Ditemukan 847 data
131 — 27
/PN...terhadap Para Terdakwa incasu pemeriksaan perkaranya di pengadilan harusditunda sampai adanya putusan Peninjauan Kembali perkara perdata Nomor33/PDT.PK/2017, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 1956, hal mana berdasarkanDakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya Dakwaan alternatif kedua danketiga tidak disyaratkan harus dibuktikan terlebin dahulu status kepemilikantanah aquo, dimana justru terhadap pemilik tanah darimana asal tanah itudisitapun dapat dikenakan pidana vide Pasal 231 ayat (1) KUHP manakalapemilik
103 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 208K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding padatanggal 1 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali padatanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 196/Pdt.G/2013/PN.Smg. juncto Nomor 02/Pdt.PK
99 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 464 PK/Pdt/2016dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 1/Pdt.PK/2016/PN Rta. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRantau, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 2 Februari 2016 itu juga;Bahwa memori
MUHAMMAD AHYAK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
Intervensi:
Suwardi
446 — 325
Smg yang didaftarkan di PengadilanNegeri Semarang dengan Nomor 07/Pdt.PK/2017 tanggal 2Agustus 2017. (fotokopi Sesuai dengan aslinya);10 =TilInt10 Putusan Mahkamah Agung No. 847 PK/Pdt/2017 tanggal16 Januari 2018. (fotokopi Sesuai dengan salinan);11 =TilInt11 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :1/PUUV/2007 tanggal 12 Maret 2007. (fotokopi sesuaidengan fotokopi);12 Til Int12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :57/PUUXIII/2015 tanggal 16 November 2015.
256 — 358
Watessebesar Rp. 701.512.349.000, Nomor : 1/Pdt.PK/2017/PN.Wat Tanggal19 Januari 2017, diberi tanda bukti TT9;. Foto copy dari foto copy yang disahkan Peta Bidang Tanah KabupatenKulon Progo Kecamatan Temon Kalurahan Palihan Nomor Identifikasibidang 3438, diberi tanda TT10;Halaman 64 dari 151 halaman. Putusan No. 102/Padt.G/2017/PN Yyk9.
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pdt/2010 tanggal 5 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi /Tergugat II/Pembanding padatanggal 14 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/TergugatIl/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal24 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor 79/Pdt.G/2008/PN.BB jo No. 11/Pdt.PK
227 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tok.) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838K/Pdv/2011, tanggal 19 April 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding padatanggal 15 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal8 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan KembaliNomor 01/Pdt.PK