Ditemukan 10825 data
501 — 363 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan dikenal dalam perkara kepailitansebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka berdasarkanpenafsiran argumentium acontrario terhadap pasal 299 UU No. 37 Tahun 2004 yangmenentukan (kutipan):"Kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini maka hukum acara yangberlaku adalah hukum acara perdata",dapat disimpulkan bahwa oleh karena tidak ditentukan lain dalam UndangundangKepailitan, maka Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang nebis in idemsebagaimana diatur dalam Pasal 1917
JIMMY GAUSARIO
Tergugat:
WEKLIEF NISNONI
Turut Tergugat:
1.GEORGE FERDINAN NISNONI
2.LEOPOLD NISNONI
3.ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI
4.ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI
5.DONNA ELIZABETH K.M.S. NISNONI
6.DONNA MARIA ADELEIDA O.D. NISNONI
7.DONNA E.Y.A. NISNONI
8.DONNA C. D. NISNONI
9.DONNA B.A. NISNONI
10.DON ALFONSUS NISNONI
11.CONNY NISNONI
12.CARLOS NISNONI
13.JAMALUDIN KARATE
34 — 26
Terlawan atas obyeksengketa a quo juga harus bisa dipatahkan oleh Pelawan;Menimbang, bahwa telah dikemukan diatas bahwa Pelawan telahberhasil membuktikan kepemilikannya berdasarkan sertifikat atas obyeksengketa, oleh karena itu dengan kata lain bahwa kepemilikan yang dinyatakandalam putusan Pengadilan tersebut telah dipatahkan dengan adanya Sertifikatsehingga putusan tersebut sepanjang berkaitan dengan obyek sengketaperkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum, lagi pula berdasarkanketentuan Pasal 1917
100 — 91
masuk dalamwilayah Peradilan Tata Usaha Negara;BAHWA YANG TERPENTING DALAM PERKARA INI ADALAHPENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH MENYIDANGKANPERKARA YANG SAMA YANG PERNAH DISIDANGKAN NEBIS INIDEM WALAUPUN PADA PUTUSANNYA BELUM BERKEKUATANHUKUM TETAP;BAHWA KARENA DALAM FAKTA DIPERSIDANGAN TERUNGKAPJELAS PARA PIHAK YANG BERPEKARA NO. 29 /PDT.G/2019/PN.CBDSAMA PERSIS TIDAK ADA BEDANYA DENGAN PARA PIHAK YANGPERKARA NO. 16 /PDT.G/2019/PN.CBD (dalam daftar bukti T.II 22);BAHWA DENGAN BERDASARKAN PADA PASAL 1917
45 — 33
(KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279,349, 382, 384.) 3.
369 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dimana dalam tingkat kasasi tersebutMajelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut telah menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi GS Yuasa Corporation;Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang HukumPerdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilanbersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kKemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis inidem.
895 — 520
Eksepsi Res Judicata atau Ne Bis In IdemBahwa meskipun semula istilah Ne Bis In Idem hanya dikenal dalam bidang pidana,namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang jugadisebut Exceptio Res Judicata berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata, agar unsurtersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalampasal 1917 KUH Perdata secara kumulatif :a.
Obyek Gugatan/Tuntutan sama.Syarat lain yang disebut dalam pasal 1917 KUH Perdata adalah obyek gugatan dalamperkara terdahulu dengan sekarang adalah sama yaitu : Terbakarnya lahan seluas 580 hektar. Menggunakan Undangundang dan peraturan yang sama yaitu : Undangundang Nomor : 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah/PP Nomor : 4tahun 2001 dan Peraturan Menteri Nomor : 41 tahun 1999. Keterangan ahli (DR. Ir. Basuki Wasis, Msi. dan Prof. Dr. Ir. BambangHero Saharjo.
15 — 9
Sedangkan dalamarti khusus setelah terdapat keputusan pengadilan atas gugatan ataupermohonan, hakim berikutnya dilarang mengadili.Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas ne Dis in idem ini sesualdengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata: Kekuatan suatu putusanHakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanyamengenai pokok perkara yang bersangkutan.
66 — 36
Yahya Harahap dalam him. 440 menerangkan,meskipun semula istilah ne bis in idem hanya dikenal dalam bidang pidana,Hal 13 Putusan Nomor 218/PDT/2018/PT.DKInamun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yangjuga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkanPasal 1917 KUH Perdata, dimana inti sari dari ketentuan tersebut,Mengatakan: n senna nnn nnn nnn nnn nnn nen nae cen nec nnn son nnn cen nne cnne Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
Terbanding/Penggugat I : CV NUT AFNI
Terbanding/Penggugat II : CV GENDA UTAMA TEKNIK
Terbanding/Penggugat III : CV RAPI BANGUN SEJAHTERA
Terbanding/Penggugat IV : CV FASCTO UNISTEEL
Terbanding/Penggugat V : CV RESKY 77
Turut Terbanding/Tergugat V : DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
58 — 21
SMR Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp.8.741.000 (Delapan Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Satu ribu rupiah).Bahwa dalam kedua putusan diperkara baik Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Bppmaupun Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Bpp ini tidak diajukan Upaya Hukumapapun selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari kemudian sehinggaperkara ini dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap/inkrahtsebagaimana dijelaskan bahwa salah satu syarat Ne Bis In Idem tersebutterdapat dalam Pasal 1917
92 — 38
Asas Ne Bis In Idem Dalam konteks beracara di Peradilan Tata Usaha Negara menurutTergugat dapat juga digunakan sebagaimana asas Ne Bis In Idem sesuai denganketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabilaputusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusanmelekat Ne Bis In Idem.
29 — 5
Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest HogeRaad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930halaman 1546, W. 12206, mengatakan: Maksud untuk menguasai secara melawanhukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizinpemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karenasesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut. (DelikDelik KhususKejahatanKejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs.
Timotius Sorek
Tergugat:
1.Sulmansius Belly
2.SENATI
3.MAGDAHLENA
4.SETTI
53 — 29
Dan karena itu saya Penasehat Hukum dari para Tergugathalaman27 dari 43 putusan Nomor 1/Padt.G/2018/PN Sdwmenyatakan bahwa Saudara Penasehat hukum dari Penggugat tidak cermatdalam mengajukan gugatan ini;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdatadisebutkan kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ahli waris tidak bersediamenerima karena tidak sesuai dengan komitmen awal;7 Gugatan Nebis In Idem:Bahwa berdasarkan putusanputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukumtetap (in kracht) sebagaimana telah diakui dan diuraikan sendiri oleh Penggugatdimana Penggugat adalah merupakan pihak sebagai Pembantah dalam perkaraperkara tersebut, maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Penggugatsepanjang terhadap Tergugat 1 s/d 9 telah memenuhi syarat dan kaidah nebis inidem sebagaimana ketentuan Pasal 1917
67 — 25
No. 0502/Pdt.G/2017/PA.Mdn.Halamans 36 dari 45 halaman,hakim berpendapat tidak ada halangan bagi Penggugat untuk mengajukangugatan ini lagi, Karena putusan yang bersifat negatif tidak melekatpadanyasifat Ne Bis In Idem sebagaimana ketentuan pasal 1917 KUH Perdata;* Tentang bukan kewenangan Pengadilan Agama Medan yang memeriksaperkara ini melainkan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Bahwa Penggugat memajukan gugatan terhadap xxx selaku Tergugat diPengadilan Agama Medan, dengan menyebut Tergugat
76 — 47
Hal tersebutmengingat kategori dari Ne Bis In Idem (Pasal 1917 ayat (2) KUHPer)antara lain soal yang dituntut (digugat) adalah sama dan tuntutan(gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama, serta pihakpihakyang berpekara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan(gugatan) sebelumnya ;Il.
TRIADI SULISTIO Anak Dari THIO SUY TJONG
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN R.I DAERAH KALIMANTAN TIMUR
2.JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
177 — 48
Juli 2018 tersebut adalahsebagai berikut :Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smr1) Permohonan Praperadilan Pemohon ditolakseluruhnya;2) membebankan biaya perkara kepada Pemohonsebesar Nihil.C. bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang laranganPeninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sehingga PutusanPraperadilan Nomor: 09/PID.PRA/2018/PN.BPP, tanggal 16 Juli2018 telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incrach);d. bahwa berdasarkan pasal 1917
87 — 28
. : Copy Surat Tugas dari Rektor Universitas Negeri MalangNomor: 1917/H32/KP/2009 tanggal 17 April 2009 ( sesuai dengan aslinya);Bukti T13. : Copy Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang BogorMalang kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009.(sesuai dengan aslinya);3320 Bukti T14 =: Copy Surat Universitas Negeri Malang (UM) Nomor:2843a/H32/TU/2009 Hal. Jawaban terhadap Surat Kerukunan Warga JalanSimpang Bogor kepada Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang( Prof. Dr.
69 — 33
Negara mengikat secara umum tidak hanyaHalaman 49 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2011/PTUNBDG.terhadap pihak yang bersengketa tetapi juga pihak lain yangberkepentingan; 22222222 22292 2 20222222 22Menimbang, bahwa sekalipun asas nebis in idem tidak diatur secarakhusus namun tidak berarti serta merta Pengadilan Tata Usaha Negara tidakmengenal Nebis in idem sekalipun asas nebis in idem tersebut dapat kitatemukan dalam Pasal 75 ayat (2) Kitabd UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)dan Pasal 1917
lawan - HARI WICAHYONO dkk
55 — 7
diajukangugatan baru untuk memperkarakannya kembali".Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia(MARI) No.647 K/Sip/1973 yang berbunyi :Ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidakditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaanobjek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusanpengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ".Halaman 71 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.KDRKitab UndangUndang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata)Pasal 1917
Idem.Menimbang, bahwa menurut Tergugat IV, Bahwa dailildalil yangdiuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan a quoadalah dalildalil yang sudah pernah diperiksa dan diadili, serta telah diputusoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Negeri KediriNo. 59/Pdt.G/2015/PN.Kdr. tanggal 16 Desember 2015 dengan amar putusanyang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvantkelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa selain memperhatikan unsur 1917
87 — 49
atau salah satu tempat tinggal Tergugat apabilaTergugatnya lebih dari 1 (satu).Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat seharusnyadiajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Negeri Blora.Bahwa dengan demikian, karena Pengadilan Negeri Bloratidak berwenang mengadili perkara a quo, maka gugatanPenggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard).Gugatan Nebis in IdemBahwa gugatan Penggugat Nebis in idem sebagaimana diaturdalam Pasal 1917
Butir 3 menyatakan bahwa : Sehubungan dengan itu,Mahkamah Agung memerintahkan kepada para KetuaPengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta paraHakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untukmempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengansungguhsungguh, syaratsyarat yang harus dipenuhisebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan provisionilsebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) ReglemenIndonesia yang Di Perbaharui (HIR) dan Pasal 1917