Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 947

Peraturan 4

Restatement 2

Putusan Penting 2

Amar

Lain-lain 519

Bebas 9

Gugur 6

Kabul 113

Membatalkan 5

Menguatkan 31

Tidak dapat diterima 55

Tolak 203

Tolak perbaikan 4

Tingkat Proses

Pertama 642

Kasasi 157

Banding 102

Peninjauan Kembali 46

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2020 96 2018 76 2019 74 2016 71 2017 62 2021 61 2015 55 2014 51 2013 48 2012 33 2011 23 2010 10 2023 7 2009 6 2022 5 201 1 2003 1 2006 1 2007 1 2008 1 2024 1	2014 102 2020 98 2016 97 2017 97 2015 95 2019 85 2021 76 2018 75 2013 71 2012 49 2011 31 2010 21 2023 10 2009 8 2022 7 2008 5 2007 2 201 1 2004 1 2006 1 2024 1	2019 124 2014 111 2020 110 2016 105 2015 95 2017 90 2021 86 2018 83 2013 50 2012 28 2011 26 2022 13 2010 9 2023 9 2008 3 2024 3 2009 2

Tahun Penerbitan

1999 1

2004 1

2008 1

2009 1

Ditemukan 953 data

Urut Berdasarkan

Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi

Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST

Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
248 — 77

Adnan sebesar Rp. 500.000.Tanggal 26 April 2001 Untuk Intel Kodim (Mukmin) sebesar Rp. 500.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Komnas W.I sebesar Rp. 500.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Rizal KNPI sebesar Rp. 250.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Salmah sebesar Rp. 1.500.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Tem Komisi III DPRSU sebesar Rp.15.000.000.Tanggal 26 April 2001 Untuk Ucok Basyir/Yan Syahrin sebesar Rp. 2.000.000,Tanggal 01 Mei 2001 Untuk Amiruddin Kahar (Angg.
Pura sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk lwan Rumah Dinas sebesar Rp. 1.000.000.Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Kades Tg. lbus sebesar Rp. 1.500.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk KOMNAS W.1 sebesar Rp. 100.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Lagan Golp Clup sebesar Rp. 1.000.000.Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Nailul Amali (Angg. DPR SUMUT) sebesar Rp.1.500.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk PASI Intel Kodim sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Pemb.
DPR Lkt) sebesar Rp.5.000.000.Tanggal 09 Januari 2002 Untuk 3 Orang Wartawan (Komnas WI) sebesar Rp.100.000.Tanggal 09 Januari 2002 Untuk M. Tanden Bangun/Suparno sebesar Rp.1.500.000,Tanggal 09 Januari 2002 Untuk Josen Ginting sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 11 Januari 2002 Bantuan Untuk Tuan Guru Besilam (Via Kajatisu)sebesar Rp. 15.000.000,Tanggal 11 Januari 2002 untuk Serikat Penerbit Surat Kabar sebesar Rp.1.000.000,Tanggal 11 Januari 2002 Untuk J.E.
Mahfuz sebesar Rp. 500.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk Syari Fendi/Komnas WI sebesar Rp. 2.500.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk Pembuatan VCD Kunjungan KAJATISU sebesarRp. 500.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk Rutin Bulanan sebesar Rp. 17.745.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk M.
Dedy Suardy sebesar Rp.20.000.000,Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Baharudin Srg (DPRD Lkt) sebesar Rp. 2.000.000.Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Abdullah AR (DPRD Lkt) sebesar Rp. 5.000.000,Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Syawal Bakri Sinik sebesar Rp. 500.000,Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Komnas WI 10 Orang sebesar Rp. 250.000.Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Ajudan.

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN

Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT

Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
645 — 1793

diatur didalam pasal 9 huruf h,fit dan proper tes dalam perspektif penilaian itu adalah objek tata usahanegara ;Halaman 163 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUNJKTBahwa menurut ahli terkait independensi OJK sudah ada putusanMahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXII/2014, diputusan MK itudisebutkan independen meliputi tidak boleh ada intervensi dari pihakmanapun, presidenpun tidak boleh intervensi, namun walaupunindependen lembaganya tapi struktur kepengurusannya ex officiosebagaimana halnya KPK, Komnas

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN

Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020

Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
3052 — 4650

(fotokopi Sesuai print out);Undangan Fokus Group Discussion (FGD) terkaitpemetaan dan tata kelola perlindungan data pribadi(Roadmap PDP) yang diselenggarakan olehKementerian Komunikasi dan Informatika R.I. dengansuratnya Nomor : 1337/DJAI.2/Al.02.02/08/2019,tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);Undangan Focus Group Discussion (FGD) yangdiselenggarakan oleh Komnas Perempuan dengansuratnya Nomor: 074/KNAKTP/Pimpinan/DJAI.2/Al.02.02/08/2019, IV/2019 tanggal 29 April2019 (fotokopi dari fotokopi

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus

Register : 10-10-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 06-03-2023

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

Tanggal 27 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN, S.I.K
433 — 209

Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV dengan Judul Update Komnas HAM Soal Pemeriksaan Tim Digital Forensik Polri. http://www.youtube.com/liver/r8a_c-bw1CY?feature=share, tanggal 27 Juli 2022 (bukti T-HK-21);

Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus

Register : 10-10-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 07-03-2023

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 803/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

Tanggal 27 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
AGUS NURPATRIA ADI PURNAMA, S.IK
313 — 173

Hendra Kurniawan SIK, tanggal 05 Desember 2022;
20. Fotokopi Legal Oopinion Terkait Dugaan Tindak Pidana Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice);
21. Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV dengan Judul Update Komnas HAM Soal Pemeriksaan Tim Digital Forensik Polri. http://www.youtube.com/liver/r8a_c-bw1CY?

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi

Register : 16-05-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-08-2016

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST

Tanggal 29 Agustus 2013 — Pidana Korupsi : - Dr. Hj. RATNA DEWI UMAR
287 — 68

tandatangani selaku MenteriKesehatan, pada sekitar tahun 2006 Departemen Kesehatan pernahmelaksanakan proyek pengadaan alat kesehatan flu burung tahun 2006dan proyek reagen tahun 2007;Bahwa yang menyatakan wabah flu burung sebagai KLB adalah saksiselaku Menteri Kesehatan pada sekitar tanggal 19 September tahun 2005yang sebelumnya dilakukan Ratas (Rapat Terbatas) dengan PresidenHalaman 96 dari 572halaman Putusan No.29/Pid.Sus/TPK/201 3/PN.Jkt.Pst.bersamasama dengan Menkokesra, Menteri Kesehatan dan Komnas
FluBurung yang berada di bawah Menkokesra;Bahwa saksi tidak ingat apakah Presiden pernah menerbitkan SuratKeputusan Presiden tentang bencana nasional terkait flu burung;Bahwa setelah saksi mengeluarkan SK Menteri Kesehatan tentang KLB,tindak lanjutnya adalah menjalankan programprogram yang telah disusunbersama antara Komnas Flu Burung dengan Departemen Kesehatan yangsalah satunya adalah melaksanakan pengadaan alat kesehatan flu burungtahun 2006;Bahwa Surat Keputusan Menteri tentang Kejadian Luar

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah

Putus : 12-10-2016 — Upload : 07-08-2017

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2026 K/Pdt/2016

Tanggal 12 Oktober 2016 — NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUNGAI DAN PANTAI - II vs LASKUN,dk
158 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap

Sesuai penjelasan dari Sekretaris Desa Mlangi (Candi) pada saatkoordinasi dengan Komnas HAM di Kabupaten Tuban, bahwa padatahun 2007 Para Penggarap (Para Termohon Kasasi dahulu ParaPenggugat/Para Terbanding) tersebut belum masuk dalam daftarkarena pada saat itu obyek sengketa adalah merupakan hamparanair dan tidak dikelola oleh warga dan pada tahun 20082010 tidakada penggarapan karena pada saat itu tidak ada kKemarau (kemaraubasah), dan baru tahun 2011 terjadi kemarau panjang merekaberamairamai membuat

Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum

Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016

Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Klk

Tanggal 14 Januari 2016 — M U K R I N U, Dkk : Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai No. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦..ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦...KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ................................ TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat I, sekarang sebagai KUASA TURUT TERBANDING I ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 1 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUKARDI, SH, 2. SURIANSYAH SAPUTRA, SE, 3. NOOR ALIYANI. beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016,semula sebagai Kuasa Turut Tergugat II, sekarang sebagai ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ÃÂ¢ÃÂÃÂ¦ KUASA TURUT TERBANDING II
158 — 38

yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pitung danCamat Kapuas Barat, yang diberi tanda P245;Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama PURNAMA SARI(PENGGUGAT Cll) yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pitung danCamat Kapuas Barat, yang diberi tanda P246;Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah) atas nama PURNAMA SARI(PENGGUGAT Cll) yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Pitung danCamat Kapuas Barat, yang diberi tanda P247;Fotocopy Tembusan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia (KOMNAS

Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus

Register : 06-11-2017 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 19-04-2018

Putusan PN MEDAN Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn

Tanggal 26 Februari 2018 — Penuntut Umum:
TONI F PANGARIBUAN, SH.MH
Terdakwa:
NOVRYSKA SARAGIH
92 — 127

2015 tanggal 11 Agustus 2015 Hal : Partisipasi Papan Bunga HUT Ke-70 RI Tahun 2015, beserta Lembar Disposisi Nomor : 5538 Perihal : Partisipasi Papan Bunga HUT Ke-70 RI Tahun 2015;
2 (Dua) lebar Surat Pengurus Pusat Lembaga Independen dan Investigasi Kemasyarakatan (LIDIK) Nomor : 02/LIDIK/TB/02/15 tanggal Februari 2015 Hal : Mohon Bantuan Dana, beserta Lembar Disposisi Nomor : 1120 Perihal : Mohon Bantuan Dana;
1 (satu) Set Surat Pengurus Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat KOMNAS
- PMI, Nomor : 084/KOMNAS-PMI/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Perihal : Undangan/ Mohon Bantuan Dana, beserta Lembar Disposisi Nomor : 5571 Perihal : Undangan/Mohon Bantuan Dana;
1 (satu) Berkas Proposal Rapat Kerja Surat Kabar Buser Siaga, Senin, 02 November 2015, dengan rincian:
1. 1 (satu) lembar Disposisi Nomor : 7255, Perihal : Bantuan Dana Raker SK.Buser Sinaga,
2. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/KSM/TB/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, perihal : Bantuan

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi

Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst

Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
1970 — 1416

UndangUndang Tipikor yang sekarang ini Terdakwa juga ikut tandatangan,yang mengundangkan, apalagi kalau kita sudah di dalam sana (penjara),MasyaAllah luar biasa rasanya kita dipendam, kita dimasukkan disitu satubulan dibiarkan, nggak diapaapain, hak kita juga dijajah sehabishabisnya, inimemang harus ada perubahan terhadap Negara ini, nggak bisa lagikesewenangwenangan ini bisa terjadi, kepada Terdakwa saja sewenangwenang, apalagi kepada yang lain, MasyaAllah, sayangnya Pers tidak melihatitu secara nyata, Komnas

Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN

Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017

Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD

Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
752 — 653

Komnas HAM.13. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia.14. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kaltim.15. Kepala Kejaksaan Negeri Bontang.16. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.17. Kasubdit Pengaduan Lingkungan Hidup, Kementerian LHK.18. Menteri Perindustrian.19. Deputi IV, Inspektorat Jendral Kementerian Perindustrian.20. Kasubdit Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam21. Kementerian Sekretariat Negara.22. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.23. Gubernur Kalimantan Timur.24.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi

Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014

Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.

Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
116 — 24

tersebut, maka dalamparipurna disampaikan hak inisiatif anggota DPRD untuk dibentuk panitia knususdefinitif, kKemudian setelah disampaikan di paripurna apabila disetujui maka pansusdibentuk kemudian pansus ini melanjutkan pembahasanpembahasan agarrancangan ini dapat nanti diajukan kep paripurna untuk ditetapkan menjadi perda;4 Bahwa sepengetahuan saksi yang ditetapkan tersebut belum sampai tahapparipurna, masih dalam tahap komisi perlindungan anak di Jakarta kemudian nantiakan berkonsultasi dengan Komnas

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi

Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst

Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
212 — 82

KLB artinya adalah jika penyakittersebut sebelumnya tidak ada dan sekarang ada, jikasebelumnya yang mati 5 (lima) orang kemudian 10(sepuluh) maka bisa disebut kejadian luar biasa ;e Bahwa saksi tidak ingat apakah mengeluarkan suratyang memang khusus menyatakan flu burung sebagaikejadian luar biasa tetapi saksi bersama Komnas Hammendeklarasikan yang menyatakan flu burung sebagaikejadian luar biasa.

Pencarian

Panduan

Amar

Tingkat Proses

Tahun Putusan

Klasifikasi

PUTUSAN

Tahun Penerbitan

Pengadilan 261

Ditemukan 953 data

PN TONDANO Nomor 511/Pdt.P/2024/PN Tnn

PN TONDANO Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Tnn

PN TONDANO Nomor 541/Pdt.P/2024/PN Tnn