2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keSUBSIDAIR : Pasal 3 Jo.

Sby190menentukan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsurunsur dakwaan Penuntut Umum atauMenimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan dimulai dari dakwaan primair lebih dahulu danapabila dakwaan primair tidak terbukti berlanjut pada dakwaan berikutnya serta akan berhentipada dakwaan yang terbukti;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3) Undangundang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang mana unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang; 222222 nnn enna nnn nnn nnn ne2. Secara melawan hukum;3.

UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tidak meliputi atasdiri Terdakwa; 2222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

APUkepada warga Kelurahan manyar Sabrangan150.000.000, Jumlah Kerugian Keuangan Negara 8.008.290.000, Perbuatan terdakwa LUKMAN JAFARsebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

PNSbyuraian putusan ini segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidangdianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kiniMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikanbersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuksurat dakwaansubsidaritas yaitu :Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) kel KUHP, UU No.46 Tahun 2009, danUU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangudangan lainnya yang berkaitanHalaman 221Put. No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbydengan perkara ini ;MENGADILI:1.

Endang Saptawati, MM sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Hal 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor 22/PID.SUSTPK/2017/PT AMBSUBSIDAIRBahwa Terdakwa Widodo Budi Santoso.

;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001dan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 joHalaman 39 dari 66Putusan Pengadilan TipikorNomor :14/Pid.Sus.K/2014/PN.

Menyatakan Terdakwa ROBI RUSWANTO, S.Sos Bin (Alm) RUPONOtidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primair;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;3.

sehingga selisin raskin yangtidak didistribusikan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)yaitu sebanyak 4 triwulan raskin tersebut sejumlah 36.000 kg atau 2.400sak (2.400 sak X 15 kg) dan jika Nilai subsidi raskin sebesar Rp6.447,00maka total nilai yang tidak terbagi ke Rumah Tangga Sasaran PenerimaManfaat (RTSPM) sebesar Rp 232.092.000,00 (dua ratus tiga puluh dua jutasembilan puluh dua ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa YETTY YELINA MAHUZE S.STP sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU.

T Bin TOHADRA, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara melawanHukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, MerugikanKeuangan Negara Atau Perekonomian Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahundan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat)bulan kurungan dengan dikurangkan masa Penahanan yang telahdijalankan.Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uangpengganti sebesar

;wenoeee Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDAIR :sonoeee Bahwa Terdakwa T.

HH MUHAMMAD SUKRI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir. H.

TPK/2016/PNDpsnona Perbuatan Terdakwa HARIANTO tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pemerintah Desa Gambiran kurang lebih sebesar Rp.1.106.650.000, (satu milyar seratus enam juta enam ratus lima puluh riburupiah) atau setidak tidaknya sekira jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Hal. 8 dari 60 hal. Put.

Unsur melawan hukum dalam dakwaan primair;Bahwa Terdakwa ADNAN SAID, S.Kom. didakwa dengan dakwaansubsidaritas yaitu : Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

HarisMakmur Sejati atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut.Perbuatan TerdakwaTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana ;SUBSIDAIR :Bahwa TerdakwaI Ir. SAID WAZIR Bin Alm.

SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 20 Ttahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidair:Bahwa mereka Terdakwa . ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIANARIEF, Terdakwa Il. HENDRA LEONARD, S. M. B.

dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yangditentukan undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari terdakwa yangdisertai memori banding tersebut maka Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secarasubsidaritas, yaitu :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan

WATAWA sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa I.

Pemerintah Desa Batulawang sejumlah kuranglebih senilai Rp 183.425.263, (seratus delapan puluh tiga jutaempat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (revisi)Nomor 700/24Inspektorat tanggal 17 Februari 2014;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor :20 Tahun

., Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugiankeuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU SektorPembangkitan Belawan sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tigamilyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI18Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA. selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai denganSurat Keputusan Nomor : 003.K/GMKITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007,bersama dengan Ir.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPDANKEDUA :PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

Demikian pulaterhadap dakwaan kedua dan ketiga.Menimbang bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum, pledoiPenasehat Hukum Terdakwa, serta replik dan duplik maka hal tersebut akanterjawab dengan terbukti atau tidaknya pembuktian dari unsurunsur pasal yangdidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Apabila dakwaan primair telahterbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya,namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akanmembuktikan dakwaan subsidatr.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkandakwaan kedua primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Menyatakan Terdakwa JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SEterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangHalaman 2 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN AmbUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdalam DakwaanPrimair.2.

extra ordinary crime ) yang jugaharuslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures)haruslah ditinggalkan paham = yang formailistislegal thingking danmengutamakan kebenaran substansial dari perouatan yang didakwakansebagai suatu tindak pidana;Halaman 248 dari 301 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN AmbMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bank Maluku Malutsehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 7,6 Milyar;Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ke5Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun = 1999

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.