Ditemukan 13550 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-12-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA Tanggal 14 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IDAM KHOLID DAULAY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
110 — 45
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ROSDIANA. Diwakili Oleh : T Fakhrial Dani SH
110 — 45
mengadili perkara ini dengan tetapmemperhatikan Berita Acara persidangan, surat dakwaan dan tuntutan, buktibukti serta pembelaan dari Terdakwa ,dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdalam surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu:Primair : Pasal
2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHP.;Subsidair : Pasal 3 Jo.
Putus : 18-07-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PT JAMBI Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JMB Tanggal 18 Juli 2014 — ARDIANSYAH,SY,SE Bin SYAMSUDIN
70 — 32
70 — 32
Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo. PAsal 65 Ayat (1) KUHPsebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa ARDIANSYAH SY, SE Bin SYAMSUDIN dariDakwaan Primair;3.
Putus : 23-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG ; DIDI FEBRIANDI Pgl DIDI
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 02/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :46Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 77/Pid.B/ 2010/PN.PP tanggal 29 April 2011 ;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa DIDI FEBRIANDI PGL DIDI yang identitasnyasebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar Pasal
2 ayat (1) jo.
Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yangdidakwakan dalam Dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa DIDI FEBRIANDI Pgl DIDI oleh karena itu dariDakwaan Primair tersebut ;Menyatakan Terdakwa DIDI FEBRIANDI Pg DIDI tersebut terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama ;Mempidana
Putus : 04-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 4 April 2012 — Drs.H. PRADJA SUMINTA, SH. MM
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut :" Kekurangan alat peraga untuk SLTP/MTSpaket laboratorium Biologi Rp. 40.669.200,00 Pengeluaran Anggaran lebih besar ( mark up)Rp. 4.292.766.133.00(+)Rp. 4.333.435.333,00 Bantuan Rp. 561.763.800,00 () Jumlah kerugian Negara Rp. 3.771.671.533,00Hal.9 dari 74 hal.Put.No.2085 K/Pid.Sus/2011(tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluhsatu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal
2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDIAIR :BahwaTerdakwa Drs.H.PRADJA SUMINTA,SH.MM selaku Penanggungjawab Proyek Bantuan Sarana Pendidikan Tahun Anggaran 2003 KotaSurakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 954/68/I/2003tanggal 23 Februari 2003, secara bersamasama dengan Drs.
Register : 30-12-2015 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MANADO Nomor 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.Mnd Tanggal 9 Nopember 2016 — - TERDAKWA IR. BRAMMY JELDY TICOALU
107 — 21
107 — 21
BRAMMY JELDY TICOALU tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPHalaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS/2017/PT MND.sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, dan membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut
Putus : 03-04-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 /Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. Tanggal 3 April 2013 —
26 — 4
26 — 4
Pasal 64 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2) (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.2.untukSetiap Orang;Secara Melawan Hukum;korporasi;.
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 20 Nopember 2015 — MOHAMAD GUNAEDI, ST, M.Si alias DIDI
108 — 47
108 — 47
GUNAEDI, ST,M.Si tidak terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, pada DAKWAANPRIMAIR, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 Jo UUNo. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KeI KUHP ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;3.
Register : 10-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17.Pis.Sus-TPK/2018/PNPlg Tanggal 4 Maret 2019 — H. JANUARIZKHAN Bin H. IZZEDIN HAN
268 — 98
268 — 98
,MM Bin Thantowi Jauhari tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah danditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidiair:Bahwa Terdakwa H. JANUARIZKHAN Bin H.
Putus : 02-11-2009 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2384/PID.B/2009/PN.SBY Tanggal 2 Nopember 2009 — W I D I A R K O, S.H
67 — 6
67 — 6
Menimbang, bahwa42dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : (satu) buah Hand Phone Sony Ericson K800i, 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspira 2920 warna hitam dan (satu) buah tas Laptop ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, menunjuk semuacatatan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut ;KESATU :PRIMAIR : Melanggar Pasal
2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo.
Register : 24-02-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 25-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 1/PID.TPK/2017/PT.PLG Tanggal 21 Maret 2017 — AMIR HASAN BIN ARSYAD MAHMUD
74 — 52
74 — 52
Menyatakan terdakwa Amir Hasan Bin Arsyad Mahmud tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSmelanggar primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Rl. No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP;2.
Register : 28-08-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI Tanggal 27 September 2017 — 1. M.G.S. JANCIK
2. CEPI SUDIANA
211 — 183
211 — 183
CEPI SUDIANAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor R.l Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. UndangUndang R.l Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHal. 48 dari Hal. 67 Putusan Perkara No. 26/PID.SUSTPK/2017/PT.
Putus : 08-12-2011 — Upload : 31-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pid.Sus/2010 Tanggal 8 Desember 2011 — Drs. H.M. ACANG. M.Ag
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Acang, M.Ag. bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KesatuPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 31 dari 63 hal. Put.
Register : 19-06-2014 — Putus : 08-08-2014 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 02/PID.SUS-TPK/2014/PT PLK Tanggal 8 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : YUDI TRIADI, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : URBANUS SIHITE
83 — 46
Terbanding/Terdakwa : URBANUS SIHITE
83 — 46
ratusdua puluh juta seratus ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah delapanpuluh dua sen), kerugian keuangan negara tersebut disebabkan yangHalaman 22 dari 68 hal Put No.02/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PR.menerima paket bukan kepala keluarga dan kepala keluarga yang tidakbertempat tinggal di Desa Ramang, Desa Tambak dan Desa Hanua,sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : LAPKKN306/PW15/5/2013tanggal 23 Agustus 2013 ;Perbuatan Terdakwa Urbanus Sihite sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
2 Ayat (1) Jo.
Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Putus : 11-07-2012 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 169/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 11 Juli 2012 — Drs. PUDJI DIPO UTOMO M.Si ;
KEJAKSAAN NEGERI BLITAR
53 — 10
53 — 10
(sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan terjadinyapembayaran biaya konsumsi fiktif sebesar Rp.27.272.728,00 (dua puluh tujuh juta duaratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), sewa base camp lapangdi 12 Desa obyek redistribusi tanah obyek landreform sebesar Rp.5.000,000, (lima jutarupiah) dan honor petugas pembantu petugas lapang sebesar Rp.7.804.000, (tujuh jutadelapan ratus empat ribu rupiah) ;29Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SSUES TDA TR es ccnssen eer cnere neem neem aRBahwa Terdakwa Drs.
Register : 27-04-2011 — Putus : 14-09-2011 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Smda Tanggal 14 September 2011 — Drs. HAKIM AMIN, M. Si
60 — 12
60 — 12
(tujuh puluhjuta rupiah) melalui rekening bendahara Kejaksaan NegeriSamarinda ;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah faktafakta hukum tersebut dapat memenuhiunsurunsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis akanmempertimbangkannya di bawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaansebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai dakwaan primair, dan sebagai dakwaan subsidair dalampasal 3 Jo.
Register : 11-10-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 23/PID.B/TPK/2012/PN.JBI Tanggal 22 Januari 2013 — H. ROHANI Bin H.IBRAHIM
74 — 15
74 — 15
Bangun Jaya diKabupaten Tanjung Jabung Barat, TahunAnggaran 2009 Nomor : SR3541/PW05/5/2012 tanggal 11September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan perwakilan 10Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi atau sekitar jumlahtersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun
Register : 13-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUARA BARUS, ST Diwakili Oleh : ananda yarshal,sh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIO WICAKSONO, SH.MH
125 — 74
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIO WICAKSONO, SH.MH
125 — 74
Nirwansyah (Alm) dan Zulkarnain Panjaitan(Alm) adalah senilai Rp 436.337.000, (empat ratus tiga puluh enam juta tigaratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke1
Register : 06-09-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID.TPK/2013/PT BNA Tanggal 28 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.Yustian Yuni,MM Bin Yuniarti
Terbanding/Terdakwa : Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal
89 — 28
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.Yustian Yuni,MM Bin Yuniarti
Terbanding/Terdakwa : Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal
89 — 28
Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti dan terdakwa 1 KhainlAnwar, SE Bin Sarwani Jamal tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) hurufa, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan primair;Membebaskan
Putus : 19-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 19 Maret 2014 — SLAMET BUDIYONO VS JAKSA/PENUNTUT UMUM Pada KEJAKSAAN NEGERI NABIRE
37 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
benar dalam menguji kebenaran maksud suratsurat bukti, telahmerugikan Keuangan Negara dan menguntungkan PT ParadisoPakarindo sebesar Rp5.984.738.787,60 (lima miliar sembilan ratusdelapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratusdelapan puluh tujuh rupiah enam puluh sen), akan tetapi Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan Terdakwa atau oranglain atau korporasi menjadi bertambah akibat perbuatan Terdakwa,karenanya ia dibebaskan dari unsur ke3 dakwaan primair Pasal
2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Putus : 05-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2342 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 5 Februari 2014 — POLAN ARIO TEJO, SP. MKM
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2342 K/Pid.Sus/2013Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.