Ditemukan 10801 data
21 — 6
Berdasarkan keterangan saksi Penggugatbahwa Penggugat berperilaku baik, sayang dan mampu mengasuh anaknyadengan baik oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak(hadhanah) patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berhubung hak asuh anak kedua dan ketiga beradapada Penggugat, maka pihak Penggugat selaku pemegang hak asuh anakberkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemudengan anaknya;Menimbang, bahwa apabila Penggugat selaku pemegang hak asuhanak/hadhanah tidak memberikan
19 — 13
Bahwa Gugatan kami khusus tentang perceraian dan hak asuhanak dan bukan masalah hutang piutang. Lagi pula hutang yangdimaksudkan Tergugat pada point 18 adalah hutang Tergugat sebelumterjadinya pernikahan. Hutang tersebut adalah tanggung jawab pribadiTergugat dan bukan hutang bersama.;14. Bahwa benar karena Penggugat bekerja di KantorPemerintahan Asahan (PNS), Menurut undang Undang Pokokperkawinan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dariatasan.
Maria Theresia Simajuntak
Tergugat:
1.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun
2.Bupati Simalungun
94 — 30
tahun2014 namun pada akhirnya tepatnya pada tanggal 13 September 2017Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri PematangSiantar dengan Perkara Nomor 86/Pdt.G/2017/PN Pms.Bahwa benar perkara gugatan cerai Nomor 86/Pdt.G/2017/PN Pms aquo telah putus pada tanggal 26 April 2018, dengan putusan menerimaGugatan Penggugat dalam perkara a quo, dan menyatakan Perkawinanantara Penggugat dan Tergugat II Intervensi putus karena PerceraianBahwa kemudian Penggugat mengajukan Banding perihal hak asuhanak
54 — 4
meninggalkanTergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak sebagaipemegang hak Hadhonah.Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif Hak Asuh Anak hanya semata mata kepentingan anak bukan kepentingan Penggugat maupun Tergugatseperti yang dijelaskan Tergugat Rekonvensi pada Pokok Perkara / Konvensiangka 4 Huruf a, b, c, d, e, f, dan g serta angka 5 maka mohon Majelis Hakimdalil Rekonvensi pada angka 4, 5, dan 6 dalam Rekonvensi agar ditolak.Maka mohon sesuai dalil pokok perkara Tergugat Rekonvensi, Hak AsuhAnak
Terbanding/Penggugat : GUSTI AYU DEWI PUSPASARI Binti I GUSTI MADE AGUNG
399 — 231
bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding menetapkan hak asuh anak yangbernama Dewa Ayu Cintya Saraswati Putri yang lahir di Semarang padatanggal 5 September 2013 jenis kelamin perempuan, sebagaimana KutipanAkta Kelahiran Nomor 3374LU101020130070 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil kota Semarang tanggal 10 Oktober 2013kepada Terbanding semula Penggugat selain itu juga menetapkan hak asuhanak
9 — 4
ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan lebihlanjut pada bagian rekonpensi;.Dalam Rekonpensi :1.Bahwa, halhal yang telah diuraikan pada bagian Konpensi mohondianggap telah termasuk pula dalam bagian rekonpensi ini;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubunganlayaknya suami istri dan telahdikaruntatketurunan seorang: anak takitakibemama Agustian Ramadhan, lahir di Tangerang, umur 5 tahun, makaPenggugat mohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuhanak
30 — 22
Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perselingkuhandengan seorang yang bernama anu yang tinggal di Bintuhan Kaur,sehingga Penggugat Rekonvensi tidak layak mendapatkan hak Asuhanak tersebut dikarenakan Penggugat Khawatir Psikologi dan Akhlakanak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan terganggudan rusak imbas dari akibat buruk Perselingkuhan TergugatRekonvensi yang seharusnya memberikan contoh yang baik sebagaiseorang Suami dan Seorang Ayah.: Bahwa Alasan Tergugat Rekonvensi meminta
23 — 17
Maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatanPenggugat atas hak hadhanah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan; Bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Penggugat atas hak asuhanak, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah)wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkankasin sayangnya kepada anaknya tersebut, jika Penggugat menghalanghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk itu, makakeadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukangugatan
14 — 8
Menjamin kehidupan saya selama masa iddah setelah perceraian dengantunjangan sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalamkonvensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan pada gugatanrekonvensi;Menimbang bahwa di muka sidang, Penggugat menyatakan mencabuttuntutannya dalam gugatan rekonvensinya pada angka 2 mengenai hak asuhanak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak perludipertimbangkan;Menimbang bahwa Tergugat
15 — 1
talak yang terjadi adalah bada dukhul dan tanpakerelaan isteri, maka isteri berhak untuk mendapatkan mutah yangbesarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnyamasa iddah ; ~ 2 =~ 220 222 222 nnn non nen nn nen nenaBahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi hanya dikabulkansebagian yaitu mutah disetarakan dengan nafkah selama satu tahun sebesarRp.500.000, x12 = Rp6.000.000, (enam juta dua ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugat rekonpensi mengenai hak asuhanak
62 — 5
Pasal123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai iniberkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masingmasing pihak;Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, MajelisHakim mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap satu orang anak kandung Pemohon danTermohon yang bernama Pangeran Apero Junior bin Paidil Apero, belumberusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai pemeliharaan/hak asuhanak
14 — 8
bukan berarti Penggugat Rekonvensi mempunyai hakmutlak terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hak terhadap anakanaktersebut, sehingga apabila Tergugat Rekonvensi ingin memberikan ataumencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak bolehmenghalanginya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka MajelisHakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhanak
36 — 4
KabupatenJombang yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Jombang sebagaimanaAkta Cerai yang dibuat oleh Panitera pengadilan Agama Jombang tertanggal 29Juli 2015, oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon mempunyai legal standinguntuk mengajukan Perkara hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yangbernama ANAK TIGA, umur 5 tahun, yang kini tinggal bersama Termohon, kepadaTermohon ;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar hak asuhanak
23 — 17
rumah Penggugat menyatakan bahwa untukHalaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.pelunasan pembelian rumah bagian kedua sebesar Rp 13.000.000,00 (tigabelas juta rupiah) adalah pemberian dari bapak kandung Penggugat, dimanatotal harga pembelian rumah adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga puluh tigajuta rupiah), dengan demikian Penggugat ada hak atas rumah tersebut, olehkarenanya dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku;Menimbang, bahwa mengenai permohonon Tergugat tentang hak asuhanak
63 — 6
Jadi selama ditapaktuan sepakat menggunakan barang rumah seadanya.Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 57/Pdt.G/2021/MS.Lsm13.14.15.16.17.18.19.Saya memohon kepada majelis Hakim untuk memberikan Hak Asuhanak kepada saya dengan alasan bahwa kedua anak sepenuhnyatanggungjawab saya sebagai ayahnya baik itu pendidikan dan masadepannya. Tidak mungkin saya lemah dalam mengasuh dan menjagaanak sendiri apalagi dasar saya adalah guru/pendidik.
54 — 15
Bea Meterai;Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah olehTergugat, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna danmengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yangdibuat oleh pejabat yang berwenang, sedangkan P.3 dan P.4 merupakan suratketerangan bisas, akan tetapi alat bukti ini terkait dengan gugatan hak asuhanak
31 — 16
No. 354/Pdt.G/2020/PA.Bjbberkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuhanak (hadhanah) atas anak yang bernama Anak Kedua, hingga anak tersebutmumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anaktersebut untuk memilin dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuanpasal 105 huruf (b)
18 — 14
Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai hak asuhanak harus dianyatakan ditolak;Menimbang, bahwa permohonan.Pemohon yang meminta harta yangdiperoleh selama perkawinan sebagaimana pada point 23 (dua puluh tiga)permohonan Pemohon sebagai harta bersama dan menghukum Termohonuntuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Termohontelah memberikan jawaban sebagaimana lengkapnya dalam berita acarasidang, yang pada pokoknya Termohon
40 — 7
Perlindungan Anak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan disesuaikandengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakimberpendapat Tergugat patut dinilai lebih dapat memenuhi kenyamanan danketentraman anak serta lebih mampu dan lebih baik dalam memberikanpengasuhan kepada anak kandungnyan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka disamping Tergugat dinilai lebin mampu mengedepankankepentingan terbaik anak, karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuhanak
12 — 1
Bahwa Tergugat Rekonvensi semula keberatan dengan gugatan hak asuhanak yang diajukan oleh Penggugat Konvensi namun akhirnya menyatakantidak keberatan;Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 0564/Pdt.G/2019/PA.Pmk2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan PenggugatRekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, mutah, dan nafkahanak serta hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi;3.