Ditemukan 10806 data
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwasanya Pengadian NegeriJakarta Pusat tidak memiliki Kewenangan absolut untuk memeriksa danmemutus perkara a quo karena gugatan tersebut masuk dalam ranahkewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
90 — 14
dahulu TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 65/PDT/2017/PT PAL tanggal 18 September 2017 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor93/Pdt.G/2016/PN Lwk dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14November 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadian
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperiksasecara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untukmenentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalamperkara ini ;MODEL A :Menimbang, bahwa terlepas dari keberatankeberatan kasasi yang diajukanoleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akanmembatalkan utusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salahmenerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHAP ;Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadian
NURIATI NOVIANA
Tergugat:
1.PT. Sarana Jatim Ventura Surabaya
2.Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
3.Kepala ATR atau BPN Kabupaten Mojokerto
4.Aan Kurniawati
44 — 17
Bahwa kemudian Penggugat melakukan upaya Perlawanan atasEksekusi yang diajukan oleh Tergugat IV dilingkungan Pengadian NegeriMojokerto, lalu disaat mediasi muncul permintaan dari Pihak tergugat IVuntuk melakukan Penebusan sebesar Rp. 325.000.000, (tiga ratus duapuluh lima juta rupiah)16. Bahwa nilai tersebut sangat tinggi, mengingat jumlah Pinjaman yangdiberikan Oleh tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.170,000,000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah).17.
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
90 — 47
Rusman Solin sebagai subjek hukum secara tidaklangsung dapat pula merugikan Ahli warisnya yang dalam hal ini di wakili olehPenggugat maka dari nilai hukum maupun proses yang hendak di capaimenurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan hukum/legalstanding untuk dilindungi kepentingannya berupa hak untuk mengajukangugatan di Pengadian Tata Usaha Negara maka dengan demikian MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidakmemiliki kedudukan Hukum (legal standing) harus
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ataupun pertimbanganpertimbangan;Halmana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, bahwa putusan sedemikian harus dibatalkan Putusan PengadilanTinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soalkeberatankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksaperkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soalpengetrapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadian
109 — 37
Senin Tanggal 11Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Agama Samarinda tersebut, permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding telah diberitahukan secara seksama kepada pihakPenggugat/Terbanding pada tanggal 13 Jnuari 2021 sebagaimana relaaspemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita PenggantiPengadilan Agama Samarinda.Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnyadengan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadian
48 — 11
Tobasa ataudi Lobby Hotel Siantar Hotel di Jl Wage Rudolf Supratman No. 1 Kota Pematang Siantaratau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Negeri Medan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaituberupa uang sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus Ima puluh juta rupiah) yang terdiridari uang tunai sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus Ima puluh juta rupiah) danberbentuk
187 — 68
Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Tergugat mengajukan24.Kasasi ke Mahkamah Agung Rl atas Putusan Pengadian Tinggi Bandungperkara No. 208/Pdt/2015/PT.Bdg. Jo. Nomor 185/Pdt.G/ 2014/PN.Bks.;Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, dengan perkara No.1060. K/Pdt/2016208/Pdt/2015/PT.Bdg. Jo. Nomor 185/Pdt.G/ 2014/PN.Bks.Mahkamah Agung Ritelah memutus dengan Putusan:Hal. 6 dari 31 Put. no :469/Pdt.G/2018/PN.Bks25.26.27.28MENGADILI :1. Menolak Permohonan kasasi dari PT.
28 — 11
Print128/T7/Ep.2/04/2015 sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal09 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 22 April 2015No. 224/Pid.B/2015/PN.LLg sejak tanggal 22 April 2015 sampaidengan tanggal 21 Mei 2015 ;Ketua Pengadian Negeri Lubuklinggau berdasarkan penetapanNomor 228/Pen.Pid/2015/PN.LLg pada tanggal 18 Mei 2015sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;Halaman dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.LLg.Terdakwa di pengadilan telah ditawari oleh
140 — 42
lakilaki lahir tanggal 26 Oktober 2011 dan William BenayaManurung lakilaki lahir 22 Desember 2012 adalah anakanak yang masihkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu makamenurut hemat majelis pengasuhan dan pemeliharaan haruslah beradakepada Tergugat.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Karena itupertimbangan tersebut diambil alin sebagai pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding.Menimbang, bahwa Putusan Pengadian
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong dan Pengadian Tinggi KalimantanTimur di Samarinda selaku Judex Facti telah salah dan keliru dalampenerapan hukum karena telah menerima gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, padahal jelasjelas Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi hanyalah selaku Direktur yang tidak berwenang dan sama sekalitidak mempunyai kapasitas selaku pihak yang berwenang untuk mewakiliPerseroan di Pengadilan, sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar,yang menjelaskan bahwa PT Karya Putra
ERVA NINGSIH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD YUSUF R Alias YUSUF Bin IBRAHIM
47 — 16
Perpanjangan pertama Ketua Pengadian Tinggi Sulawesi Tenggara sejaktanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejaktanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M.
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, didalam pertimoangan hukum putusannya Judex Facti hakimtingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangdiambil alih oleh Pengadian Tinggi Tata Usana Negara Jakarta, yaitu dalamhalaman 56 alinea terakhir sampai halaman 57 alinea awal yang uraiannyasebagai berikut : Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 untuk orang atau badan hukum perdata yangtidak dituju oleh surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata UsahaNegara tidak diatur tentang
Pembanding/Tergugat II : ANDI SRI JUMAINI.SH
Terbanding/Penggugat : H. TJOLE
52 — 40
Petitum dan amarputusan yang demikian tidak kejas karena Pengadian tidak mempunyaikewenangan untuk memerintahkan Penggugat Pembanding melakukanpenitipan. Apalagi pentipan di sesuatu di Pengadilan harus memenuhipersyaratan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (BW)sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 dan Pasal 1405.
109 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dilakukan oleh Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku dengan kembali mempertimbangkan hukum yang telahmelekat dan mengikat pada tanah yang menjadi objek sengketa, dimana telahjelas bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding Il, semula PenggugatIntervensi Il adalah pemilik yang sah sekaligus adalah pihak yang berhak atasobjek sengketa maka kini telah terjadi tumpang tindih penerapan hukum, sehinggaberakibat putusan tersebut bertentangan dengan oprinsip hukum yangmengakibatkan keputusan Judex Facti Pengadian
104 — 45
Bahwa dari apa yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas terdapatfakta hukum, Tergugat tidak melaksanakan Perintah Pengadilan yakni : Penetapan Pengadian Negeri Surakarta perkara Nomor146/Pdt.G/2011/PN.Ska, tanggal 15 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan NegeriSurakarta perkara Nomor : 146/Pdt.G/2011/PN.Ska, tanggal 18 April 2012 joBerita Acara Sita Persamaan Nomor: 04/Pen.Del.CB.Persm/2012/pn.Skh JoNomor 146/Pdt.g/2011/PN.Ska tertanggal 3 April 2012, atas objek sertifikatHak Milik No.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga juta seratus empat riburupiah);Menolak gugatan Penggugat selebihnya.Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan paraTergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh PengadilanTinggi Palu dengan putusan No. 38/PDT/2011/PT.PALU. tanggal 10 Januari2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Para Tergugat;Membatalkan putusan Pengadian Negeri Poso Nomor :02/Pdt.G/2011/PN.Pso., tanggal 2 Agustus 2011 yang dimohonkan bandingtersebut
23 — 10
telahmendudukkan Penggugat dr/Tergugat VII sebagai orangyang telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa dari gugatan yang diajukan Tergugat dr/paraPenggugat tersebut jelas telah mencemarkan nama baikPenggugat dr/Tergugat VII sehingga Penggugat dr/TergugatVil telah merasa dirugikan secara moril maupun materil;Bahwa akibat gugatan yang diajukan Tergugat dr/ParaPenggugat a quo maka secara moril Penggugat dr/TergugatVII telah mengalami dan menanggung rasa malu, hal manapula setiap persidangan di Pengadian
Drs. TOGAR SIRAIT
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
97 — 47
yangmenyatakan Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah memilikikekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Maret 2008, sedangkan Objek Sengketa aquo yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkanpada tanggal 11 Februari 2019;Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuanPasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikanterhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadian