMIl30.000.00030.000.000 HMI40.000.00040.000.000 LTMI30.000.00030.000.000 KAMMI25.000.00025.000.000 Bantuan KNPI Kalbar15.000.00015.000.000 Bantuan kepadaKAHMI
Terhadap orangwanita / perempuanKota Pontianak75.000.00075.000.000 Biaya penunjangsosialisasi kesetaraangender danpencegahan tindakkekerasan terhadapperempuan60.000.00060.000.000 Biaya penunjangsosialisasi UU No. 22Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak50.000.00050.000.000 Biaya penunjangpenyusunan profil anakKota Pontianak danPerempuan Teladan /Prestasi Kota Pontianak30.000.00030.000.000 Biaya penunjangpelayanan ibadah haji75.000.00075.000.000 Pengawasan danmonitoring pemberian 68.000.000 68.000.000
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
212 — 137
212 — 137
KPK Tahun 2006;Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim Ketua Majelis sependapat denganPara Penggugat bahwa KPK seharusnya menjadi contoh teladan upayapemberantasan korupsi sesuai ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPKdibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upayapemberantasan korupsi.
Putus : 22-06-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby Tanggal 22 Juni 2017 — H.M. IZZAT Bin H. MUFTI ;
KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
74 — 22
74 — 22
Terdakwa tidak dapat menjadi teladan yang baik;2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalammemberantas korupsi;Halhal yang meringankan : 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;Memperhatikan Pasal 3 jo.
Register : 30-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
150 — 40
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
EDI ARIFIN S.Sos., M.Si. Als EDI Bin H. ARIFIN
150 — 40
Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala SeksiPemerintahan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan yang seharusnyameberi contoh dan teladan kepada bawahannya.3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.Halhal yang meringankan :1. Terdakwa berlaku sopan;2.
Register : 30-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/TIPIKOR/2015/PT. BDG Tanggal 9 April 2015 — ADI MUTIARA, A.Md.
75 — 41
75 — 41
Halaman 143 dari 147144dijatuhkan terhadap Terdakwa dan besarnya uang pengganti akan diperbaiki,dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikanKesejahteraan Guru Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi yangberdampak pada kwalitas belajar dan mengajar para anak didik serta tidakmemberikan teladan dalam institusi pendidikan, oleh karenanya pemidanaanyang dijatunkan oleh Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki untukmemberi efek jera bagi terdakwa ; 220
Register : 30-03-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
345 — 272
RAYA KURNIA MENNO
Tergugat:
KEPALA SMK NEGERI 4 MALANG
345 — 272
Advokasi Negatif;e Untuk Advokasi Positif adalah memberikan apresiasi terhadap merekayang patut menjadi teladan;e Untuk Advokasi Negatif adalah membantu pendampingan danpenyadaran terhadap warga negara yang selama ini masih sulitmamahami mengamalkan Pancasila;e Bahwa dalam hal ini menghormati bukan berarti menyembah;e Bahwa Ahli memberikan analogi : bahwa almamater dari ITB adalahPatung Ganesha, apakah terhadap Simbol Ganesha tersebutdianggap menyembah?
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
479 — 342
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
479 — 342
Kemahasiswaan Fakultas (Fotokopidari hasil scan);Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan KemahasiswaanNomor : ND301/UN2.RI/PDP.00.01/2020, tanggal 29 April 2020,perihal: Informasi Beasiswa Program 2020 ditujukan Kepada ParaWakil Dekan Bidang 1 Fakultas, Wakil Direktur Sekolah dan WakilDirektur Program Vokasi (Fotokopi dari hasil scan);Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan KemahasiswaanNomor : ND302/UN2.RI/PDP.00.01/2020, tanggal 29 April 2020,perihal: Informasi Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) Teladan
Putus : 31-10-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk Tanggal 31 Oktober 2016 — 1. Sjamsuddin,Dkk
Lawan
1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk Kantor Pusat
103 — 35
103 — 35
Teladan, No 1078,Tanjung Aman, Kotabumi Selatan,Lampung Utara,selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIVHi. Tajudin Yusak, bertempat tinggal di JI. Alamsyah, Kelapa Tujuh,Kotabumi Selatan, Lampung Utara, selanjutnya disebutsebagai Penggugat XVSyamsudar, bertempat tinggal di JI. Jeruk No 34, Kelapa Tujuh,Kotabumi Selatan, Lampung Utara, selanjutnya disebutsebagai Penggugat XVIMaryanto, bertempat tinggal di JI.
