hakimatas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal183 KUHAP).Dan bahkan berkenaan dengan betapa pentingnya SuratDakwaan Penuntut Umum, sesungguhnya telah ada YurisprudensiMahkamah Agung RI jauh sebelum berlakunya KUHAP, yakniYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dibawah Nomor: 47 K/Kr/1956tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor: 68 K/Kr/1973 tanggal 16 Desember1976, yang pada intinya menegaskan bahwa: "Putusan Pengadilanharus "DIDASARKAN pada dakwaan (Vide Buku: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK

Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasaruntuk mempersiapkan pembelaan.Bahwa selanjutnya menurut Ahli Hukum Adami Chazawi, telahmemberikan pengertian surat dakwaan yang bermuara pada KUHAPsebagaimana terdapat didalam buku karangannya, cetakan tahun 2013,yang berjudul: Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Pn.Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 29.

KUFFAL, SH., Dalam Bukunya: PENERAPANKUHAP DALAM PRAKTIK HUKUM, Cetakan KeIV, BulanFebruari 2004, Pn.

Darwan Prinst, dalam bukunya sendiri dengan judul: Hukum AcaraPidana Dalam Praktik, Pn.

berada dalam kualitas yang bersifatimposibilitas (impossibility)Menimbang, bahwa jika penerapan penyebutan lokus delicti dantempus delicti mesti persis dan akurat sehingga di tuntut surat dakwaanharus menyebut secara tunggal dan pasti , penegakan hukum melaluiperadilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibatsemua pelaku kriminal tidak bisa di tuntut pertanggungjawaban hukum ataskejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud doktrindan praktik

Lalu menyelesaikan jenjang S2 dan profesinya.Setelah itu, di area klinis, psikolog butuh praktik dan terdaftar di dinaskesehatan dan memiliki STR dan SIPPK. Ketika telat memperpanjang atautidak memiliki surat izin tersebut, seorang psikolog tidak boleh praktik di RSmaupun praktik di tempat sendiri (mandiri).

Dari pengalaman ahli dalampenanganan depresi selama 1718 tahun praktik akan sangat sukar bilatidak ada peran ayah dan ibu.

HalmaheraTimur dari Fakultas Tehnik Universitas Pattimura dengan suratpengantar Nomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021dengan kesimpulan :(1)(2)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada komponen yang sesuaidan ada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik BidangPendidikan Tahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latihyaitu pada table 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi StandarPeralatan Praktik

Utama/Praktik Produksi Kompetensi KeahlianNautika Kapal Penangkap Ikan, point 2.Dalam desain kapal, tidak dilaksanakan dengan rinci sehinggaspesifikasi yang dihasilkan mempunyai kelemahan antara lain : Tidak terteranya komponenkomponen kapal yang sangat vitaldalam pengoprasian kapal seperti pompa, instalasi pipa.

Penyidik dan auditor BPKPRI Perwakilan Maluku Utara untuk dimintai Klarifikasi terkait dengan tindakperkara tindak pidana korupsi Pengadaan Nutika Kapal Penangkap IkanDinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran2019.Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapinya sebagai berikut :> Bahwa berkaitan laporan hasil audit Inspektorat Pemerintah ProvinsiMaluku Utara Nomor 700/47 Insp.P/MU/2020 tanggal 09 April 2020 (Bukti :T12) tentang audit dengan tujuan tertentu pengadaan praktik

Fakultas Tehnik Universittas Patimura dengan surat pengantarNomor 76/UN13.1.6/LL/2020 tangggal 12 Januari 2021 dengankesimpulan :(1)(2)(3)Dalam pembuatan kontrak kapal ini ada Komponen yang sesuai danada komponen yang tidak sesuai dengan peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2019, TentangPetunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PendidikanTahun 2019, pada halaman 1364 Tentang Kapal Latin yaitu padatable 294 Jenis, Rasio dan Deskripsi Standar Peralatan PraktikUtama/Praktik

Yogyakartaselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di ProvinsiYogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang PenilaiPertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rio Jakatama selakusalah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkanizin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dalam melakukanpenilaian

olehKepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi D.Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah diProvinsi Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor:06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang PenilaiPertanahan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di KabupatenKulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Rio Jakatama selakusalah satu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangatkredibel, independen dan profesional yang telah mendapatkanizin praktik

Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai Penilai Pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan BandaraInternasional Yogyakarta di Kulon Progo (memiliki sertifikasi knusus selakuPenilai Pertanahan yang sah), sehingga saksi Rio Jakatama selaku salahsatu Penilai Pertanahan adalah pihak yang sangat kredibel, independendan profesional yang telah mendapatkan izin praktik

kurang dari 4 (empat) tahun;*) Jumlah Rp34.154.000,00 merupakan jumlah dari upah pokokditambahkan dengan tunjangan tetap Tergugat (Upah Pokok +Tunjangan Tetap);**) Angka pengali 2 (dua) ditentukan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3)Undang Undang Nomor 13/2003, dimana masa kerja Tergugat lebih dari3 (tiga) tahun tetapi kurang dari 6 (enam) tahun;Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat sebagaimanadiuraikan di atas merupakan alasan yang sah, sesuai dengan hukum, dankerap dilaksanakan dalam praktik

Dalam hal itu, sekalipunkebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyaikebebasan dalam menilainya;Bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas,maka jelas bahwa Judex Facti hanya dapat menilaibukti sempurna yang telah dihnadapkan kepadanya,dan tidak memiliki Kebebasan untuk menyimpulkanhalhal selain dari apa yang telah dibuktikan secarasempurna tersebut;Bahwa dalam praktik yang berlaku di perusahaanPemohon Kasasi, proses pengangkatan atau mutasiseorang karyawan dilakukan dengan carapengumuman melalui

Nomor 786 K/Pdt.SusPHI/2016mengikat (akta autentik, pengakuan, atau sumpah).Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan,Hakim tidak mempunyai kebebasan dalam menilainya.Bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut di atas,maka jelas bahwa Judex Facti hanya dapat menilai buktisempurna yang telah dihadapkan kepadanya, dan tidakmemiliki kebebasan untuk menyimpulkan halhal selaindari apa yang telah dibuktikan secara sempurnatersebut;Bahwa dalam praktik yang berlaku di perusahaanPemohon Kasasi, proses

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cibarusah Kota, KecamatanCibarusah, Kabupaten Bekasi, Penggugat dirugikan oleh pihak Panitia PilkadesDesa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi yaitu telahterjadi praktik kecurangan saat proses pemilihan Kepala Desa sehinggaPenggugat kalah dalam Pemilihan Desa tersebut;Maka berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Penggugat memiliki

untuk itu gugatan Penggugat demikian menimbulkan ketidakjelasan ataukerancuan dan menimbulkan pemahaman yang salah;Hal mana persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 RV yangmengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: Identitas para pihak;2 Posita atau fundamentum Petendi yaitu dalildalil konkrit tentang adanyahubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripadaTUNTUTAN 5 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ncn nnn nnn ncn nnn crn nnn nnn nnn non nnn nnn nnnnnnnnns Petitum, dalam praktik

Bahwa berkaitan dengan dalil dugaan adanya praktik kecurangan atau tidaknetral dan memihak salah satu pasangan calon peserta pemilihan Kepala Desadalam melakukan perhitungan suara, hal ini baru persangkaan semata karenaperlu kiranya Tergugat Il Intervensi tanggapi:a.

Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat pada posita angka 7 adalah suatuhal yang Keliru dan Mengadaada, apalagi setiap tahapan Pilkades selalubersama dan disaksikan oleh saksi pasangan Calon adapun jika saksipasangan Calon tidak bersedia tanda tangan hal ini adalah hak saksi tersebutNamun Panitia tidak wajib mendapatkan tanda tangan pasangan Calontersebut, tanggapan tentang praktik kKecurangan;10.1.

Putusan No.1074/Pdt.G/2020/PA.Selyang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentu yang kemudianterbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yang berkenaandengan norma norma hukum yang dalam praktik peradilan lazimnyadisebut dengan istilah perbuatan melawan hukum dan jika tindakananggota masyarakat/pihak tertentu tercermin perwujudan hukum privatmengenai perjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebutdengan istilah wanprestasi (ingkar janji).

Tergugat V dan Tergugat IX melaluikuasanya mengajukan eksepsi kewenangan absolut, dengan menyatakan bahwagugatan Para Penggugat terlihat pada PERIHAL gugatannya tertulis Perihal :GUGATAN PERDATA, yang tentunya memiliki title dalam gugatan keperdataanyang berisi peristiwa hukum yang mengulas suatu. kejadian dalammasyarakat/pihak tertentu yang mengerakkan suatu peraturan hukum tertentuyang kemudian terbentuk perwujudan hukum pada tindakan seseorang yangberkenaan dengan norma norma hukum yang dalam praktik

peradilan lazimnyadisebut dengan istilan perbuatan melawan hukum dan jika tindakan anggotamasyarakat/pihak tertentu. tercermin perwujudan hukum privat mengenalperjanjian, maka dalam praktik peradilan lazimnya disebut dengan istilahwanprestasi (ingkar janji).

Bahwa selanjutnya, bila merujuk pada surat gugatan dari ParaPenggugat, terlihat jelas bahwasanya Para Penggugat menggugatTergugat bahkan secara khusus mendudukkan status dariTergugat adalah sebagai Tergugat, yang mana berdasarkan HIRdan dan praktik peradilan pada umumnya, penyematan statusTergugat tersebut demi hukum adalah dibenarkan;.

Sehingga dengan demikian berdasarkan uraianuraian dan alasandi atas serta dikaitkan dengan perbuatan dari Para Penggugatyang memasukkan atau mengajukan surat gugatan ke PengadilanNegeri Bantul jelas merupakan perbuatan yang tidak dapatdibenarkan berdasarkan hukum acara dan praktik peradilan padaumumnya, oleh karena domisili dari Tergugat tidaklan berada diHalaman 9 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2019/PN BilKabupaten Bantul melainkan di Kota Jakarta Barat dan olehkarena itu, maka

Selain itu,berdasarkan praktik peradilan pada umumnya, penyematan statusTergugat Berkepentingan juga merupakan praktik yang tidak lazimdan cenderung sangat sumir, bias bahkan ambigu antarakedudukan Tergugat dengan Tergugat Berkepentingan dan olehkarenanya, mengenai domisili dari Para Tergugat Berkepentinganpatut demi hukum untuk dikesampingkan;A. 2.

Bahwa mengenai kedudukan Para Tergugat Berkepentingansebagaimana yang tertulis di dalam gugatan Para Penggugat,maka perlu Tergugat sampaikan secara tegas yakni, haltersebut berdasarkan hukum acara HIR tidak pernah diatur.Selain itu, berdasarkan praktik peradilan pada umumnya,penyematan status Tergugat Berkepentingan juga merupakanpraktik yang tidak lazim dan cenderung sangat sumir, biasbahkan ambigu antara kedudukan Tergugat dengan TergugatBerkepentingan dan oleh karenanya, mengenai domisili dari

., LL.MMembicarakan dan menilai Pasal 15 UndangUndang Tipikor adalahmembicarakan dan menilai politik legislasi yang dilakukan di awal reformasi sesuaiingin cepat dilakukan perubahan, termasuk di dalam pemberantasan korupsi tanpamelihat lebih banyak aspek, teoritis, dan tanopa membandingkannya dengan layakdalam praktik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam arti bahwa pembuatan undangundang menempatkan bahwapermulaan perbuatan pidana dan persiapan dapat dihukum karena faktorfaktorsubjektif, seperti sifat, yaitu maksud dari pelaku dianggap berperan terlaksananyapembuatan pidana.Namun, dalam perkembangan praktik bahwa niat dan persiapan dapatdihukum sudah tidak diikuti lagi dalam amandemen KUHP Belanda yang dilakukanpada tahun 10901091.

Menteri Kehakiman, bahwa menyampaikan pendapat dariHoegrat dalam keputusannya namun dalam perkembangan praktik bahwa niat danpersiapan dapat dihukum sudah tidak diikuti lagi. Dalam amandemen KUHPBelanda yang dilakukan pada tahun 19901991. Menteri Kehakiman bahwamenyampaikan pendapat dari Holfrad bahwa putusannya dari 8 September 1987. 19882016 menyatakan bahwa tidak ada permulaan kejahatan pemerasanberdasarkan Pasal 317.

filosofis yuridis dari pengaturan UU Tipikor ialahKetetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyenggara Negarayang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dalamkonsiderans menimbang Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998tersebut yaitu bahwa dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupannasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapatdipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabatnegara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang didugaberasal dari praktik

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 118sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan juncto sebab pemufakatanjahat bukanlah delik yang berdiri sendiri.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapatbahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.4.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Undangundang, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit telahsecara jelas menjamin hak Tergugat untuk mengambil pelunasan kreditHal 22 dari 83 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Poldari hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat layakmendapat perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014, sebagaiberikut:Bahwa doktrin hukum yang diterima dalam praktik hukum adalahPemegang

Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengantolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 padapokoknya ada menggariskan: Adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapaSiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamberperkara*;Hal 49 dari 83 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN PolBahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam Yurisprudensinya Nomor

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Undangundang, Akta Pengikatan Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit telahsecara jelas menjamin hak Tergugat untuk mengambil pelunasan kreditdari hasil penjualan obyek Agunan dan karenanya Tergugat layakmendapat perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung No. 2935 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juli 2014, sebagaiberikut:Bahwa doktrin hukum yang diterima dalam praktik hukum adalahPemegang Hak Tanggungan beritikad baik wajib dilindungi.Bahwa

Majelis Hakim perlumenegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilanadalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yangdiajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranyakarena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaisuatu pengajuan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakimakan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh TergugatKonvensi, Turut Tergugat

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, Hukum AcaraPerdata Indonesia, Edisi ke6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 4951);Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapabentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:1.

surat gugatanmengajukan petitum yang terdiri dari petitum primer yang memuat rincian satuper satu apa yang dituntutnya, dan petitum subsider hanya mohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap pengajuan petitum yang demikian, MajelisHakim perlu memperhatikan halhal sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 189 Rbg, Majelis Hakim padadasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalamgugatan; Bahwa dalam praktik

petitum ke2 (kedua) gugatan paraPenggugat Konvensi dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ke3 (ketiga) dan ke4 tentangpermohonan agar Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi II, TurutTergugat Konvensi Ill, Turut Tergugat Konvensi IV, Turut Tergugat Konvensi V,Turut Tergugat Konvensi VI, Turut Tergugat Konvensi VII dan Turut TergugatKonvensi VIII, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam praktik