Ditemukan 21453 data
318 — 142
Tertanggungsebelum mengajukan SPAJ Syariah penah di periksa di Praktik DokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasil pemeriksaan yangdilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggung menunjukkan almTertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusur menerangkan melaluisurat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwa jenis penyakit yangpernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakit jantung.
Tertanggung sebelummengajukan SPAJ syariah pernah diperiksa di praktik dokterDokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016, ...yang menunjukkan alm.Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepada kelainan iramadetak jantung yang tidak beraturan Pernyataan tersebut harusdikonfirmasi lebih lanjut, diuji dan dipastikan kebenarannya tentang apayang sebenarnya terjadi.
Tertanggung sebelum mengajukan SPAJ Syariah penah diperiksa di Praktik Dokter DokterTertelusur pada tanggal 05 April 2016. Hasilpemeriksaan yang dilakukan DokterTertelusur terhadap alm Tertanggungmenunjukkan alm Tertanggung menderita kondisi yang mengarah kepadakelainan irama detak jantung yang tidak beraturan. DokterTertelusurmenerangkan melalui surat keterangan tertanggal 1 February 2019 bahwajenis penyakit yang pernah diderita oleh alm Tertanggung adalah penyakitjantung.
PT. SARANG TAWON SUKSES ABADI
Tergugat:
1.PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN
2.PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
299 — 84
Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).Hal ini selaras dengan praktik di Pengadilan melalui Yurisprudensi danPutusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan:99.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 sebagaimana yang dikutip olehHulman Panjaitan, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudulHalaman 37Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn.Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung
dan memahamidokumendokumen cessie lalu. meminta agar Perjanjian Cessiedibatalkan tentunya berpotensi untuk merugikan PARA TERGUGATlebih besar lagi.Halaman 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2020/PN.Mdn. 155.156.157.158.Quad Non, Gugatan PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim yangMulia, maka pembatalan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) yangdidasari pada petitum yang salah dan posita yang tidak jelas akanbertentangan dan melanggar setiap ketentuan peraturan perundangundangan, kebiasaan praktik
, putusanputusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap hingga pendapat ahli hukum mengenaipengalihan piutang (cessi/e), sehingga PARA TERGUGAT khawatirapabila Gugatan a quo dikabulkan dapat menjadi preseden yangburuk bagi praktik Peradilan di Indonesia.Dalam perkara a quo, pengalihan piutang (cessie) dari TERGUGAT IIkepada TERGUGAT didasarkan pada disepakatinya Akta Cessie yangmerupakan suatu Perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum,dimana pihakpihak yang menyepakati Akta Cessie adalah
90 — 58
Bahwaperubahan ini termasuk dalam perubahan yang dilarang berdasarkanhukum acara perdata dan praktik peradilan melalui yurisprudensi.Berdasarkan tanggapantanggapan Terbanding 2/Tergugat 2 atas keberatankeberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tersebut,Terbanding 2/Tergugat 2 memohon kepada Ketua Pengadilian Tinggi Bandung cq.Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untukmemutuskan halhal sebagai berikut:1.
Namun, haltersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus.Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanyatunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidakmelakukan sesuatu (perbuatan).
Menurut Retnowulan Sutantio dalambukunya Hukum Acara perdata dalam Teori dan Praktik halaman 2,menyebutkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakanbagi orangorang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidakberkewajiban untuk melakukan sesuatu;Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor: 388/PDT/2021/PT.BDG.3.
139 — 106
No.420/Pdt.G/2021/PA.SelTergugat 4 prinsipal sekarang ini, Tergugat 4 prinsipal memberanikan diri untukmengungkapkan halhal tersebut sebagai gambaran praktik yang telahdilakukan oleh pengacara SABRI, SH., dalam melakukan bantuan praktikhukum, setidaktidaknya majelis hakim mengetahui mungkin penegakanhukum yang dilakukan pengacara atas nama Sabri, SH., adalah telah sesualdengan RECHTIDEE Bangsa Indonesia, dimana warga masyarakat luassangat mencitacitakan hukum yang resfonsip.A. DALAM EKSEPSI1.
OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSU ADALAHBERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADA TANDATANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIANDATA DIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUKYANG DILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAKBERTANGGUNG JAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUMYANG BERKOLABORASI!
KEMUNGKINAN BESAR BUKTIPIPIL YANG DIMILIKI OLEH PARA PENGGUGAT DIDUGA PALSUADALAH BERUPA BLANGKO YANG MASIH KOSONG YANG ADATANDA TANGAN CAP STEMPEL YANG BISA DIMINTA ATAU DI BELIKEPADA PEGAWAI IPEDA YANG SUDAH PENSIUN KEMUDIAN DATADIIS BELAKANGAN SESUAI PESANAN (PRAKTIK BURUK YANGDILAKUKAN OLEH ORANGORANG YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, LEBIHLEBIH JIKA KUASA HUKUM YANGBERKOLABORASI DENGAN MARKUS ATAU PIHAK KETIGA YANGDIBELAKANG LAYAR BELAJAR HUKUM) DAN LEBIHLEBIHMERUPAKAN PIPIL STEMPEL YANG SANGAT TIDAK
Terlebin Tergugat 4 dalam eksepsinya sampai menyebut adanyadugaan pemalsuan terhadap bukti Pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat,dengan menyebut pada pokoknya sebagai berikut:ee bukti pipil yang dimiliki oleh Para Penggugat diduga palsu adalahberupa blangko yang masih kosong yang ada tanda tangan cap stempel yangbisa diminta atau di beli kepada pegawal ipeda yang sudah pensiun kemudiandata diisi belakangan sesuai pesanan (praktik buruk yang dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
49 — 45
hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK
Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.
KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.
Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.
berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik
185 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undangundang mengenaitindaktindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullahkesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan padatindak pidana tersebut;Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara,tindaktindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehariharidisebut sebagai pungutan liar.
Di dalam praktik, terutama setelahditariknya kedua pasal itu masuk kedalam UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Pasal 423 KUHP memang lebih sering diterapkandaripada Pasal 425 KUHP. Hal itu terjadi karena lebin mudah membuktikanPasal 423 KUHP, daripada Pasal 425 KUHP yang mengandung unsur "padawaktu menjalankan jabatannya" itu.
Di dalam praktik kadangkadang jugasulit untuk membedakan Pasal 423 KUHP ini dari Pasal 418 dan 419 KUHP(penyuapan pasif) karena apabila unsur paksaan (extortion) tidak ada, daninisiatif muncul dari si pemberi barang atau uang, maka akan jatuh menjadipenyuapan;Batas antara Pasal 423 KUHP sekarang disadur menjadi Pasal 12 e UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 muncul dalam perkara maritanMenteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri
298 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas dasar pertimbangan ketiga makapenggunaan kekuasaan dalam hukum pidana dalam praktik seringmenimbulkan akses penyalahgunaan kekuasaan dengan selimut undangundang.Pengertian penyalahgunaan kekuasaan berselimut undangundang seringdiwujudkan dalam bentuk perbuatan atau sikap aparatur penegak hukum yangmenempatkan Tersangka/Terdakwa/Terpidana sebagai objek kekuasaan.