Register : 16-03-2013 — Putus : 14-09-2007 — Upload : 16-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 383/Pid.B/2007/PN.BLT Tanggal 14 September 2007 — Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.
148 — 170
148 — 170
Pasal 222 ayat (1)KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditetapkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa,maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahuluhalhal yang memberatkan maupun halhal yang meringankan bagi diri terdakwa,yaitu sebagai berikut :158Halhal yang memberatkan :Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar dan AparaturPemerintah Terdakwa tidak memberikan contoh/teladan
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-05-2012 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 2 Mei 2012 — Pidana Korupsi
- IR. SUMUDI KARTONO, SP.1
133 — 32
133 — 32
masyarakat, negara maupun bagikepentingan terdakwa sendiri ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanyamempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatanterdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana ;Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat KomitmenProyek Technical Assisten Basin Water Resources Managemen (BWRM) padaDirektorat Jenderal Sumber Daya Air Kemneterian Pekerjaan Umum dalammenjalankan tugasnya seharusnya menjadi contoh dan teladan
Register : 11-11-2010 — Putus : 14-04-2010 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 58/Pid.B/2010/PN.SML Tanggal 14 April 2010 — Drs. DANIEL SUARLIAK, M.Si
92 — 46
92 — 46
Keadaankeadaan yang memberatkan: e Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara cq.Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat, khususnya pada Dana 137 Tambahan Gaji PNS/Guru pada APBD Kabupaten Maluku TenggaraBarat TA 2004 dan 2005;e Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena telah melanggar hakhaksosial dan hakhak ekonomi rakyat; e Terdakwa adalah seorang PNS yang menjabat sebagai Kepala BagianKeuangan yang seharusnya memberikan contoh teladan
Register : 31-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 9 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JECKSON MARPAUNG, SH
Terbanding/Terdakwa : ADI MUTIARA
90 — 62
Terbanding/Terdakwa : ADI MUTIARA
90 — 62
sesuai ketentuan hukum ; oleh karenanya pertimbangan hukumdimaksud diambil alin menjadi pertimbangan dalam memutus perkara inipada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yangdijatuhkan terhadap Terdakwa dan besarnya uang pengganti akan diperbaiki,dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikanKesejahteraan Guru Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi yangberdampak pada kwalitas belajar dan mengajar para anak didik serta tidakmemberikan teladan
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
141 — 83
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
141 — 83
Pdt.G/2021/PN LboBahwa sepengetahuan saksi hubungan kedekatan Penggugat danTergugat saksi lihat langsung pertama hubungan mereka adalahhubungan politik atau sesama partai dekat dan hubungan mereka jugadalam jabatan publik baik legislatif maupun eksekutif;Bahwa setahu saksi Tergugat adalah orang andalannya Penggugat jikamisalnya ada kegiatan politik atau organisasi saksi melihat langsunghubungan itu terutama yang berhubungan dengan eksekutif, legislatif;Bahwa Penggugat dan Tergugat duaduanya sebagai teladan
Register : 04-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 85-K/PM.I-02/AD/X/2021 Tanggal 7 Desember 2021 — Julianta Sitepu, Sertu NRP 21160241970795,
225 — 100
225 — 100
Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Tajayang ketangkap merokok.Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap padaketerangannya.Saksi3:Nama lengkap : Umar Sahid Fajri.Pangkat/NRP : Prada/ 31210013290200.Jabatan : Taja Yonif 122/TS.Kesatuan : Brigif 7/RR.Tempat,tanggal lahir +: Teladan Rokan Hilir, 14 Pebruari 2000.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 122/TS.Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:1.
Register : 15-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 14-K/PMT.III/AD/VIII/2016 Tanggal 29 Desember 2016 — JEFRY OKTAVIAN ROTTY, Kolonel Inf Nrp 1910039121068
271 — 182
271 — 182
Bahwa dengan status kepangkatan dankapasitas jabatan Terdakwa tersebut,seharusnya Terdakwa mampu berpikir secaralogis, rasional dan realistis sebelum melakukanperbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadicontoh dan teladan serta panutan bagi anggotadi Kesatuan dan masyarakat dalam bersikapdan bertingkah laku.
Register : 07-06-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021 Tanggal 6 Agustus 2021 — Oditur:
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA MILTON SIALEKY
104 — 54
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRAKA MILTON SIALEKY
104 — 54
jaringanatau. peredaran munisi ilegal di lingkunganmasyarakat yang dapat berdampak kepada aksikejahatan/kriminalitas.Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa,menyimpan, menyerahkan munisi dalam jumlahyang relative besar yaitu sebanyak 600 (enamratus) butir.Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saatTerdakwa tergabung dalam Satgas PengamananDaerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 734/SNS diwilayah Maluku dan Maluku Utara danditempatkan di Pos 8 Laha SSK1 Ambon.Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadicontoh dan teladan
Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 — Dr. ISMAIL, M.Ag
130 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengendali kemudian mengganti dengan 2 lembardaftar pengendali yang telah diisi dengan cara menyisipkan 2 lembar bukuagenda Surat Keluar Daftar Pengendali bulan Januari Tahun 2010 ke bagiandepan buku agenda Surat keluar Tahun 2007, sehingga buku tersebut seolaholah asli dikeluarkan Tahun 2007;Karena nyatanyata telah mengabaikan faktafakta yang terungkap dalampersidangan dan bertolak belakang secara diametral dengan fakta perbuatanyang dilakukan oleh Pemohon;Sebagai Ketua STAIN yang senantiasa memberikan teladan
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
99 — 74
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
99 — 74
M.PANI, dilahirkan di Kota Majidin (jambi), 05 April 1963,umur 54 Tahun, jenis kelamin Lakilaki, agama islam, Pekerjaan PNS, suku Kerinci, warganegaraIndonesia, pendidikan $2 alamat Gang taruna Jalan Sapta Marga RT1 Desa Teladan Kec. Curup SelatanKab Rejang Lebong, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya: bahwa Saksi kenal terdakwa SAFUAN, Sos selaku Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong.
SMA. 4 Rt 002 Rw 001 Desa Teladan Kec.Curup Selatan Kab.
ROFEN ANDIANSYAH.R, SE ALS ROFEN BIN ROZALI, Dilahirkan di Curup, tanggal 22 Februari 1984/ umur 33tahun, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, pekerjaan PNS, jabatan Staf / bendahara RutinBagian Keuangan pemdaRejanglebong, suku Rejang, warganegara Indonesia, pendidikan $1, alamatKompleks Perumahan Sapta marga Desa Teladan Dusun 2 Kec.
Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM. Tanggal 11 Mei 2015 — H. MUHDI, S.Sos., BIN H. BUSTANI BAKRI
57 — 15
57 — 15
Terdakwa sebagai pejabat pemerintahan, seharusnya memberi contohdan teladan yang baik kepada bawahan maupun kepada pejabatpemerintahan yang lain, serta masyarakat pada umumnya mengenaipentingnya contoh dan keteladanan yang baik tersebut dalam rangkamewujudkan Good and Clean Government (Pemerintahan yang Baikdan Bersih), akan tetapi yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya.
Register : 29-02-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 10 /PIDSUS-TPK/2016/PN.KPG Tanggal 22 Juni 2016 — DJAMI ROTU LEDE, S.H
79 — 45
79 — 45
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhalyang memberatkan dan halhal yang meringkankan pada diri Terdakwa, yaitu:Halhal yang memberatkan: Bahwa Terdakwa Djami Rotu Lede, S.H tidak menyesaliperbuatannya; Bahwa Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangan dipersidangan; Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan PeraturanPemerintahan dalam rangka Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi; Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada saat terdakwa masihmenjabat sebagai Jaksa yang seharusnya menjadi teladan