Ditemukan 9122 data
156 — 52
Pasal 82 UndangUndang No. 2 tahun 2004 tentang PPHI sebagaihukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan HubunganKerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu)tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan hubungan Kerja yangmerupakan landasan yang lebih tepat menghitung masa daluwarsa PHKyang selengkapnya berbunyi:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan
99 — 57
Sitti Khadijah dg Bau dkk TIDAKDAPAT DITERIMA , oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu90 hari ( Daluwarsa ).Dalam kaitan tersebut Bahwa dari Keterangan Saksi yang diajukanTERGUGAT XIl , antara lain menerangkan sebagai berikut :Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.106 HalamanBahwa Saksi kenal dengan Drs.
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
517 — 581
Bahwa sebagaimanatelah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mengenai Telah LewatTenggang Waktu / Daluwarsa bahwa DPRD Kabupaten Malangbersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakanunsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang, telah mengetahuiterbitnya objek sengketa setidaktidaknya tanggal 1 Februari 2019.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Gugatan dapatdiajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat
135 — 456
Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek adalahberbeda sama sekali dengan Perlawanan terhadap Sita Eksekusi olehpihak ketiga ;Bahwa karena menurut ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat(6) HIR tidak mengatur ketentuan mengenai batas waktu pengajuanperlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh pihak ketiga, maka menuruthukum Perlawanan terhadap Sita Eksekusi oleh Terbanding sebagaipihak ketiga dalam perkara a quo tidak daluwarsa ;Bahwa karenanya tidak benar dan tidak berdasar dalil Pembandingdalam
64 — 42
Ketua Badan Pekerja Panitia Landreform KabupatenLabuhan Batu dan kemudian dialihkan kepadaPenggugat yang menjadi dasar dalilPenggugat akan kepemilikannya dalam perkara aquo adalah sampai hari ini sudahberusia 38 tahun lebih, dalil ini diajukan dengan menunjuk Pasal 1967KUH.Perdata/ BW yang berbunyi sebagai berikut :*Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun,sedangkan siapa yang menunjukkan daluwarsa
460 — 308
Karena apa yang digugattelah tersingkir.Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiridari (1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)(7) Exceptio litis pendentis18.19.C.20.Sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudiceyang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masihberlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan(under judicial consideration).
387 — 259
Ketentuan Pasal 44A, yaitu: Penyidik menghentikan penyidikandalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidan di bidang perpajakan, atau penyidikandihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangkameninggal dunia.b. ketentuan Pasal 44B, yaitu:Ayat (1), untuk kepentingan penerimaan negara, ataspermintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapatmenghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanHalaman 126 dari 163 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2018
112 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
IA Bale Bandung No.W11.U6/ 1264/HT.04.10.VI/11 tanggal 28 Juni2011, yaitu pada tanggal 30 Juni 2011, dan menjadikannya sebagai dasar untukmengajukan gugatan, namun demikian apabila Penggugat menjadikan hal itusebagai dasar pengajuan gugatan untuk menghindari daluwarsa gugatansebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo.UndangUndang No.9 Tahun 2004 jo.
767 — 392
karena akan terbatasi padalimitasi waktu undangundang mengatakan ini harus diputus dalam waktu 30hari kalau kita nunggu putusan MK ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahunbarang kali sehingga pasti nanti upaya hukum yang namanya pembatalanputusan akan daluwarsa, sehingga putusan MK patut kita apresiasi akanmemberikan satu kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya.Bahwa banyak alasan yang dapat digunakan karena kita tidak bisa persoalanini hanya terpancang pada pasal 70, tadi sudah saya katakan
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
289 — 129
Eksepsi Gugatan Daluwarsa Bahwa Penggugat dianggap telah mengetahui bahwa bidang tanah yangdiakuinya telah terbit Sertipikat HPL sejak 23 Maret 2020 bukan sejak 15 Juli2020, sebagaimana informasi dari Bapak Syafaruddin yang bertugas di BadanKeuangan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang pernah bertemu denganPenggugat pada tanggal 23 Maret 2020 yang telah menyampaikan informasikepada Penggugat bahwa bidang tanah yang dimaksud dan ditanyakan olehPenggugat merupakan Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
225 — 117
diatas,telah terbukti PENGGUGAT telah mengetahui dan merasa kepentinganhukumnya telah dirugikan akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa 9 (sembilan) Sertipikat HakMilik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT II INTERVENSIIl setidaktidaknya sejak tanggal 25 Juni 2018 atau setidaktidaknya sejaktanggal 1 Oktober 2018 atau setidaktidaknya sejak tanggal 5 September 2019,dengan demikian maka tenggang waktu gugatan PENGGUGAT telah lewatwaktu (daluwarsa
124 — 146
saskibenar ;39.Haryanto Nugroho, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar ;Bahwa saksi adalah Pimpinaj Cabang Perum JAMKRINDO ;Bahwa terhadap penyaluran KUR oleh BRI Cabang Kayuagung adea 15Kelompok Tani yang ditanggung olh JAMKRINDOBahwa ada klaim yang diajukan pada tahun 2012 oleh BRI CabangKayuagung, namun semua klaim tidak dibayar karena pengajuan klaimsudah daluwarsa
190 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih lanjut lagi yang berhak memutus tentang bataltidaknya sertipikat hak atas tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN), bukan Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya mohon MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan menyatakan tidak menerima gugatan;Bahwa gugatan telah daluwarsa (lewat waktu), hal mana didasarkan padabUndang Undang No.5 Tahun 1960 jo.
205 — 130
AHLI Prof DR MARCUS PRIYO GUNARTO,SH.M.Hum, dibawah sumpahmemberikan pendapat sebagai berikut:Bahwa didalam hukum pidana ada keadaan keadaan yang menghapuspenuntutan, alasan yang pertama nebis in idem, kedua, meninggalnyaterdakwa, ketiga, soal daluwarsa, keempat, bessicking atau keadaan Pasal 82KUHP yaitu suatu pelanggaran yang ancaman pidana denda saja yangsepanjang maksimum denda itu sudah dibayar maka tidak dapat dilakukanpenuntutan pidana;Bahwa berdasarkan alasan alasan penghapusan penuntutan
305 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pitlodi dalam bukunya yang berjudul Pembuktian Dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata Belanda terbukti bahwaperbedaan alasan tidak dapat dipisahkan dengan pokok persoalan yangdituntut atau sasaran dari diajukannya gugatan yang belakangan.
Pitlodalam bukunya yang berjudul "Buku Pembuktian dan Daluwarsa, MenurutKitab UndangUndang Hukum Perdata Belanda, alin bahasa M. Isa Arief,S.H., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan143 (vide bukti T16/bukti asli), yang terkutip sebagai berikut:Soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syaratyang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun kedua syarat tersebutpada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;.
Pitlo dalambukunya yang berjudul Buku Pembuktian dan Daluwarsa, Menurut KitabUndangUndang Hukum Perdata Belanda, Alinbahasa M. Isa Arief, S.H.
218 — 567
kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;a fF Pe eSJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantrugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
428 — 442
Bahwa Kenyataannya Keputusan tersebut telah berusia 60 Tahun,sehingga melebihi usia kadaluarsa menggugat sebagaimana KUHPerdata Pasal 1967 yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baikyang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapushalaman 24 dari 266 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Dpkkarena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanSilapa yang menunjukan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanterhadapnya
98 — 11
ataukah ada dana yang berasal dari luar P2SEM;eBahwa sewaktu terdakwa mencairkan cek atas tunjuk sebesar Rp. 402.500.000,waktu itu saksi tahu , tetapi saksi lupa nama siapa yang tertera di cek tersebut ;eBahwa saksi tidak tahu terdakwa datang bersama siapa waktu mencairkan cektersebut ;e Bahwa saksi tidak tahu untuk pencairan cek atas tunjuk sebesar Rp. 125.000.000,yang di cairkan oleh JUNUS CHOLIL ;eBahwa yang harus terpenuhi dalam pencairan cek atas tunjuk antara lain : tanggal,nominal, speciment, daluwarsa
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
328 — 287
diPengadilan Negeri Mataram ,sehingga nantinya akan sesuai dengan SEMANo 2 Tahun 19911 tanggal 9 Juli 1991 angka V3 yang dituangkan dalam dalilgugatan Penggugat, karena Kepentingaan penggugat telah "dirugikan ".Bahwa dari uraian diatas Penggugat sudah mengetahui dan Kepentingannyayang dirugikan sejak tanggal 9 Agustus 2019 dan tanggal 4 September2019,sehingga patut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untukmenolak seluruh gugatan Penggugat karena telah melampaui bataspengajuan gugatan/daluwarsa
102 — 45
selama 6 tahun sejak tahun 2010sampai tahun 2016;Bahwa, barulah di bulan Mei 2016 Para Pembanding / Para Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan setelah6 (enam) tahun Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 468 / KelurahanHalaman197 dari 226halamanputusan Nomor64/PDT/2017/PT.SMRKariangau tertanggal 06 September 2010 diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, maka gugatan ParaPembanding / Para Penggugat adalah gugatan yang sudah telah lampauwaktu atau daluwarsa