Ditemukan 9695 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-02-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BANGIL Nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Bgl Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
13 — 5
dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 10 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 10 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesualidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Putus : 08-10-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 168/Pid.B/2013/PN-PSP Tanggal 8 Oktober 2013 — Dewi Darma Ritonga
85 — 10
85 — 10
Berdasarkankedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalahsuatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahulu danbukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan serta Terdakwa dengan sadar dantahu bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya danyang jelas perbuatan tersebut melanggar undangundang;Sedangkan Melawan hak di sini dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yangmengandung pengertian bahwa
Register : 22-02-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 10-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 58/PID/2016/PT PT MKS Tanggal 13 Mei 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Lili Mangiri
Terbanding/Terdakwa : Sitti Habibah alias Deng Baji Binti Deng Lacco
55 — 27
Terbanding/Terdakwa : Sitti Habibah alias Deng Baji Binti Deng Lacco
55 — 27
DAENG LACCO ;; Bakwa menurut dokrin (pendapat ahli hukum) pengertian perbuatan"Feit dapat kita ditemukan adanya dua pendapat yaitu : a. Feiten dilinat dari Sudut Materiele yaitu perbuatan yangdilakukanolehmanusia, Perbuatanyang dilakukanolehmanusia ini sudah barang tentu perbuatan yang dilarang olehUndangUndang HukumPidana, sehingga membawakonsekwensi bila ada sesorang yang melakukannya maka harusmenerima sanksi hUKUM ; 72 22 b.
Register : 30-11-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1396/Pid.Sus/2017/PN Smr Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
PETER JAYADI ALIAS FETER BIN DAIJ
67 — 6
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
PETER JAYADI ALIAS FETER BIN DAIJ
67 — 6
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Register : 23-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT BJM Tanggal 22 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KURDI bin alm NOOR AINI Diwakili Oleh : KURDI bin alm NOOR AINI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
99 — 41
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
99 — 41
Pengertian unsur orang perseoranganbaik menurut dokrin maupun yuresprudensi adalah subjek hukum yangmerupakan seorang manusia, selaku pengemban hak dan kewajiban.
Register : 01-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 847/Pid.Sus/2020/PN Mtr Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
2.NI MADE SAPTINI
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
MAHLI
85 — 28
1.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
2.NI MADE SAPTINI
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
MAHLI
85 — 28
perbuatannyadapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah inikepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakanpertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Register : 16-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tar Tanggal 15 Nopember 2018 — ALFRED WIJAYA
-M MARTINUS HASIBUAN SH MH
-Tergugat
-PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
-Menteri Keuangan Republik Indonesia
-Turut Tergugat
-Kantor Pertanahan Kota Tarakan
-Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
410 — 255
410 — 255
Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak mendasar danmengadaada ;Bahwa, dalam gugatan a quo sama sekali tidak ada data ontentik, apalagidalildalil gugatan Penggugat yang seluruhnya di bantah oleh Tergugat I.Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M.
Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut :"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat denganbukti lawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilaikekuatan pembuktiaan yang menentukan.
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1060/Pid.Sus/2019/PN Smr Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
TOPAN GANDI Als. TOPAN Bin. GANDI SUAIB
21 — 7
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
TOPAN GANDI Als. TOPAN Bin. GANDI SUAIB
21 — 7
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
Register : 06-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dpu Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H
Terdakwa:
ABDUL SALAM
85 — 29
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H
Terdakwa:
ABDUL SALAM
85 — 29
Salahsatu kesalahan yaitu adanya kealpan, kealpan disni equivalen dengan kelalaian.Secara yuridis tidak ada pengertian nya mengenai kelalaian ada secara teoritiksecara dokrin dokrin.Bahwa kelalaian disini dimaksud yaitu sebuah tindakan kekurang hati hatian,kurang menduga duga,kurang memperhatikan. Dalam perkara ini kalau adaseseorang yang parkir di bahu jalan, harus memperhatikan pengguna jalan lain,pada intinya jalan itu pada prinsipnya di gunakan untuk kelancaran transportasipengguna jalan.
Putus : 20-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/Pid/2014 Tanggal 20 Januari 2015 — H. KHAMSON ALIAS AGOR
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 263 ayat (1) (2) c KUHAP, karenaPutusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, No. 28/Pid.B/2012/PN.SBB,tanggal 26 Juni 2012, adalah merupakan putusan lepas dari segalatuntutan hukum (Ontslag van alle rechtvervoelging), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), sehingga putusan lepas dari segalatuntutan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 67 dan Pasal 263ayat (1) KUHAP, tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding maupunkasasi.Ketentuan UndangUndang tersebut, juga dikuatkan oleh dokrin
Register : 31-07-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr Tanggal 16 Nopember 2017 — PEMOHON
TERMOHON
114 — 29
114 — 29
Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelismenilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum gugatan rekonpensidari Penggugat Rekonpensi baik dalam jawaban, duplik bahkan dalamkesimpulan tidak dirinci satu persatu bersifat umum sehingga tidak jelas apayang diinginkan hal ini sesuai dengan dokrin dariM.
Register : 23-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
2.NURHASANIATI, S.H.
Terdakwa:
SUMARTONO Alias ASENG
102 — 27
1.FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
2.NURHASANIATI, S.H.
Terdakwa:
SUMARTONO Alias ASENG
102 — 27
Unsur: Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatanMenimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang atau
Putus : 15-06-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Juni 2015 — IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum
178 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
subsidairPasal 372 KUHP seperti yang tertuang dalam kesimpulan resume berkasperkara Penyidik Polda Kalimantan Barat dan pasal ini masih belumdicabut walaupun sudah ada UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsiserta masih relevan untuk diterapkan; (Kesimpulan resume dan sampulberkas perkara telampir);Bahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin
di atas, Judex Facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannyaNomor 46/PID.SUS/2014/PN.PTK tertanggal 11 November 2014 tidak berhakmengadili perkara a quo yang memasuki ranah hukum pidana umum dan harusdibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tertanggal 12 Januari 2015tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan;PENUTUPBahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin
Register : 07-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Lbs Tanggal 13 Desember 2016 — - HERI YANDI Pgl ANDI
65 — 5
65 — 5
Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuandari Terdakwa;Menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilahopzet atau dol/us diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui,dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Register : 20-05-2015 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Yk Tanggal 25 September 2014 — Drs. SRI SUPONO, ST, MT
melawan
1.REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2.2. DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
45 — 19
45 — 19
Logikahukum obyektif atau dokrin mengajarkan bahwa penggugat adalahorang (termasuk badan hukum) yang merasa hak subyektifnyadilanggar oleh orang lain.
Register : 19-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/TUN/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK VS I. CHANAN., II. ZAITUN HAJJAH, DKK;
160 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 191 PK/TUN/2017kepentingan, maka tidak akan ada gugatan/permohonan.Bahwa sejalan dengan ketentuan dan adagium hukumdi atas, para Ahli Hukum Administrasi Negara telahmemberikan dokrin hukum mengenai kepentinganhukum sebagai berikut:o Indroharto, dikutip dari buku yang ditulis olehR.
Register : 16-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 799/Pid.Sus/2020/PN Mtr Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
BAHARUDIN ALS BAHAR ALS HAR
60 — 25
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
BAHARUDIN ALS BAHAR ALS HAR
60 — 25
sebagai terdakwa, oleh karenaitu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalampertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai SubyekHukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan TanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Register : 17-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2015/PN Tpg Tanggal 16 Juni 2015 — Nguyen Thanh Tam
114 — 23
114 — 23
Unsur Yang melakukan dan vang turut melakukan per i Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku ( dader ) sedikitnya ada 2 ( dua ) orang, yaituyang menyuruh melakukan ( doen plegen ) dan yang turut melakukan ( medepleger ), disini diminta,bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turut serta, selaluterdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana, oleh karena itu didalam turutmelakukan ( medeplegen
Register : 06-05-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 2 September 2014 — PT. DEXTAM CONTRACTORS >< SHIMIZU CORPORATION,Cs
365 — 178
365 — 178
Mengacu pada teori/dokrin hukum yang telah diterima dan berlaku secara umum,16.17.18.19.perihal ketidakwenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu sengketayang timbul berdasarkan perjanjian yang di dalamnya terdapat Klausula Arbitraseadalah sebagaimana ditegaskan oleh mantan hakim senior M.
Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg Tanggal 25 Agustus 2020 — L. MUH HAFANI BIN L. MUH SANWANI
76 — 9
76 — 9
Menurut Dokrin ilmu pengetahuan hukum pidana(Profesor Jan Remmelink dan Profesor Jesccheck) Tindakan dengansengaja/kesengajaan selalu dikehendaki (willens) dan disadari (wetens) ;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disertai dengan kata dan melawanhukum yang memberi makna kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan/tindakanyang melawan hukum dalam arti formil yang hanya melawan peraturan perundanganundangan secara tertulis saja;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad 2 tersebut diatasterpenuhi