Ditemukan 990 data
26.Wisno Sigalingging
27.Yuni Arifsa
28.Tikkos Lumban Gaol
29.Muhammad Dicky
30.Parlin Dolok Pasaribu
31.Sri Maryani
32.Robin Butar Butar
33.Mangapul marbun
34.Pernandus Samosir
35.Marni Br Sitanggang
36.Ponidi Munte
37.Charles Nababan
38.Ida Lamtur Br Sihombing
39.Minneria Br Manalu
40.Lambok Doy Tambunan
41.Me
Tergugat:
1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI PEKERJAAN UMUM DSAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR PT.PERKEBUNAN
172 — 69
Ridwan Ginting
26.Wisno Sigalingging
27.Yuni Arifsa
28.Tikkos Lumban Gaol
29.Muhammad Dicky
30.Parlin Dolok Pasaribu
31.Sri Maryani
32.Robin Butar Butar
33.Mangapul marbun
34.Pernandus Samosir
35.Marni Br Sitanggang
36.Ponidi Munte
37.Charles Nababan
38.Ida Lamtur Br Sihombing
39.Minneria Br Manalu
40.Lambok Doy Tambunan
41.Me
Tergugat:
1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq.MENTERI PEKERJAAN UMUM DSAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR PT.PERKEBUNANT.IV7;8.1 (satu) set Fotocopy Daftar hadir rapat sosialisasi penertibanRULI/KAFE. .0......cccccccccccceceeececeeeeceeeeeeceeeeeeseeeeeeeeeeesaeeeseeeeesesaeeeseeeeesaaaeeeeseeenaesseman T.IV8;9. 1 (Satu) set Fotocopy surat PT.Perkebunan Nusantara III Kebun TorgambaNomor : KTORA/XI/2015, tanggal 24 November 2015, Kepada KepalaDesa Bagan ManungQal ..............ccceceececeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees T.IV9;10. 1 (Satu) lembar Fotocopy surat Nomor : 300/Pem dan Trantib/2012/29tanggal
315 — 221
Surat dari Direksi PT.Perkebunan Nusantara VIII(Persero) tanggal 31 Desember 2008 No.SB/D.III/4452/MUNZOOBs seseetececccssesencessenes44. Surat keterangan dari Kepala Desa Cibogo tanggal 19Mel 2009 No.593/19/2006/V/2009;45. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 16 Desember46. Pengecekan Peta/Ploting tanggal 28 Agustus 2008 dan28 November 2008;47. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB);48. Fotacopy KTP Pemohon;49.
264 — 2736
Perkebunan Nusantara VII.Bahwa bedasarkan keterangan Pihak Badan Pertanahan Nasional, hal inidisebabkan berdasarkan hasil pemeriksaan teryata Tanah yang dikuasaidan dikelola oleh Para Penggugat tersebut masuk dalam Tanah milik PT.Perkebunan Nusantara VII berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha No. 61An.PT.
113 — 82
Fotokopi rincian gaji atas nama Azzanu Asyari Ohara, yang dikeluarkan PT.Perkebunan Nusantara V, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelahmemeriksa dan meneliti kebenaranya serta kesesuaian alat bukti tersebutdengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat buktitersebut, telah dicocokan dengan aslinya dipersidangan dan ternyatasesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 danmenandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;Bahwa disamping bukti surat
334 — 202
Perkebunan Nusantara VII.Bahwa bedasarkan keterangan Pihak Badan Pertanahan Nasional, hal inidisebabkan berdasarkan hasil pemeriksaan teryata Tanah yang dikuasaidan dikelola oleh Para Penggugat tersebut masuk dalam Tanah milik PT.Perkebunan Nusantara VII berdasarkan sertipikat Hak Guna Usaha No. 61An. PT.
Terbanding/Tergugat I : Supriyanto
Terbanding/Tergugat II : Abdul Majid
Terbanding/Tergugat III : Adi Susanto
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Perkebunan Nusantara VI
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
158 — 71
Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il Penggugat masukansebagai pihak karena Penggugat pada tahun 2018 telah mengajukan gugatanHalaman 5 dari 84 Putusan Nomor 38/PDT/2021/PT JMBperdata di Pengadilan Negeri Sengeti terdaftar dengan Register nomor01/Pdt.G/2018/PN.Sng dan telah diputus pada tanggal 30 Mei 2018 dimanaputusan tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima denganpertimbangan sebagaimana halaman 30 yang pada pokoknya menyataan PT.Perkebunan Nasional VI dan Kantor Pertanahan Kabupaten
109 — 358
Membantu dan menjalankan tugastugas manajemen, kebijaksanaan direksi dibidangAkutansi dan Tehnologi Informasi, memberikan data data, berkordinasi dengan bagiankebun, distrik, dan unit berkaitan dengan bidang Akutansi dan Tehnologi Informasib. menjalankan seluruh SI, SE, Kebijakan Direksi serta melaksanakan monitoring, analisa,Evaluasi dan memperdayakan seluruh sumber daya yang ada diurusannyaBahwa benar sejarah PT.Perkebunan Nusantara II dirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RINomor : 7 Tahun
1996 yang merupakan peleburan PT.Perkebunan Il (persero) danPT.PerkebunanIX ( Persero ) sesuai Akte Notaris Harun Saksil, SH No. 35 yang ditetapkandijakarta tanggal Maret 1996, kemudian diperbaharui dengan Akte Notaris Sri Rahayu PrasetyoSH.
