Ditemukan 9153 data
66 — 19
., MT, Ph.D. ;2 Saifoe El Unas, ST., MT. ;3. Eko Andi Suryo, ST., MT., PhD ;4 Dr.Eng. Eva Arifi, ST., MT.
267 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hinchec, Ph.D., P.E. Beliau menuliskan pandangannyaterhadap pelaksanaan teknis dalam kasus Bioremediasi inidalam "Review of Technical Evidence Presented by theAGO's Bioremediation Experts at the Tipikor Trials of FourPT. Chevron Pacific Indonesia's (CP) Employees and itsTwo Contractors" (Peninjauan atas Bukti Teknis yangDiajukan oleh Ahli Kejaksaan Agung pada PersidanganTipikor dari empat pegawai PT. Chevron Pacific Indonesiadan dua Kontraktornya) (VOVUM P7);5.
312 — 99
Ainun Naim, Ph.D., M.B.A., selaku Komisaris Utama PT Bank BPDDIY, selanjutnya disebut sebagai................ eee eee Lergugat Ill;Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut semuanya memberikuasa kepada Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., Safiudin, S.H., C.N.,C.L.A., C.I.L., Kurnia Nuryawan, S.H., Tri Esti Llistyowati, S.H., EbitAsmana, S.H., M.H., H.
321 — 1201 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Ph.D. HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH.,MH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M. ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.ttd/. Syamsul Maarif, SH.,LL.M.,Ph.D.Panitera Penggantittd/. Retno Kusrini, SH.,MH.Biayabiaya :1. Meterai wee Rp. 6.000,2.
ROKY AL FAIZAL,SH.MH.
Terdakwa:
SUSI AMBARWATI ,SH.
151 — 131
,Ph.D;
- Fotokopi artikel Hukum Online yang berjudul Mau tahu biaya penanganan perkara korupsi?, simak angka dan masalahnya yang diakses dari laman https:www.hukum online.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya-lt5733f0ea01aea/ terbit tanggal 12 Mei 2016;
- Fotokopi artikel Jaksa Agung Bicara Biaya Usut Kasus Lebih Besar daripada Korupsi Kelas Teri, yang diakses dari laman: https://news.
399 — 775
,Ph.D, Moh.Samsul Hidayat, S.H., dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada KantorAdvokat & Legal Consultants Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners berkantor diJalan Suwono Nomor 23 Surabaya 60241 dan Treasury Tower 18" Floor SuiteJ, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253 Jakarta 12190, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 07 Maret 2021 dan telah didaftarkan di KepaniteraanHalaman 1 dari 252 Putusan Nomor 11/Pid.SusLH/2021/PN KsnPengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor 02/Pid/2021/SK/PN Ksn tanggal08 Maret
171 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
., LLM, Ph.D., (Makalah,Jakarta, 1213 April 2007, tentang "Peran BUMN DalamMempercepat Pertumbuhan Perekonomian Nasional""1. Apakah asset PT. BUMN (Persero) adalah termasukkeuangan negara ?
121 — 99
ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc, Ph.D BIN H. MUHTAR, dibawah sumpah106pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak adahubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.107107Bahwa, saksi tidak pernah diperiksa dalam perkara atasnama tersangka Saipuddin tetapi saksi pernah diperiksadalam perkara atas nama tersangka M.
232 — 139
., Ph.D.,FCBArb.Sekretaris Majelis : H.
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1425 — 488
., Ph.D. dalam persidangan menyatakan:Saya tidak melihat bahwa itu mungkin, tetapi kalau misalnya merekabersepakat maka mungkinmungkin saja, tapi dalam konteks menjalankanperaturan perundang undangan yang kemudian menjadi pengecualianuntuk undangundang persaingan usaha ini tidak berlaku pasal 49 ataupasal 50, memang tapi kalau missal katakanlahada kesepakatan atau ada price fixing sepanjang menjalankan peraturanperundangundangan menurut saya tidak masalah9.
176 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugatsebagai kuasa hukum tunggal saudara Effendi Gazali, Ph.D., MPS ID,Msi. dalam Perkara Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 di MahkamahKonstitusi, telah berhasil mengakselerasi demokratisasi dalampembangunan sistem ketatanegaraan yang lebih baik ke depan.Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Pemilu yang terpisah antaraPemilu legislatif dengan Pilpres adalah tidak konstitusional, sehinggapada tahun 2019 harus diselenggarakan Pemilu Serentak;18.Pemilu serentak harus dilaksanakan dalam rangka memperkuat
48 — 18
., MT, Ph.D. ;Saifoe El Unas, ST., MT. ;Eko Andi Suryo, ST., MT., PhD ;Halaman 79 dari 123 Putusan No.25/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby804Dr.Eng. Eva Arifi, ST., MT.
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
597 — 817
., Ph.D. selaku Anggota KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia;3. Ilham Saputra, S.IP. selaku Anggota Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia;4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. selaku Anggota KomisiPemilihan Umum Republik Indonesia;5. Pramono Ubaid Tanthowi selaku Anggota Komisi PemilihanUmum Republik Indonesia;6. Viryan, S.E., M.M. selaku Anggota Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia;7.
MUTIARA PURNAMA SARI, E.A., S.H
Terdakwa:
DODI RAMADAN, S.T
142 — 18
,Ph.D selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Tengah;
,Ph.D.
FAROUK FAHROZI, SH
Terdakwa:
DASEP AHMADI
204 — 153
., Ph.D yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Indonesia siap bersaing dengan Negara lain untuk mobil atau motor listrik,akan tetapi Indonesia belum mampu bersaing di tingkat komersial dikarenakanpemahaman orang yang masih mengarah kepada transportasi darat denganmenggunakan bahan bakar;Bahwa produk yang dikerjaakan oleh terdakwa sudah sampai tahapan 9 dantinggal dilanjukan ke tahap komersial, dan ini bukan kerugian melainkan sebuahkeuntungan terbesar, dan sebuah asset yang dimiliki
91 — 43
: 02.898.341 .9328.000.Dikembalikan kepada Suwandi, SE Bin Alwi.1 (satu) lembar surat dari Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan nomor : 1095 / C3 /KP / 2013 tertanggal 03 Juni 2013 perihal Usulan BantuanOperasional Penyelenggara ( BOP) Program Paket B yang ditujukan kepada Kepala dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala DinasPendidikan Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia yang di tandatangani oleh Direktur Pembinaan Sekola Menengah pertama DIDIKSUHARDI, Ph.d
694 — 1296 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Ph.D.,Halaman 144 dari 145 hal. Put. Nomor 1455 K/Pdt/2017Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., HakimHakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para HakimAnggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota:Ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.Ttd./H.
1394 — 2445
., Ph.D.
Rizaldi Boer., 6.DR.Andri Gunawan Wibisono, S.H., LL.M., Ph.D dan 7. Ahli DR.Ir.BasukiWasis, M.Si;Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti surat diberi tanda T1A sampai dengan T35 danSaksi serta ahli yaitu 1. Saksi Akagami, 2. Saksi Anung Riyanto, 3. SaksiDumyati, 4. Saksi Sumo dan 1. Ahli DR.Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M,2. Ahli Yahya Harahap, S.H., 3. DR.Ir. Omo Rusdiana, M.Sc.F., 4. IdungRisdiyanto, S.Si., M.Sc.IT dan 5.
144 — 21
., Ph.D; Sedangkan terkaitTjazah serta SKHUN Paket C walaupun terdaftar atas nama terdakwa namun diperolehdengan cara yang tidak benar, karenanya apabila muncul Ijasah kesetaraan maupun SuratKeterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Paket A, B, dan C dengan nama dan identitasHalaman 158 dari 169 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN KlkMULYAR.
136 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
., LL.M,Ph.D tentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian PerkaraKorupsi menyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukumharus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea)dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi.Selain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggapmemperkaya orang lain atau korporasi.