., SPN (Turut TergugatIl) Nomor 130 tanggal 25 Maret 2013, AktaPerjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Rumah permanen tipe 45/96yang terletak di Dusun IV Flamboyan, Desa Bandar Kalifah KecamatanPercut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang dikenal sebagaiPerumahan Setia Jadi BlokB 14:Menyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat pasal1320 KUH Perdata, Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat (pertama) Nomor 478/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuatdihadapan Turut Tergugatl, Sertifikat

Hak Tanggungan Peringkat (pertama) Nomor 403/2016 tanggal 1 Februari 2016, Akte PerjanjianKredit Mikro Nomor 15 tanggal 20 November 2015 dan laporanpemeriksaan jaminan KMP atas nama Sarofa Matius Afuk Giawatanggal pemeriksaan 13 November 2015;Menyatakan segala sesuatu perbuatan hukum maupun surat yang lahirdari hak tanggungan, merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugatl dan TergugatIl maupun pihaklain adalah batal demi hukum:Halaman 2 dari 9 hal.

Menyatakan Batal Demi Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat (pertama) Nomor 478/2015 tanggal 20 November 2015 yang dibuat dihadapan Turut Tergugatl, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (pertama)Halaman 4 dari 9 hal. Put.

Bahwa oleh karena itu tindakan TergugatTergugat dan Turut Tergugatyang memasang hak tanggungan pada Sertifikat Hak Milik Nomor3322/Bandar Khalipah atas nama Tergugat II sebagai jaminan utangTergugat Il kepada Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawanhukum:;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PANIN BANKCABANG SUTOMO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan TinggiMedan

Tanggungan 2No.512/2015 senilaiRp10,000,000,002. Tanah dan bangunan ruko di Ji. S. Sertipikat HakHasanuddin No.13, RT.01, Desa Brebas Tanggungan 1Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, No.846/2012 senilaiKabupaten Kutai, Kalimantan Timur dengan Rp1,018,000,000,00SHM No.15 an H. Baharuddin, LT/LB: Sertipikat Hak255M2/264M2. Tanggungan 2No.620/2014, HT:Rp530,625,000,00Sertipikat HakTanggungan 3No.469/2015 senilaiRp10,000,000,003.

Berbas Tanggungan 1Pantai (d.h Desa Tanjung Laut) Kec.Bontang No.861/2014 senilaiSelatan, Kota Bontang (d.h Kabupaten Rp3,932,767,500,00Kutai), Kalimantan Timur, dengan SHM Sertipikat HakNo.323 a.n H.Baharuddin, LT/LB Tanggungan 2 2,162M2/501M2.

(Perhatikan definisi tentang Hak Tanggungan Pasal 1 ayat (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);Bahwa seharusnya terhadap Hak Tanggungan memang tidakdapat diletakkan sita, karena tujuan dari Hak Tanggungan adalahuntuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadipemegang Hak Tanggungan untuk didahulukan dari kreditor lain;Bahwa tidak dapat diletakkan sita terhadap benda yang telahdijadikan jaminan dengan hak tanggungan, antara lain telah sesuaidengan Putusan Mahkamah

6 Undang Undang Nomor4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sesungguhnya telahdiatur adanya kekuatan untuk mengeksekusi sendiri manakaladebitor wanprestasi karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyaikekuatan eksekutorial.

kreditor, berbeda dengan Pembanding III/TurutTergugat Isebagai pemegang hak tanggungan yang mempunyalihak didahulukan dari kreditor lainnya atas bendabenda yang telahdiikatnya dengan jaminan hak tanggungan tersebut; Bahwa disamping itu, peletakan sita persamaantersebut,dipandang menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu eksekusihak tanggungan sehingga bertentangan dengan maksud dantujuan diundangkannya undangundang hak tanggungan yangmemberikan jaminan kemudahan bagi pelaksanaan eksekusinya; Bahwa

Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam pasal 20 ayat ( 2 ),dan ayat ( 3 ) Undangundang Nomor 4 tahun 1996, berbuny/i : Ayat (2) : " Atas kesepakatan pemberi dan pemegang HakTanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakandi bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperolehharga tertinggi yang menguntungkan kita semua ".

Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan yaituPasal 20 ayat ( 2 ), (3), dan (4) undangundang nomor 4 tahun 1996,Pasal 1365 KUH Perdata, juncto Pasal 1366 dan Pasal 1321 KUHPerdata, Pasal 2 UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 10/ 1998, maka atas kualifikasi perbuatanTergugat dalam upaya penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukandengan cara "sepihak tanpa adanya pemberitahuan serta kesepakatan"dengan Penggugat sebagai pemberi Hak Tanggungan, bisa dimaknai"CACAT

Bahwa Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan hakpemegang hak tanggungan pertama untuk menjual langsung objek haktanggungan (pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang hakTanggungan ) tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 30 Januari 1986 nomor 3210/K/Pdt/1984 yang tidakmembenarkan penjualan oleh kreditor melalui lelang tanpa adanya fiatdari Pengadilan Agama setempat.

tanggungan sebagaimana dimaksudpada Putusan Mahkamah Agung nomor 3201/K/Pdt/1984 tanggal30 Januari 1986 danb) Jika tidak ada fiat dari Ketua Pengadilan, kantor lelangmensyaratkan agar ada persetujuan harga limit lelang daripemberi hak tanggungan kecuali ia sudah tidak diketahui lagikeberadaannya dan harus ada surat pernyataan dari pemeganghak tanggungan untuk bertanggung jawab bila ada gugatan dikemudian hari.24.

Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan,hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeliolch konsumen secara angsuran.2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letakatau bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atauyang pengungkapannya sulit dimengerti.3.

Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) sebesar Rp.2.500.000.000tanggal 04072014, nomor 22/2014 dibuat dihadapan Made Dianti S.H.PPAT di Surabaya dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan olehKepala Kantor Pertanahan Kota . Surabaya II tanggal 01092014Nomor : 05458/2014.b.

Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sebesar Rp. 750.000.000 tanggal21072016, nomor 369/2016 dibuat dihadapan Maria Lucia Lindahajani,S.H. selaku PPAT di wilayah kerja Surabaya II dan telah diterbitkanSertipikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaSurabaya II tanggal 1502016 Nomor : 04259/2016.Sertipikat Hak Milik Nomor 6121/ Kelurahan Gading, seluas 56 M2, terletakdi Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, KelurahanGading, setempat dikenal sebagai Jalan Lebak Sari Blok

PX41,tertulis atas nama LIE, ANDIANTO LILIEN PUTRA JAYA Atas jaminantersebut telah dibebani dengan :Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) sebesar Rp.5.000.000.000tanggal 20112014, nomor 624/2014 dibuat dihadapan Maria LuciaLindahajani, S.H. selaku PPAT di Surabaya dan telah diterbitkan SertipikatHak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal23022015 Nomor : 01310/2015.

Gading, terletak di Lebak Jaya UtaraIll C No.28 Surabaya atas nama Ang Indrawati, bukti T1 ;Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.05458/2014 tanggal 01092014, buktiT2;Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 04259/2016 tanggal 15082016, buktiT3;. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2772/Kel Dukuh Sutorejo terletak di RayaSutorejo prima blok PX 41, Surabaya a.n Lei Andianto Lielien Putrajaya, buktiT4 ;.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.01310/2015, bukti T5 ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.6121 kel. Gading, terletak di Lebaksari blokD20 Surabaya a.n Lei Andianto Lielien Putrajaya, bukti T6 ;. Fotocopy Sertifikat hak Tanggungan No. 2785/2014 tanggal 30042014, buktiT7 ;Fotocopy Sertifikat hak Milik No.6074 Kel.

Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009 dan dijadikan Hak Tanggungan kepada TERGUGAT III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya HGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 365/1989 luas + 502 M² yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

PerbuatannyaKardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde) berdasarkan putusanPengadilan Tinggi No. 11/Tipikor/2017/PT.PDG;Bahwa selanjutnya TERGUGAT II yang telah membeli Sertipikat HGB dariTERGUGAT kemudian menjaminkan sebagai Hak Tanggungansebagaimana tertera dalam sertipikat HGB No. 62 Hak Tanggungan No.274/2011 tertanggal 14 Maret 2011 serta HGB No. 66 Hak Tanggungan No.Halaman 8 PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Lbb15.16.17.274

Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknyaHGB No. 5 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei1989 No. 365/1989 luas + 502 M* yang telah habis jangkawaktuberlakunyapada tahun 2009 dan dijadikan Hak Tanggungan kepadaTERGUGAT III, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang menerima hak tanggungan dariTERGUGAT II Sebagaimana posita angka 14 diatas, atas sebidang tanahsertipikat

yang telah habisjangkawaktuberlakunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitiansecara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUH Perdata;Bahwa perbuatan TERGUGAT V yang melegalisasi Hak Tanggungan tanggal14 Maret 2011 No. 161/2011 terhadap HGB No. 62 No. 274/2011 tertanggal14 Maret 2011 serta HGB No. 66 Hak Tanggungan No. 274/2011 tertanggal14 Maret 2011 kepada TERGUGAT Ill, tanoa melakukan penelitian secaracermat

Perjanjian Addendum keXV (lima belas) Nomor: PK/076002/LB/ADD/KRC/082017/082018 tanggal 29 Agustus 2017.5.Agunan Kredite Bahwa terhadap Perjanjian Kredit diatas, Tergugat Il menyerahkansertifikat hak milik yang diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminanpelunasan kredit Tergugat II kepada Tergugat III, yaitu sebagai berikut : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 178/2004 tanggal 05 Oktober 2004. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 322/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Agunan Kredite Bahwa terhadap Perjanjian Kredit diatas, Tergugat II menyerahkansertifikat hak milik yang diikat dengan hak tanggungan sebagai jaminanpelunasan kredit Tergugat II kepada Tergugat III, yaitu sebagai berikut : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 178/2004 tanggal 05 Oktober 2004. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 322/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Bahwa terhadap tanah dan bangunan SHGB No.7 telah beberapa kalidipasang atau dibebankan hak tanggungan untuk kepentingan PT. BankMaspion Indonesia selaku penerima atau pemegang hak tanggungan,diantaranya :a. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (pertama) Nomor : 1280/04tanggal 08 Juli 2004 yang dikeluarkam oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor in casu Tergugat Jo.

AktaPemberian Hak Tanggungan No.142/2007 tanggal 28 Juni 2004yang dibuat oleh dan ditanda tangani di hadapan Stella Marisa,SH, PPAT wilayah Kabupaten Bogor (Bukti P4);b. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Il (kedua) Nomor: 238/07tanggal 27 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor in casu Tergugat Jo. AktaHal. 2 dari 28 hal. Put.

No. 1577 K/Pdt/2013.Pemberian Hak Tanggungan No.03 /2007 tanggal 8 Januari 2007,yang dibuat oleh dan ditanda tangani dihadapan FennySulifadartiiSH, PPAT Wilayah Kabupaten Bogor (Bukti P5);c. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 53482008tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogor in casu Tergugat Jo.

AktaPemberian Hak Tanggungan No.258/2008 tanggal 1 Agustus2008, yang dibuat oleh dan ditanda tangani dihadapan FennySulifadati, PPAT Wilayah Kabupaten Bogor (Bukti P6);6.

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2005 Sertifikat tersebut dibebaniHak Tanggungan Peringkat Pertama atas nama PT. Bank Niaga, Tbkberkantor Pusat di Jakarta berdasarkan Akta Pemasangan HakTanggungan tanggal 22 Nopember 2005 No.557/2005 yang dibuat olehdan dihadapan PPAT NY. Fenny SulifadartiSH PPAT WilayahKabupaten Bogor ;. Sertifikat B. 7/Bendungan .;.

BPR KarticentraArtha selaku pemegang hak tanggungan akan bertanggungjawabapabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana yang diajukanoleh Debiitur atau pemilik agunan atas pelaksanaan lelang ;3.3...

BPR KarticentraArtha merupakan lelang hak tanggungan sesuai dengan pasall 6 UU HTsehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5)Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang nomor Per02/PL/2006tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Tekknis Pelaksanaan Lelang yangberbunyi : Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antaralain terdiri :a. Salinan/ fotocopy Perjanjian Kredit ;b. Salinan / fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan ;c.

Salinan / fotocopy sertifikat hak tanggungan ;e Fotocopy hak tanggungan nomor 2035/2013 tanggal 27 Mei 2013atas SHM Nomor 96 ;e Fotocopy salinan akte pemberian hak tanggungan nomor167/2013 tanggal 16 Mei 2013 atas SHM No. 96 yang dikeluarkanoleh PPAT Ahmad Natsir, sarjana hukum ;c. Salinan / fotocopy rincian hutang / jumlah kewajiban debitur yangharus dipenuhi ;e Asli perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang dibuat olehkepala devisi restrukturisasi dan penyelesaian kredit PT.

TI 14;Fotocopy pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan di harianWawasan pada tanggal 19 Nopember 2013, selanjutnya diberi tandaFotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuminah Dk. Tempel DesaBumiayu Rt. 005 Rw. 002 Kec. Weleri, Kab. Kendal, nomor.3324126804380001 tertanggal 22 september 2013, selanjutnya diberi tandaDUKE oer e cence eens erence eee e ena ene e tent .

Fotocopy pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan di harianWawasan pada tanggal 19 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda11. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 21 Oktober 2013 yang di tanda tanganioleh Jamalludin, S.H. sebagai Admin/Legal PT.

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Bangka untuk SHM nomor 2736/Parit Padang untuk 2(dua) peringkat yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor 632/2013Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.PGPtanggal 21 Nopember 2013 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor707/2013 tanggal 27 Desember 2013, hal tersebut jelas belum diketahui adanyaoverlaping bidang tanah tersebut;.

Bahwa secara prosedural penerbitan sertipikat Hak Tanggungan telah sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku;4. Bahwa secara materiel/substansiel telah Sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan tidak melanggar azasazas umum pemerintahan yangbaik;5.

, Surat Ukur Nomor : 821/Parit Padang/2009, tanggal 17 September2009, Nomor Peta Pendaftaran 48.221169085;(Fotokopi sesuaidengan asli);Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.PGP10.11.P10:P11:Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 632/2013, tanggal25 November 2013, junto Akta Pemberian Hak Tanggungan No.511/2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 707/2013, tanggal 27Desember 2013, junto Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 561/2013(Fotokopi

Bahwa alas hak awalHalaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.PGPtersebut sama dengan alas hak awal pada Objek Sengketa (Vide Bukti T15, BuktiP2, dan T12);Menimbang, bahwa pada tanggal 25 November 2013 telah terbit SertipikatHak Tanggungan Nomor 632/2013, Peringkat Pertama atas nama PT.

Bank MegaTbk. dengan Objek Hak Tanggungan berupa Hak Milik Nomor 2736/Parit Padang,NIB: 29.02.01.01.01834 dan kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 telah terbitpula Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 707/2013, Peringkat Kedua atas nama PT.Bank Mega Tbk. dengan Objek Hak Tanggungan berupa Hak Milik Nomor2736/Parit Padang, NIB: 29.02.01.01.01834; (vide Bukti P3 dan P4);Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat, pihak debitur atas namaNyonya Janty telah cidera janji, sehingga kepadanya diberikan SuratPemberitahuan

"DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA Nomor: 4002/2008 tanggal 7November 2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor:114/2008 tanggal 23 Oktober 2008; Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt/2018/PT MDN.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa Apabiladebitor cidera janji, pbemegang hak tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadan hasil penjualan tesebut;.

Bahwa dengan demikian syarat yang ditetapbkan Pasal 6 Pasal 11ayat (2) butir e UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggugan atas Tanah Beserta Bendabenda yang Berkaitandengan Tanah, yaitu supaya pemegang hak tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur ciderajanji serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut telah terpenuhi;. Bahwa PT.

Ase Mandiri sebelum dilakukanlelang eksekusi hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No.310 Tanggal 02 Nopember 2007 atas nama Rosdiana Tamba(Bukti TIII5) yakni per tanggal 22 Januari 2013 adalah (Bukti TIII7);1. Tunggakan Pokok : Rp. 6.957.142.855, (enam milyarsembilan ratus lima puluh tujuh jutaseratus empat puluh dua ribu delapanratus lima puluh lima rupiah);2.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada alinea 6 dan 7 halaman 2 yangmenyatakan bahwa pelelangan terhadap SHM No. 310 tanggal 02Nopember 2007 atas nama Rosdiana Tamba merupakan tindakanmelawan hukum, adalah dalil yang kabur, sumir, dan tidak berdasar,sebab proses pelelangan terhadap objek jaminan kredit a quodilakukan sebagai eksekusi hak tanggungan yang mana Tergugat Illadalah pemegang hak tanggungan pengikat pertama terhadap objekjaminan kredit a quo dan prosesnya telah dilaksanakan sesuaiketentuan

Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor334/2013 dan Sertifikat Hak Tanggungan peringkat kedua Nomor2521/2014 yang dibuat berdasarkan Akta Pembagian Hak BersamaNomor 789/2011 tanggal 13 Juli 2011, dinyatakan tidak sah dan batal;7.

Menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan yang diselengarakan TerlawanIV dengan perantaraan Terlawan V tanggal 24 Mei 2017, dinyatakan tidaksah dan batal, karena Sertfikat Hak Tanggungan Nomor 334/2013 dan2521/2014 yang dijadikan landasan eksekusi batal demi hukum;8. Menghukum Terlawan VI, VII, Vill agar mentaati isi putusan ini;9.

Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat tanda bukti Hak Milik No.679 yangdikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan kabupaten /Kota Hulu Sungai Selatantanggal 11 Januari 2006 yang diberi materai cukup, diberi tanda bukti P9 ;10.Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 79/2010yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan kabupaten / Kota Hulu SungaiSelatan tanggal 04 Mei 2010 yang diberi materai cukup, diberitanda bukti P10;Menimbang, bahwa setelah pemohon cukup menyampaikan

buktibukti diatas,selanjutnya memohon penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan pada pokoknyabermaksud untuk memohon agar Pengadilan Negeri Kandangan memberikanteguran (aanmaning), terhadap debitur pemohon bernama YUNIAR NORLIANTYDEWY, yang telah lalai tidak membayar hutang kepada pemohon dengan JaminanHak Tanggungan meskipun telah disomasi oleh Pemohon

,M.Kn. ; Bahwa atas hutang tersebut telah dijamin dengan tanah Hak Milik Nomor 678dan tanah Hak Milik Nomor 679 yang diikat Hak Tanggungan sebagaimanasertifikat Hak tanggungan Nomor 79/2010 ;Halaman 4 dari 6 halamanPenetapan No. 39/Pdt P/2015/PN Kgn Bahwa terhadap hutang tersebut, telan terjadi kelalaian dalampembayaran sebagai pemohon memberikan surat peringatan sampaidengan surat Peringatan Ill ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka cukup alasan bagiPengadilan untuk menerima permohonan

yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Koto Baru tanggal 22 April 2014, Nomor:38/PDT.G/2013/PN.KBR, maka Majelis Hakim tinggi pada Pengadilan TinggiSumatra Barat berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam petitum point 5 pada pokoknya Penggugatmemohon agar objek sengketa diserahkan padanya, padahal berdasarkan suratbukti yang bertanda P.1 yang dikuatkan dengan surat bukti yang bertanda P.4,bahwa objek sengketa tersebut statusnya masih dalam hak tanggungan

;Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa masih dijadikanjaminan di Bank dengan Hak Tanggungan sedangkan pihak Pemegang haktanggungan tidak diikut sertakan dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 9 jopasal 19 Undang Undang No.4 thn.1996 tentang Hak tanggungan atas tanahbeserta benda benda yang berkaitan dengan tanah, alasan bandingPembanding dalam hal Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurangcukup beralasan, hingga karenanya Eksepsi dari para Tergugat/Pembandingpatut dikabulkan, dan karenanya

Hal Putusan No.165/PDT/2014/PT.PDGTerbanding/Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara di duatingkat Peradilan, dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat pasal 199 R.Bg dan memperhatikan Undangundang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang No. 2tahun 1986 yang telah dirobah dengan Undangundang No.8 tahun 2004, telahdirubah untuk kedua kalinya dengan undangundang No.49 tahun 2009,Undang Undang No.4 thn.1996 tentang Hak tanggungan

ratus delapan puluh tigarupiah koma sembilan puluh lima); Outstanding per 30 Juli 2006, sesuai Surat Peringatan Termohon, untuk(123.02.7221) sebesar Rp. 7.907.014.315,45 (tujuh milyar sembilan ratustujuh juta empat belas juta tiga ratus lima belas rupiah koma empat lima) danuntuk 123.02.7223) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) denganTOTAL sebesar Rp. 9.907.014.315,45 (sembilan milyar sembilan ratus tujuhjuta empat belas juta tiga ratus lima belas rupiah koma empat lima); Pada Hak Tanggungan

No. 608 K/Pdt/201128/EKS/HT/2007/PN.Mdn dan/atau setidaktidaknya adalah jumlah utangberupa outstanding berikut bunga yang diperjanjikan yakni bunga yang dapatdibenarkan oleh ketentuan Bank Indonesia berupa bunga intra comptable tidaktermasuk bunga extra comptable maupun denda serta biayabiaya lainnya,karena dapat dipastikan pada saat Terlawan akan melaksanakan pembebananhak tanggungan atas agunan Pelawan jumlah utangnya sudah diperhitungkanbunga dan biayabiaya lain didalamnya;Bahwa Terlawan dalam

(lima ratus meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksuddalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 624, terdaftar atas nama NoniPaimin, setempat dikenal dengan Jalan Gladiol Blok L, Kavling Noor 151,Komplek Perumahan Griya Riatur;Bahwa dari kedua perbuatan Terlawan tersebut di atas, baik karena tidakmenyebutkan jumlah hutang yang pasti maupun karena tidak mengiku tsertakan1 (satu) agunan lainnya yang telah diserahkan Pelawan dan juga telah dibebanidengan hak tanggungan, maka itu patut dan/atau wajar

Perlawan Pelawan Kabur (Obscuur Libel/disqualificatoir exeptir).Bahwa materi Perlawanan Pelawan tidak sempurna, tidak jelas dan kabur(Obscuur Libel/disqualificatoir exeptie), serta amat susah untuk dimengertidan diterima oleh akal sehat apalagi Perlawanan yang diajukan Pelawanselaku Pemberi Hak Tanggungan jelasjelas bertentangan denganketentuanketentuan sebagai berikut :1.

sebagaimana yangtelah dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan NegeriMedan tanggal 16 Juli 2007 No. 28/EKS/HT/2007/PN.Mdn Jo BeritaAcara Sita Eksekusi (Eksekusi Beslag) tanggal 30 Juli 2007 No.28/EKS/HT/2007/PN.Mdn;Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini merupakan tindakan yangsangat tidak logika dilakukan dalam penegakan hukum positif diIndonesia, oleh karena debitur sendiri yang melawan pelaksanaaneksekusi lelang atas Hak Tanggungan yang telah diberikannya dan hal iniHal. 8

)berwenang mutlak menangani perkara ini; TENTANG POKOK PERKARA: ~2o2nonnnnn sce nen concen ceeescencnnenneconnenes Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya PemohonKeberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa pengajuan permohonan Parate Eksekusi melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru yang akandan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukumdan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan

Peraturan mengenaiEksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlakuterhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturanyang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undangundang HakTanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harusmelalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya dan oleh karenapelaksanaan

MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986juga didukung oleh buku Il Pedoman Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor KMA/002/SK/V/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan: Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelangdilaksanakan, terlebih dahulu kreditur debitur dan dipanggil oleh KetuaPengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya; Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telahmelaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

yang menjadi JaminanKonsumen dimuka umum dan melakukan lelang melalui Perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai adalah merupakanperbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan: 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan (UUHT)Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurKetua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan

mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihakoleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yangdibelinya; ==n2 nena anna nnn nnn nnn ence eee eeccececeeneeeeHalaman 11 dari 25 Putusan Nomor 29/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Sakh) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usahauntuk Pembebanan hak tanggungan

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematuratau belum saatnya karena gugatan yang menyatakan bahwaplafon hak tanggungan yang terpasang sudah tidak mencukupilagi atas hutang Para Tergugat adalah gugatan sepihak tanpaterlebih dahulu melalui mekanisme pelelangan hak tanggunganterhadap agunan yang diberikan oleh Para Tergugat yangsebelumnya telah dipasang hak tanggungan atas hutang ParaTergugat sesuai dengan hukum dan perundang undangan yangmengatur dan berlaku di Republik Indonesia.

