Ditemukan 9144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : danuwarsa dasawarsa danawarsa danuwarsah danuwarja
Penelusuran terkait : Hak pesangon Penghentian; penghentian perhitungan; penghentian perhitungan daluwarsa; daluwarsa; daluwarsa penuntutan pidana; Daluwarsa perkara phi Pasal 1979 kuhperdata dalam phi
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 28-08-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 227/PDT.G/2012/PN.MKS
Tanggal 28 Agustus 2013 —
26 — 4
  • Indonesia, yaitu Undang Undang RINo. 5 tahun 1960, tentang Pokok Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah RI No. 10Tahun 1961, Tentang Peralihan Hak Atas Tanah sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997, tentang Perubahan Peraturan PemerintahRI No. 10 Tahun 1961, tentang Peralihan Hak Atas Tanah didasarkan atau bersendikanhukum Adat nasional Indonesia yang telah di scaner, dan di dalam sistem hukum adatnasional Indonesia tidak menganut atau tidak dikenal verjaring atau daluwarsa
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 31-10-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN.Bks
Tanggal 17 Juli 2014 — DEDDY TJAHYONO sebagai Pelawan I SHINTA KOSASIH sebagai Pelawan II KORAN PURBA sebagai Pelawan III RIM GINTING sebagai Pelawan IV Melawan Almarhumah MEGAWATI PURNOMO dalam hal ini Ahli Warisnya SULINDRO selaku Suami Pewaris, sedangkan TJAHYONO SULINDRO, MARGARETHA SULINDRO, MARCELLA SULINDRO, SIANNE SULINDRO, ELISABETH SULINDRO, MARIANA SULINDRO, BENJAMIN SULINDRO, 7 (tujuh) orang selaku Anak Pewaris sebagai Terlawan PT. SAKIYA, dahulu diwakili oleh TJONDRO SANTOSO sebagai Turut Terlawan I PT. SAKIMA INDAH, dahulu diwakili oleh SULINDRO sebagai Turut Terlawan II PT. SAYMARA INDAH JAYA dahulu diwakili oleh BENJAMIN SULINDRO sebagai Turut Terlawan III PT. SAKINA SUMBER BATU, dahulu diwakili oleh P. SINAGA. SH Dkk sebagai Turut Terlawan IV
153 — 33
  • PERLAWANAN (VERZET) DALUWARSA/MELAMPAUI BATAS WAKTU BahwaPerlawanan(Verzet) ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan olehUndangUndang yang diatur pada Pasal 129 ayat (1) Herzein InlandschReglement (HIR) dan Pasal 153 ayat (1) RBg, yaitu sebagai berikut : dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diberitahukankepada Tergugat secara sah;= sampai dengan hari kedelapan dilakukannya peringatan;Sedangkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaituputusan Pengadilan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 07-08-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 224/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juli 2012 — DR.Dr. Lucky Aziza Bawazier, Sp.PD., KGH., FACP., FINASIM., S.H;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Rudy Sutadi, Spa., Mars., Dr
206 — 196
  • Dengan demikian, gugatan Penggugat belum lewat waktu (daluwarsa)90 hari sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Eksepsi dinyatakan ditolak; Gugatan Kurang Pihak:Menimbang, bahwa yang menjadi alasanalasan hukum mengapa hanya MenteriHukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia yang didudukan sebagai Tergugat,adalah antara lain: Karena, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 30-06-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT. PANCAPUTRA MARGASEJAHTERA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Intervensi:
Fikra Abdul Razaq Faraid, S.H, M.H.
366 — 277
  • , sedangkan ObjekSengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah PerpanjanganIzin dari Izin Tergugat Il Sebelumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas dan jika dikaitkandengan unsur Mengetahui dan Merasa Kepentingannya Dirugikan,menjadi jelas dan nyata dengan adanya peristiwa tertanggal 16 April2017 dan pengetahuan Penggugat tentang Izin Tergugat II Intervensisebelumnya yang diterbitkan oleh Bupati Purwakarta tertanggal 10September 2014, maka tidak dapat diartikan lain gugatanPenggugat daluwarsa
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 10-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 05/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 13 Agustus 2015 — PT BUMI ENERGY KALTIM; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PENAJAM PRIMA COAL (Tergugat II Intervensi 1); - PT ENERGY PENAJAM MANDIRI (Tergugat II Intervensi 2);
119 — 34
  • Sehingga dengan demikian Gugatan angka 40 halaman 16 tidak dapat39dijadikan acuan dikarenakan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari alias telah daluwarsa.. Bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi InJudico) dan kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo (Disqualificatoire Exceptie) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);2.1. Bahwa kedudukan Hukum (Legal Standing) Hilarius Arwandhi yangbertindak selaku Direktur Utama mewakili PT.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
313 — 321
  • GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (Exsepsio Temporis) :1. Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat (vide halaman 2 huruf A)yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam Perkara A quo adalah :1.1 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/51/SK DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya PerkebunanKomoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 26 Juli2007 dengan luas areal seluas + 10.710 ha.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 02-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 12-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG.
