Baramega Citra Mulia yang merupakanperusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Propinsi KalimantanSelatan mengajukan permohonan untuk izin pinjam pakai kawasan hutanuntuk kegiatan eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya seluas490,56 Ha (Empat ratus Sembilan puluh dan lima puluh enam perseratushektar) pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kota BaruKalimantan Selatan kepada Kementerian Kehutanan dan atas permohonantersebut Menteri Kehutanan yang dijabat oleh ZULKIFLIHASAN memberikanpersetujuan

Lampung Selatan padabulan September 2017, selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2017Saksi diangkat secara definitif sebagai Kadis PUPR Lampung Selatan.Sebelumnya Saksi adalah Kepala Bagian Perlengkapan di SekretariatPemkab Lampung Selatan merangkap Ketua Unit Layanan Pengadaan(ULP); Bahwa Struktur organisasi di Dinas PUPR di bawah Kepala Dinas yaituSekretaris dijabat oleh DESTRINAL dan 5 orang Kabid terdiri dari KabidBina Marga dijabat YUDI SISWANTO, Kabid Pengairan dijabatSYAHRONI, Kabid Tata Ruang

dijabat CEPI, Kabid Bina Bangunandijabat AMI GUNADA, Kabid Bina Program dijabat BAMBANGYUSTIAWAN; Bahwa Saksi dilantik sebagai Kadis PUPR oleh Terdakwa selaku BupatiLampung Selatan.

sembilan juta dua puluh ribusembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan dari RUSMAN EFFENDIsejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);c)Pada tahun 2018 dari ANJAR ASMARA sejumlah Rp. 8.400.000.000,00(delapan miliar empat ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa TERDAKWAtelah melakukan plotting kepada calon penyedia jasa (rekanan) danmenyerahkannya ke Kepala Dinas PUPR yang pada tahun Anggaran 2016 2017dijabat oleh HERMANSYAH HAMIDI dan pada Tahun Anggaran 2018 dijabat

Baramega Citra Mulia yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan di Propinsi Kalimantan Selatan yang telah mengajukanpermohonan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasiBatubara dan Sarana Penunjangnya seluas 490,56 Ha (Empat ratus sembilanpuluh dan lima puluh enam perseratus hektar) pada kawasan Hutan ProduksiTerbatas di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan dan telah diberikanpersetujuan oleh Menteri Kehutanan yang dijabat oleh ZULKIFLIHASAN melaluiSurat

berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsurDengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiharus dinyatakan telah terpenuhi;Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atauSarana YangAda Padanya Karena Jabatan Atau KedudukanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat

karena jabatan atau kedudukannya.Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakanyang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluangyang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantumdalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatanatau kedudukan yang dijabat

berdasarkan pertimbangan diatas secara hukum unsurDengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu korporasiharus dinyatakan telah terpenuhi;Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana YangAda Padanya Karena Jabatan Atau KedudukanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat

kewenangan adalahserangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakHal 157 dari 184 hal Putusan Nomor: 7/Pid.Sus.Tpk/2019/PN Dpspidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluangyang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang manatercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berhubungandengan jabatan atau kedudukan yang dijabat

WIYONO, SH. dalam bukunyaPembahasanUndangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2005,hal.88. yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yangada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan,kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenanganadalahserangkaian

hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakuuntuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik, adapun yang dimaksud dengan kesempatanadalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang manatercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, padaumumnya kesempatan diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan ataukelemahan dari ketentuanketentuan tentang

,Bahwa setahu saksi, tidak ada dilakukan penunjukan untuk PPKomsehingga dijabat rangkap oleh Gunadi Nimer;Bahwa saksi terlibat dalam pelaksanaan pembuatan kapal tangkap ini,setelah kontrak ditandatangani dimana pelaksanannya dalam waktu 120hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24September 2013;Bahwa yang melaksanakan 3 (tiga) paket pekerjaan pembuatan kapaltangkap dimaksud adalah CV.Bluendak Jaya Mandiri direkturnyaDarisman, tapi nilai kontraknya saksi lupa;Bahwa saksi sering

dahulu karena unsurini adalah merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan = yaituHalaman 126 dari 160 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2017/PN Pikmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapatmerugikan kKeuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan :Bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuktujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.Menimbang,Bahwa yang

serangkaian hakyang melekat pada jabatan, atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi untukmengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakandengan baik (Pasal 53 ayat huruf b UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan Penjelasannya)Menimbang,Bahwa yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku TP.Korupsi, peluang mana tercantum dalamketentuan, ketentuan dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukanyang dijabat

Wiyono S.H.. dalam bukunyaPembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yangdimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakankewenangan. kesempatan. atau sarana yang melekat pada jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untukhalaman 187 dari 206 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnktujuan lain

Adapun yang dimaksud dengan kesempatanadalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang manatercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, padaumumnya kesempatan diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan ataukelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pulaberupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuanhukum yang telah ada.

Sabenih HS seluas 566 (limaratus enam puluh enam) meterpersegi;Pernyataan oper garap mana diketahui oleh Lurah Desa Krukut, yangsaat itu dijabat oleh Bp.

Sabenih HS seluas 566 (limaratus enam puluh enam) meter persegi;Pernyataan oper garap mana diketahui oleh Lurah Desa Krukut, yang saatitu dijabat oleh Bp. Yusuf Ranajaya, SH.;3.

PejabatPembuat Komitmen;Bahwa tugas Saksi sebagai PPTK antara lain := Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencanaoperasional;= Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepadapengguna anggaran melalui Kuasa pengguna anggaran ;= Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Bahwa besarnya dana untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 3.505.122.000;Bahwa dana pekerjaan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat ;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PPK dijabat

JUDY KURNIASIH, sedangkan PPTK dijabat olehIr. M. SULTON SAHARA, M.Eng.;e Bahwa benar pemenang tender pekerjaan sekaligus pelaksana pembangunan proyektersebut adalah PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Direktur Utama RINIYULIANTHIE FATIMAH dengan nilai kontrak Rp. 3.505.122.000,00.

Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya tersedia dana Otonomi Khusus (OTSUS) yangditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) AcehJaya Tahun Anggaran 2016, selanjutnya Kepala Dinas Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya melalui Kepala Bidang BinaProgram Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jayayang saat itu dijabat

perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaKabupaten Aceh Jaya tersedia dana Otonomi Khusus (OTSUS) yangditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) AcehJaya Tahun Anggaran 2016, selanjutnya Kepala Dinas Dinas Pendidikan,Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya melalui Kepala Bidang BinaProgram Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten AcehJayayang saat itu dijabat

Kota Besi seluas 840 Hakarena hanya diikuti oleh 2 (dua) rekanan penyedia barang/jasa, dandalam surat tersebut terdakwa juga memberitahukan kepada Bupati Kab.Kotawaringin yang saat itu dijabat Sdr. Wahyudi K. Anwar, bahwa DinasKehutanan Kab. Kotawaringin bermaksud menempuh sistem penunjukanlangsung, dan tanggapan Bupati Kab.

II dariBulan Mei s/d Juli 2004 di Diklat Pemda Propinsi Jawa Tengah, Semarang.Adapun sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kab.Kotawaringin Timur dijabat olen Saksi SOEKARDJO ATMADJAYANA, SH.,(Kepala Bidang Pembinaan Hutan).

Danyang dimaksud dengan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukanadalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi,peluang mana tercantum dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yangberkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki olehpelaku tindak pidana korupsi.

Dalam kaitannya dengan sarana yang ada pada jabatan ataukedudukan adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangmelekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud

alatalat laboratorium dimanasumber dananya dari DAK sebesar Rp.1.000.000.000,00 lebih, tapi untukpengadaan alatalat laboratorium fisika/geologi/geosida berupaalatHalaman 55 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Pikpengukur kwalitas udara dan pengukur gas buang anggaran dananyasebesar Rp.700.000.000,00 dari DAK ditambah dengan dana pendampingsehingga total anggarannya sebesar Rp.805.000.000,00; Bahwa awalnya yakni pada saat perencanaan selaku PA adalah AbdulGafar sedangkan dalam pelaksaannya PA dijabat

kedudukan;Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsurini) adalah merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan = yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat

Yang mengangkat terdakwa adalahKepala Dinas Kesehatan yang pada saat itu dijabat olehbapak dr.

Menyalahgqunakan kewenangan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan ;Yang dimaksud menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannyakewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;Bahwa benar terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukanMenimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalahmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;Menimbang, bahwa untuk

Yangdimaksud dengan kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi,peluang mana tercantum di dalam ketentuanketentuantentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindakpidana korupsi.

Humpus adalah pada waktu itu dijabat olehEko Putro Sanjoyo dan ada 5 (lima) Kepala Divisi yaitu 1. Kepala DivisiHukum, 2. Kepala Divisi SDM, 3. Kepala Divisi Perdagangan,4.

HumpusHolding di bagian Perdagangan pertambangan sebagai ManagerPertambangan ;Bahwa pada waktu itu Kepala Divisi Pertambangan dijabat olehBapak Giadi Goerbada;Bahwa tugas terdakwa sebagai Manager Pertambangan bertugasuntuk mengecek keberadaan di lokasi batu bara yang dibeli oleh PT.Humpus dari perusahaan lain yang ber lokasi di Batu licin diSerongga sebanyak 3 kali;Bahwa dalam mengecek batu bara dilokasi ada dokumen berupadokumen bukti timbang untuk truck yang lewat dan ada kode PT.Humpus Cq.PT.

Dan Saksi padaakhir desember 2015 tidak ada lagi memverifikasi dokumen SPMkarena tidak ada lagi pengembalian dokumen yang kurang lengkapkepada Saksi dan dokumen SPM sudah Saksi serahkan semuanyake Kasubag Perbendaharaan yaitu YANUARIS SANG;.Bahwa yang menyimpan Arsip Tersebut adalah Kasubag VerifikasiPembukuan dan Pelaporan yang saat ini dijabat oleh Ibu LIDYAMAYANG;Bahwa terhadap Dokumen berupa : 1 (satu) lembar rekomendasi penerbitan SP2D tanggal 29September 2015,v 1 (satu) bundel SPM LS senilai

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN Smratau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuanlain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut,yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambiltindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan denganbaik.

PejabatPembuat Komitmen;Bahwa tugas Saksi sebagai PPTK antara lain := Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencanaoperasional;= Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepadapengguna anggaran melalui Kuasa pengguna anggaran ;= Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Bahwa besarnya dana untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 3.505.122.000;Bahwa dana pekerjaan tersebut berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat ;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PPK dijabat

JUDY KURNIASIH, sedangkan PPTK dijabat olehIr. M. SULTON SAHARA, M.Eng.;e Bahwa benar pemenang tender pekerjaan sekaligus pelaksana pembangunan proyektersebut adalah PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Direktur Utama RINIYULIANTHIE FATIMAH dengan nilai kontrak Rp. 3.505.122.000,00.

atau kedudukan;Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur iniadalah merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanadalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatanatau kedudukan yang dijabat

Sehingga terdakwa dalam hal ini, telah adamelakukan beberapa perbuatan yang dapat dianggap berdiri sendiri sepertimenandatangani penetapan SSRD yang harus dibayar oleh Pemohon IMB,menandatangani Nota Pertimbangan, memaraf SKIMB, perbuatan mana berhubungandengan tupoksi jabatan terdakwa selaku Kabid Perijinan dan Penetapan walaupundalam faktanya juga ada berhubungan dengan tupoksi jabatan yang dijabat oleh petugaslainnya artinya penerapan Perda Nomor 11 tahun 1999 dimaksud sebagai dasarpemungutan

menjadi pedoman pokja saksi pada saat melakukan proses pemilihanpenyedia barang melalui metode lelang umum untuk pengadaan buku bahasalampung yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupatenLampung Tengah adalah Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 untuk mengenaiproses lelang, dan pedoman untuk mengenai proses evaluasi kegiatan baikbersifat administrasi, teknis, dan harga adalah berdasarkan HPS (harga perkiraansendiri) yang pokja saksi terima dari PPK (pejabat pembuat komitmen) yang saatitu dijabat

tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak ataukekuasaan yang melekat pada Jabatan atau Kedudukan dari pelaku tindak pidanaKorupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapatdilaksanakan dengan baik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana Korupsi, peluang mana tercantum di dalamketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan Jabatan atau kedudukanyang dijabat

Terdakwa ada sebesar Rp. 58.000.000, (limapuluh delapan juta rupiah) ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi. padanya karena jabatan atau kedudukan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalah Gunakan Kewenangan,Kesempatan atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan tersebutadalah menggunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan204 205 atau kedudukan yang dijabat

jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri;2 Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atauperseorangan Swasta hanya dapat melakukan tiondak pidana korupsi dengancara menyalah gunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan Saja.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yangdapat dimanfaatkan oleh pelakun tindak pidana korupsi, peluang mana tercantumdidalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan yang dijabat