Ditemukan 9695 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 590/Pdt.G/2014/PN.Sby. Tanggal 9 Februari 2015 — WALIKOTA SURABAYA melawan SOEMANTRI dkk
146 — 59
146 — 59
terjadi.Baik pembatalan perjanjian karena dapat dibatalkan maupun pembatalan karena bataldemi hukum, hanya berlaku berdasarkan putusan pengadilan sehingga harus diajukandulu permohonan pembatalannya ;e Bahwa para pihak wajib mentaati ketentuanketentuan yang telah disepakati dalamperjanjian sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdt ;e Bahwa dalam peraturan perundangundangan tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdt,namun terdapat dokrin
Register : 09-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 131/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 4 Nopember 2015 — 1.BENIH,2.DADANG SUHENDAR ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
91 — 31
91 — 31
UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa syarat adanya unsur kepentingan dalam mengajukangugatan dikenal dengan adagium no interest no action point dinterest pointdaction, yang secara harfiah dapat diartikan bahwa tidak ada kepentingan makatidak ada gugatan, oleh karenanya hanya orang yang mempunyai kepentingansaja yang berhak untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut dokrin
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Lbs Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
YOGI ANDIKA PUTRA Pgl YOGI
58 — 7
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
YOGI ANDIKA PUTRA Pgl YOGI
58 — 7
mengenai subyek hukum atau Errorin persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukandidalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dimintaipertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbs Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Yus Iman Mawardin Harefa, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAD JULIANTO PglRAHMAD
55 — 5
Yus Iman Mawardin Harefa, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAD JULIANTO PglRAHMAD
55 — 5
mengenai subyek hukumatau Error in persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidakmenemukan didalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwadapat dimintai pertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Putus : 13-09-2016 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/PID.SUS-LH/2016 Tanggal 13 September 2016 — Ir. JUSMAN NAINGGOLAN
481 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusakan Hutan.Atau Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Atau Keempat Pasal 109UndangUndang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, dan dakwaan yang kami buktikan dalam tuntutan kamiadalah Dakwaan Ketiga Pasal 84 ayat (1) Undangundang No. 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsurunsurnya sebagai berikut : Orang perseoranganBahwa unsur "barang siapa" menurut dokrin
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 556 K/Pdt/2016VI.dalam arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, denganmenggunakan acara pencabutan hak yang diatur dalamUndangUndang Nomor 20 Tahun 1961;Permohonan Provisi;36.37.38.Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat Iltelah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusipengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah
Register : 10-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 167-K/PM.II-08/AD/IX/2020 Tanggal 21 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Seperyanus Edwar Rumandes
60 — 24
Masripin
Terdakwa:
Seperyanus Edwar Rumandes
60 — 24
Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkanrasa sakit atau luka pada orang lain.Hal 40 dari hal 48 Putusan Nomor: 167K/PM IO08/AD/IX/2020Menimbang Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut
Putus : 15-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 353/Pid.B/2012/PN-PSP Tanggal 15 Januari 2013 — Tarulina Marpaung, S.Pd
45 — 6
45 — 6
Berdasarkan65kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalahsuatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahulu danbukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan serta Terdakwa dengan sadar dantahu bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya danyang jelas perbuatan tersebut melanggar undangundang.
Register : 13-09-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 112/PID.B/2011/PN.PSB Tanggal 10 Oktober 2011 — HANDOKO BIN KAYUBE Pgl. DOKO, DKK
570 — 463
570 — 463
Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 140/PDT/2016/PT.DPS Tanggal 18 Oktober 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE sebagai Pembanding;
M E L A W A N
1. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,
2. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ;
3. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung,sebagai Para Terbanding
41 — 19
41 — 19
Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin yang terdapatdalam Hukum Tata Usaha Negara, bahwa sesungguhnya suatuKeputusan Tata Usaha Negara Hukum Tata Usaha Negara tidakdapat dihentikan pelaksanaannya sebagaimana ketentuan Pasal 67ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan: Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang digugat;4.6.
Putus : 07-05-2010 — Upload : 05-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 42 -K/PM I-02/AD/ IV /2010 Tanggal 7 Mei 2010 — PRATU MARUDUT SIBARANI
36 — 29
36 — 29
Kesengajaan menurut dokrin hukum pidana ada 3(tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitua. Kesengajaan yang bersifat suatu) tujuan untukmencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaituSipelaku benar benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakanancaman pidana.b.
Putus : 07-05-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor PUT/ 42 -K/PM I-02/AD/IV/2010 Tanggal 7 Mei 2010 — MARUDUT SIBARANI PANGKAT PRATU NRP 31020000431279
27 — 12
27 — 12
Kesengajaan menurut dokrin hukum pidana ada 3(tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitua. Kesengajaan yang bersifat suatu) tujuan untukmencapai sesuatu) (opzet alsoogmerk) yaituSipelaku benar benar menghendaki mencapaiakibat yang menjadi pokok alasan diadakanancaman pidana.b.
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN Tte Tanggal 21 Juli 2014 — SOFYAN MAHADIN, ST
62 — 57
62 — 57
subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan, sehingga di dalam Dokrin
Register : 24-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 78/Pid.B/2017/PN Msh Tanggal 19 Juli 2017 — Penuntut Umum:
WILLEM MAIRUHU, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARTHA WAILISSA Alias ERHYL Alias ARTHA
102 — 60
102 — 60
dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa jugamembenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruanmengenai orang yang diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka menurutMajelis Hakim mengenai unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah danmeyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, halini harus dibuktikan kemudian;Ad.2. melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Register : 14-11-2019 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 734/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
SURATNO
Tergugat:
Sri Jarwati
122 — 53
SURATNO
Tergugat:
Sri Jarwati
122 — 53
Dimana baik secara eksekusi rill maupun parate eksekusiharuslah memenuhi satu syarat yaitu izin dari hakim, yang sebagamanaakibat berlakunya asas hukum, yaitu orang tidak diperbolehkan menjadihakim sendiri (Mariam Darus Badzrulzaman; hukum perikatan dalamKUHPerdata buku ketiga, yurisprudensi, dokrin serta perjelasan, Bandung;2015) sesuai konsep citacita dalam negara hukum Pasal 1 ayat (3), PasalHal 13 dari 64 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr17.18.27, Pasal 28 dalam UUD 1945 dan UU HAM Tahun
Putus : 11-07-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN BATAM Nomor 281/Pdt.G/2016/PNBtm Tanggal 11 Juli 2017 — - SUPONO selanjutnya disebut sebagai Penggugat
MELAWAN
- 1.PT. LINDUNG ALAM BATAM selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2.PT. ARSIKON GROUP selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
- 3.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
90 — 43
90 — 43
Yurisprudensi Mahkamah AgungRI dan juga ajaran/dokrin ahli hukum, menguraikan tentang perbuatanmelawan hukum sebagai berikut:Halaman2dari 63 Putusan Nomor 281/Padt.G/2016/PN Btm.. Adanya perbuatan (onrechtmatig). Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat;Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasali365 KUH Perdata, suatu perbuatanmelawan hukum harus mengandung unsurunsur sebagai berikut:a. Ada suatu perbuatan;b.
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Lbs Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Yus Iman Mawardin Harefa, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAD JULIANTO PglRAHMAD
46 — 6
Yus Iman Mawardin Harefa, SH.MH
Terdakwa:
RAHMAD JULIANTO PglRAHMAD
46 — 6
mengenai subyek hukumatau Error in persona dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidakmenemukan didalam diri Terdakwa terdapat pengecualian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 KUHP sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwadapat dimintai pertanggung jawaban hukum;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakimberpendapat unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin
Register : 14-06-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 24/PDT.G/2011/PN.KRW Tanggal 8 Maret 2012 — 1. NY Hj.ASTI binti TAMIN Als. Hj.EMES
LAWAN
HJ.HASANAH
1. Tuan ROMI bin H.MANSUR
2. CAMAT TIRTAJAYA
3. KEPALA DESA SABAJAYA
4. Tuan E.TARYANA
j.TITTY MUTIA HERNINGSIH.BA Als. Hj TITTY MUTIA PURBONO,BA
40 — 7
40 — 7
terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Penggugat Asliyang menyatakan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatanmelawan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa Yurisprudensi maupun dokrin
Putus : 07-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2266 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 September 2015 — DR. H. DARWIS SALIM, M.Sc., M.Pd.
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2266 K/Pid.Sus/2014karena didalam surat dakwaan disamping syarat formal juga memenuhisyarat material sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf Badalah perlu diperhatikan rumusan PERBUATAN (FEIT) yakni harusdiuraikan secara jelas dan tegas dimana pengertian Perbuatan (Feit)menurut Dokrin ilmu hukum mengandung 2 (dua) pengertian yakni :a) MATERIELE FEITEN dalam rumusan sebagai EEN GEDEELTE VAN DEWEKELIJKHEID (sebagian dari suatu kebenaran atau suatu kenyataan)yaitu perbuatan yang dilakukan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2017/PT SMR Tanggal 10 Mei 2017 — 1. Florentina Belawan Hajang Hau, Alamat Sambaliung RT. 015, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;dkk
M E L A W A N :
1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Branch Samarinda Mulawarman, Jalan Mulawarman Nomor. 23 Lt. 1, Samarinda 75112, dalam hal ini diwakili kuasanya : (1). Supardi : Area Operation Head - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, (2). Rini Chandrawati: Area Business Control officer - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Area Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2015 sebagai TEBANDING I semula TERGUGAT I ;dkk
120 — 41
120 — 41
(Buku M.Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang gugatan,Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan.Hal.41): Bahwa apabila bertolak dari dokrin pada point 9 diatas, maka setiappenetapan atau setiap putusan yang dijatuhnkan oleh Pengadilan bernilaiAkta Otentik, doktrin ini sesuai dengan ketentuan yang digariskan olehHalaman 77 dari 87 halaman putusan nomor : 27/PDT/2017/PT.SMRPasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan demikian Suatu aktaotentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukanoleh