• 1 (satu) helai baju hitam lengan pendek

Disita dari Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin SARJUK (Alm);

• 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 0822-3188-2677;

Disita dari Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHAP Bin BARDANSYAH HARAHAP.

• 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU TAFT Nomor Rangka 981010 dan Nomor Mesin 951598 dengan kondisi sudah terbakar.

• 1 (satu) helai baju hitam lengan pendek

Disita dari Saksi ARIS RINALDI Als ARIS Bin SARJUK (Alm);

• 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 0822-3188-2677;

Disita dari Saksi ARIE BUDIANSYAH HARAHAP Bin BARDANSYAH HARAHAP.

• 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU TAFT Nomor Rangka 981010 dan Nomor Mesin 951598 dengan kondisi sudah terbakar.

• Sebidang tanah yang terletak di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, seluas 225 m2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi), Sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2677 tercatat atas nama Rian Tri Utama Sakti ;

  4.2.

• dengansurat nomor : 900/195.A/TX/2010 tanggal 05 Maret 2010, perihalHal 77 dari 554 hal putusan perkara No. 25/Pid.Sus/TPK/2014/pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, yang isinyamenyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan barang / jasa harusmempedomani ketentuan yang diatur dalam KEPPRES No : 80tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah beserta perubahannya, karena KONI merupakanORGANISASI SEMI PEMERINTAH dan hal itu merujuk kepadaSurat Edaran Mendagri Nomor : 900/2677

  /SJ tanggal 8 November2007, dimana dalam SE MENDAGRI No. 900/2677/SJ tersebutditegaskan bahwa hibah dalam bentuk uang kepada instansivertikal (seperti kegiatan TMMD, pengamanan daerah, danpenyelenggaraan PILKADA oleh KPUD) dan organisasi semipemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK)dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyekpemeriksaan dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana,buktibukti lainnya yang sah sesuai NPHD dan peraturanperundangundangan dan berdasarkan SE

  MENDAGRI No.900/2677/SJ, maka kegiatan pengadan barang/jasa dilingkunganKONI Kabupaten Bangka Selatan haruslah mempedomanimekanisme pengadaan barang/ jasa sebagaimana diamanatkanoleh KEPPRES No : 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaanpengadaan barang / Jasa pemerintah, dan anehnya meskipundalam Surat Keputusan Penunjukan penyedia konsumsi yangdikeluarkan dan ditanda tangani oleh terdakwa SOFIAN, AP.

  dan peraturanperundangundangan dan berdasarkan SE MENDAGRI No.900/2677/SJ, maka kegiatan pengadan barang/jasa dilingkunganKONI Kabupaten Bangka Selatan haruslah mempedomanimekanisme pengadaan barang/ jasa sebagaimana diamanatkanoleh KEPPRES No : 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaanpengadaan barang / Jasa pemerintah, dan anehnya meskipundalam Surat Keputusan Penunjukan penyedia konsumsi yangdikeluarkan dan ditanda tangani oleh terdakwa SOFIAN, AP.

• Indotrans Media Jakarta, diberi tandaP13.B;Fotokopi terjemahan ulang Sertifikat pindah ke Agama Hindu olehSulismawati Rusli (Tergugat) dengan no. 2677/26/ITM/2017 ke dalamBahasa Indonesia dari Peneyemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadiberdasarkan SK. Gubernur 1765/2006 oleh CV.

• FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (Satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (Satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masapajak maret 2011 atas nama PT.

  Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/ PN.JktSel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SRIMULYANI, berupa:1) 1 (Satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPJ.22/KP.1303/ 2012 tanggal 21 Desember 2012atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (Satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masapajak maret 2011 atas nama PT.

• yang diajukan olehterdakwa dan harus dipertanggungjawabkan secara berjenjang;Menimbang, bahwa meskipun pemberian hibah tersebut didasarkan pada NPHDtanggal 25 Nopember 2008 akan tetapi NPHD tersebut secara tehnis berpedoman padaPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, SuratMenteri Dalam negeri No. 900/2677

• dan IPINHUSNI sebagai Ka Biren dan saksi diperintahkan untuk melanjutkanpenandatanganan SPPBuJ dan Kontrak;Bahwa saksi tetap menolak dan ketika itu PA menyampaikan kepadasaksi bahwa "KALO TIDAK MAU MUNDUR AJA, maka akhirnya saksimengajukan pengunduran diri pada tanggal 27 Oktober 2015 sesuaiSurat Nomor: 1680/I/KU803/E1/2015 tentang Pengunduran DirSebagai PPK DitJalpem Satker Deputi KB/KR BKKBN T.A 2015 dan disetujui pengunduran diri saksi olen KPA pada tanggal 28 Oktober 2015dengan Surat Noor: 2677

  Tentang Pejabat PPK;1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM SatkerDeputi KBKR No.2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 20151 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKRMerangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015.1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKOsebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680

  Deputi KB dan KR Selaku KPA No. 15793/I/TU.002/E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkanproses pengadaan Implan dengan menerbitkan SPPBJ132. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran dirisebagai PPK133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 2677/I/KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diriPPK DIT JALPEM Satker Deputi KBKR134. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor:2679/I/KT.305/E/2015tanggal

  Tentang Pejabat PPK;1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM SatkerDeputi KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober2015;1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker DeputiKBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPKDITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677//KT.305/E/2015tanggal 28 Oktober 2015;1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKOsebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680

  Deputi KB dan KR Selaku KPA No.1573/V/TU. 002/E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 PerihalMelanjutkan proses pengadaan Implan denganmenerbitkan SPPBuJ;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengundurandiri sebagai PPK;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal PersetujuanPengunduran diri PPK DIT JALPEM Satker Deputi KBKR;1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor:2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober

• Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang aquo dengan perantaraanTergugat Ill yang berlangsung pada tanggal 20 September 2016 dimaksudadalah tindak lanjut dari Permohonan Pengadilan Negeri Pekanbaru daiamsuratnya Nomor : W4U1/2677/HK.O2A/II/2016 tanggal 28 Juli 2016 yangdaiam hal ini berdasarkan Penetapan Perintah "Lelang Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru yang berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA ~ Nomor.32/Pen.Pdt/Lelang.EksHT/2016/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2016 daiam perkara

• kedua Rumah Sakit tersebut yaitustaf dari Rumah Sakit Pak Adri waktu saat memproses pencairan dana tediri dariWiranbsi, kartu tanda penduduk dan surat pernyataan.Bahwa saksi tidak tahu saat uang keluar.Bahwa waktu itu Dr Mien Hartati berkordinas dengan Kabag Umum dengan membawaproposal.Bahwa yang menandatangani Surat Printah Membayaran (SPM) adalah Kabag Umum.Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik No.21 tersebut benar dan menurut saksi dapatdilihat dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2677

  Simpangan adalahberupa dana bukan alat kesehatan ;Bahwa kenapa bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana, karena bantuan tersebutdianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan sosial pada DPASekretariat Daerah hal ini sesuai dengan ketentuan angka a huruf a Surat EdaranMenteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah danBantuan Daerah ;Bahwa penerima bantuan sosial alat kesehatan ditetapkan melalui Keputusan WalikotaDepok berdasarkan Peraturan Gubernur

  Jawa Barat No. 14 tahun 2008, tanggal 5 Maret2008, tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jabartahun anggran 2008 ;Bahwa bansos yang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis bantuansosial pada DPA Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 900/2677/84SJ, tanggal 8 Nopember 2007 perihal hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uangdianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melaluitransper dana kepada penerima bantuan

• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu :e UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.Hal.196 dari 411hal. Ptsn Nomor 15/Pid.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10menyebutkan Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya".Hal.197 dari 411hal. Ptsn Nomor 15/Pid. SusTPK/2015/PT.Ptk.

  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.Bahwa peraturan perundangundangan di atas antara lain menentukan, yaitu :e UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.e UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (2)Peraturan

  Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dianggarkan dalam bantuan sosial.e Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ tanggal 8Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Sosial pada angka 10menyebutkan Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer)dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda tandaterima uang beserta peruntukkan penggunaannya".

• Nomor 217/ Pdt/2021/PT.DKI10.11.Bahwa awal penerbitan sertifikat tanah No. 384/Kembangan Selatan semulatercatat atas nama Haji Nasih atas dasar pemeriksaan oleh tergugat Ill selakupanitia pemeriksasan tanah A sebagaimana risalan pemeriksaan tanah No.2677/RPT/1997 tanggal 30 April 1997 dan diketahui letak tanah tersebut yangdimohonkan Haji Nasih terletak di JI.

• Berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 November 2015 dan Surat Perintah KapoldaJabar Nomor: Sprin /2677/X1/2015 tanggal 6 November 2015 dan;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Praperadilan;Melawan:GILIAN GOEI, selaku istri dari Tersangka HERMAN SUDARTA, swasta,Beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53 Surabaya, , yang dalam inimemberi kuasa kepada PIETER TALAWAY, SH.,CN.,MBA., SAIFULFACHRUDIN, SH.,MH., BUDI HERLAMBANG., SH.

• Satuan Kerja Perangkat Darah dalammelaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna BarangSatuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang untuk melakukanpengujiaan atas tagihan dalam memerintahkan pembayaran dan bertentangandengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Penjelasan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor : 900/2677

  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang untukmelakukan pengujiaan atas tagihan dalam memerintahkan pembayaran danbertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penjelasan SuratEdaran Menteri dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor : 900/2677/SJ tanggal 08November 2007 perihal Hibah dan Bantuan Daerah bahwa pertanggungjawabanpemberian Hibah harus

• Foto kopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Tergugat Il No.2677/Kbpt/Cms/80 tertanggal 28 April 1980 yang dikeluarkan olehKepala Bagian Pemerintahan Drs. Suchrawan Kartasutisna, NIP :010038213, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelisdiparaf dan diberi tanda T.4 ;. Foto kopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Sri Sungkowati No.2934/Kbpt/Cms/80 tertanggal 26 April 1980 yang dikeluarkan olehKepala Bagian Pemerintahan Drs.

• Demikian juga hasil Tes Tertulis untuk Jusman SEmendapat Nilai 70 sedangan Abdul Waris mendapat Nilai 78.Sehingga dari hal tersebut dijadikan acuan untuk mengusulkanABDUL WARIS Nomor Urut 5 untuk ditetapbkan sebagai KepalaDesa Balang Taroang untuk Periode tahun 20202026;Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Keluar Surat MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/2677/SJ PerihalSaran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSerentak dan Pemilinan Kepala Desa Antar Waktu;Maklumat Kepala Kepolisian

• Siti Muriah berkenaan dengan pernyataan sikap dosendan karyawan STAIS Sangatta Kutai Timur yang intinya melaporkan penggunaandana yayasan yang belum terealisai kepada STAIS ;Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Perguruan Tinggi Agama IslamSangatta Sejak tanggal 14 November 2011 sampai 23 November 2011;Bahwa Aturan yang berkaitan dengan penyaluran dana hibah adalah :Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007tentang Hlbah dan Bantuan Daerah.Permendagri No 32 Tahun

• Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT.

  FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSel tanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan;Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012Hal.12 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.9)atas nama PT.

  FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari SRI MULYANI,berupa:1. 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanHal.137 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.18.10.11.Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPWJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atasnama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajakmaret 2011 atas nama PT.

  FRIMABANGUNTAMA JAYA;Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSeltanggal 05 November 2018 dari Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan;Hal.190 dari 278 Put.No.337/Pid.Sus/2020/PN. Jkt. Sel.Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem02308/WPUJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atasnama PT.

  FRIMABANGUNTAMA JAYA.Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/PN.JktSel tanggal 05 November 2018, Disita barangbukti dari SRI MULYANI, berupa:1)4)1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan SuratPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomorPem02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYAMITRA UTAMA;1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untukmasa pajak maret 2011 atas namaPT.

• Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD;PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tata Kelola DanaBantuan Hibah Pemerintah Daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1)yang menyebutkan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah;SE Mendagri Nomor 900/2677

  Kepada Daerah Pasal 11 :Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku dalam APBD; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketentuan tata keloladana bantuan hibah pemerintah daerah jo PERMENDAGRI Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat(1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah; Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2677

• NPHD; dan(c) buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturanperundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinanbukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/4) Pasal 19 ayat (3), Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuaiperaturan perundangundangan ; c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677