Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakanbersalah, dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuanpasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;59 Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAPdan peraturan lainnya yang bersangkutan ;MENGADIL Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum danTerdakwa ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor23/PID.SUS/2010/PN.LBT tanggal 06 Oktober 2010 yangdimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanyapidana, uang pengganti dan uang yang dititipkan padarekening Kejaksaan Negeri Lembata di BNI CabangLewoleba, sehingga amar selengkapnya berbunyisebagaiberikut Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR

program pemerintah bahkan programseluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA; Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral generasi bangsa;Keadaan yang meringankan Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depanpersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasalpasal terkait yangterdapat dalam Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Lumajang tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata PemohonKasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, batau c Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal254 Undang Undang No mor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasanuntuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 131/Pid.B/2017/PN Lmj tanggal 3Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaraini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan

harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding sebesar RP. 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu) rupiah;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76 D Undang UndangNomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadiUndang Undang dan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapatditambah sepertiga;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanMenimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalamtahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) KitabHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN.BlpUndang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981,maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidanganterdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b makaterdakwa harus tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepadakejahatan terhadap harta benda

B/ 2016 / PN BinMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggapmerupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;Mengingat akan ketentuan Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. ;4. Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas Angkutan Jalan ( LLAuJ ) ;5. Peraturan Perundangundang lainnya yang terkait ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umumtersebut ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Lbj. tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;4.

maka sesuai pasal 222 KUHAP sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebanipula untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Tujuan Pemidanaan adalah bukansemata mata sebagai Tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai TindakanPembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa tersebut sudah bebasnanti, bisa menjadi manusia yang insyaf, sadar, dan tidak akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan Undang

Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentangKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per UndangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILIHalaman 19 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2015/PN.Bls1.

Perbuatan Para Terdakwa dapat memicu terjadi keresahandiantara Desa;Keadaan yang meringankan : Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannyalagi; Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban danantara Para Terdakwa dan Korban sudah berdamai secarakekeluargaan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang undang HukumPidana, Undang

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 319/KMA/HK.01/10/2019 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 15 dari 16 halaman.

keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN BrbKeadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya ; Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 197 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dan Undang

undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

pemberantasan korupsi yang sedang giatgiatnya dilaksanakan.Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui segala perbuatannya serta merasamenyesal atas perbuatan tersebut.e Terdakwa belum pernah dihukum.e Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.Memperhatikan pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke1 KUHPjo Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi dan Undang

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang berkenaandengan perkara ini.MENGADILI.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalamhal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut unum dengan memperhatikanfaktafakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan juga terdakwa belummenikmati hasil dari perbuatannya tersebut sehingga Hakim akanMempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP, Undang

Undang Nomor : 8 tahun 1981, UndangUndang No. 2 tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasalpasal lain dariperaturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini :MENGADILI1.

dalamdakwaan kedua / tindak pidana korupsi maka kepada terdakwa dibebanimembayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, khusus untuktingkat Banding besarnya biaya perkara tersebut disebutkann dalam amar putusan ini ;wonnnne Mengingat ketentuan pasal 11 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Undang

Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan peraturan lainnya yang berkaitan denganperkara ini; MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Dps tanggal 04 JuliHal 19 dari 21 Hal.

botol plastic ;e 2 (dua) buah jarum pembakar ;e 3 (tiga) buah karet penyambung sedotan plastic ;e 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pipet kaca ;e 1 (satu) buah temmpat luluran purbasari berisikan 2 (dua) buah pipet ;e 1 (satu) bungkus kecil diduga sabusabu ;e 1 (satu) set alat bong lengkap dengan pipet kaca ;e 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Avolution ;Setelah diteliti surat penyitaan terhadap barang bukti tersebut, ternyata Penyidik telah menyitabarang barang bukti tersebut sesuai dengan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, dan saksi serta terdakwa membenarkan barang barang bukti tersebuttelah ditemukan di lokasi kejadian ;Menimbang, bahwa selain memperlihatkan barang bukti dipersidangan, PenuntutUmum juga membacakan bukti surat berupa : hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor :82/XI/POL/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr.

bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatasakan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakanbersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Halamani6dari18 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN.Cms.Mengingat, ketentuan dalam Pasal 378 KUHPidana dan segala PasalPasal dalam Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum AcaraPidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.MENGADILI1.

Terdakwa menyesali perbuatannya ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan4 KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP.M EN G A D I L IMenyatakan bahwa terdakwa I Endi Alias Farok Bin keneng,terdakwa II Asep Saepudin Alias Aceng Bin Isong, terdakwa23III Endang Alias Rinso Bin Ence, terdakwa IV Ismudin AliasRais Bin Dana telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian denganPemberatan .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.Endi Alias

Nomor : 801 K/Pid/2011berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukumatau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya,atau. apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, dan apakah pengadilan telahmelampaui batasS wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak

sehinggamelancarkan jalannya persidangan;Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit belit dalammemberikan keterangan;Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggapmerupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;Mengingat akan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RI nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yangberkenaan dengan perkara ini ;MENGADILI :1.

dahulu akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagaiberikut :18Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.Halhal yang meringankan :e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelitbelitmemberikan keterangan.Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP, Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturanperaturan lain yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILI1.