P6 : Fotocopy Sertipikat Hak Tanggunganperingkat pertama No.5857/2007 tertanggal23.07.2007, yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKota Bandung jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.117/2007 tertanggal 28.05.2007, yang dibuatdihadapan/oleh Notaris/PPAT Ria Susany, SH.7.

P7 : Fotocopy Sertipikat Hak Tanggunganperingkat kedua No.5856/2007 tertanggal 23.07.2007,yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaBandung jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No.133/2007 tertanggal 19.06.2007, yang dibuatdihadapan/oleh Notaris/PPAT Ria Susany, SH.8.

sebagaimana diatur didalamketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturpelaksanaan hak tanggungan.

Sertipikat Hak Tanggungan peringkat pertama No.5857/2007tertanggal 23.07.2007, jo Akta Pemberian Hak TanggunganNo.117/2007 tertanggal 28.05.2007 ;b. Sertipikat Hak Tanggungan peringkat kedua No.5856/2007tertanggal 23.07.2007, jo Akta Pemberian Hak TanggunganNo.133/2007 tertanggal 19.06.2007 ;14c.

Sesuaiperintah undangundang tentunya Turut Tergugat sebagai instansi yangberwenang atas perbuatan tersebut di atas melaksanakan prosespencatatan hak tanggungan dalam Sertifikat Hak Milik No.

XXX a/n XXXyang menjadi Objek Hak Tanggungan dahulu dan sebagai tanda buktiadanya Hak Tanggungan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat HakTanggungan dengan Nomor:XXX yang saat ini dikuasai oleh Tergugat,sebagaiamana diatur dalam Pasal 14 UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah.Bahwa sebelum diajukannya gugatan harta bersama ini, utang pokokbeserta bunga dan denda terhadap kredit/pinjaman yang diajukan olehPenggugat dan Tergugat

Bank Mandiri KCP Solo Nusukantelah lunas, maka demi hukum Hak Tanggungan antara Penggugat danTergugat terhadap PT. Bank Mandiri KCP Solo juga telah hapus,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah.

Hal. 21 dari 44 hal.Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan Dengan Tanah, yang berbunyi demikian:"Hak Tanggungan telah hapus karena peristiwaperistiwa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18.

XXX a/n XXX, yang dahulu merupakanobjek hak tanggungan, maka sekiranya sudah berdasar dan beralasanhukum Penggugat menarik Badan Pertanahan Nasional KabupatenKaranganyar sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo untuk melakukanpencoretan catatan atau roya hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak MilikNo.

GUGATAN KURANG PIHAKNotaris Tri Wahyuni, SHAdalah Pihak yang harus ikut di gugat, berkaitan keabsahan akta subrogasiyang tidak dapat di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dikarenakantidak adanya hak tanggungan atas jaminan berkaitan objek perkara aquo.Notaris Dr.

perbuatantersebut telah diatur dalam UU HT, dan tidak dapat di daftarkan ke BPN.Bahwa buyback dan akta Subrogasi yang penggugat lakukkan adalahtidak memiliki kekuatan hukum apa apa, hal ini di dasari Penjelasan pasal16 UU Hak tanggungan (Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diaturdalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perludibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada hak tanggunganBahwa berdasarkan Pasal 6 UUHT mengatur bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyal hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendin melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebutPasal 16 ayat (1) UUHT berbunyi:Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, Hak Tanggungantersebut ikut beralih

karena hukum kepada kreditor yang baru.Maka dari itu, jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralihkarena subrogasi, hak tanggungan tersebut juga ikut beralin karenahukum kepada kreditor yang baru.Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN BtlPeralihan hak tanggungan tersebut kemudian wajib didaftarkan olehkreditor yang baru kepada kantor pertanahan.Kemudian, beralinnya haktanggungan kepada pihak ketiga mulai berlaku pada hari tanggalpencatatan pada buku tanah, yaitu

.), karenabertentangan dengan UU Hak tanggungan pasal 16 berikut penjelasannya.7. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat rekonpensi (PT.Bank Mandiri.Tbk)menjual objek jaminan milik Penggugat Rekonpensi tanpa atas dasar Haktanggungan dan dasar hukum lainnya adalah Perbuatan melawan hukum.8. Menyatakan Perjanjian kredit CLN.YOG/007/KPR/2014 DEV/2013 tertanggal10 Januari 2014, adalah perjanjian yang cacat hukum, dikarenakan belumAkta jual beli notaril dan hak tanggungan terhadap objek jaminan.9.