dengan terpenuhinya unsur perbuatan yangsudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang, dengandemikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah dimana keuangan Negara menjadi rugiatau berkurang.Berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa SejarahPT.Perkebunan Nusantara Il dirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 7 Tahun 1996 yangmerupakan peleburan PT.Perkebunan
63 — 5
Bahwa, yang paling mengecewakan para Penggugat adalah tindakanPenggugat rekonpensi dengan setelah di beri kuasa terbang,sebagaitertuang dalam pasal 9 ayat 3,sub.3.1 dan sub 3.2 tentang pengakhiranperjanjian dan pemberian kuasa, teryata Tergugat rekonpensi tidakmengambil tanaman tebu,tidak melakukan penebangan tebu secarakeseluruhan serta tidak sesuai dengan jadwal tebang sehingga terjadiketerlambatan dalam penebangan tebu sampai pada bulan Desember2013 PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Usaha
1.Intan Salmah
2.Hj. Siti Rahmah.A. MD
3.H. Saipul Anwar
4.Siti Masitah
5.HJ. Siti Aisyah
6.H.M Yusuf
7.Ummi Kalsum
8.HJ. Sarifah Masturi
9.Nuraina
10.HJ. Rusmiati
11.H. Said Amberan
12.HJ. Yulianti
13.Said Husein
14.Syarifah Mutia Nurazmi
15.H. Said Akhmad
16.Said Hamsyah
17.Baniah
18.H. Yahya
19.Maryana
20.Said Aziz Yahya
21.Syarifah Nurul Hikmah
22.Dahliana
23.Mila Kharisma
24.Dasir
25.H. Bedurahman
26.Muhtar
27.Bahrudin
28.Siti Aminah
Tergugat:
1.Agus Yusuf S
2.Suparjo Waspodo
131 — 59
Bahwa dasar perolehan hak dan SPPFBT milik Penggugat 1 sampaiPenggugat 28 adalah adanya surat mandat atau surat keterangan dari PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO) No. Balin/X/446/X/2001,Halaman 28 dari 73 putusan perdata nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bin.Nama Ir. H. Sunardi R.
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
494 — 1286
Ketapang sekarang telah berubah menjadi PT.Perkebunan Nusantara VII (Penggugat).Halaman 126 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuSurat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut dijadikan dalil olehPenggugat sebagai dasar perolehan hak atas tanah objek gugatan Perkara aquo seluas 4.650 Ha, padahal Surat Keputusan Bupati Lampung Utaratersebut secara jelas menggambarkan :1)Dalam angka 1 Konsideran Memperhatikan dijelaskan bahwa SuratKeputusan Bupati Lampung Utara tersebut diterbitkan
Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat Lampung untukmemberikan pencadangan areal tanah seluas + 21.000 Ha kepada PT.Perkebunan XXIXXIl (Persero) sekarang berubah menjadi PT. PerkebunanNusantara VII (Penggugat) ;Surat Menteri Pertanian RI tersebut oleh Penggugat telah dijadikan dalilsebagai dasar perolehan hak atas objek gugatan Perkara a quo, padahalsecara jelas Surat Menteri Pertanian RI tersebut hanya memuat :1.
Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983Tanggal 26 Januari 1983 Perihal permohonan pelepasan areal hutan untukperkebunan oleh PTP XXIXXIl Lampung sekarang berubah menjadi PT.Perkebunan Nusantara VII (Penggugat) ;Surat Dirjen Kehutanan tersebut dijadikan dalil olen Penggugat sebagaidasar perolehan hak atas tanah objek gugatan Perkara a quo seluas 4.650Ha, padahal Surat Dirjen Kehutanan tersebut secara jelas hanya memuat :1) Jawaban surat dari Departemen Pertanian Direktorat
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara danDirektur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT.Halaman 1070 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuPerkebunan Nusantara Ill selaku Para Pemegang Saham PT.Perkebunan Nusantara VII Nomor: SK105/MBU/04/2018, Nomor:3.06/SKPTS/R/12/2018 tentang Pemberhentian, PengalihanTugas dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi PT.Pekebunan Nusantara VII tertanggal 23 April 2018 dan 20 April2018, dengan diberi Kode Bukti P.1 H;9.
XXXI (Persero) Pabrik Gula Bungamayang LampungUtara, yang ditujukan kepada Kepala Badan PertanahanNasional Pusat, dengan diberi Kode Bukti P.56 B;178.......:: Surat Badan Pertahanan Nasional Nomor: 540.1915,tertanggal 5 April 1993 perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT.Perkebunan XXXI (Persero) atas tanah seluas 3.846,1292 Haterletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malay, GunungTanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik, KabupatenLampung Utara, Lampung, yang ditujukan kepada Kepala KantorWilayah Badan
PT Perkebunan Nusantara XIII
Tergugat:
1.Ilu
2.Ahli waris Anastasia
3.Indoria Rinrisia
4.Indu
5.Anggelia Margaretha S
6.Kornelia Nelli
281 — 71
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, berkedudukan di Jalan SultanAbdurrahman Nomor 11, Kota Pontianak, KalimantanBarat, dalam hal ini diwakili oleh Alexander Mahasebagai Direktur Utama PT.Perkebunan NusantaraXIll, oleh karena jabatannya berhak mewakili danbertindak untuk dan atas nama PT.PerkebunanNusantara XIII, selanjutnya disebut sebagai PemberiKuasa;Pemberi kuasa memberikan kuasa dengan haksubtitusi kepada Ahmad Ridwan, Revondy KMRBrahmana, Hanselmus Sumadi, Marihot Tambunan,Rusydi Bukhari Lubis, Yunita
Pembanding/Penggugat II : MIRAWATI alias M.MIRA ahli waris dari M.DAUD NOMPO Bin SATRIA Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat III : SARNINING ahli waris dari almarhum SUWOTO Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat IV : NURJANAH ahli waris dari almarhum BABUDIN Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat V : MUHAJIR ahli waris dari almarhum MOHAMMAD NOOR Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Pembanding/Penggugat VI : RIDUANSYAH ahli waris dari almarhum ABDUL RASYID Diwakili Oleh : SIRAJUDDIN
Terbanding/Tergugat I : RUKKA selaku Ketua Kelompok Tani MAJU BERSAMA dan atau selaku Ketua Tim Bedah Kasus Kelompok Tani MAJU BERSAMA
Terbanding/Tergugat II : AQMAL RABBANY selaku Sekretaris Kelompok Tani MAJU BERSAMA dan atau selaku Sekretaris Tim Bedah Kasus
Terbanding/Turut Tergugat I : RUKKA selaku Ketua RT. VI
Terbanding/Turut Tergugat II : LURAH TELUK DALAM
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT MUARA JAWA
Ter
97 — 81
sebebelumTURUT TERGUGAT III memberikan SURAT KETERANGAN tersebut;Bahwa TURUT TERGUGAT Ill telah salan dalam memberikan Nomor:590/1251/UMUM, Tanggal 07 Juni 2013 kepada TERGUGAT I, karenatanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kantor BadanPertanahan Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara, danDinas Pertambangan Kutai Kartanegara, karena di wilayah KecamatanHalaman 13 dari 88 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT SMR23.24.25.26.Muara Jawa terdapat Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PT.PERKEBUNAN
215 — 128
kepada Credit Committee (1 bundel);Asli Memo Taksasi No. 33/BCSCI/V/2011, tanggal 18 Mei2011 (1 lembar) dan prin out fotofoto (1 Bundel);Asli Memorandum sehubungan Perjanjian Kredit No.1100020038, tanggal 19/05/2011 (4 lembar).Asli Surat Nomor : /TGLPIM/V/2011, tangal 19 Mei 2011perihal : Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (4lembar);Asli Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.62/PK/Lgl.TGL/V/2011, tanggal 19052011 (6 lembar);Asli Akta Penanggungan (Borgtoocht) tanggal 19052011 PT.Perkebunan
209 — 21
Bahwa terhadap larangan untuk melakukan sita jaminanterhadap asset BUMN sudah ada presedennya, yaitu dalamperkara perdata di Pengadilan Negeri Sumber Jawa baratyang terdaftar dalam nomor perkara :23/Pdt.G/2007/PN.SBR. sebelumnya tanggal 28 Juni 2007 Majelis Hakim75yang menangani perkara tersebut menetapkan sita jaminanterhadap assetasset BUMN PT.Rajawali NusantaraIndonesia, Perkebunan Nusantara IX, PT.PerkebunanNusantara X dan PT.Perkebunan Nusantara XI.Namum Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui
107 — 59
TGL/V/2011, tanggal 19052011 (6 lembar);Asli Akta Penanggungan (Borgtoocht) tanggal 19052011 PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) PG.
