Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
97 — 87
  • Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTB.Penggugat sarat akan adanya sengketa milik yang harusdiselesaikan melalui ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri),sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa satusatunya penentuuntuk menguji kKeabsahan objek sengketa a quo adalah substansihak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan umum untuk terlebih dahulumenyelesaikan persoalan hukumnya.Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il Intervensi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
136 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutuhkan sebagaisaksi adalah orang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral,objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkasdari pihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 12-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 34/Pdt.G/2017/PN TAR
Tanggal 26 Juni 2018 — 1 Drs WILLIAM F 2 TUANI SIMATUPANG 3 DOMIRITAN 4 DHEA AYU P 5 NUR YANTI 6 FARIDA BAREK 7 NURHAYATI 8 ERNAWATI U 9 RAHMAWATI 10 J.H. MANURUNG 11 DOMI L KADU 12 RAHMAN 13 DONI 14 F MINO 15 YORIS 16 BARNADUS ARAM 17 MARTINUS BALE 18 ARNOL 19 SUWARDI 20 ERIK ERMAWATI 21 MUHTAR 22 LUKAS 23 YANTO 24 ADE IRIANSYAH 25 DARSONO 26 ABDUL HAMID 27 ARDI MORE 28 DOMIANUS 29 SANJANUR 30 JEMY 31 AGUS SALIM AW 32 RUSTAM 33 MARTA MA 34 MARIA ARAN 35 KRISTINA RARE 36 ATI NOLDUS 37 SIMON 38 DAENG 39 ANDI JUSMADI 40 DANIEL HUKI 41 FERDINANDUS LEMBONG 42 BLASI TUKAN 43 SAHARIN 44 HERMAN 45 DONY PAN 46 LARAS 47 FIL 48 MARTHA 49 LARAPI 50 PELIS 51 GABRIEL SIBU 52 SUWARDI 53 SYAHRAN 54 RIDWAN NAINGGOLAN 55 RUSLIN R,Spi, M.Si 56 SABARIA 57 AGUS SOLIM 58 LIANA 59 TURIKA 60 AMBO ASIS 61 MUJIONO 62 SAWITRI 63 BAKRI 64 HASLINDA 65 RIA 66 PHILIPUS K MARAN 67 JEREMIYAS LULI DONI 68 FABIANUS PAYONG GERODA 69 STEVANUS BABA 70 AGNES B 71 RISMAWATI 72 HERU FERNANDES DONI 73 REGINA BENGA 74 MAPATI 75 NORMAWATI 76 NUR PUTRI BUGIS 77 BERNADETE RAREK 78 ASMAWATI 79 ELISABETH LIN
226 — 103
  • atau tahun 2014, pemegang SIM TN sudah wajibHalaman 71 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Padt.G/2017/PN TARmengajukan permohonan hak atas objek dalam SIM TN namun hal itu tidakdilakukan sampai dengan sekarang, dan ternyata didalam uraian SIM TN yangdiajukan dalam persidangan, tidak memiliki limit waktu berlaku, sehinggamembuat keadaan makin tambah tidak teratur, oleh karena itu menurutpenilaian Hakim Anggota dan Hakim Anggota II bahwa SIM TN dimaksudharus ditelusuri keberadaannya karena sarat
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 362/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 26 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat I : AIDA BAJI
Terbanding/Penggugat : HUSEIN LEWA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI Tbk SURABAYA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. PEMUDA PRIMA USAHA
98 — 37
  • ;Bahwa perilaku PENGGUGAT yang suka melakukan halhal yang tidakterpuji dan cenderung melakukan halhal yang tidak pantas dan tidak patutdilakukan oleh orang yang masih bermoral, bersamasama dengan kronikroni dan oknumoknum aparat menggunakan Lembaga Peradilan sebagaialat untuk merampas hakhak keperdataan TERGUGAT ~~ walapunperbuatannya itu jelasjelas sarat dengan tindak pidana dan beresiko untukmendapat hukuman badan sebagaimana yang terjadi selama ini dan yangsedang dalam proses PENYIDIKAN di Polrestabes
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
102 — 64
  • Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT II adalah jual beli yang sarat dengan itikadburuk, karena obyek yang diperjual belikan telah lebih dahulu dibuatperjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa yaitu Akta nomor:11 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Akta nomor :12tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan diketahui oleh TURUTTERGUGAT II dan hadir pada saat membuat Akta Pemindahan danPenyerahan Hak Sewa dan Pemindahan Penyerahan PerpanjanganHak Sewa dimaksud
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2014 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 19/Pdt.G/2014/PN Mjl
Tanggal 5 Oktober 2015 — Penggugat : 1.Tarma Sudjana Bin Damiyah 2.Hj. Tarsini Binti Damiyah 3.Ruslan Bin Karmin Tergugat : 1. Yuyun Rahayu binti Saban 2. Saban bin Sakun 3. Marelo Siswanto bin Ikin Dasikin 4. Wahyudin bin Duriyat 5. Karmini 6. Kaenah Maskunah 7. Nyi Julaeha 8. H. Santana 9. H. Karnadi 10. Sofyan alias Boya 11. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Banjaran 12. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding C.q. Kepala Desa Parungjaya 13. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya C.q. Kepala Desa Paningkiran 14. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Sumberjaya 15. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Pemerintah Provinsi Jawa Barat C.q. Pemerintah Kabupaten Majalengka C.q. Pemerintahan Kecamatan Leuwimunding 16. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementrian /Badan Pertanahan Nasional R.I Cq. Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka 17. Asep Sumarno bin Sastra 18. Darini binti Enan
82 — 16
  • bersedia secara sukarela menyerahkan Obyek perkara pada Poin 3.1,Poin 3.4 s/d Poin 3.9 dan Poin 3.12 s/d Poin 3.17 a quo kepada ParaPenggugat, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI, namun Tergugat I,Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap tidak bersediamenyerahkan Obyek perkara dimaksud kepada Para Penggugat, Turut TergugatXV dan Turut Tergugat XVI;Il UNSUR ITIKAD BAIK DALAM PERBUATAN HUKUM :Bahwa untuk menyempurnakan akan adanya Fakta dan Bukti telah terjadinyajual beli yang sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 204/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
63 — 29
  • ditolak.Bahwa berdasarkan hal ini, tuduhan dan juga rumusanrumusan ganti rugidiajukan oleh Penggugat tanpa adanya dasar dan pembuktian yang konkrit.Penggugat tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yangdituntutnya. oleh karena itu, dalil gugatan penggugat sepatutnya ditolak.Dengan demikian, Tergugat menanggapi perumusan kerugian materiilmaupun immaterial Penggugat sebagaimana Posita Gugatan No. 42maupun Petitum No. 8 dibuat dengan sangat tidak mendasar dan mengadaada, bahkan terkesan kuat sarat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1104/PID.B/2012/PN.BJM
Tanggal 4 Februari 2013 — Pidana MUCHLIS ALS ULIS BIN HAMIDI, DKK
69 — 13
  • berlubang Bahwa saksi mencabut keterangannya dalam BAPnomor 16 yakni Saksi menerangkan jarak Saksi pada saatperbuatan secara bersama sama melakukan kekerasanyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Sdr.YUSRI Alias AMAK ) tersebut + setengah meter saja dariatas teras samping dengan kolong rumah Pembakal DesaBagu Tanggul tersebut.Bahwa Saksi menerangkan pagi hari sebelum berangkat kedesa Bago Tanggul, saksi sempat memakan tanah danmaksud / tujuan Saksi memakan tanah kuburan tersebutadalah sebagai sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
174 — 115
  • Apalagi jika proses penerbitan sertiipikat hakguna bangunan sarat dengan pelanggaran administrasi danhukum.Halaman 347 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.5.2. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan dan buktibukti yangdiajukan di depan persidangan justru menujukan seharusnyaSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 133/KelurahanCiumbuleuit yang seharusnya dinyatakan tidak berkekuatanhukum, karena:a.
    Proses penerbitan sertiipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum, diantaranya denganmenggunakan dokumen yang beberapa kali menjadi objekperkara baik di PTUN maupun di PN;d.
    Proses penerbitan sertipikat hak guna bangunan sarat denganpelanggaran administrasi dan hukum ............... St.d. Menggunakan data dan informasi yang tidak akurat, yangmenyatakan bahwa diatas tanah objek perkara yang ...........++dst.e. Bahwa TERBANDING , Il/Tergugat I, Il DK/Penggugat DRdalam mengajukan permohonan hak guna bangunaan .............dst.Bahwa tanah ex hak Erfpacht Verponding Nomor 12 berdasarkanbukti P.56, T.! dan T.lI. 16, dalam konsideran ............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-02-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — 1. DEDE DARUS SALAM, DKK VS YUKI IRAWAN , DK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 801 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang ditempati bersama sekitar empatpuluh orang. Ruangan mana tanpa ventilasi dan lembab sehinggasangatlah tidak layak huni. Selain itu Tergugat pun tidak memberikanfasilitas dan peralatan keamanan kerja yang memadai.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-07-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 429/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Oktober 2017 — Ny.WIWIEK TJOKROSAPUTRO CS >< PT.IDOLA TUNGGAL CS
203 — 127
  • IDOLA TUNGGAL.12.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 283/PDT.P/2006/PN.JKT.BAR.tanggal 07 Agustus 2006, pada tanggal 25 Agustus 2006, Tergugat II telahHal 8 dari 188 Hal Putusan Nomor 429/PDT/2017/PT.DKImengadakan RUPS Ketiga yang sarat dengan pelanggaran hukum denganagenda pokok :1) Laporan Keuangan dan Kegiatan Usaha Perseroan Tahun 1998 s/d2005;2) Pembebasan dan Pelepasan Pertanggung jawaban PengurusPerseroanTahun 1998 s/d 2005;3) Perubahan Susunan Pengurus;4) Pengeluaran Modal dalam Simpanan;
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN PADANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Maret 2016 — Drs. H. M. Syamri Adnan, SH, MH.I
86 — 34
  • Bahwa yang melaksanakan negosiasi harga tanah adalah terdakwa dan saksisendiri;Bahwa seluruh dana sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah)sudah dicairkan untuk pengadaan tanah proyek tersebut;Hal. 25 dari 107 Putusan No39/Pid.SusTPK/2015/PN PdgBahwa Proses pembayaran dilakukan dengan cara terlebih dahulu dilakukanpermintaan pencairan dana ke KPPN Bukittinggi sebesar Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa sarat pencairan dana tersebut dengan mengajukan SPM ;Bahwa Tanah tersebut
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
ABAS KUDA, S.Sos
167 — 128
  • SULISTYO BUDI (anggota),saudara MARTHINUS W.K.MUDARIHI, ST(anggota) dan Saksi sendiri selaku Ketua Panitia Pelelangandan item yang di evaluasi yakni Administrasi ,DokKumen Perusahaan, Nilaipenawaran,sedangkan hasil evaluasi kami adalah dari ketiga perusahantersebut yang lulus dan memenuhi sarat hanya dua perusahaan yakniCV.MAMUR JAYA dan CV.ALAM BARU sedangkan untuk CV.MEKAhalaman 65 dari 130 Putusan Nomor: 17Pid.SusTPK/2019/PN.MnkMPUDER JAYA dalam evaluasi teknis tingkat satu sudah gugur karnapersonil
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.JS
Tanggal 5 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 62
  • Karena itu, Penggugat menolakuraian yang sarat dengan kebohongan dalam angka 7.6.12. Bahwa Penggugat masih membantah dan menolak dengan tegasdalil Tergugat dalam angka 7.7 surat jawaban pada halaman 45,khususnya yang menyatakan bahwa Penggugat meminta rumah dibelikandi kawasan elit karena malu masih tinggal di rumah mertua yang telahdiikhlaskan untuk dihuni hanya oleh Penggugat, Tergugat dan anakanak diwilayah Jagakarsa (Jl.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO
Tanggal 30 April 2012 — IDRIS TALAWO
82 — 19
  • Saiful Yahya Gani ; Bahwa dalam menyusun HPS mencakup 10 item, dasar nya yaitu dari referensiharga dan katalog perpustakaan Bone Bolango serta melakukan pengecekan keGramedia Manado sebagai pendukung data pembuatan HPS ; Bahwa Saksi pernah mencocokan harga Gramedia dengan daftar lampiran ; Bahwa penerbit adalah merupakan sarat utama ; Batas waktu menentukan dokumen penawaran yaitu tanggal 9 Juli 2010 ;Saksi DJUHRIA PELU, SH, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagaiberikut : Bahwa Saksi kenal
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 157/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
194 — 254
  • Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama SuratGugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2019 dengan perbaikan formalnyatanggal 31 Mei 2019, di dalam gugatan Penggugat tersebut sarat denganadanya sengketa kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1979/ AsamJawa Atas nama Joswa Sarenda Pranginangin tanggal 16 Desember 2015dengan Surat Ukur Nomor : 377/Asam Jawa/2015 tanggal 11 Mei 2015 luas36.244 M*.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 18 Agustus 2014 — I. HAIRUL EMRI, ST bin MAT NUR II. BURHAIDI bin IBRAHIM
106 — 37
  • Cahaya Gunung Mas;meskipun laporanlaporan tersebut tidak diakui kebenarannya, karena tim PHO tidakpernah turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan;Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwapekerjaanpembangunan jalan Jagaraga perkantoran Pemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi danNepotisme (KKN), sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekerjaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukan oleh Kepala DinasPekerjaan Umum saksi Ir.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
1.SESCA TABERIMA, SH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
SELYAM HUNGAN, A.M.d
158 — 63
  • (Sarat tambahan oleh masyarakat).11.4. Seleksi Lokasi1.Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupatenmenetapkan calon lokasi penerima Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjangpemukiman/kampong/kelurahan..
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2013 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 44/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 24 Februari 2014 — ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAM BAJURI
71 — 23
  • persediaan.Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.Meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaranlangsung (SPP LS) yan diberikan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK).Mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung(SPP LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)apabila dokumen tersebut tidak memenuhi sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
65 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah uang ini tidak sedikit bagiPenggugat;1) Bahwa proses penetapan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013,tanggal 17 Mei 2013 yang dilakukan oleh Ketua Jurusan SosialEkonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan FakultasPertanian dan Rektor Universitas Hasanuddin selama dan setelahPenggugat menjadi visiting professor di UUM, Malaysia sarat/penuhdengan pelanggaran hukum formal tentang mekanisme pemanggilandan pemeriksaan terhadap Penggugat