mewariskan atau yangmenghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PLG5) Bahwa dengan persatuan harta sebagaimana dimaksud pada Pasal 119,120 KUHPerdata dan Pasal 35 UUP sebagaimana telah dikutip pada poin 3 dan4 diatas, harta perkawinan tersebut tidak dapat dialinkan oleh salah satu pihaktanpa seizin pihak lainnya berdasarkan Pasal 36 UUP yang untuk lebihlengkapnya kami kutip sebagai berikut: "mengenai harta bersama suami atauisteri dapat betindak

Pol: 102/BA/II/2000/Res.JB, tanggal 3 April 2000 ;Bahwa tindakan penyidik tersebut adalah sangat keliru, karena Pasal 35ayat (2) UndangUndang No.1 Tahun 1974 menyatakan ; Yang bertindaksebagai Penggugat hanya pemilik barang tersebut ;Misalnya ; Harta yang diperkarakan dengan pihak ke Ill, adalah hartapribadi isteri, maka yang dapat bertindak untuk menuntut hanya isteri,suami tidak dapat betindak untuk menuntut, tanpa surat kuasa dari isteri;Oleh karena itu Eddy Handoyo, demi hukum :e Tidak berhak

Mahkamah AgungRI sebagai pengawas jalannya peradilan di Indonesia telah memberikanpetunjukpetunjuk berupa suratsurat edaran agar hakim dalam mengahadapipermintaan uitvoerbaar bij vooraad senantiasa betindak hatihati.

Bahwa ditolak dalil Para Penggugat Point 10 (sepuluh) yang menyatakanbahwa, pada tanggal 28 Mei 2018, Tergugat telah melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK), kepada Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar,karena Faktanya adalah: Tergugat tidak pernan melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, tetapi namanama ParaPenggugat yang sudah tidak ada lagi didaftar karyawan magang yang akanditempatkan kembali oleh Tergugat Il yang betindak sebagai LembagaPelatihan Kerja (LPK) di tempat

mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika iniberkaitan erat dengan unsurunsur sebelumnya yang telah terpenuhi, olehkarenanya faktafakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsurunsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagaipertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwasaksi Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifintelah betindak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai ketidakjelasan alamatDPP Sekar Leces yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat, setelahMajelis mencermati keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dalam bantahaneksepsinya berikut memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda(P6), maka menurut Majelis tentang kedudukan, keberadaan dan identitas dari DPPSekar Leces yang betindak

Terlihatjelas dengan waktu yang singkat (hanya tiga bulan), jelas bahwaPenggugat sama sekali belum pernah mengadakan serangkaiankegiatan seperti menyelenggarakan untuk kegiatanpenelitian,pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bidang kehutanan.Sehingga dengan demikian Penggugat belum mempunyaikewenangan hukum untuk betindak mengajukan gugatan dalamperkara ini, karena selama ini (tiga bulan berdiri) sama sekali belummemperlihatkan kegiatan sosial di bidang pelestarian lingkungan,terkecuali kegiatan khusus

Indo Hong Hai International terhitung sejak tanggal 23 September 2020 secara hukum beralin kepada Tergugat II beserta ANTON MUSTIKA YAHYA LIONG dan FRISCA SUCIANTO Selaku anggota Direksi lainnya , maka gugatan a quoseharusnya tidak beralasan lagi untuk diajukan sebab penggugat pada dasarnya sudah tidak memiliki kepentingan dankewenangan apapun di dalam betindak untuk dan atas nama maupun mewakili PT.

PARA PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON.Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 1, 3,4,5,6,7dan 8, mendalilkan dirinya betindak dalam status dan berkedudukanhukum berdasarkan Surat Pernyataan Silsilah tanggal 11 Agustus2009 yang telah dibuat dan disahkan Oleh Kelihan Dinas Banjar BaleAgung, Perbekel Cemagi dan Kepala Camat Mengwi, yaitu selaku ahiwaris dari KETUT ATUB, MADE RAPIG dan atau KETUTSEDENG.

KADIR, sebagai Tergugat atausetidaktidaknya sebagai Turut Tergugat, yang oleh karena dalam gugatankonvensi incassu Penggugat dK/Tergugat dR adalah bertindak selaku AhliWaris Almarhum Supardi Sulaiman bukan betindak selaku Ahli Waris atauAhli Waris Pengganti dari Almahumah HADIAH Bt.KADIR, dan disisi lainPenggugat dK/Tergugat dR juga menuntut agar Sertifikat Hak Milik No.832/1972 yang tercantum atas nama Tergugat dK/Penggugat dR adalah cacatdan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah terkualifikasi

Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas membuatAkta sebagai perbuatan Pejabat yang berbuat/betindak atas kehendak/permintaan dari ParaPihak yang melakukan perbuatan hukum dan tanggung jawab kebenaran isi dan Aktatersebut tetap pada pihak yang berbuat/yang meminta untuk dicatat;2 5 Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat mohon agar dikesampingkan dalamperkara a quo (weigeren);Il. DALAM POKOK PERKARA.1.

Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheidHalaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelMaksudnya yang betindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak,sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untukmenggugat dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi injudicio di depan Pengadilan terhadap perkara a quo.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.Bahwa dalam dalil posita Penggugat dalam point 1 secara tegasmenyatakan "Penggugat adalah pemegang hak / pemilik bidangTanah

Surat PersetujuanBerlayar Perairan Darat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya,sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/28/I/Res.1.9/2021/Kalbar/SPKTtanggal 23 Januari 2021 dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KubuRaya, jadi dalil yang di kemukakan oleh Pemohon adalah merupakanpernyataan dan asumsi belaka sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolakatau setidaknya tidak dapat diterima ;Bahwa tindakan penyidik Termohon adalah sudah prosedural sesuai laporanPolisi tersebut diatas bukan karena betindak

Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, baik betindak untuk dirisendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama ANGELIA NATHALIA PICHELa.d. Julius James Pichel, yang sekarang berumur15 tahun.Kesemuanya para ahli waris dari Almarhum Henri Richard Pichel, yang dahuluberalamat di JI.

terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2396/Purwomartaniyang dijadikan sengketa dalam perkara in casu, maka Gugatan PENGGUGATharuslah ditolak sedangkan TERGUGAT VII sebagai pembeli yang beritikadbaik tersebut dilindungi oleh Undang Undang.Vide : Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undangbagi mereka yang membuatnyaVide : Putusan Mahkamah Agung tangagal 26121958 No.251 K/Sip/1958 yang menyatakan :Pembeli yang telah betindak

dan TRI AGUS HERYONO,SHselaku NotarisPPAT dan sebelum itu telah dilakukan pengecekan padaTERGUGAT III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman),maka TERGUGAT VII sebagai pembeli yang beritikad baik tersebut harusdilindungi oleh Undang Undang.Vide: Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata)Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang undang bagimereka yang membuatnyaVide: Putusan Mahkamah Agung tangagal 26121958 No.251 K/Sip/1958 yangmenyatakan :Pembel yang telah betindak

YAHYA HARAHAP, S.H. dalambukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan Sinar GrafikaCetakan 13 pada tahun 2013, telah menerangkan bahwa Cabang atauPerwakilan Dapat Betindak atau Ditarik sebagai Pihak, oleh karena itu eksepsitersebut haruslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat poin X, Pengadilan HubunganIndustrial Semarang tidak berwenang mengadili pekara ini (Eksepsi KompetensiAbsolut) karena kedudukan

murni dilakukan oleh Pemohon tanpa dipengaruhi oleh orang lain,maka yang menjadi penyebab masalah tersebut datang dari Pemohon(karena secara factual selama 30 tahun Termohon menjalin hubungan,menurut Termohon tidak terjadi masalah apapun) sehingga Pemohon tidakberhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut Perceraian,halmana sesuai denganPutusan MA No. 2571K/Pdt/1998, suami atau istriatau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarantidak berhak atau tidak dapat betindak

Offset, halaman 14);Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka surat kuasakhusus Para Penggugat terbukti cacat formil karena nyatanyata suratkuasa khusus Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 123 ayat(1) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01tahun 1971 (23 Januari 1971) juncto Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (tanggal 14 Oktober 1994);Bahwa oleh karena surat kKuasa khusus merupakan landasan hukum bagikuasa hukum yang betindak

mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika iniberkaitan erat dengan unsurunsur sebelumnya yang telah terpenuhi, olehkarenanya faktafakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsurunsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagaipertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwasaksi Ramli Bin Arbi bersama dengan saksi Nani Andriani Binti Zainul Arifintelah betindak

Putusan No. 69/Pdt.G/2019/PA.Paredirinya sebagai orang yang tidak cakap dalam betindak hukum, sertakarena adanya keinginan Penggugat agar mendapat perhatian dankepedulian karena hidupnya yang sebatang kara, sehingga yang perludipertimbangkan dan diperiksa terkait halhal tersebut adalah, Apakahfaktor tidak tahu membaca dan menulis dikategorikan Penggugat tidakcakap bertindak secara hukum, dan perbuatan hukum yang dilakukandianggap tidak sah dan Apakah hidup sebatang kara identik denganhidup melarat