Ditemukan 11169 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulpa umpa uspa uppa upa uupt
Penelusuran terkait : Pembunuhan Pencabulan Persetubuhan Pencabulan (uupa)
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Upload : 26-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 98/ PDT/ 2015/ PT BTN
PEMBANDING semula PENGGUGAT; H. MADRAWI MELAWAN TERBANDING I semula TERGUGAT; WAHIDIN HALIM TERBANDING II semula TERGUGAT I; R U S M A N TERBANDING III semula TERGUGAT II; UMAR DANI TERBANDING IV semula TERGUGAT III; HERRY SOSIAWAN,SH TERBANDING V semula TERGUGAT IV; DENNY NUGRAHA, S.E., S.H., Mkn TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT: ANDERSON URIP SUYADI TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I; ARBAN TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II; SALEH SUHERMAN TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT III; BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Jalan Abdul Muis Kav. 8, Tigaraksa Tangerang,
49 — 38
  • Bahwa, sehubungan hal butir2 diatas, adalah telah ternyata jual belitanah SHM No.00064/Lemo Surat Ukur tgl.25 Maret 2013 No.03/Lemo/2013 luas 42.814m2 milik Anderson Urip Suyadi/Turut TergugatKonpensi selaku penjual dan atas nama Wahidin Halim/PenggugatRekonpensi selaku pembeli, adalah telah dilakukan para pihak sesuaiketentuan Pasal 19 UUPA No.5 Tahun 1960 Jo.Pasal3 PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan telahsesuai ketentuan berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata : bahwa
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 21-05-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 23/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 7 Januari 2014 — Perdata: Pengugat: - AGUS ANJATMOKO - AMI RAHMMIATI BE. Tergugat: - DRS. EBO SOBARI -AAM AMINAH Spd - dr. DJADJAT NOELKAN - H. MUHAMAD SUEB / H. MUHAMAD MOHANDI, SH. - BAHSIS SODIKIN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON
109 — 9
  • RAHADIterbit sejak tahun 1975 berdasarkan keterangan dari Gugatan Para Penggugat.Bahwa Para Penggugat telah salah menempatkan posisi BPN Kota Cirebon sebagaiTurut Tergugat, sebab seharusnya BPN Kota Cirebon adalah sebagai pihak yangpaling bertanggung jawab atas kepastian hukum tentang kepemilikan tanah(sertifikat) baik milk ParaTergugat maupun Para Penggugat (pasal 19 UUPA joPasal 1 PP No. 11 tahun 2010).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-12-2015 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Desember 2015 — ANDRINALDI DT. GINDO SIMARAJO, dk vs HUSNIWATI, dkk
120 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai yang tercantum dalam SHM Nomor 14 dan SHM Nomor15 dimaksud tercatat atas nama Husniwati/Tergugat A.1 sehinggasesuai ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Ayat (2) hurufc jo.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 04-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 65/PID/2018/PT YYK
Tanggal 6 Nopember 2018 — ANTONIUS TOTO DJUNAEDI RIDARTO Alias JONED
162 — 59
  • ., M.Hum di bawah sumpah di depanpersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelahpemberlakukan UUPA bahwa khusus' Daerah IstimewaYogyakarta tidak ada satupun Instansi Pemerintah yangdiperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah .Bahwa saksi juga menerangkan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria bahwa yang dapat memiliki hak atas tanah hanyaWarga Negara Indonesia dan Badan Badan Hukum yangdidirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 3/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
PATAR SIDAURUK
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
Imam Sufi Bunari
262 — 110
  • Pasal 2 UndangundangNoomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria (UUPA);c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Lampung telahmerencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanahPutusan Nomor : 3/G/2020/PTUNBL Hal 25perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana suratGubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17Oktober 1979 Nomor AG.120/DA.2628/PHX/1979, danmemohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim guna lokasi Kepentingan di daerah.d.
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 19-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 421/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ARY HANDOKO,SH
Terdakwa:
LASTARI NURUL ROZIKIN
89 — 42
  • .= Bahwa karena Petok D bukan merupakan bukti kepemilikan maka pihakyang mengklaim memiliki harus mengajukan pendaftaran tanah sesuaidengan pasal 19 ayat (2) Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ( UUPA) yang diatur lebih lanjut dalamPeraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP10 / 1961), kemudian disempurnakan dan diganti dalam PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 22-10-2008 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN PADANG Nomor 97/Pdt.G/2008/PN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2009 — SUTAN CHAIDIR, Dkk melawan RUSTIAN, Dkk
109 — 28
  • ditarik sebagaiTergugat;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat A. 1. 4, 5, 8, 9 dan 10 dan TergugatC di atas, maka Majelis Hakim tedebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A.1. 4,5, 8, 9 dan 10 sebagai berikutMengenai eksepsi angka 1Menimbang, bahwa meskipun sertifikat objek perkara diterbitkan oleh KantorPertanahan pada tanggal 13 Mei 1980 dan diterbitkan sudah 29 tahun dari sekarang tidaklahmenjadikan gugatan penggugat kedaluwarsa, dikarenakan pendaftaran tanah yangdiperintahkan oleh UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 01-05-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2016
Tanggal 1 Mei 2016 — GEORGE FERDINAND NISNONI, dkk VS WEKLIEF NISNONI, dkk
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 539 K/Pdt/2016yang jujur), UUPA belum ada. Sehingga tidaklah jelas prosedur hukumapa yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Namun demikiansecara argumentum analogium dapat diartikan sebagai prosedurpemberian hak bezit oleh alm. Nicolaas Nisnoni kepada anaknya alm.Alfons Nisnoni, sehingga penguasaan tanah sengketa oleh alm.
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-07-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 25-05-2018
Putusan PN AMBON Nomor 126/Pdt.G/2017/PN.Amb
Tanggal 12 April 2018 — 1. Anna Christina Latuny Usmany, lahir di Piru 23 Juli 1948, alamat Jalan wahid Hasyim Rt 009/003 Kel. Sidorejo lor, Kec. Sidorejo Salatiga-Jawa Tengah. Sementara tinggal di jln. Cendrawasih, Rt 003/03, Kel. Rijali, Kec. Sirimau Ambon. 2. Igor Melanchton Dyomedes Usmany,lahir di Ambon, 31 Desember 1972, alamat Puri Bintaro Indah Blok E4/26 Rt 03/rw 022, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat ,Kota Tanggerang Selatan 3. Sonny Aschwin Siegfried Usmany, lahir di Ambon,1 February 1975, alamat Jln duri kencana, IX/7, Rt 005, Rw 007, Kelurahan Duri kepa, Kecamatan Kebun Jeruk , Jakarta Barat 4. Jagueline Mahalia Noorzali Usmany,lahir di Ambon,14 February 1977, alamat Puri Bintaro Indah Blok E4/26 Rt 03/Rw 022,kelurahan Jombang Kecamatan ciputat,kota Tanggerang selatan. 5. Melanie Sri faridszcha Hendriette Usmany, lahir di Ambon, tanggal 7 February 1980, alamat jalan MT haryono Rt 016/ Rw 006, kelurahan tengah, kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Yang dalam hal ini memilih alamat domisili pada kantor kuasa hukumnya dimana alamat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Ambon dengan Nomor ; 502/2017, tertanggal 03 Juli 2017 dengan ini memberi kuasa penuh kepada, DOUNALD LELAPARY, SH Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Dr Malaihollo, Rt 002/05, Kelurahan Benteng, kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai …….…………….PENGGUGAT M e l a w a n : CJI BLING, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sultan Hasanudin, No. 2 Rt 003/06 Kelurahan Pandan Kasturi,Tantui-Kota Ambon Selanjutnya disebut sebagai ....…….TERGUGAT
123 — 40
  • mengikuti, danmemahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia (HAM), berbunyi :Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dankebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemenntah .Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria secara sadar maupun tidak, tampak dalampenggunaan hukum adat sebagai dasar UUPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 05-04-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/Pid/2017
Tanggal 5 April 2017 — PAUL HANDOKO
313 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melanggar hukum pertanahan Indonesia, yakni orang asing tidakboleh memiliki tanah (lihat Pasal 21 ayat (1) juncto 9 ayat (1) UUPA). BRIAN JOHN BRYCE sebagai seorang WARGA NEGARAASING tidak mungkin mempunyai hak milik atas tanah, oleh karena itu secara hukum sangat mustahil ia dapat menyerahkanhak milik atas tanah yang ia sendiri tidak mungkin memilikinyakepada orang lain apalagi kepada ONG BENG SENG yang jugaadalah WARGA NEGARA ASING (Malaysia).2.
Pengadilan PN BLORA Perdata
Register : 04-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLORA Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Bla
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Hj.MARNIYATI
Tergugat:
1.JUJU JUHATTA
2.DWI NUGRATMO (suami JUJU JUHATTA)
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA
92 — 7
  • waktu itu batas sebelah timur masih belum pihakPenggugat (Marniyati) jadi Penggugat tidak tahu kalau Para Tergugat telahmembeli tanah HGB No. 3 tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa.Bahwa setelanh proses permohonan hak terpenuhi maka diterbitkanKeputusam Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionaltanggal 25 September 1999 sebagai dasar diterbitkan Hak Guna BangunanNo.25 Desa Wulung atas nama Juju Juhaita pada 22 Januari 2000 olehKantor Pertanahan Kabupaten Blora sesuai Pasal 35 UUPA
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sgt
Tanggal 13 Juli 2020 — - ENDANG ASTUTI, Dkk Lawan H.M. AZIS BACO BULA
229 — 96
  • Sangatta Utara, Kab.Kutai Timur, sehingga menurut hemat Hakim Anggota dan Hakim Anggota Ildimana sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hak milik bukanlahsengketa bezit;Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) UUPA berbunyi : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — SUHARNO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DI YOGYAKARTA DKK
52 — 14
  • dimaksud Tanah Pakualaman Ground (PAG) adalahtanah warisan dari Leluhur kami dari Pakualaman yang didapat dariSultan Hamengkubuwono Tahun 1872; Bahwa tanah Pakualaman Ground (PAG) tersebut diwilayahTemon, Wates, Galur dan panjatan lokasinya di sepanjang pantaiselatan mulai dari sungai Progo sampai dengan sungai Bogowontoseluas 4.000 cacak; Bahwa sebagai dasar keberadaan Tanah Pakualaman Ground(PAG) tersebut diatur dalam Rijjblaad Nomor 18 tahun 1918kemudian diatur dengan UndangUndang Pokok Agraria ((UUPA
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 24-03-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 24 Maret 2016 — - NUR SUSILOWATI
lawan - PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,Dkk.
23 — 2
  • Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA.3. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanah tanahnya (hak atastanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut bendabenda lain yangmerupakan satu kesatuan dengan tanah itu.4. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.5.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penipuan
Putus : 10-12-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 519/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 10 Desember 2014 — ROY FERNANDO SALIM
68 — 11
  • Selaniutnya dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c disebutkan bahwa, Pendaftaran tersebut dalam ayat 1pasal ini meliputi: pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, Sertipikatadalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hakpengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 48/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat:
MUKLIS
Tergugat:
KEPALA DESA KOTO TANDUN
Intervensi:
AMRAN
114 — 89
  • Sesuai ketentuan UUPA No. 5 tahun 1960 suratketerangan tanah yang dikeluarkan kepala desa bukanlah merupakanbukti kepemilikan hak atas tanah namun hanya sekedar buktipenguasaan fisik hak atas tanah oleh seseorang.
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
perkumpulan perusahaan rokok blitar
Tergugat:
1.oerip santoso
2.STELYWATI
5.Rachellia Yossy Santoso
6.Ribka Silvia Santoso
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional kota blitar
117 — 15
  • pendaftaran dan pendahulu pendahulunya,dengan syarat : Pengusaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secaraterbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumumansebagai dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan olehmasyarakat hukum adat, atau desa/kelurahan yang bersangkutanatau pihak lainnya;Bahwa untuk hakhak lama adalah hakhak yang sudah ada sebelumberlakunya UUPA
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 116/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 17 Oktober 2018 — -. ANTON A NDEO, DKK VS -. DON PUTRA GOTAMA, DKK
65 — 20
  • GOTAMA, dengandalil bahwa tanah sengketa adalah Milik PARA PENGGUGAT (samadengan dalil bantahan sebelumnya) hingga menjadi milik BRIANDOPRIBADI GOTAMA Tergugat 2, dengan cara memperoleh Hibah dariCITRANINGSIH GOZALI, Namun CITRANINGSIH GOZALI tidak digugatdalam perkara ini, selaku subyek hukum yang memberikan hak milikkepada Tergugat 2, sehingga Gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak,dan berakibat tidak sempurna ;Bahwa Tergugat 1 memperoleh tanah sengketa melalui jual beli secara sahmenurut UUPA
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 26-02-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA WONOGIRI Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Wng
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
170 — 45
  • atas nama Tergugat berdasarkan Akta Hibah yangdibuat di notaris tersebut sebagaimana alat bukti P.2 s/d P.5 tidaklah menjaminkepastian hukum bagi pemiliknya karena sistem pendaftaran tanah dalam UUNo.5/1960 tentang pokok agraria menggunakan system publikasi negatif, yangberarti sertifikat bukanlah sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktianmutlak, melainkan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat Sepanjang tidakdapat dibuktikan lain oleh bukti lawan, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 2huruf c UUPA
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 40/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 25 April 2018 — NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA, beralamat di Perumahan Pondok Ungu Permai F-I/28, RT/RW : 011/012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Porpinsi Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sudiarto, S.H., dan M. Abdurahman, S.H., Advokat pada Law Firm Bambang Sudiarto & Partners, beralamat di Jl. Panarukan No.23 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 1 Maret 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Lawan 1. WILIUS DWI PUTRA, dahulu beralamat di Kampung Pondok Karya, RT/RW : 001/001, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga Tangerang Propinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabungan Pandiangan S.H.,M.H., Roni Pandiangan, S.H., dan Efri Donal Silaen, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016; Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I ; 2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Hl. H. Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa, Tangerang Propinsi Banten; Dalam hal ini diwakili Asep Sarip Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2000/ST.36.03/V/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1999/SK.36.03/V/2016 tanggal 20 Mei 2016; Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II ; 3. MURSIN HM. Beralamat di Kampung Sukamanah RT/RW : 008/003, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten; Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
135 — 43
  • dalildalilPenggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, karena terbuktiberdasarkan faktafakta dalam gugatan Penggugat, tidak ada keteranganatau dalil yang membuktikan bahwa objek/tanah yang dibelinya dariTurut Tergugat dilakukan pengecekan lokasi, pengukuran dan floating,sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah pembeli yang semberonodan tidak beritikad baik;Bahwa Tergugat menduduki tanah miliknya sendiri berdasarkan alashak sertipikat sehingga berdasarkan hukum tertulis yang tertuang dalamPasal 19 ayat 2 C UUPA