Ditemukan 13076 data
145 — 81
Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/parapembanding tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijke Verlaard);DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/terbanding untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000, (seratus lima puluhribu rupiah);Bahwa menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo dalamputusan tersebut, bahwa agar permasalahannya menjadi jelas dan dapatdiselesaikan dengan tuntas
OTNIEL PENI
Tergugat:
1.DEMAS PENI
2.PAULUS DUKA
3.EDISON DUKA
4.ABRAHAM DUKA
5.JITRO NIKODEMUS PENI
6.GABRIEL MOL
7.MENASE DJEKA
8.ASER PENI
9.EDUAR D PENI
10.ANSELMUS PENI
11.TRISURYANTO DUKA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
62 — 24
gugatankepada GABRIEL MOU (Tergugat VI), MENASE DJEKA (Tergugat VII), ASERPENI (Tergugat VIII), dan ANSELMUS PENI (Tergugat X), keempat orangtersebut diatas semuanya TIDAK menguasai tanah obyek sengketa tetapikeempat orang tersebut diatas juga dijadikan Tergugat yaitu Tergugat VI,Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X oleh Penggugat dalam gugatanaquo, maka Gugatan Penggugat adalah error in persona atau keliru menarikorang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid).Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas
142 — 61
kerjakan sawahtersebut; bahwa saksi tidak tahu situasi tanah pada tahun 1994 apakah sudah menjadi sawahatau belum; bahwa saksi tahu SKT tahun 2003 dijadikan syarat untuk terbitnya sertifikat;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, Para pihak menyatakanakan menanggapinya dalam kesimpulannya;Menimbang, bahwa dikarenakan obyek yang dipersengketakan dalam perkara iniadalah mengenai tanah dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agarpemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas
1.Mushar
2.Mustaza
Tergugat:
T.Jafar. TM
110 — 55
Kaidah hukum yang dapatdiambil pada yurisprudensi tersebut adalah gugatan dapat dinyatakan kurangpihak karena tidak menggugat pihak lain yang krusial atau penting dalampenyelesaian perkara secara tuntas dan menyeluruh;Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan eksepsi yang disampaikan olehTergugat yang dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana yang sudah Majelisuraikan sebelumnya.
Mardani Bin Durian
Termohon:
Fatimah Binti Ibrahim
53 — 9
Maka Tergugat tidak terutanglagi dengan Penggugat sama sekali selain nafakah idah dan uang mutah,malah Penggugat yang terutang dengan Tergugat satu Unit Honda BeatHal. 10 dari 54 Hal.Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2017/MSBir2011 dan satu Unit Honda Supra Fit sampai sekarang tidak tau entah kemana.Jawaban Halama 3 mengenai Hutang Piutang a s/d g tidak ada samasekali, biaya nafakah hidup anak masih ditanggung jawab TergugatHutang Gaji sudah tuntas dan selesai sesuai dengan putusan PT UNBanda Aceh sampai
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
karenajudex facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan PengadilanNegeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, oleh karena apabila pihak lain yang telah menguasai tanahsengketa dimaksud di mana penguasaan tersebut melalui perbuatanhukum jual beli, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara inidikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan kelak dikemudian hari dalampelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa tersebut sehingga tidakmenyelesaikan persoalan secara tuntas
Terbanding/Tergugat : P.T. GRAHABUANA CIKARANG
127 — 49
sudah berkekuatan hukum tersebut haruslah diartikansebagai putusan yang tidak dapat lagi diganggu gugat sehinggamerupakan alat bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya sepanjangmengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut.Apabila ada gugatan baru mengenai materi pokok perkara, objek perkaramaupun pihak berperkara yang sama maka Majelis Hakim haruslahmenolak atau menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima mengingatPutusan tersebut telah menyelesaikan sengketa dengan tuntas
62 — 39
ketergantungan narkotika jenis shabu yang dideritanyasaat ini dan ahli memperkirakan dalam jangka waktu rehabilitasi medis selama 5 bulanterdakwa akan sembuh total;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas dihubungkan denganbukti surat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa berupa bukti rekam medissebagai seorang pecandu shabushabu, maka Majelis Hakim telah melihat secara nyata danjelas bahwa terdakwa sebelumnya telah memiliki riwayat rehabilitasi medis yang belumselesai hingga tuntas
1.HJ. SARTINA, NA, SE, MSi.
2.DEDI ANWAR BANCIN, SE
Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
Intervensi:
1.H. AFFAN ALFIAN, SE
2.Drs. SALMAZA
158 — 53
Bahwa dalil Para Penggugat halaman 4 angka 4 tentang penjelasan OrangAceh sebagaimana terdapat di dalam Pasal 211 tersebut tidak utuh dipahamioleh Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat membaca tuntas sampaiayat terakhir (3) karena disetiap peraturan perundangundangan antara ayatHalaman 30 dari 47 HalPutusan Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.BNA10.11.12.13.yang satu dengan ayat yang lainnya merupakan satu kesatuan, bukanmemenggal separuh (parsial) sesuai dengan selera dan kepentingan ParaPenggugat.Bahwa
Ahmid Zaeki
Tergugat:
1.Ir. Subianto
2.Adelia Irena
3.Natalia Christiana, SH, MKn
4.Asrul Hakim, SH
5.Manager Koperasi Serba Usaha Mitra Rakyat Kota Malang
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Negara dalam hal ini melalui PT. Bank Tabungan Negara Persero Kantor Cabang Syariah Malang
2.Eko Cahyono, SH
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN RI cq Kantor Pertanahan Agraria Dan Tata Ruang Kota Malang
56 — 13
litis cosortium tersebut tidak memenuhi syarat formalitas gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdatadan Pasal 378 RV tersebut di atas apabila Koperasi Simpan Pinjam ARTHAMULIA tersebut tidak ikut digugat dalam perkara aquo, maka pihak KoperasiSimpan Pinjam ARTHA MULIA tersebut sebagai pemegang hak tanggunganpertama terhadap obyek sengketa ini tidak terikat terhadap putusan perkaraaquo sehingga sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini tidak dapatdiselesaikan secara tuntas
203 — 66
SYAIFUL ANWAR BINMOHAMAD HOESEIN/HUSSEIN secara tuntas besertabagiannya masingmasing sesuai dengan ketentuan HukumWaris Islam.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka kamimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatandapat memutuskan halhal sebagai berikut :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas hartapeninggalan Pewaris.3.
1.MUBAH MANIK
2.JANDI DAMANIK
3.ALIAS MANIK
4.KASTEN MANIK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
124 — 78
Oleh karenanya Majelis Hakimmenilai bahwa setidaknya sampai saat ini telah ada status terhadap tanah ObjekSengketa adalah milik keturunan Oppu TORPAN MANIK, kendati demikianterhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut masih dalam ProsesBanding (Bukti T.Il Int15), sehingga agar tidak terjadi dualisme putusanPengadilan, maka persoalan mengenai kepemilikan terlebih dahulu hendaknyadiselesaikan secara tuntas guna memberikan suatu kepastian hukum yangbermanfaat bagi bara pihak yang bersengketa
153 — 35
Bahwa sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh manakala lengkapnya para Pihak yang ditarik sebagaiTErQ UG at; nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnnnen nee. Eksepsi Gugatan Kauuf (Obscurr Libel)Bahwa kekaburan terhadap Gugatan Penggugat dalam Perkara A quoterhadap lahan seluas 136.800 ha yang berada di Desa Jembayan,Jembayan Tengah, dan Jembayan dalam, Jonggon Desa dansekitarnya di Kecamatan Loa Kulu Kab.
359 — 141
Untuk itu mohon perhatian terhadapputusan MA No.621K/Sip/1976 yang pada dasarnya memuatkaidah hukum bahwa suatu sengketa baru dapat diselesaikansecara tuntas dan menyeluruh dalam hal pihak yang menjadiPenggugatdan Tergugat lengkap.c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas makatidaklah berlebinan dan beralasan hukum bilamana gugatanpenggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijke verklaard) atas dasarkekurangan pihak (Plurium Litis Consortium).5.
: Ny. Lie Fong Moij
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Intervensi:
Panglima Kodam IV/Diponegoro
451 — 177
MILITER DAERAH MILITERIV/DIPFONEGORO DETASEMEN POLISI MILITER IV/2 dengan bukti SuratTerima Laporan Pengaduan Nomor LP/03/V/2016 pada tanggal 19 Mei2016, akan tetapi laporan tersebut sampai dengan saat ini belum adatindak lanjut Secara tuntas; 10.Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2017 Penggugat melakukanpemasangan papan pengumuman di lokasi tanah milik Penggugat tersebutdengan tulisan TANAH INI ADALAH MILIK PENGGUGATBERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK SERTIPIKAT HAK GUNABANGUNAN No. 1347/ Caturtunggal
78 — 63
hal digadaikannya tanah obyek sengketa itu yang dalam perinciankeseluruhan cukup luas dan dengan harga gadainya yang besar jumlahnya sertadalam kurun waktu penebusan/pengembaliannya yang tidak jelas, tetapi akan hal sipenerima gadai tidak ikut dilibatkan sebagi pihak perkara ini, maka sudah tentukelak kemudian hari apabila perkara ini telah putus, maka akan menimbulkan pulaq FF persoalan baru, perkara baru, penyelesaian baru, dimana satu pihak hal seperti iniyang diinginkan dan disatu pihak ingin tuntas
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggamengakibatkan rumusan masalah (pokok persoalan) yang dibuatnya,terbahas tidak tuntas, sepotongsepotong atau parsial, yangmengakibatkan putusan perkara ini menjadi tidak benar;Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pemetaan masalah yangtelah dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaiberikut:.
Terbanding/Penggugat : YUNNI RATNASARI
Turut Terbanding/Tergugat II : ATI RAYANTI
Turut Terbanding/Tergugat III : WAHYUDIN alias WAHYU
Turut Terbanding/Tergugat IV : ASEP SAEFUL HIDAYAT alias AYAT alias YAYAT
Turut Terbanding/Tergugat V : AGUS MUHAMMAD WAHYUDIN alias AGUS
Turut Terbanding/Tergugat VI : YUDI WIBAWAKMUKTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : ENDAH JUANTIKA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ADITYA RAMADHAN
Turut Terbanding/Tergugat IX : ANDIKA RAHARDIAN
68 — 27
kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dandiadili oleh Pengadilan Negeri, maka Judex facti diperbolehkan memberiputusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, sepanjang dictum yang satuberkaitan dan berhubungan erat dengan dictum lainnya sebagai suatukesatuan : sehingga Pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, karena hakimdalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusahaagar ia dapat memberikan putusan yang benarbenar menyelesaikan perkaratersebut secara tuntas
PT. ANRA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMUT Cq BUPATI TAPTENG selaku Penanggungjawab Anggaran
3.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah selaku Pengguna Anggran
4.LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAPANULI TENGAHh
5.APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
6.UNIT LAYANAN PENGADAAN Kab. Tapanuli Tengah
7.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Bupati Tapanuli Tengah
8.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Tengah
9.Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tapanuli Tengah
10.Aparat Pengawas Intern Pemerintah
11.Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Tapanuli Tengah
Turut Tergugat:
1.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah Sumatera Utara
2.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
4.PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR . PERSERO
5.LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
6.Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara
7.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah
8.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
287 — 102
Duta Sumatera Perkasa sebagaipemenang tender/lelang yang menurut Penggugat telah didasarkankepada persekongkolan dengan pihak lain (tetapi tidak turut digugatsehingga para pihak menjadi tidak lengkap yang berakibatpenyelesaian perkara menjadi tidak tuntas), dan tindakan manadisebutkan bukan merupakan kelalaian Penggugat melainkan karenakelalaian Tergugat IV dan disebutkan bertentangan dengan PutusanPresiden Nomor 192 Tahun 2014 dan kesemuanya dipahamiPenggugat sebagai mempunyai dugaan yang kuat ada
13 — 10
., Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2019/PA.Sormengalah bagaimana baiknya dan saya tidak pernah emosi menyikapinya,dan di dalam rumah tangga yang namanya saling mengingatkan, bertukarpikiran, saling memberi saran ataupun bermusyawarah secara terbukadalam segala hal untuk menyamakan pemikiran, itu Suatu Keharusan Supayatidak terjadi salah paham, tetapi kalau diajak bicara suka tidak tuntas karenaistri Saya Suka menyikapinya dengan emosi dan itu menurut saya bukanperselisihnan tapi hal yang wajar kalau diterimanya