Tanggal 21 Desember 2015 — 1. DEDA PRIATNA,dkk L A W A N ; PT SUNGIN TEX (SIOEN INDONESIA),
174 — 23
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 UU No 13 Tahun 2003 karenapara Penggugat tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebutmaka dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun ;Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut di atas Majelis Hakimmendapatkan fakta hukum yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenaigugatan para Penggugat dikualifikasikan daluwarsa adalah kurang tepat karenasetelah terjadi pengakhiran
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
103 — 66
  • Hal itu Telah Diatur Dan Ditentukan Oleh Hukum Acara PidanaUntuk Diajukan Melalui Mekanisme Praperadilan (Bukan GugatanPerdata) Dan Dibatasi Daluwarsa Pengajuannya Yaitu 3 Bulan SejakPutusan Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap13.Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam dalil bagian IA. diatas, Gugatan Penggugat jelas, tegas dan terang benderangsesungguhnya bertumpu/berbasis/ berpondasi pada persoalanPenetapan Tersangka Yang Dianggap Bersifat Melawan Hukum yangkemudian berakibat dituntut dan diadilinya
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
122 — 7
  • Bahwa tentang kelengkapan para pihakpihak baik itu sebagai Tergugatadalah merupakan persaratan formal yang diatur didalam Hukum acaraperdata dan hal ini juga ditulis dan dibahas oleh ahli hukum tentangkelengkapan pihakpihak yang ditarik sebagai Tergugat adalahmerupakan syarat formal gugatan, yang apabila persyaratan tersebuttidak terpoenuhi maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAKDAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);VIll.Eksepsi tentang Hak Menuntut Telah Daluwarsa.1.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
101 — 145
  • , untuk hal ini yang bertanggungjawabadalah PPK dan Pelaksana; Bahwa tidak mungkin Panitia mendatangkan barang kalau tidak diperiksakalau tidak diperiksa Panitia Pemeriksa Barang, baru kemudianditandatangani oleh kedua belah pihak; Bahwa mengenai Pengawasan, kalau terjadi adanya perbedaansetelahbarang datang maka ini yang bermasalah ada pada tataran Pengawasan; Bahwa kalau tidak dilakukan Addendum, hal itu tidak serta mertamenyalahkan penyedia karena harus dilihat juga niatnya; Bahwa kalau SIUP daluwarsa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 143/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
DR. Drs. HR. Prabowo Surjono SH.MH
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Intervensi:
PT. MAKAELSA. Diwakili oleh IR. YOYONG HARTONO dan NONO SAMPONO
329 — 195
  • DALUWARSA (Exceptio Temporis);a. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 huruf C.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 60/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Sobo Sirait
2.Mariston Julianus Sirait
3.Marusaha Sirait
Tergugat:
3.Maratur Rajagukguk
4.Selamat Sirait
5.Ardiman Sirait
6.Tiamsa Manurung (Nai Mayur)
7.Hepdy Simanjuntak
8.Bismar Sirait
9.Haposan Sirait
10.Mangantar Sirait (Ama Haposan)
11.Jeriko Napitupulu
12.Turman Sirait (A. Delvi)
13.Edison Sirait
14.Hisar Sirait (A. Dewi)
15.Parman Sirait
16.Edwar Sirait
152 — 100
  • Hal ini diperkuat dan ditegaskan didalam KUHPerdata Pasal1963 menyebutkan bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorangtanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dapat memperoleh hakmiliknya atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa atau lampaunya waktu.Dimana orang atau seseorang tersebut telan mengusahakan, mengelolahdan memanfaatkan tanah tersebut dengan baik dalam kurun waktu 20sampai 30 tahun.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-11-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — AWONG HIDJAJA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI., II. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI., III. IDRIS ISMAIL, SE., DKK;
132 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 110 PK/TUN/2014demikian apabila Penggugat menjadikan hal itu sebagai dasar pengajuangugatan untuk menghindari daluwarsa gugatan sebagaimana ditentukandalam Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No.9Tahun 2004 jo.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-09-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 91/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
268 — 176
  • DALAM EKGSEPSI Specceeee near ee eee treet eee ener meee nereceeeemnenneneenmennenes1.2.3.Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ;Gugatan Penggugat diajukan telan Lewat Waktu/Daluwarsa ;Surat Kuasa Penggugat Kabur dan tidak jelas disebutkan dalam suratkuasa khusus Penggugat untuk dan dalam hal apa kedudukanPenerima kuasa penggugat atau terguggat Tergugat intervensi Ildalam hal ini menilai Penerima kuasa tidak ada dasar untukmengajukan gugatan dipengadilan Tata Usaha Negar Medan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
1.MAKAWI
2.Sadullah
3.Fachrul Rozy
4.Didin Zainudin
5.Shaiful Bahri
6.Maktub Efendi
7.Titin Suhartini
8.Neneng Yulyanah
9.Haji Mochamad Zen
10.Rana
11.MUHAMAD YASIN
12.MASPUPAH
Tergugat:
1.Haji Asikin
2.H. Nasri
3.H. Nasuki
4.Hj. Maanih
5.Hj. Asmanih
6.Hj. Asmaroh
7.Hj. Noamih
8.PT. Nusa Kirana Real Estate
9.PT. Summarecon Agung, Tbk
10.Notaris Willy Silitonga, SH
11.Notaris Handoyo, SH
12.Notaris Dewi Himijati Tandika, SH
13.Kantor Kelurahan Kelapa Gading Barat
14.Kantor Kelurahan Pegangsaan Dua
15.Kantor Kecamatan Koja
16.Kantor Kecamatan Kelapa Gading
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq. Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
18.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Ahmad Yusuf
20.Ahmad Sanwani
21.PT. Bursa Efek Indonesia
368 — 412
  • Nomor 1513 K/Pdt/2019 tanggal 22 Juli 2019;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat,hukum tanah Nasional (Hukum Agraria) masih mengakui adanya hukum adat,dimana Hukum Adat tidak mengenal adanya lembaga daluwarsa (veraring);Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendafataran Tanahmensyaratkan adanya itikad baik bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah,dimana jika kemudian dapat dibuktikan di persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 591/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Mei 2016 — ARDI HARIJANTO melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak cq. Kantor Wilyah DJP Banten yang dalam hal ini : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Dkk
182 — 50
  • SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP); Bahwa SPT ditandatangani oleh pengurus atau pimpinan perusahaan; Bahwa Surat Kuasa Khusus Perpajakan memberikan kewenangan kepada pengurusmasalah perpajakan, yang ditentukan dalam Anggaran dasar Badan Hukum; Bahwa Penerima Kuasa Khusus Perpajkaan harus mempunyai keahlian dalambidang perpajakan atau mempunyai sertifikat Brevet atau ijin praktek; Bahwa dasar hukum pemblokiran diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU perpajakantentang Pelaksaan Perintah Pemblokiran; Bahwa daluwarsa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 359/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 3 September 2018 — Pembanding/Penggugat : DJAELANI, CS
Terbanding/Tergugat : ROSYID ACHMAD BIN SARMADA
80 — 66
  • Atas dasar tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugattelah daluwarsa maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugatpatut ditolak.ll. DALAM PROVISIBahwa Tergugat XCVII (97) s.d. XCIX (99) berpendirian dan berpegangbahwa Gugatan Para Penggugat dalam provisi patut ditolak, denganalasan hukum tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskanterhadap tanah objek perkara dilekati sita jaminan dan tidak akan dapatdilekati sita jaminan terhadap tanah objek perkara yang tidak jelaskeberadaannya.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2017 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Tim
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 49
  • bukti T.I38 s/d T.l45 dan T.Il20a, T.ll21a, T.ll22a, T.ll23a, TIl24a, T.ll25a, dan T.ll26a), maka secara hukumpula Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah yang terletak di bandara mozeskilangin, karena justru yang ada seharusnya ke8 orang transmigran tersebut dapatmenggugat Penggugat terkait kepemilikan tanah pengganti milik ke8 orangtransmigran tersebut sekalipun untuk itu tidak diketahui oleh ke8 orang transmigrantersebut, maka hak Penggugat maupun ke8 orang trasmigran tersebut menjadi gugur(daluwarsa
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 29-09-2014 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 88/Pid.Sus/2014/PN.Ttn.
Tanggal 26 Oktober 2015 — Ir. MUJILUDDIN Bin (Alm) MUJIO
426 — 34
  • seakurat DNA karena akurasi HotSpothanya 43%;Bahwa level regional dilakukan di Singapura, ada hotspot yang dihasilkanNASA dan mana yang akan digunakan sesuai kesepakatan Asean adalahSingapura karena 1 (satu) jam ketika satelit lewat sudah bisa diakses diinternet, data NASA hanya dipakai di Aceh dan Ahli juga tidak mengetahuibahwa KLH hanya memakai data NASA di Aceh;Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Ahli di Aceh yakni 1 perkarapidana 2 perkara perdata;Bahwa hasil rekaman hotspot tidak ada daluwarsa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
139 — 272
  • Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yang merasaberhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karena pelepasanhak (rechtsverweking);3.
    Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapkan dalam banyak putusanpengadilan, , maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yangmerasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karenapelepasan hak (rechtsverweking);3.
    Yurisprudensi Putusan Pengadilan yang berhubungan : Hukum adatjuga mengenal lewatnya waktu (daluwarsa) yang menghapuskan hakatau memperoleh suatu hak. Dalam hukum adat mengenal lembagayang disebut dengan rechtsverwerking atau pelepasan hak, karenaHalaman 698 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNdengan lewatnya waktu tertentu seperti juga dalam KUH Perdata.Lembaga daluwarsa maupun rechtsverwerking berpijak pada asaskepastian hukum (rechtszekerheid).
    Berdasarkan hukum perdata dan hukum adat khususnya lembagarechtsverwerking seperti yang diterapbkan dalam banyak putusanpengadilan, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun yangmerasa berhak atasnya hapus karena daluwarsa atau hapus karenapelepasan hak (rechtsverweking).Halaman 701 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNf.