HEFNI ANWAR menerangkan bahwa : Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat atas nama Zulkifli AlexMakmur yang mendiami rumah di lokasi tanah belakang kantorpegadaian yang terbit objek sengketa dimana Zulkifli ini adalah anakSidi Habib; Bahwa Saksi tahu lokasi tanah dalam perkara ini, tapi saksi tidak tahuukurannya, tanah tersebut adalah tanah kepunyaan pegadaian danareal tanah disana adalah merupakan cagar budaya dimana disanaada gedung olah raga, kantor pegadaian, kantor pos dan lainlainsedangkan khusus

dasar ahli menyatakan Jenis barang bukti dalam perkara ini termasuk kelompokMeranti adalah, karena sebagai Petugas Pengujian dalam penentuan jenis dankelompok Kayu, setahu ahli sampai saat int Kayu kelompok Meranti masih tumbuhdidalam Kawasan Hutan (belum ada yang dibudidayakan);Bahwa setahu ahli belum ada kelompok meranti yang hasil dari budidaya, kayu yangada Budi Dayanya baru kayu jenis Jabon, Jati dan Lainlain;Bahwa Kawasan Hutan terdiri dari : Hutan Produksi.Hutan Terbatas.Hutan S.A.W.Hutan Cagar

.116) ;Bahwa kedua surat Tergugat di atas (vide Bukti P.115 dan P.116)sangatlah ironis dan tidak masuk akal, karena setelah sekian jauh dandalamnya Penggugat melakukan kegiatan di lapangan, dengan telahmengeluarkan biaya dan investasi sedemikian besarnya, barulah Tergugatmengetahui bahwasanya ternyata di atas titiktitik koordinat KuasaPertambangan yang diberikan kepada Penggugat ternyata quodnon telahtumpang tindih dengan TitikTitik Koordinat Kuasa Pertambangan Pihak Laindan masuk ke dalam wilayah Cagar

Kawasan Cagar Alam; danb.

Kawasan Suaka Margasatwa.Pasal 7 PP 68/1998 menyebutkan:Suatu kawasan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam atauKawasan Suaka Margasatwa, setelah melalui tahapan kegiatansebagai berikut:a. penunjukan kawasan beserta fungsinya;b. penataan batas kawasan; dan92c. penetapan kawasanPasal 10 PP 68/1998 menyebutkan:(1) Menteri menunjuk kawasan tertentu sebagai KawasanCagar Alam atau Kawasan Suaka Margasatwa berdasarkankriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9,dan setelah mendengar pertimbangan

Gubernur KepalaDaerah Tingkat I yang bersangkutan.(2) Terhadap kawasan yang ditunjuk sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan penataan batas oleh sebuahPanitia Tata Batas yang keanggotaan dan tata kerjanyaditetapkan oleh Menteri.(3) Menteri menetapkan Kawasan Cagar Alam atau KawasanSuaka Margasatwa, berdasarkan Berita Acara Tata Batasyang direkomendasikan oleh Panitia Tata Batas. sedangkanuntuk Kawasan Pelestarian Alam,Pasal 30 ayat (1) PP 68/1998 menyebutkan:Kawasan Pelestarian Alam, terdiri

halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMDp.q.waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum,saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunanpengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal;pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah,; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;cagar

alam dan cagar budaya; . kantor Pemerintah/PemerintahDaerah/desa;penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasitanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/PemerintahDaerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umuM.

Pasal 81 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwahutan telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam dan SuakaMargasatwa, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelumberlakunya UndangUndang ini, dianggap telah ditetapbkan sebagai kawasanhutan dengan peruntukan dan fungsi sesuai dengan penetapannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pelawan mempunyai kepentinganhukum terhadap tanah terperkara yang oleh putusan peninjauan kembalidinyatakan sebagai milik

Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat,Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaiandan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga;Selanjutnya Komisi II membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.Wahyu Dinata, dan anggota; Murniwaty, Darwandie, Mistirna Singgah, H.

disamping itu antara terdakwadengan saksi, tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karenaperkawinan;Bahwa saksi selaku anggota Komisi I yang membidangi hukum danpemerintahan, dengan Ketua Robeth Linuh Gerung dengan mitra kerja adalah;Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindunganmasyarakat, Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat,Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar

Zulkarnain, AhmadZahidi, Noni Emirawati, Edy Fahriansyah, Berinto, Poetry Gita Oktanovianti.Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Kependudukandan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaian danaparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga; Komisi II membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri KehutananNomor : 100/KptsII/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedomanpemanfaatan sarang burung walet, ijin pengelolaan sarang burungwalet di hutan lindung dan hutan produksi diberikan oleh PemerintahDaerah / Kabupaten / Kota, karena hutan lindung dan hutan produksibukan merupakan kawasan cagar alam dan kawasan suakamargasatwa, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alamdan taman buru.

