Ditemukan 891 data
257 — 188
Indonesia)dan minta ganti kerugian.Dalam pemeriksaan perkara tingkatan kesatu Cohen dikalahkan, tetapidalam pemeriksaan perkara tingkatan bandingan Gerechtschof diAmsterdam, Lindenbaum dikalahkan, berdasarkan atas jurisprudensi yangduludulu diturut, yaitu bahwa tindakan Cohen tidak dianggap sebagaiperbuatan melanggar hukum, oleh karena tidak dapat ditunjuk suatu pasaldari undangundang yang telah dilanggar oleh Cohen.Lindenbaum mohon pemeriksaan kasasi dan pada akhirnya Hode Raadmemenangkan Lindenbaum
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
137 — 69
Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatmelawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatanitu.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT REKONVENSIsemula TURUT TERGUGAT KONVENSI mempunyai hak dan diberikesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinyaPENGGUGAT REKONVENSI semula TURUT TERGUGAT KONVENSIdiberikan hak untuk mengajukan gugatan balik kepada TERGUGATREKONVENSI semula PENGGUGAT KONVENSI;B.
70 — 65
Pasal 180 (1) HIR menyatakan :Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jika ada suratyang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapatditerima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jikadikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hakkepunyaan21.
103 — 8
Gugatan, Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkanpada buktibukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya olehTergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dariPara Tergugat (Uitvoorbaar Bij Vorrad);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa :Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Terbanding/Pembanding/Penggugat : MANIKUSDIN NASUTION
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS PPAT Rosminar Rangkuti SH
Terbanding/Tergugat I : MARNI BR SIHOTANG Alias BORU HOTANG
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpuan
Terbanding/Tergugat II : ALI NURMAN SIREGAR
Terbanding/Tergugat V : Pimpinan Kepala Cabang BANK SUMUT SYARIAH
80 — 79
Tergugat a quodihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 500.000, (Lima ratusribu rupiah) setiap hari, bilamana ianya lalai memenuhi putusan perkara inikepada Penggugat terhitung sejak putusan di ucapkan atau telah berkekuatanhukum tetap ;Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan buktibukti yang tidak dapat disangkallagi Kebenarannya oleh Tergugat dan II dan/atau bersama Tergugat III maupunIV dan V dan/atau Turut Tergugat, mohon putusan ini dapat dijalankan lebihdahulu meskipun ada perlawanan, bandingan
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
327 — 444
Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika adasurat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlakudapat diterima sebagai bukti atau Jika ada hukuman lebih dahulu dengankeputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jikadikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hakkepunyaan.Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta
124 — 94
Menyatakan putusan ini dilaksanakan serta merta terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad ), walaupun ada bantahan, bandingan, kasasi,peninjauan kembali ataupun upaya hukum yang lain.6.
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
168 — 113
Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi.Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional tersebut, MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) RBg menyatakan bahwaPengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebinh dahulu akanputusanputusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jikadidasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurutketentuan perundangundangan
943 — 881
mengharuskan atau mewajibkan hakim untukmengabulkan permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad yangdiajukan oleh pihak Penggugat.Ketentuan Pasal 180 (1) HIR hanya membolehkan hakim untukmengabulkan permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad.Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutitp bunyi ketentuan Pasal 180(1) HIR tentang putusan uitvoerbaar bij voorraad :Pasal 180 (1) HIR berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri DAPAT memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
208 — 164
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000(lima ribu rupiah)Membaca Laporan Permohonan Banding tertanggal 11 November 2021Nomor : W.14.U1/19375/HK.07/11/2021 Hal : Laporan Permohonan BandingAn.
RANNY KUSUMAWARDHANI
Tergugat:
1.PRAMADI KUSUMO
2.BUGIANTO
3.ANINDITA ALIYAH UTAMI
4.Sanovi Setiawan, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
SANOVI SETIAWAN,SH M.K.n
105 — 23
Penggugat pada angka 35 halaman 12 yang padaintinya mendalilkan :"Bahwa, oleh karena gugatan ini didasari denganaktaakta otentik dan suratsurat bukti yang tidak dapat dibantah lagikebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR..dst:Bahwa, terhadap dalil permintaan sita jaminan tersebut Tergugat IIItolak dengan tegas, karena berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1)HIR dinyatakan bahwa : Ketua Pengadilan Negeri dapatmemerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun adaperlawanan atau bandingan
331 — 214
Pasal 54 RV.Pasal 180 (1) HIR mengatur bahwa:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itudapat dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan ataupun bandingan,jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturanyang berlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada hukumanlebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaanpasti, demikian juga jika yang dikabulkan tuntutan dahulu, atau didalam perselisihnan mengenai hak kepunyaan.Pasal 54 RV mengatur bahwa:Putusan
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
182 — 116
Sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta(uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil (SEMA 3/2000) Butir 4 yangberbuny/i:Pasal 180 ayat (1) HIRHalaman 47 dari 130 halaman Putusan Nomor 654/PDT/2021/PT.BDG.Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, Jika ada suratyang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapatditerima
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
254 — 162
PN.Jkt.Utr.tersebut ;Menimbang, bahwa terlebin dahulu dijelaskan tentang apa yangdimaksud dengan putusan provisi;Halaman 125 dari 142 Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Padt.G/2019/PN Jkt.UtrMenimbang, bahwa dasar hukum pengaturan tentang Putusan Provisitidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam Pasal 180 ayat(1) Het Herziene Indlandsch Reglement (HIR) dan Pasali91ayat(1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), pada pokonya supayakeputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
46 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perdatatanggal 01111961, diktum putusannya adalah sebagai berikut :MENGADILIe Menerima bandingan itu;Hal. 15 dari 140 Hal.
74 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEP.232/MEN/2003;Bahwa kalau kita bandingan antara Pasal 6 ayat (1) Keputusan MenteriTenagakerja dan Transmigrasi R. No. KEP.232/MEN/2003 yang sayakutip berbunyi: Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagaimangkir.... dengan Pasal 65 ayat (14) Perjanjian Kerja Bersama PT.Mulia Industrindo, Tok., yang saya kutip berbunyi: ...
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
Tergugat:
1.ALM. TEUKU RENALDI
2.DRG. LOGISWATTY ODDEK
144 — 92
ketentuan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) danProvisionil juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentangHalaman 96 dari 153 Hal Putusan No 241/Pdt.G/2018/PN Jkt.SelPutusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yangmenentukan sebagai berikut :PASAL 180 AYAT (1) HIR(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Luh Heny F. Rahayu, SH., MKn.
Terdakwa:
Iwan Susanto
70 — 65
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.101.000,(Satu juta seratus satu ribu rupiah ) ;Setelah Hakim Ketua selesai membacakan putusan tersebut lalumenjelaskan kepada pihak Penggugat tentang isi dan haknya untuk menerimaatau menolak putusan tersebut dengan mengajukan bandingan verzet pihakTergugat setelah diberitahukan Juru Sita dalam tenggang waktu sebagaimanayang ditentukan oleh UndangundangKemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup ;Demikian Berita Acara ini dibuat yang
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
102 — 55
Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Penjelasan dari Pasal 180 ayat (1)HIR menyatakan :Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jikaada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebihdahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti,demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalamperselisihan tentang hak kepunyaan.Akan
343 — 252
mengharuskan atau mewajibkan hakim untuk mengabulkanpermohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad yang diajukan oleh pihakPenggugat.Ketentuan Pasal 180 (1) HIR hanya membolehkan hakim untukmengabulkan permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad.Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutitp bunyi ketentuan Pasal 180 (1)HIR tentang putusan uitvoerbaar bij voorraad :Pasal 180 (1) HIR berbunyi : Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan