Bahwa benar dana Hibah dari Pemerintah Kota Depok tersebutdigunakan untuk membiayai tahapan kebutuhan Pemilihan KepalaDaerah yang sudah ditetapkan oleh KPU Pusat, dengan garisbesarnya ada 2:Honorarium Pegawai KPU, dan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)19)Pengadaan Barang Cetakan,Perlengkapan KPPS / TPS,distribusi logistik,BBM Kendaraan Roda 4 dan 2,pemeliharaan / penataan gedung kantor,pelayanan administrasi perkantoran,sewa kendaraan roda 4, roda 2, atau

Depok adalah Rp 44.965.962.000 (empatpuluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilanratus enam puluh dua ribu rupiah),.Bahwa benar untuk mendanai semua tahapan Pemilihan KepalaDaerah Kota Depok, dengan garis besarnya adalah :Untuk Honorarium Pegawai KPU, Operasional, dan Pengadaan Barangdan Jasa yaitu:Halaman 47 dari 177 putusan No.71.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bdg1) Pengadaan Barang Cetakan,2) Perlengkapan KPPS / TPS,3) distribusi logistik,4) BBM Kendaraan Roda 4 dan 2,5) pemeliharaan / penataan

adalah Rp 44.965.962.000 (empat puluhempat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enampuluh dua ribu rupiah),.Bahwa dana Hibah dari Pemerintah Kota Depok tersebut digunakanuntuk membiayai tahapan kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah yangsudah ditetapkan oleh KPU Pusat, dengan garis besarnya ada 2:Honorarium Pegawai KPU, dan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu:1) Pengadaan Barang Cetakan,2) Perlengkapan KPPS / TPS,3) distribusi logistik,4) BBM Kendaraan Roda 4 dan 2,5) pemeliharaan / penataan

Depokdari Pemerintah Kota Depok adalah Rp 44.965.962.000 (empat puluhempat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enampuluh dua ribu rupiah),; Bahwa benar dana hibah digunakan Untuk membiayai tahapankebutuhan Pemilihan Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh KPUPusat, dengan garis besarnya ada 2:Honorarium Pegawai KPU, dan Pengadaan Barang dan Jasayaitu:1) Pengadaan Barang Cetakan,2) Perlengkapan KPPS / TPS,3) distribusi logistik,4) BBM Kendaraan Roda 4 dan 2,5) pemeliharaan / penataan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, makamenurut hemat Tergugat II Intervensi dari dalilPenggugat tersebut nampak ada perselisihan149Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.150mengenai tumpang tindih, dimana mekanismepenyelesaiannya diatur dalam Keputusan DirekturJenderal Pertambangan Umum No.697.K/29/DDJP/1996tentang Penataan Batas Wilayah Pertambanganantara Kuasa Pertambangan/KK/PKP2 B bidangPertambangan umum tanggal 31 Desember 1996,sebagai berikut; kedelapan:Dalam hal terjadi sengketa batas

Selain itu Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum No.697.K/29/DDJP/1996tentang Penataan Batas Wilayah Pertambanganantara KP/KK/PKP2B bidang pertambangan umumtanggal 31 desember 1996 mengatur sebagaiberikut.

TansriMadjidSelain itu Keputusan Direktur Jenderal PertambanganUmum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan BatasWilayah Pertambangan antara KP/KK/PKP2B bidangpertambangan umum tanggal 31 Desember 1996, mengatursebagai berikut; 215Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.216Kedelapan: Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah tumpangtindih antara pemegang KP/KK/PKP2B, maka KP/KK/PKP2Byang berdasarkan penilaianDirektorat JenderalPertambangan Umum telah mencapai tahap EksploitasiProduksi harus diutamakan

Beton KampungLintasIndah Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di Jalan Meraksepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang 105 m(Meter),jalan perkutut sepanjang 75 m (Meter) dan jalancendrawasih sepanjang 105 m (Meter) sebesar Rp.486.691.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta EnamRatus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yangbersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan oleh Saksi ANDIBAHTIAR dijalan Merak dan telah diperiksa oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

KampungLintasIndah Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di JalanMerak sepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang105 m (Meter),jalan perkutut Sepanjang 75 m (Meter) dan jalancendrawasih sepanjang 105 m =~(Meter) sebesar Rp.486.691.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta EnamRatus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yangbersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan oleh SaksiANDI BAHTIAR dijalan Merak dan telah diperiksa oleh TimTenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Pemagaran samping kawat belum selesai 0 %Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% 100%Dokumen IMB dan IMBBukti penambahan daya dan penambahan dayaDokumen hasil uji labPembersihan dan penataan tamanPerbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunanBahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaanBahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dandigunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatanpekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.10.Bahwa saya telah melakukan

Pagar belum selesai 90 %Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasangsesuaigambar 95%Bangunan belum dicat 0 %Tangga belum selesai 50 %Reseptionis belum selesai 0%Backdrop resepsionis belum selesai 0 %Backdrop aulia nikah belum selesai 0 %Pemagaran samping kawat belum selesaiO %Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0 100 %Dokumen IMB dan IMBBukti penambahan daya dan penambahan dayaDokumen hasil uji labPembersihan dan penataan tamanPerbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan

Bukti penambahan daya dan penambahan dayaHalaman 110 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.Dokumen hasil uji labPembersihan dan penataan tamanPerbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunanBahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaanoP Sw epBahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dandigunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatanpekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.10.Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkalikali danselalu dilanggar

Pemagaran samping kawat belum selesai 0 %Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0% 100%Dokumen IMB dan IMBBukti penambahan daya dan penambahan dayaDokumen hasil uji labPembersihan dan penataan tamanPerbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunanBahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaanBahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dandigunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatanpekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.10.Bahwa saya telah melakukan

Pagar belum selesai 90 %Meubeler belum ditempatkan pada posisi serta belum dipasangsesuaigambar 95%Bangunan belum dicat 0 %Tangga belum selesai 50 %Reseptionis belum selesai 0%Backdrop resepsionis belum selesai 0 %Backdrop aulia nikah belum selesai 0 %Pemagaran samping kawat belum selesaiO %Bahwa kami belum membuat laporan pekerjaan, foto 0 100 %Dokumen IMB dan IMBBukti penambahan daya dan penambahan dayaDokumen hasil uji labPembersihan dan penataan tamanPerbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan

Bukti penambahan daya dan penambahan dayaHalaman 110 dari 159 Putusan Nomor 10/PID.TPK./2021/PT.MTR.Dokumen hasil uji labPembersihan dan penataan tamanPerbaikan lokasi yang rusak akibat pekerjaan pembangunanBahwa kami telah lalai dalam melaksanakan pekerjaanoP Sw epBahwa kami telah menyalahgunakan dana pembayaran termin dandigunakan pada pekerjaan lain yang berakibat pada keterlambatanpekerjaan di KUA Kecamatan Labangka.10.Bahwa saya telah melakukan perjanjian kepada PPK berkalikali danselalu dilanggar

Bahwa PEMOHON selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada DinasPekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman danPertanahan Kabupaten Raja Ampat, telah melakukan pekerjaan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Ketiga Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) tersebut di atas telah melaksanakan pekerjaan PembungunanTangki Septic Individual sebanyak 223 unit (dua ratus dua puluh tiga unit);7.

Rekomendasi penataan Drainase, Peil Banjir dari Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan;. Dokumen Lingkungan Hidup (UKLUPL/AMDAL) hasilpersetujuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota TangerangSelatan;. Rekomendasi Kajian Lalu Lintas (ANDALALIN) dari DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota TangerangSelatan;.

Nugroho dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarangmenyatakan bahwa harus ada KRK (Keterangan Rencana Kota),syarat KRK diatur di Perda namun untuk menerbitkan KRK perlu Surat Keterangan Tidak Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap surat dari Tergugat kepada 1. KepalaBPN Kota Semarang 2. Kepala Detasemen TNI AU 3. Kepala DenPom IV5 4. Kepala Distaru Semarang 5.

sepenuhnya oleh NONIE KAUNANG kepadaKAREL DENGAH TUMUNDO dan setelah KAREL DENGAH TUMUNDOmeninggal pada tanggal 14 juni 2007 maka penguasaan atas tanahtersebut beralin kepada Turut Tergugat II selaku ahli waris hal manadiakui secara tegas oleh Penggugat dalam posita butir 4 (empat) dansesuai putusan MARI No: 992/K/Sip/1979 tanggal 14 april 1980menyatakan semenjak akta jual beli ditanda tangani didepan pejabatpembuat akta tanah, hak atas tanah yang dijual beralin kepada pembeli.Bahwa setelah peralihnan penataan

53 Halaman Putusan Perkara No. 09/G/2012/PTUNPLG5858Bahwa, berdasarkan bukti T19 berupa peta topografi yang dibuatoleh Direktorat Topografi Angkatan Darat tahun 1975 dandiperbaharui dengan cara kompilasi, pelaksanaan pemeriksaan olehTOPDAM II/Sriwijaya Tahun 2008, didapat fakta hukum bahwaposisi kewilayahan tanah yang dijadikan objek sengketa pada saat ituberada di Bunga Tanjung sebelah selatan Sungai Sebalik/TerusanBahwa, berdasarkan lampiran keputusan Bupati Banyuasin No. 504Tahun 2008 tentang Penataan

Pohuwato), yangdiberi tandaT.1, T.29;10.Foto copy Surat perintah pencairan dana, yang diberi tanda, T.1, T.210;11.Foto copy Kwitansi Nomor : 251/BPKAD/LS/IX/2009 untuk pembayaranbelanja barang dan jasa pada penataan penguasaan pemilikanpenggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembayaran ganti rugi tanahdengan total luas 13.110 M2 yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec.Duhiadaa untuk pembangunan gedung SMK Duhiadaa, yang diberitanda T.1, T.211;12.Foto copy Surat keterangan penguasaan tanah Nomor:

Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN TrtPerkara Tindak Pidana Korupsi (Bukti P20) sedangkan dalam bukti yangdiajukan oleh Termohon Penetapan Pemohon sebagai tersangka dikeluarkanpada tanggal 15 Juli 2020 (T16);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan,bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh Termohon terkaittindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Parbotihan Pulogodang Temba (APBD 2016) di Satuan Kerja Dinas Prasarana Wialyah(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, P16, P17, P18, P19dan P20 dasar yang digunakan oleh Termohon untuk melakukan pemeriksaanadalah Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print358/ L.2.31/Fd.1/11/2019tanggal 26 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 sehubungan dengan dugaantindak pidana korupsi pada Peningkatan Jalan Parbotihan Pulogodang Temba (APBD 2016) di Satuan Kerja Dinas Prasarana Wialyah (DinasPekerjaan Umum dan Penataan

SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 566/SPP-LS/10311/KS/2018 Tahun 2018 RINGKASAN Tanggal 28 Desember 2018;

Pekeryaan Umum dan Penataan Ruang. Perumahan Rakyat dan kawasan PemukimanJ. Ketentraman, Ketertiban Umum, danperlindungan masyarakat.dank.

Dengan demikian maka dalildan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa :Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan PelayananDasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :a. pendidikan;b. kesehatan;c. pekerjaan umum dan penataan ruang;d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;danf. sosial.Bahwa berdasarkan ketentuan

Putusan Nomor 17 P/HUM/2021c. pekerjaan umum dan penataan ruang;d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;danf. sosial.7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Kepada Pemerintah, yang berbunyi:Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif beratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanyadapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.ll.

Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutamaassetasset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihunioleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapatfasilitas dari perusahaan sebelumnya.2. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudarauntuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukanpengamanan terhadap assetasset (tanah dan bangunan) yangrawan hilang.3.

Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutamaassetasset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihunioleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapatfasilitas dari perusahaan sebelumnya.2. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, dimintasaudara untuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukanHal. 36 dari 205 Hal.

Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutamaassetasset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihunioleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapatHal. 117 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYfasilitas dari perusahaan sebelumnya.5. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudarauntuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukanpengamanan terhadap assetasset (tanah dan bangunan) yangrawan hilang.6.

ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

YANUAR PERKASA diKabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diberitanda T.lk 2125.Asli dan Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan BuktiPenerimaan Negara (SSBP) Tidak melalui Bendahara, pada DirjenMineral dan Batubara, tanggal 8 Februari 2011, yang diberi tandaT.I 2226.Asli dan Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas ArealPinjam Pakai Kawaan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan SaranaPenunjangnya pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)a.n. CV.

Asli dan Fotokopi E mail dari Petugas Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, terkait Surat PerintahPembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor :830811, tanggal 15 Agustus 2011, serta bukti pembayaran ke Bank7338.39.40.41.42.43.44.45.Mandiri, yang diberitanda T.ll 34.Asli dan Fotokopi Peta Hasil Penataan Batas Pinjam Pakai KawasanHutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan SaranaPenunjangnya pada sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap a.nCV.

G/2019/PA.Gs.dan perlunya diajak serta dalam hal kelangsungan penataan rumahtangga. Jadi bukan karena persoalan uang belanja yang hanyaberkamuflase memberi Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah), seperti alasanPemohon dalam pont 5 dalil permohonannya. Apalagi kini Pemohonmalah cobacoba berpaling pada perempuan lain.

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaptaran tanah secarasistematis dan pendaptaran secara sporadik diupayakan penataan batasberdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaaanya, wajibdilakukan ole pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;. Bentuk, ukuran, dan tehnis penempatan tanda tanda batas ditetapkanoleh menteri;Pasal 18:.

B.Kevajiban : (1) menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban,kebersihan, dan keindahan pasar selama pengelolaan; (2) melaksanakanpengelolaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; (3)halaman 43 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDGmelaksanakan penataan asset pasar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.