Cagar alam dan cagar budayag.

sepengetahuan saksi Sekolah yang di Tegalsari berada di bawahPerhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petrus;Bahwa saksi diberitahu kepala sekolah (Samuel Ratu Eda), sekitar tahun1990an, sekolah PPPK Petrus selain di Tegalsari ada juga sekolah di Jl.Ambengan 29 yang awalnya diharapkan menjadi sekolah SMA (PPPK) Petrus,tetapi oleh Pemkot Surabaya telah diambil menjadi sekolah Negeri;Sekolah yang di Tegalsari sekarang jadi tanah lapang karena diambil Petrauntuk dibangun tetapi tidak bisa karena Cagar

Aset yang dikuasai negara berupa kekayaan potensialnyaterkait bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi,misalnya tambang, batu bara, minyak, panas bumi, asetnasionalisasi eks asing, dan cagar budaya;Bahwa, berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana Tergugatnyatakan melarang penyitaan uang dan barang milikNegara/daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah;Bahwa, dalam praktek hukum perdata

Adapun karya ilmiah saya adalah sebagai berikut.Status Hukum Tanah Baluwarti (Justisia Th 2004)Komparasi Antara Sistem Hukum Tanah Nasional dengan SistemHukum Tanah Kasultanan Yogyakarta (Justisia Th 2005)Budaya Hukum Keraton Surakarta dalam Pengaturan Tanah BaluwartiSebagai Kawasan Cagar Budaya, Tesis, 2005Evaluasi Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan TanahPerkebunan (HGU), laporan penelitian, Th 2006, sebagai anggotaEfisiensi Penertiban Perkebunan Besar Yang Diterlantarkan Di ProvinsiJawa Tengah

akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,meliputi1) jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atastanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruangbawah tanah), saluran air minum/air bersih,saluran pembuangan air dan sanitasi;2) waduk, bendungan, bendungan irigasi danbangunan pengairan lainnya;3) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, danterminal;4) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggulpenanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lainlain bencana;5) tempat pembuangan sampah;6) cagar

alam dan cagar budaya;7) pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrikDengan demikian Kepentingan umum adalah. kepentingansebagian besar lapisan masyarakat.

Cagar alam dan cagar alam laut; 9. Kawasan pantai berhutanbakau; 10. Taman nasional dan taman nasional laut; 11. Taman hutan raya; 12.Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; 13. Cagar budaya dan ilmupengetahuan; 14. Kawasan cagar alam geologi; 15. Kawasanimbuhan air tanah; 16.Sempadan mata air; 17. Kawasan perlindungan plasma nutfah; 18. Kawasanpengungsian satwa; 19. Terumbu karang; dan 20. Kawasan koridor bagi jenis satwaatau biota laut yang dilindungi.

dengan cara pengurugan,pengeringan lahan atau drainase;Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namundapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut: Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yangtelah ada di sisi daratan; Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukuppadat danmembutuhkan pengembangan wilayah daratan untukmengakomodasikan kebutuhan yang ada; Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian darikawasan lindung atau taman nasional, cagar

Dalam Pasal 24 PP Nomro 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasanhutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) HutanKonservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan SuakaMargasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman HutanRaya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksiyang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksiyang dapat dikonversi (ayat (1)

Cagar Alam Napabalano ditetapkan seluas 9,20 (Sembilan komadua puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Napabalano;b. dan b.

No.10/PDT.G/2017/PN.Gns Hal 53 dari 62g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;j. fasilitas keselamatan umum;k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;m.cagar alam dan cagar budaya;n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;0. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, sertaperumahan untuk masyarakat

Tugas pokok dan fungsi Saksi Ahli selaku KepalaSeksi adalah tugas pengumpulan dan penyiapan bahan rencana danbimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunanrencana pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan pengawetan,operasionalisasi KPHK, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistemdan penutupan kawasan, pelaksanaan teknis bidang informasiperpetaan, sistem informasi geografis dan website serta pelaksanaanpengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, tamanwisata

Adanya lampupenerangan jalan, goronggorong, paving blok, dan jalan lainnya adalahbukti jerih payah Para Penggugat dan warga lainnya yang juga dinikmatiTergugat ;Bahwa oleh Tergugat menyuruh Para Penggugat untuk mengosongkanlahannya untuk pembangunan gedung baru BP3KP DIY, ada bangunanpeninggalan Belanda yang berusia + 80 tahun yang layak untukdilestarikan dan dipertahankan sebagai bangunan cagar budaya sesuaidegan peraturan perundangan yang berlaku ;Bahwa Penggugat menilai bangunanbangunan baru di

berfungsi sebagai perlindungan yaitumenjaga keteraturan air dalam tanah, menjaga air agar tidak terjadi erositanah yang menyebabkan tanah longsor dan mengatur iklim;Bahwa hutan wisata yaitu hutan yang digunakan untuk rekreasi dan jugauntuk melindungi tumbuhtumbuhan dan binatangbinatang langkah agartidak punah;Bahwa hutan konservasi atau suaka alam adalah kawasan hutan yangkarena sifatsifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untukperlindungan alam hayati atau manfaat lainnya yang terdiri dari cagar

Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.

Hal tersebutsebagaimana terbaca didalam bunyi pasalpasal dibawah ini.a.b.Pasal 51 huruf (e) yang berbunyi bahwa salah satu kawasanlindung nasional adalah kawasan lindung geologi;Pasal 52 berbunyi: Kawasan Lindung Geologi terdiri atas: a.Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b.