374 — 2310
PT.Perkebunan Negara VII dengan dasarperalinan nya adalah :a. Perjanjian pengikatan Jual beli tanah Hak Guna Usaha BagianJalupang Ill, Perkebunan Jalupang berdasarkan Surat Perjanjiantanggal 27 Mei 1998 Nomor SP/D.IV/485/V/1998 tentang PengikatanJual Beli PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero ) jo Addendumtanggal Perjanjian No SP/ DIV/1337/XII/1998 dari surat tanah hakguna usaha bagian Jalupang Ill, Perkebunan Jalupang, PTPerkebunan Nusantara VIII (Persero); b.
Pembanding/Penggugat I : Sugiono Diwakili Oleh : Sugiono
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Pulahan Seruwai
203 — 149
perkara ini untukmeletakkan sita jaminan atas sebahagian dari tanah hak guna usaha miliktergugat seluas 500 Ha (lima ratus hektare) berikut tanaman pohon sawityang ada diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGU No.3/Desa Perkebunan Pulahan Seruwai tanaggl 29 Desember 1995 JoGambar Situasi No. 663/1995 tanggal 27 Desember 1995 yang terletak diDesa Perkebuban Pulahan Seruwai, Kecamatan Air Batu, KabupatenAsahan dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan tanah HGU PT.Perkebunan
Pulahan Seruwaisebagai pemilik sah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap dalam perkara terdahuluMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1 s/d T6 dan T21 s/d T54 yaitu administrasi atau surat terkait dengan keberadaan PT.Perkebunan Pulahan Seruwai baik izin maupun Sertifikat HGU Nomor 3tahun 1995 yang diberikan oleh pemerintah kepada Tergugat sesuaidengan peraturan perundangundangan, sehingga bukti tentangkeberadaaan PT.
536 — 96
87,7252 adalah merupakan bagiandari Surat Keputusan Menteri Agraria RI Nomor : SK 24/HGU/1965 tanggal 10Juni 1965 tentang Pemberian Hak Guna Usaha dan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : SK.11/HGU/DA/75 tanggal 10 Maret 1975 seluas1.169.8700 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis,setempat dikenal dengan kebun Batang Kuis, akan tetapi pemberian Hak GunaUsaha dari Surat Keputusan Menteri Agraria maupun Surat Keputusan MenteriDalam Negeri dimaksud tidak didaftarkan oleh PT.Perkebunan
;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh masingmasing pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa, yakni Fotokopi surat RisalahPanitia Pemeriksaan Tanah B Plus, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Utara, nomor: 01/PPT/BP/2002 tertanggal 28 Januari 2002, yangsetelah Majelis Hakim mempelajarinya adalah bukti surat yang didalamnya tentangpenelitian terhadap tuntutan/garapan rakyat diatas areal PT.Perkebunan
Pembanding/Tergugat III : Nelson Jekonya Purba Diwakili Oleh : Sahat Siburian, SH.
Pembanding/Tergugat I : Simon Siboro Diwakili Oleh : Sahat Siburian, SH.
Terbanding/Penggugat : PT. SERPONG KARYA CEMERLANG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA DESA PENGASINAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR, Cq. BUPATI BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat I : BPN KABUPATEN BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT. ASPARIAT KEMELALINDO
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. ROYAL OSTRINDO
Turut Terbanding/Tergugat V : PT. SWAKARSA WIRA MANDIRI
166 — 105
Bahwa karena Terlawan IV telah membayar lunas harga tanah kepada PT.Perkebunan XI atas tanah yang oleh PT. Perkebunan XI dilepaskan kepadanegara untuk selanjutnya dimohonkan hak atas tanah oleh Tergugat atastanah yang dilepaskan oleh PT. Perkebunan XI sehingga Terlawan IV telahberhak atas tanah yang dilepaskan oleh PT. Perkebunan XI tersebut.. Bahwa disamping itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1938K/Pdt/2013, tanggal 23 Desember 2013 jo.
157 — 14
Yasin (orang tua dari Tergugat IV);c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah tanah milik PTPN (PT.Perkebunan Nasional);d) Sebelah utara berbatasan dengan sepadan jalan tol Cikampek;Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untukmelindungi hak Penggugat atas tanah di obyek gugatan yang diperolehPenggugat dari jual beli dengan Para Turut Tergugat maka Penggugatmohon untuk dapat mensahkan pembayaranpembayaran ataupunkwitansikwitansi tanda terima pembayaran dan juga 17 (tujuh belas)pernyataan