Bahwa terhadap barang jaminan a quo telah diikat Hak Tanggungansebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 158 / 2016 yangdibuat dihadapan Notaris / PPAT Ariek Wijayanto, SH, Notaris diSidoarjo dan Sertifkat Hak Tanggungan No. 10399 / 2016 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, Tergugat!

telah sesuai dan didasarkan padaUndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalidengan Staatsblad 1941:3), UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda YangBerkaitan dengan Tanah (UndangUndang Hak Tanggungan) danPeraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Bahwa sebagaimana diatur dengan tegas dalam Pasal 6 UndangUndangNomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah BesertaBendaBenda Yang Berkaitan dengan Tanah, bahwa penjual sebagaipemegang hak tanggungan atas objek gugatan a quo mempunyai hakuntuk menjual Objek Gugatan a quo melalui pelelangan umum jika Debiturtidak membayar kewajiban utangnya.

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 158/2016 tanggal 30Agustus 2016.c.

Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepala: Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Peringkat Pertama Nomor10399/2016 tanggal 26 September 2016.Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat selaku Penjual Lelangbermaksud menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum dan mengambil uang pembayaran kredit darihasil penjualan tersebut karena Penggugat selaku debitur tidak memenuhikewajiban utangnya sesuai waktu yang telah ditetapbkan.

Bahwa wujud dan tindakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadapagunan kredit Pelawan oleh Terlawan melalul Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, telah menimbulkankesan yuridis terlalu dipaksakan oleh pihak Terlawan tanpamempertimbangkan dengan saksama dan cermat kepentinganPelawan;3.

Bahwa oleh karena lelang eksekusi hak tanggungan terhadap agunankredit Pelawan serta pelaksanaannya dilakukan pihak Terlawan secaramelawan hukum dan melanggar tata tertib hukum acara maka lelangeksekusi hak tanggungan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atautidak mempunyai kekuatan hukum dan terdapat alasan untuk dicabutkembali oleh Terlawan;4.

(APHT) dan dilanjutkan dengan sertifikathak tanggungan, yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang samadengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,Hal. 20 dari 40 hal.

Bahwa, dalam Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT)disebutkan bahwa apabila Debitur cidera janji, pemegang hak tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dan hasil penjualan tersebut.

Pasal 6UndangUndang Hak Tanggungan, namun dalam pelaksanaaneksekusinya harus melalui proses pengajuan permohonaneksekusi ke Pengadilan Negeri Merauke terhadap hak tanggunganyang diletakan atas Hak Kepemilikan yang dijadikan agunan kredittersebut: Buktibukti kebohongan tersebut, adalah:1.a.

Tanah obyek sengketa dibeli oleh penggugat melalui lelang eksekusihak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, sehingga seharusnya KPKNLDenpasar ikut digugat sebagai Tergugat, setidaktidaknya sebagai TurutTergugatb.

Bahwa Tanah obyek sengketa yang telah dijual lelang oleh LPD DesaAdat Pecatu melalui lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) denpasar,Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 601/Padt.G/2021/PN Dpssehingga seharusnya LPD Desa Adat Pecatu ikut digugat sebagaiTergugat, setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat;c.

Tanah obyek sengketa dibeli oleh penggugat melalui lelang eksekusihak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, sehingga seharusnya KPKNLDenpasar ikut digugat sebagai Tergugat, setidaktidaknya sebagaiTurut Tergugat;b.

Bahwa Tanah obyek sengketa yang telah dijual lelang oleh LPD DesaAdat Pecatu melalui lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukandi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)denpasar, sehingga seharusnya LPD Desa Adat Pecatu ikut digugatsebagai Tergugat, setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat;c.

pertama Nomor 06745/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dariLembaga Perkreditan desa (LPD) Desa Adat Pecatu berkedudukan diKuta Selatan Kabupaten Badung;Bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentanghak tanggungan menyebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnyadisebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan padahak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok