dalamperkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juli 1996;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikatsebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judiciomemiliki egal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yangmempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannyabahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinansecara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

absolut PengadilanAgama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai manayang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempattinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka perkara ini secararelatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Brebes untukmemeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan

menguatkan dalildalil permohonan Pemohon, yangketerangan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukantanggapan lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya; Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini ditunjuk Berita AcaraPersidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi

Absolutdan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan bahwaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Rembang; Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidakmenyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dalam persidangan meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwaTermohon tidak hadir dalam persidangan sehingga permohonan Pemohon dapatdiputus

pokoknya tetap padagugatannya serta mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukanperkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

absolutPengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 joPasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempattinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas, maka perkara inisecara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banyumas untukmemeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Kompetensi Absolut:2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;3. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (/ega/ standing/error inpersona standi in judicio);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Kompetensi Absolut;2. Mengenai Akta Autentik;Eksepsi Tergugat Il Intervensi 2:1. Gugatan Para Penggugat belum waktunya untuk diajukan atau belumsampal masanya. (Prematur):2. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa perkaraa quo. (Exceptio Litis Pendetis atau Exceptie SubJudice),3.

Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, bahwa tidak beralasan hukumPengadilan Negeri Pematang Siantar memeriksa gugatan a quo, karenatidak ada perselisihan hukum didalamnya;2. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, bahwa gugatan yang diajukanPenggugat telah salah dan keliru, sebab diajukan dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Pematang Siantar, sedangkan baik Tergugat maupun Tergugat II tidak berkedudukan atau berdomisili di PematangSiantar;3.

Eksepsi Kompetensi Absolut;B. Eksepsi Kompetensi Relatif;C. Eksepsi Gugatan Salah Subjek/Error In Persona;D. Eksepsi Gugatan Kabur/Obscuur Libel:Bahwa terhadap gugatan tersebut menyatakan tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh Pengadilan NegeriTangerang dengan putusan Nomor 280/Pdt.G/2015/PN.Tng tanggal 28September 2015, yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) dari Kuasa Tergugat:2.

denganTermohon.Bahwa buktibukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan TermohonBahawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk kepadaberita acara acara persidangan.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang diuraikan di atas.Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugattelah melaksanakan mediasi dengan hakim mediator Drs.H.PARSID dan ternyatamediasi tersebut gagal.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi

Absolutdan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwaperkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.Menimbang, bahwa sesuai bukti P2 Pemohon dan Termohon adalahsuami istri oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohonmemiliki dasar hukum yang sah.Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonanperceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum

Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2020/PN MIgDALAM EKSEPSI1) KOMPETENSI

Dengan merujuk ketentuan dimaksud,maka dapat dilihat Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri mana yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal tersebutdapat dilinat pada hal berikut: Adanya Fakta Tergugat beralamat di JI. DSBDelta Raya SelatanNo. 15, Sidoarjo.

Adanya Fakta kedudukan dan keberadaan Turut Tergugat adalahKantor Pertanahan Kabupaten Malang, sehingga kemungkinansecara kompetensi relative Pengadilan Negeri Kepanjen KabupatenMalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.Dari adanya faktafakta tersebut, maka keberadaan Para Tergugat(Tergugat I, Tergugat Il) dan Turut Tergugat tidak ada yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, sehingga secaraKompetensi Relatif Pengadilan Negeri Kota Malang tidak berwenangdalam memeriksa

Dengan rumusanpengecualian dimaksud, maka jelas bahwa secara kompetensi relativeHalaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2020/PN MIgdikarenakan lokasi tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatandalam perkara a quo adalah berada di Kabupaten Malang (Sebagaimanatelah disampaikan Penggugat pada dalil Objek Gugatan halaman 2),maka jelas dan tegas, jika wilayah hukum kompetensi relativePengadilan Negeri Kota Malang tidak berwenang dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, melainkan

Manakala Penggugatmempermasalahan atas tindakan Turut Tergugat atas keputusannyamengeluarkan Surat Keputusan Pemblokiran atas objek Gugatan,maka Gugatan a quo merupakan gugatan yang salah alamat, artinyabahwa permasalahan Keputusan pemblokiran Turut Tergugatdimaksud menjadi wilayah hukum kompetensi absolut dari PengadilanTata Usaha Negara dan bukan pada Peradilan Umum/PengadilanNegeri.

Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut);3.1aedBahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yangdilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yangkeliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalahsudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelasjelas sudahmerupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diaturdalam Pasal 77 avat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut);Dalam hal Penggugat mengajukan gugatan keliru karena seyogyanya apa yangdidasarkan dalam petitum Gugatan sudah menyangkut masalah kepemilikan atau hakkeperdataan yang merupakan kompetensi peradilan Umum;4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap sertipikat objektum litis;Gugatan Penggugat Obscuur libel dan salah objek dan subjek.

Eksepsi Tentang Gugatan penggugat yang merupakan kompetensi absolutMenimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat ke 2 yang pada intinyamempermasalahkan soal kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), Pengadilanakan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Jo UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwaEksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan

Nomor 8 Tahun 2004 adalah perkara pidana dan perkara perdata, kewenanganmengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketatentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hakhakkeperdataan lainnya ;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 JoUndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah secarategas memberikan batasan mengenai kompetensi

Penggugat, MajelisHakim berpendapat bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat bukanlah tentangsengketa hak kepemilikan dari suatu sertipikat sebagai suatu produk pembuktianterhadap hak atas tanah, tetapi Penggugat memohon kepada Pengadilan untukpembatalan objek sengketa a quo karena prosedur penerbitan sertipikat yangdikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku. dan mengandung cacat hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diriPenggugat, sehingga eksepsi tentang Kompetensi

uraian putusan ini, ditunjuk berita acarapersidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSI :Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Halaman 6 dari 29 : Putusan nomor : 434/Pdt.G/2019/PA.SmpMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruhmengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebin dahulu perlumempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar, yakni aspek kewenangan(kompetensi

) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (legalstanding) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;Menimbang, bahwa tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilanagama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumenep, dilihat dari dua sisi yaknikompetensi absolut dan kompetensi relatif;Menimbang, bahwa tentang kompetensi absolut, berdasarkan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara

inimenyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secarakompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara initermasuk jenis perkara cerai talak, Sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dantempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumenep,dengan demikian Pengadilan Agama Sumenep secara kompetensi

faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik PenggugatRekonpensi tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak pemohon dalam konpensiselanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai tergugat rekonpensi sedangkan pihaktermohon dalam konpensi selanjutnya berkedudukan dan disebut sebagai penggugatrekonpensi:;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum rekonpensi, sepanjang halhalyang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalamkonpensi baik mengenai kompetensi

Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie).1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut kePengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Bahwa Perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai DamaiSejahtera, karena Penggugat telah berselesin dengan pengurus Partaidamai sejahtera.Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagaiberikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan dengan

dimaksud pada ayat (1) diselesaikan olehPengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatanperkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan olehMahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasiterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.Bahwa berdasarkan UndangUndang tersebut, kami berpendapat bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensiuntuk mengadili perkara partai Politik ini, karena sesuai dengan UndangUndang tersebut, yang diberikan kompetensi

banding dalam perkara aquo, yang telah membantah kewenangan Judex Factie untuk memeriksa danmemutus perkara a quo.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan MentenHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH14.AH.11.02 Tahun 2010, tertanggal 2 November 2010 tentang PengesahanPerubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai SejahteraPeriode 2010 2015.Sebagaimana dalildalil dalam Memori Banding, PEMOHON KASASI telahmenyatakan keberatannya sehubungan dengan kompetensi

Bahwa PEMOHON KASASI / Pembanding / Tergugat II Intervensi Asal,melalui memori bandingnya, sehubungan dengan pertimbangan JudexFactie PTUN Jakarta mengenai eksepsi kompetensi absolut, telahmenjelaskan halhal sebagai berikut:a.b.Cc.Dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 45 putusan perkaraNomor 160/G/2010/PTUNJKT menyebutkan :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut ini MajelisHakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Objek Sengketanyabukanlah perselisihan politik yang dimaksud ketentuan

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) in litis hanya bersifat deklaratordan melebur ke dalam sengketa yang objektum litisnya adalah sengketa internalPartai Politik yang menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca kontra memoriKasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, ternyata tidakditemukan dalildalil yang dapat mematahkan alasanalasan dari Para PemohonKasasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, menurutpendapat

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkanhukum tidak sebagaimana mestinya yang dimuat dalam surat DakwaanJaksa Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa telah melakukan, yangmenyuruh lakukan atau turut serta melakukan Memberikan ljazah,Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi dan / atau Vokasi tanpahak ;2.

dan mencermati substansi dariSurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Jaksa Penuntut Umumtidak mendakwakan kelas jauh sebagaimana yang dijadikanpertimbangan Majelis Hakim, sebagai mana perbuatan Para Terdakwamelanggar Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22September 2000, namun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumsudah jelas bahwa pada kurun waktu tanggal 8 Juli 2008 s/d tanggal 13Januari 2004 dan pada tanggal 10 April 2004 Para Terdakwa telahmemberikan ijasah, Sertifikat kompetensi

dikukuhkan kembali dalam jabatan Rektor UNDAR padatanggal 10 Nopember 2005 dengan Surat Keputusan Ketua YayasanNo.10 / SK / Univ / XI / 2005 ;Bagiaman mungkin Terdakwa baru menjadi Rektor UNDAR yangdifinitif pada tanggal 15 April 2004 sudah menyelenggarakan kegiatanakademik dan pembelajaran sejak tanggal 8 Juli 2003 dan sudahberhak pula memberikan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,profesi dan / atau vokasi untuk strata satu (SI) pada tanggal 13 Januari2004 dan untuk strata dua (S2) pada

No.1210 K/Pid/2007Dengan demikian sudah jelas bahwa Terdakwa tidak berhakmemberikan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan /atau vokasi ;Lagi pula Surat Edaran Dirjen Dikti No.2630 / D / T / 2000 tanggal 22September 2000 tentang Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh yangdiuraikan dalam surat dakwaan, dimaksudkan untuk memperjelas danmenegaskan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan carapemberian ijasah Ekonomi (S.1), pemberian ijasah Pasca Sarjana (S.2),pemberian gelar akademik

No.1210 K/Pid/2007dapat memberikan ijasah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesidan / atau vokasi ;Sebagaimana Pasal 21 UndangUndang No.20 tahun 2003 tentangSisdiknas, bahwa Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratanpendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikantertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuaidengan program pendidikan yang diselenggarakannya, apabila MajelisHakim menelaah dan mengupas apa yang dimaksud denganpersyaratan pendidikan

Put.No. 0380/Pdt.G/2016/PA.Sub.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruhmengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebin dahuluperlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yaknipertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspekkedua tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untukmengajukan permohonan cerai talak

;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentangkewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini PengadilanAgama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolutdan kompetensi relatif;Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudiandiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuanPasal 49 ayat (

1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinanantara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakanwewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara initermasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal Termohon (ister!)

tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa Pemohon untuk =meneguhkan dalilpermohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat (kode P.1, P.2dan P.3) serta 3 (tiga) orang saksi, masingmasing bernama ia, es ci) esMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwaTermohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus agama Islam dandomisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syariyah Sigli,apalagi Termohon dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi/keberatantentang domisili Termohon sebagai kompetensi

relatif Mahkamah SyariyahSigli, dengan demikian Mahkamah Syariyah Sigli dengan kompetensi relatif(wilayah hukum/yurisdiksi) berwenang mengadili perkara ini yaitu padaPengadilan yang termasuk dalam wilayah hukum domisili Termohon, sesuaidengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1 dan P.2) yang diajukanoleh

tentang Perubahan Tarif BeaMeterai besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeMeterai, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tanggal 25April 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.1 menunjukkan bahwaidentitas Pemohon sebagai subjek hukum dalam perkara a quo berstatusagama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum/yurisdiksi MahkamahSyariyah Sigli, apalagi Termohon tidak mengajukan eksepsi/keberatantentang domisili Pemohon sebagai kompetensi

relatif Mahkamah SyariyahSigli, dengan demikian Mahkamah Syariyah Sigli dengan kompetensi relatif(wilayah hukum/yurisdiksi) berwenang mengadili perkara ini yaitu padaPengadilan yang termasuk dalam wilayah hukum domisili Termohon, sesuaidengan ketentuan pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana perubahan pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.2 dibuat dan dikeluarkanoleh

Putusan No. ij /Pdt.G/2017 /PA.Mto.Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009junctis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki /egal standinguntuk mengajukan perkara a quo;Kompetensi absolut dan relatif Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkankompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili

perkara a quo, baikkompetensi absolut maupun kompetensi relatif;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon danTermohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yangberlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memilikikompetensi absolut untuk mengadili perkara

a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telahmendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi PengadilanAgama Sengeti dan terhadap dalil tersebut pihak Termohon tidak mengajukantangkisan (eksepsi) kompetensi relatif, maka quod est Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kKompetensi relatifuntuk mengadili

dia Terdakwa Ferawaty Syahruddin binti Syahruddin, pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam Tahun 2013 atausetidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan HarapanBaru Kompleks SKPD Blok C Nomor 21 Kelurahan Batu Lappa KecamatanWattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) atau setidaknya padatempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi

Menyatakan Terdakwa Ferawaty Syahruddin binti Syahruddin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanamenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasiyang terbukti palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal69 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;2.

Menyatakan Terdakwa Ferawaty Syahruddin binti Syahruddin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanamenggunakan ijazah, sertifikat Kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasiyang terbukti palsu;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferawaty Syahruddin bintiSyahruddin selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang diajalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Menyatakan Terdakwa FERAWATY SYAHRUDDIN binti SYAHRUDDINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasiyang terbukti palsu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERAWATY SYAHRUDDIN bintiSYAHRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 41 K/PID.SUS/20173.

Gugatan telah melewati tenggang waktu ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalildalileksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut MajelisHakim dengan berpedoman pada Pasal 77 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsiTergugat Angka (2) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) di atasadalah samasama mengenai Kompetensi Absolut sebagaimanadimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktuwaktu selamapemeriksaan sengketa,

) baik secaraabsolut maupun relatif ; 202220 225Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat Il Intervensitersebut sampai dengan sebelum Putusan ini dibacakan, Majelis Hakimtidak menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi Kewenangan Mengadili54(Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi a quo,oleh karenanya permohonan Tergugat II Intervensi agar Majelis Hakimmenjatuhkan Putusan Sela dalam sengketa a quo dianggap telahdikesampingkan, namun eksepsi Tergugat Il Intervensi tentangKewenangan

Mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut akandipertimbangkan dalam Putusan Akhir ini bersamasama dengan pokokperkaranya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (2) daneksepsi Tergugat Il Intervensi Angka (1) tersebut adalah berkenaandengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, makaberdasarkan Pasal 77 Angka (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Majelis Hakim harus mengujinya terlebih dahulu) sebelummempertimbangkan halhal lainnya dalam

sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dalildalil yang dikemukakan Tergugat maupunTergugat II Intervensi berkaitan dengan eksepsi a quo pada pokoknyaadalah sama sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi,oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligusdengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalildalil eksepsi Tergugat Angka (2) daneksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai KewenanganMengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana terurai dalam

Absolut Peradilan Umum) mengenaiwaris, jual beli, serta sengketa hak milik atas bidang tanah objeksengketa dalam sengketa a quo telah selesai menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangandi atas, Majelis Hakim berpendapat sengketa a quo adalah sengketatata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan TataUsaha Negara, maka dalil eksepsi Tergugat Angka (2) dan eksepsiTergugat II Intervensi Angka (1) Tentang Kewenangan Mengadili adalahdalil yang keliru dan

November 2018sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili Penggugat mengajukan Gugatan Ceraikepada Tergugat dan seterusnya sesuai dengan bunyi Surat Kuasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus harus memenuhi unsur kekhususanyaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkaradengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu Sesuai kompetensi

No 1541/Pdt.G/2018/PA.Tmgbahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinansecara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agamauntuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai manayang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempattinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung

, maka perkara inisecara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Temanggung untukmemeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuanPasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan

sehinggaPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi

absolut untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telahmendalilkan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan AgamaSengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah terbuktiPenggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti,oleh karena itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang

Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki Kompetensi relatif untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugatdapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya,telah mendalilkan kurang lebih sejak satu bulan menikah, rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan.Puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2016, Penggugat

,Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, makaperkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama PatiHal. 7 dari 12 Hal.Putusan No. 2914/Pdt.G/2018/PA.Ptuntuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa, oleh karena bukti (P2) merupakan akta autentik,maka menurut Pasal 165 HIR

mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), dan harus dinyatakan terbuktiantara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, makaPenggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehinggaPenggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak danberkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragamaIslam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara inimerupakan kompetensi

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat makaHal. 8 dari 12 Hal.Putusan No. 2914/Pdt.G/2018/PA.Ptsesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhisyarat materiil saksi, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilaikekuatan pembuktian yang sah ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragamaIslam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara inimerupakan kompetensi