Ditemukan 11218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PN LUBUK BASUNG Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 31/Pdt.G/2018/PN LBB
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.SUMARNIATI
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
128 — 26
  • Parlindungan, Pengertian HakPengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang sama sekali tidakada istilah di dalam Undangundang Pokok Agraria (UUPA).
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 116/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 17 Oktober 2018 — -. ANTON A NDEO, DKK VS -. DON PUTRA GOTAMA, DKK
63 — 20
  • GOTAMA, dengandalil bahwa tanah sengketa adalah Milik PARA PENGGUGAT (samadengan dalil bantahan sebelumnya) hingga menjadi milik BRIANDOPRIBADI GOTAMA Tergugat 2, dengan cara memperoleh Hibah dariCITRANINGSIH GOZALI, Namun CITRANINGSIH GOZALI tidak digugatdalam perkara ini, selaku subyek hukum yang memberikan hak milikkepada Tergugat 2, sehingga Gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak,dan berakibat tidak sempurna ;Bahwa Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa melalui jual beli secara sahmenurut UUPA
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Harta Bersama
Register : 08-01-2014 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA BATAM Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.BTM
Tanggal 8 Juli 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
35 — 8
  • lainnya pada saatpembuktiannya;bahwa kepemilikan lahan di Batam harus mengikuti aturan Pasal 6 ayat (2)huruf b Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah IndustriPulau Batam, memberi wewenang kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam untuk: a) Merencanakan peruntukan danpenggunaan tanah tersebut;b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan18.19.pelaksanaan tugasnya;c) Menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebutkepada pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan pasal 43 UUPA
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Pertanahan
Register : 24-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 30/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 9 Maret 2017 — H. M. SUTARDJO, S.H. Bin R. WIGNYO SOEMARTO vs. I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI , H. AMBOK INTANG (T II Intervensi I), . H. ANANG H. HUSIN (T II Intervensi II)
135 — 70
  • quo telah mempunyai sifat konkrit, individual dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 angka 9 UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga dengan demikian terbitnya 2 (dua) sertipikat menjadi tumpang tindihalias ganda (operlap) dengan sertipikat milik Penggugat yang nyatanyataobjek sengketa adalah cacat hukum secara administrasi, dengan demikianobjek sengketa tersebut jelas pula melanggar Pasal 19 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Wakaf
Register : 12-09-2011 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 08-02-2013
Putusan MS BIREUEN Nomor 263/Pdt-G/2011/MS-Bir
Tanggal 12 Juni 2012 — Para Penggugat vs Para Tergugat
96 — 31
  • Putusan No. 263/Pdt.G/2011/MSBirMenimbang, bahwa atas bantahannya di atas Tergugat I telah mengajukanalat bukti T2(Daftar harta Agama Desa Cot Ulim), T4(Surat Keterangan HakMilik Adat) dan 8 orang saksi, dari bukti T2 tersebut yang diajukan Tergugat Itidak menunjukan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalamPasal 16 ayat 1 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960, karena setelah berlakunyaUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria Pasal 19 UUPA Tahun1960 jo.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 26-02-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA WONOGIRI Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Wng
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
165 — 45
  • atas nama Tergugat berdasarkan Akta Hibah yangdibuat di notaris tersebut sebagaimana alat bukti P.2 s/d P.5 tidaklah menjaminkepastian hukum bagi pemiliknya karena sistem pendaftaran tanah dalam UUNo.5/1960 tentang pokok agraria menggunakan system publikasi negatif, yangberarti sertifikat bukanlah sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktianmutlak, melainkan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat Sepanjang tidakdapat dibuktikan lain oleh bukti lawan, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 2huruf c UUPA
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Tanah
Register : 01-04-2013 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 14-02-2015
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Sim
Tanggal 17 September 2014 — 1.DAHMAN SEMBIRING SE ,AK 2.TITIANA TARIGAN MELAWAN Seluruh ahli waris Alm MEDAN PURBA
91 — 26
  • Swadayamasyarakat dan instansi yang mengelola sumeber daya;Ayat (2) : menyatakan bahwa Keberadaan tanah masyarakat hukum adat yangmasih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah denganmembubuhkan suatu tanda katogragfi dan apabila memungkinkanmenggambarkan batasbatasnya serta mencatatnya dalam daftartanah;Menimbang, bahwa setelah berlakunya ketentuan konversi, khusustanahtanah yang tunduk pada hukum adat, tetapi tidak terdaftar dalamketentuan konversi kepada sesuatu hak atas tanah menurut UUPA
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 40/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 25 April 2018 — NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA, beralamat di Perumahan Pondok Ungu Permai F-I/28, RT/RW : 011/012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Porpinsi Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sudiarto, S.H., dan M. Abdurahman, S.H., Advokat pada Law Firm Bambang Sudiarto & Partners, beralamat di Jl. Panarukan No.23 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Maret 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan 1. WILIUS DWI PUTRA, dahulu beralamat di Kampung Pondok Karya, RT/RW : 001/001, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga Tangerang Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabungan Pandiangan S.H.,M.H., Roni Pandiangan, S.H., dan Efri Donal Silaen, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016; Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I ; 2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Hl. H. Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa, Tangerang Propinsi Banten; Dalam hal ini diwakili Asep Sarip Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2000/ST.36.03/V/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1999/SK.36.03/V/2016 tanggal 20 Mei 2016; Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ; 3. MURSIN HM. Beralamat di Kampung Sukamanah RT/RW : 008/003, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten; Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
133 — 41
  • dalildalilPenggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, karena terbuktiberdasarkan faktafakta dalam gugatan Penggugat, tidak ada keteranganatau dalil yang membuktikan bahwa objek/tanah yang dibelinya dariTurut Tergugat dilakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan floating,sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah pembeli yang semberonodan tidak beritikad baik;Bahwa Tergugat menduduki tanah miliknya sendiri berdasarkan alashak sertipikat sehingga berdasarkan hukum tertulis yang tertuang dalamPasal 19 ayat 2 C UUPA
Pengadilan PA BLITAR Perdata Agama
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 1602/Pdt.G/2014/PA.BL
Tanggal 24 Februari 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I - TERGUGAT V
48 — 2
  • Kewajiban formil perbuatan hibah dengan akta autentik/notaries secarahukum baru dapat di laksanakan setelah di keluarkannya peraturanpelaksana pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah, yakni PPNomor.24 tahun 1997. Adapun hibah yang di lakukan Alm.PR kepadaTergugat IV terjadi pada tahun 1989 dan 1993, sebelum peraturan itu diundangkan.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 23-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
MINARTY
Tergugat:
1.SABARUDIN
2.ZULHER ZISPAR
3.ALI WARDANA
4.MOHAMAD ALI, S.H
Turut Tergugat:
1.ROBERT FAISAL, S.H., ATAU JON ASTRA, S.H.
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
46 — 11
  • T.1, Il, IIll17 dan 18 karena merupakan bukti berupaakta diawah tangan tidak bisa membuktikan sebaliknya sehingga dengandemikian Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketadalam perkara aquo;Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.I, Il, Ill1 sampai dengan 3berupa putusan Pengadilan adalah bukan merupakan bukti kepemilikan atastanah hal mana sesuai dengan sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanahdan sebagai alat pembuktian yang kuat menurut ketentuan pasal 19 ayat (2)huruf C UUPA
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-08-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 99/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 24 Agustus 2017 — SUPARTININGSIH sebagai PEMBANDING MELAWAN : 1. RINA FACHRUDIN, S.E; 2. TRISKA DAMAYANTI, S.H sebagai PARA TERBANDING
53 — 33
  • Hal itu menjadi suatuyang seharusnya tidak tepat untuk dipertimbangkan sebagaiperbuatan hukum yang patut dan sah, sebab kekuranganpembayaran yang wajib dipenuhi Terbanding dalam transaksijual beli hak milik atas tanah (vide Pasal 26 UUPA) a quo kepadaPembanding (yang nota bene berkewargaan negaraan Indonesia)malah beralih menjadi pelunasan yang berasal dari penggantianganti rugi oleh Terbanding kepada Tn. Otto Schuch (?)
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 329/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 28 Agustus 2017 — MERRY ALIMAN >< GUNAWAN SATYA CS
131 — 93
  • dan akta otentik merupakan bukti sempurna tentang apayang termuat didalamnya sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdatayang menyebutkan bahwa, bagi para pihak yang berkepentingan beserta paraahli warisnya ataupun orangorang yang mendapatkan hak dari mereka, suatuakta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuatdidalamnya : bahwa perolehan hak atas tanah tersebut sudah didaftarkan diBPN Jakarta Barat tanggal 28 Juli 1997 sebagaimana di atur dalam Pasal 19dan Pasal 23 UUPA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 16-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 10/G/2020/PTUN.BJM
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
PADLANSYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN
Intervensi:
NURUL HIDAYAH
298 — 144
  • Pemberian suratsurat tanda bukti hak yang menurutPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA berlaku sebagai alat bukti yangkuat.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak ada cacatprosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02719tanggal 23 November 2017 dahulu atas nama Sirajuddinsekarang atas nama Nurul Hidayah atau Tergugat II Intervensi.22.
Pengadilan PT KENDARI Pidana Umum
Register : 10-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 117/PID.SUS/2020/PT KDI
Tanggal 26 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Arifin Diko, S.H
Terbanding/Terdakwa : SULDI TENUS Alias SULBIN Bin TENUS
104 — 39
  • syariah.UUPK adalah Undangundang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen;UUHT adalah UndangUndang No.4 tahun 1996 tentang HakTanggungan;Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum = yang diajukanberdasarkan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah konsumen yang mengadu melaluiYayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan ataudisingkat YLPKK;Bahwa SHM No. 1419/Tobuuha dan SHM No. 1420/Tobuuha telahdiakul, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI No. 5/1960 tentang DasarPokokPokok Agraria (UUPA
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 26-02-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 04 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 16 Oktober 2014 — Hj. HAMSIAH DKK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU BAHRUN
105 — 37
  • Bahwa secara yuridis,Sertipikat HM yang diterbitkan oleh Tergugat merupakanbuktikepemilikan hak atas tanah yang diatur oleh undangundang sesuaidengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka(20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.5.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 915/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat:
AGUNG SANTOSO
Tergugat:
1.VICKY AISYAH
2.RINDA ROVITA
3.VIVI HARYATI VULA
4.SETIYO ADI SUTEJO
Turut Tergugat:
4.ALEXANDRIA PUDENTIANA WIGNJODIHDO, SH
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
51 — 7
  • No. 24/1997 ) :Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah......
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 13 Juli 2020 — - ENDANG ASTUTI, Dkk Lawan H.M. AZIS BACO BULA
217 — 79
  • Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur, sehingga menurut hemat Hakim Anggota dan Hakim Anggota Ildimana sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak milik bukanlahsengketa bezit;Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) UUPA berbunyi : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLORA Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bla
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Hj.MARNIYATI
Tergugat:
1.JUJU JUHATTA
2.DWI NUGRATMO (suami JUJU JUHATTA)
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
87 — 7
  • waktu itu batas sebelah timur masih belum pihakPenggugat (Marniyati) jadi Penggugat tidak tahu kalau Para Tergugat telahmembeli tanah HGB No. 3 tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa.Bahwa setelanh proses permohonan hak terpenuhi maka diterbitkanKeputusam Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 25 September 1999 sebagai dasar diterbitkan Hak Guna BangunanNo.25 Desa Wulung atas nama Juju Juhaita pada 22 Januari 2000 olehKantor Pertanahan Kabupaten Blora sesuai Pasal 35 UUPA
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 22-10-2008 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN PADANG Nomor 97/Pdt.G/2008/PN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2009 — SUTAN CHAIDIR, Dkk melawan RUSTIAN, Dkk
99 — 28
  • ditarik sebagaiTergugat;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat A. 1. 4, 5, 8, 9 dan 10 dan TergugatC di atas, maka Majelis Hakim tedebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A.1. 4,5, 8, 9 dan 10 sebagai berikutMengenai eksepsi angka 1Menimbang, bahwa meskipun sertifikat objek perkara diterbitkan oleh KantorPertanahan pada tanggal 13 Mei 1980 dan diterbitkan sudah 29 tahun dari sekarang tidaklahmenjadikan gugatan penggugat kedaluwarsa, dikarenakan pendaftaran tanah yangdiperintahkan oleh UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 01-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2016
Tanggal 1 Mei 2016 — GEORGE FERDINAND NISNONI, dkk VS WEKLIEF NISNONI, dkk
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 539 K/Pdt/2016yang jujur), UUPA belum ada. Sehingga tidaklah jelas prosedur hukumapa yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Namun demikiansecara argumentum analogium dapat diartikan sebagai prosedurpemberian hak bezit oleh alm. Nicolaas Nisnoni kepada anaknya alm.Alfons Nisnoni, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh alm.