Selainitu juga sering terjadi dalam praktik, penyalahgunaan kekuasaan tersebutdiwujudkan dalam bentuk perkataan atau pernyataan atau penafsiran atasketentuan suatu undangundang, sesuai perasaan subjektif Aparatur PenegakHukum, tidak terkecuali Hakim, tanpa mengindahkan asasasas hukum umum(beginselen van recht) yang diakui baik dalam doktrin hukum pidana maupundalam yurisprudensi.Permasalahan Hukum dalam Uji Materil Pemohon tentang KUHAP terhadapUUD 1945 sangat penting jika diperbandingkan perbedaan
Namun dalam praktik, telah terjadi perbedaan carapandang terhadap perlu atau tidak diperlukannya dimasukkan secaraeksplisit materi muatan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf k ke dalam putusanpengadilan dan perbedaan cara pandang tentang status Putusan Batal DemiHukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP.Perbedaan pandangan tersebut memberikan dampak yang merugikan hakkonstitusional seseorang untuk memperoleh jaminan Kepastian Hukum danPerlindungan Hukum sebagaimana telah diatur di
Relevansi keduatujuan tersebut dalam implementasi KUHAP khususnya materi muatan suatuputusan pengadilan terletak pada penegasan pemenuhan syarat ditahan atautidak ditahan yang berdampak terhadap kepentingan hukum Terdakwa.Tertutupnya celah untuk menegasikan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAPdalam praktik tersebut merupakan tujuan pembentuk UndangUndang untukmenciptakan keseimbangan antara tujuan kepastian hukum dan keadilandengan cara mencapai tujuan dimaksud tersebut.Di sisi lain, asas subsidiaritas
1.NY. LANNY PUDJIATI
2.IRVAN SUGIARTO
3.dr. FELICIA SUGIARTO
4.WENDY SUGIARTO
Tergugat:
1.Ny.THERESIANA HERAWATI
2.NY. ELIZABETH SRI INDRAWATI,SH alias SRI INDRAWATI THIO
3.DJOENAEDY
4.YENNY DWIWATI
5.FERRY SANTOSO
6.GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.Ny. RATNA KUSWATI
2.NY. HERTANTI PINDAYANI,SH
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
145 — 40
., Putusan Hakim DalamHukum Acara Perdata (Teori, Praktik, Teknik Membuat DanPermasalahannya), Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, BANDUNG 2009,hal. 151). Begitu juga penjelasan M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalambukunya Hukum Acara Perdata halaman 876,Putusan DeklaratorDeclaratoir adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatukeadaan hukum sematamata.
LILIK MULYADI, S.H., M.H., Putusan HakimDalam Hukum Acara Perdata (Teor, Praktik, Teknik Membuat DanPermasalahannya), Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, BANDUNG 2009,hal. 151). Begitu juga penjelasan M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalambukunya Hukum Acara Perdata halaman 877, Condemnatoir atauKondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salahsatu pihak yang berperkara.
hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement(HIR), Pasal 191 ayat (1) ReglementVoor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op DeRechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.40.Sebagaimana dikutip dari buku Hukum Acara Perdata yang ditulis M.Yahya Harahap, S.H. dijelaskan bahwa pada intinya praktik
(DR.LILIK MULYADI, S.H., M.H., Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata(Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya), Penerbit PT.CITRAADITYA BAKTI, BANDUNG 2009, hal. 151). Begitu juga penjelasanM.
LILIKHalaman 74 dari 107Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Slw.MULYADI, S.H., M.H., Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata(Teori, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya), Penerbit PT.CITRAADITYA BAKTI, BANDUNG 2009, hal. 151). Begitu juga penjelasanM. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdatahalaman 877, Condemnatoir atau Kondemnator adalah putusan yangmemuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.
AGUS FIKRI, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMAD SYIFA ROYYANI Alias YAYAN Bin ACHMAD BASIRON
2.TRI ASTUTI binti (alm) KARSUDI KARWAN
34 — 16
- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYIFA ROYYANI Alias YAYAN BIN ACHMAD BASIRON dan Terdakwa TRI ASTUTI BINTI (alm) KARSUDI KARWAN terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana BERSAMA SAMA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN YANG TERKAIT DENGAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT KERAS dan TANPA HAK BERSEKONGKOL MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA
I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH.
Terdakwa:
RAHMATIA Als PINKAN.
58 — 41
hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK
Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.
KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.
Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.
berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik
481 — 193
Lalu menyelesaikan jenjang S2 dan profesinya.Setelah itu, di area klinis, psikolog butuh praktik dan terdaftar di dinaskesehatan dan memiliki STR dan SIPPK. Ketika telat memperpanjang atautidak memiliki surat izin tersebut, seorang psikolog tidak boleh praktik di RSmaupun praktik di tempat sendiri (mandiri).
Dari pengalaman ahli dalampenanganan depresi selama 1718 tahun praktik akan sangat sukar bilatidak ada peran ayah dan ibu.
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
90 — 61
HalmaheraTimur dari Fakultas Tehnik Universitas Pattimura dengan suratpengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021dengan kesimpulan :(1)(2)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada komponen yang sesuaidan ada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik BidangPendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latihyaitu pada table 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi StandarPeralatan Praktik
Utama/Praktik Produksi Kompetensi KeahlianNautika Kapal Penangkap Ikan, point 2.Dalam desain kapal, tidak dilaksanakan dengan rinci sehinggaspesifikasi yang dihasilkan mempunyai kelemahan antara lain : Tidak terteranya komponenkomponen kapal yang sangat vitaldalam pengoprasian kapal seperti pompa, instalasi pipa.
Penyidik dan auditor BPKPRI Perwakilan Maluku Utara untuk dimintai Klarifikasi terkait dengan tindakperkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nutika Kapal Penangkap IkanDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran2019.Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut :> Bahwa berkaitan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah ProvinsiMaluku Utara Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 (Bukti :T12) tentang audit dengan tujuan tertentu pengadaan praktik
Fakultas Tehnik Universittas Patimura dengan surat pengantarNomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021 dengankesimpulan :(1)(2)(3)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada Komponen yang sesuai danada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PendidikanTahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latin yaitu padatable 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan PraktikUtama/Praktik
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yogyakartaselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di ProvinsiYogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang PenilaiPertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rio Jakatama selakusalah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkanizin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukanpenilaian
olehKepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor:06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang PenilaiPertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rio Jakatama selakusalah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkanizin praktik
Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi knusus selakuPenilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Rio Jakatama selaku salahsatu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independendan profesional yang telah mendapatkan izin praktik
76 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
kurang dari 4 (empat) tahun;*) Jumlah Rp34.154.000,00 merupakan jumlah dari upah pokokditambahkan dengan tunjangan tetap Tergugat (Upah Pokok +Tunjangan Tetap);**) Angka pengali 2 (dua) ditentukan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undang Undang Nomor 13/2003, dimana masa kerja Tergugat lebih dari3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 6 (enam) tahun;Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas merupakan alasan yang sah, sesuai dengan hukum, dankerap dilaksanakan dalam praktik
Dalam hal itu, sekalipunkebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyaikebebasan dalam menilainya;Bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas,maka jelas bahwa Judex Facti hanya dapat menilaibukti sempurna yang telah dihnadapkan kepadanya,dan tidak memiliki Kebebasan untuk menyimpulkanhalhal selain dari apa yang telah dibuktikan secarasempurna tersebut;Bahwa dalam praktik yang berlaku di perusahaanPemohon Kasasi, proses pengangkatan atau mutasiseorang karyawan dilakukan dengan carapengumuman melalui
Nomor 786 K/Pdt.SusPHI/2016mengikat (akta autentik, pengakuan, atau sumpah).Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan,Hakim tidak mempunyai kebebasan dalam menilainya.Bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas,maka jelas bahwa Judex Facti hanya dapat menilai buktisempurna yang telah dihadapkan kepadanya, dan tidakmemiliki kebebasan untuk menyimpulkan halhal selaindari apa yang telah dibuktikan secara sempurnatersebut;Bahwa dalam praktik yang berlaku di perusahaanPemohon Kasasi, proses
H HENDI
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
50 — 36
Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibarusah Kota, KecamatanCibarusah, Kabupaten Bekasi, Penggugat dirugikan oleh pihak Panitia PilkadesDesa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yaitu telahterjadi praktik kecurangan saat proses pemilihan Kepala Desa sehinggaPenggugat kalah dalam Pemilihan Desa tersebut;Maka berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Penggugat memiliki
untuk itu gugatan Penggugat demikian menimbulkan ketidakjelasan ataukerancuan dan menimbulkan pemahaman yang salah;Hal mana persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 RV yangmengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: Identitas para pihak;2 Posita atau fundamentum Petendi yaitu dalildalil konkrit tentang adanyahubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripadaTUNTUTAN 5 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncn nnn nnn ncn nnn crn nnn nnn nnn non nnn nnn nnnnnnnnns Petitum, dalam praktik
Bahwa berkaitan dengan dalil dugaan adanya praktik kecurangan atau tidaknetral dan memihak salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Desadalam melakukan perhitungan suara, hal ini baru persangkaan semata karenaperlu kiranya Tergugat Il Intervensi tanggapi:a.
Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat pada posita angka 7 adalah suatuhal yang Keliru dan Mengadaada, apalagi setiap tahapan Pilkades selalubersama dan disaksikan oleh saksi pasangan Calon adapun jika saksipasangan Calon tidak bersedia tanda tangan hal ini adalah hak saksi tersebutNamun Panitia tidak wajib mendapatkan tanda tangan pasangan Calontersebut, tanggapan tentang praktik kKecurangan;10.1.
124 — 50
Putusan No.1074/Pdt.G/2020/PA.Selyang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentu yang kemudianterbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yang berkenaandengan norma norma hukum yang dalam praktik peradilan lazimnyadisebut dengan istilah perbuatan melawan hukum dan jika tindakananggota masyarakat/pihak tertentu tercermin perwujudan hukum privatmengenai perjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebutdengan istilah wanprestasi (ingkar janji).
Tergugat V dan Tergugat IX melaluikuasanya mengajukan eksepsi kewenangan absolut, dengan menyatakan bahwagugatan Para Penggugat terlihat pada PERIHAL gugatannya tertulis Perihal :GUGATAN PERDATA, yang tentunya memiliki title dalam gugatan keperdataanyang berisi peristiwa hukum yang mengulas suatu. kejadian dalammasyarakat/pihak tertentu yang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentuyang kemudian terbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yangberkenaan dengan norma norma hukum yang dalam praktik
peradilan lazimnyadisebut dengan istilan perbuatan melawan hukum dan jika tindakan anggotamasyarakat/pihak tertentu. tercermin perwujudan hukum privat mengenalperjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebut dengan istilahwanprestasi (ingkar janji).
1.ONG GIOK TIEN alias Ny. Cristina Anggarawaty
2.ONG BING DJIANG alias Tn. AGUS SUSANTO
Tergugat:
1.ONG GIOK ING alias INDRAWATI ONGGO HARTONO
2.ONG BING LIANG alias DJOKOPUSTOKO ONGGO HARTONO
3.SIA HAUW AN alias DONI IRAWAN
4.SUSANTI HERAWATI
5.SUZIENTY HERAWATI
6.SEPTI RIANA HERAWATI
211 — 109
Bahwa selanjutnya, bila merujuk pada surat gugatan dari ParaPenggugat, terlihat jelas bahwasanya Para Penggugat menggugatTergugat bahkan secara khusus mendudukkan status dariTergugat adalah sebagai Tergugat, yang mana berdasarkan HIRdan dan praktik peradilan pada umumnya, penyematan statusTergugat tersebut demi hukum adalah dibenarkan;.
Sehingga dengan demikian berdasarkan uraianuraian dan alasandi atas serta dikaitkan dengan perbuatan dari Para Penggugatyang memasukkan atau mengajukan surat gugatan ke PengadilanNegeri Bantul jelas merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan berdasarkan hukum acara dan praktik peradilan padaumumnya, oleh karena domisili dari Tergugat tidaklan berada diHalaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2019/PN BilKabupaten Bantul melainkan di Kota Jakarta Barat dan olehkarena itu, maka
Selain itu,berdasarkan praktik peradilan pada umumnya, penyematan statusTergugat Berkepentingan juga merupakan praktik yang tidak lazimdan cenderung sangat sumir, bias bahkan ambigu antarakedudukan Tergugat dengan Tergugat Berkepentingan dan olehkarenanya, mengenai domisili dari Para Tergugat Berkepentinganpatut demi hukum untuk dikesampingkan;A. 2.
Bahwa mengenai kedudukan Para Tergugat Berkepentingansebagaimana yang tertulis di dalam gugatan Para Penggugat,maka perlu Tergugat sampaikan secara tegas yakni, haltersebut berdasarkan hukum acara HIR tidak pernah diatur.Selain itu, berdasarkan praktik peradilan pada umumnya,penyematan status Tergugat Berkepentingan juga merupakanpraktik yang tidak lazim dan cenderung sangat sumir, biasbahkan ambigu antara kedudukan Tergugat dengan TergugatBerkepentingan dan oleh karenanya, mengenai domisili dari
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
., LL.MMembicarakan dan menilai Pasal 15 UndangUndang Tipikor adalahmembicarakan dan menilai politik legislasi yang dilakukan di awal reformasi sesuaiingin cepat dilakukan perubahan, termasuk di dalam pemberantasan korupsi tanpamelihat lebih banyak aspek, teoritis, dan tanopa membandingkannya dengan layakdalam praktik di dalam maupun di luar negeri.
Dalam arti bahwa pembuatan undangundang menempatkan bahwapermulaan perbuatan pidana dan persiapan dapat dihukum karena faktorfaktorsubjektif, seperti sifat, yaitu maksud dari pelaku dianggap berperan terlaksananyapembuatan pidana.Namun, dalam perkembangan praktik bahwa niat dan persiapan dapatdihukum sudah tidak diikuti lagi dalam amandemen KUHP Belanda yang dilakukanpada tahun 10901091.
Menteri Kehakiman, bahwa menyampaikan pendapat dariHoegrat dalam keputusannya namun dalam perkembangan praktik bahwa niat danpersiapan dapat dihukum sudah tidak diikuti lagi. Dalam amandemen KUHPBelanda yang dilakukan pada tahun 19901991. Menteri Kehakiman bahwamenyampaikan pendapat dari Holfrad bahwa putusannya dari 8 September 1987. 19882016 menyatakan bahwa tidak ada permulaan kejahatan pemerasanberdasarkan Pasal 317.
filosofis yuridis dari pengaturan UU Tipikor ialahKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyenggara Negarayang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dalamkonsiderans menimbang Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tersebut yaitu bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupannasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapatdipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabatnegara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang didugaberasal dari praktik
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan juncto sebab pemufakatanjahat bukanlah delik yang berdiri sendiri.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapatbahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.4.
A. Rakhmat, SE
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 cq. Kepala Unit / Penyelia Unit MBU Polewali Mandar, berkedudukan di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Waonlomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
2.Andi Yuliana, S.sos, M.Si
3.Madir
130 — 64
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Undangundang, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit telahsecara jelas menjamin hak Tergugat untuk mengambil pelunasan kreditHal 22 dari 83 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Poldari hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat layakmendapat perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014, sebagaiberikut:Bahwa doktrin hukum yang diterima dalam praktik hukum adalahPemegang
Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengantolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 padapokoknya ada menggariskan: Adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapaSiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamberperkara*;Hal 49 dari 83 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN PolBahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Undangundang, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit telahsecara jelas menjamin hak Tergugat untuk mengambil pelunasan kreditdari hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat layakmendapat perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014, sebagaiberikut:Bahwa doktrin hukum yang diterima dalam praktik hukum adalahPemegang Hak Tanggungan beritikad baik wajib dilindungi.Bahwa
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
62 — 17
Majelis Hakim perlumenegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilanadalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yangdiajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranyakarena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaisuatu pengajuan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakimakan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh TergugatKonvensi, Turut Tergugat
(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Edisi ke6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 4951);Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapabentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:1.
surat gugatanmengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satuper satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, MajelisHakim perlu memperhatikan halhal sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Majelis Hakim padadasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalamgugatan; Bahwa dalam praktik
petitum ke2 (kedua) gugatan paraPenggugat Konvensi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke3 (ketiga) dan ke4 tentangpermohonan agar Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, TurutTergugat Konvensi Ill, Turut Tergugat Konvensi IV, Turut Tergugat Konvensi V,Turut Tergugat Konvensi VI, Turut Tergugat Konvensi VII dan Turut TergugatKonvensi VIII, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam praktik