Ditemukan 256682 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-08-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 10 Agustus 2015 — IRFAN YUDIANTO, S.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
5619
  • Menyatakan Terdakwa Irfan Yudianto, SPd . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah atau perjanjian , sedang ia tahu atau patut dapat menyangka , bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jab atannya , atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada hubungannya dengan jabatannya itu ; 4.
    meneliti barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2015,yang padapokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.2.3.Menyatakan terdakwa IRFAN YUDIANTO S.Pd bersalah melakukan Tindak PidanaSebagai Pegawai Negeri Sipil Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima HadiahAtau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji TersebutDiberikan Karena Kekuasaan
    Unsur Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara .Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Penjelasan Pasal 92KUH Pidana adalah : Amtenar ( Pegawai ) orang yang diangkat oleh kekuasaan umummenjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagianbagiannya , yang termasuk disini ialah :1. Pengangkatan oleh Instansi Umum ;45 2. Memangku Jabatan Umum dan 3.
    itu digunakan secarasalah / menyimpang untuk melakukan perbuatan tertentu. itulah yang dinamakanmenyalahgunakan kekuasaan atau dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukanoleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah ataudiarahkan pada hal yang salah.
    Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji TersebutDiberikan Karena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan DenganJabatannya Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah AtauJanji Tersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannya .Ad. 1).
    Menyatakan Terdakwa Irfan Yudianto, SPd . terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menerimahadiah atau perjanjian , sedang ia tahu atau patut dapat menyangka , bahwa apa yangdihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya , atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu adahubungannya dengan jabatannya itu ;4.
Register : 27-05-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 06-09-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 162/Pdt.G/2022/PN Cbi
Tanggal 5 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
2412
  • Nia Kurniasih, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, putus karena perceraian ;
  • Menetapkan Penggugat sebagai pelaksana kekuasaan orangtua atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yang bernama :
    • Sinaga, Margareth Natascha, jenis kelamin Perempuan, lahir di Makasar pada tanggal 01 Maret 2008, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AI.2008.005713 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Register : 23-02-2023 — Putus : 02-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN MEDAN Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Mdn
Tanggal 2 Maret 2023 — Pemohon:
Susanty
8616
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberi izin kepada Pemohon SUSANTY dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orangtua atas anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama SHELBY FELYSSA LIMZY, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 29 Februari 2012, untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta bahagian anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut terhadap:
Register : 01-08-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 801/Pdt.G/2023/PN Tng
Tanggal 2 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
60
  • hukumnya;
  • Menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan anak-anak yakni:
    1. , Anak Kesatu Laki-laki, lahir di Jakarta pada Tanggal 23 September 2013, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18240/U/JB/2013, Tertanggal 11 Juli 2023;
    1. , Anak Kedua Laki-laki, lahir di Jakarta pada Tanggal 03 Desember 2017, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LU-27122017-0371, Tertanggal 11 Juli 2023;

    Adalah berada dalam kekuasaan

Putus : 08-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 05 - K / PM I-05 / AD / I / 2013
Tanggal 8 April 2013 — Dekansius Serma/630326
3218
  • Hal tersebutdidasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yangberbunyi : "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilanmiliter dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dantunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam halpelanggaran hukum pidana umum yang diatur denganundangundang, dan dalam ayat (3) nya dinyatakanbahwa Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurittunduk dibawah kekuasaan peradilan
    Kemudian berdasarkan Pasal 25 ayat (4)UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,dinyatakan bahwa Peradilan Militer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.
    Terhadap Pengadilan Militer 105 Pontianak dan Majelis HakimPengadilan Militer O5 Pontianak tidak berwenang mengadili perkaraTerdakwa dengan alasan : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwaadalah tindak pidana korupsi hal tersebut didasarkan padaketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentangTentara Nasional Indonesia yang berbunyi : Prajurit tundukkepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaranhukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilanumum dalam hal pelanggaran
    hukum pidana umum yang diaturdengan undangundang., dan dalam ayat (3) nya dinyatakanbahwa Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tundukdibawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undangundang.
    Serta berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwaPeradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindakpidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Register : 19-06-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 14-09-2013
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 65/Pid.B/2013/PN.Ung
Tanggal 21 Mei 2013 — JOKO PURNOMO Bin NONO FAJAR PURNOMO
163
  • perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP yang mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut1 Mengambil sesuatu barang ;2 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; Unsur ke1 : Mengambil sesuatu barang : 15n Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkansesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatan mengambil berarti perbuatanyang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan
    si pelaku atau yangmengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatanmengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempatasalnya ; Selanjutnya yang dimaksud dengan Barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalamkehidupan ekonomi seseorang ; Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksisaksi dan Terdakwa yang salingbersesuaian bahwa pada sekitar tanggal 7 Pebruari 2013 Terdakwa telah menginap di hotelHotel Kopeng Indah I Dsn
    MANSUR, dan bukan milik Terdakwa ; Dengan demikian unsur ke2 telah terpenuhi ; Unsur ke3 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, non Menimbang, bahwa pengertian Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atasbarang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untukmelakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakanperbuatan sebagai pemilik atas barang itu ; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiapperbuatan yang menghapuskan
    tangankanbarang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya ;Juga dalam halhal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu sepertipinjammeminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalianatau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;Dengan maksud berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya ;Sedangkan Melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hakatau kekuasaan
    Selanjutnya uang tersebutTerdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan seharihari dan masih ada sisa Rp. 185.000,(Seratus delapan puluh ribu rupiah).Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatannya dan ia melakukan perbuatanitu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan yang punya atau bukan pemilik ;Selanjutnya Terdakwa telah bertindak memperlakukan sepeda motor tersebut sebagai pemilikatau seakanakan sebagai pemilik yang sah atas barang barang itu ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur
Register : 13-11-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA JOMBANG Nomor 2648/Pdt.G/2014/PA.Jbg
Tanggal 23 April 2015 —
811
  • karenaperceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara danmendidik anakanaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, makamestinya antara mantan suamiisteri tidak perlu mempersoalkan hak asuh anaksetelah perceraian, akan tetapi kKeduanya mengasuh dan mendidik anak secarabersamasama atas dasar kesepakatan mereka;Menimbang, bahwa namun demikian yang banyak terjadi justru suamiisteri yang bercerai sementara mereka mempuanyai anak yang masih di bawahumur mempersoalkan mengenai kekuasaan
    Pada hal penunjukan secara hukum kekuasaan orangtua/pemegang hak asuh (hadlonah) kepada salah satu orang tua bukan berartimenghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya.Keputusan Hakim mengenai hal ini termasuk dalam kasus ini terpaksa harusdiambil oleh sebab disengketakan, dan Majelis Hakim apa boleh buat harusmemutus sengketa pemegang kekuasaan orang tua (hadlonah) ini untukmengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarutlarutakan merugikan kehidupan mental
    Jbg.ditunjuk memegang hak asuh (hadlonah), meskipun sebaiknya juga mintasaran/pendapat mantannya sebelum memutuskan, sepeti sekolah dan modelpendidikan apa yang sebaiknya diterapbkan untuk anak, kKemana anak harusmelanjutkan belajar sampai dengan keselamatan dan kesehatannya;Menimbang, bahwa selain itu ada type physical cusody yang esensinyaadalah memberikan hak/kewenangan orang tua pemegang kekuasaan orangtua/pemegang hak asuh (hadlonah) yang menjadi dasar pijakan di mana anakmesti tinggal dan ikut
    Jadi kuncinya adalah dimusyawarahkanantara orang tua yang memegang kekuasaan secara hukum dengan anak itusendiri serta orang tua lainnya dengan menekan egoisme pribadi dengan tetapmengingat manfaat dan kepentingan terbaik bagi si anak.Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dia atas, oleh karenaternyata berdasarkan keterangan 3 orang saksi yang telah diajukan Penggugatdi depan sidang tidak didapat keterangan seorang saksi pun yang memberikanketerangan bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat
Register : 17-11-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Rbi
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
Farhan Zam Zam, SH.
Terdakwa:
AGUS FATWADI Bin LANDA YUSUF Alias TIBO
110
  • Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Register : 19-06-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 188/Pid.B/2023/PN RBI
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Agus Kurnia Sandy, SH.
2.I Made Adi Estu Nugrahan, Sh.
Terdakwa:
RUSLIN
270
  • Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa RUSLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Register : 08-12-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PTA SEMARANG Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Smg
Tanggal 15 Desember 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
555
  • Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Tanaya Alqiana Wirawan, lahir tanggal 18 Juni 2013 dan Mahira Candrawati Muliyani, lahir tanggal 19 Maret 2017, berada di bawah hadhanah (kekuasaan) Penggugat Konvensi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

    4.

Register : 13-04-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 125/Pid.B/2023/PN RBI
Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
I Made Adi Estu Nugrahan, Sh.
Terdakwa:
Syamsudin
510
  • Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Register : 26-11-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 01/Pdt./G./2014/PN Gns
Tanggal 3 Maret 2014 — S U P R A Y I T N O : ---------------------------------------------- L A W A N --------------------------------------------- S U P A R T I,
3511
  • Menetapkan hak asuh atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama VANESHA PRASETYA yang dilahirkan di Sinarsari pada tanggal 10 Maret 2008 dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut kelak dewasa ; 5.
    Suroto pada tanggal 21 Mei 2006 di Kalirejo Lampung Tengah, dinyatakanputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3 Menetapkan hak asuh atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yangbernama : Vanesha Prasetya yang dilahirkan di Sinarsari pada tanggal 10 Maret2008 dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan,kekuasaan dan perwalian Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebutkelak dewasa ; 4 Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
    terpenuhidan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenaiperceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu Penggugat menghendaki hak asuh atas anakperempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Vanesha Prasetya yang dilahirkandi Sinarsari pada tanggal 10 Maret 2008 dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam)tahun, berada dalam asuhan, kekuasaan
    SUNYOTO oleh karena selama ini anak Penggugat dengan Tergugat telahtinggal bersama dengan Tergugat dan selama ini kehidupan anak Penggugat danTergugat telah sepenuhnya di urus oleh Tergugat maka untuk menjaga agar kondisikesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap baik maka Penggugatmengikhlaskan agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhandan kekuasaan Tergugat selaku Ibu kandungnya; Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan seorang anak yang bernamaVANESHA PRASETYA
    yang dilahirkan di Sinarsari pada tanggal 10 Maret 2008 dansaat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan, kekuasaan danperwalian Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut kelak dewasa menuruthukum, maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan bagi Majelis Hakim untukmengabulkannya ; 2222222 22222 n nono nonoMenimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 danpetitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan sehingga sesuai ketentuan Pasal 35 ayat(1) dan
Register : 25-07-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 371/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
1.Mahmulloh Ahmad
2.Mazkuro
Tergugat:
1.Muhammad Riansyah Muthalib
2.Dr.Matta Larissa Kasamira
3.Lurah Jati Kramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
4.Camat Jatiasih Kota Bekasi
Turut Tergugat:
Kantor ATR/BPN Kota Bekasi
110
  • Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengeta dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing sejumlah Rp3.144.800,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);