Ditemukan 13379 data
Yanto
Terdakwa:
Mochammad Hidayat
56 — 31
Sehingga MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yangmengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medisataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimanatercantum
36 — 37
Jawaban atas pembelaan (Replik) yang diajukan oleh OditurMiliter pada pokoknya :Setelan mengkaji dan menganalisa substansi materi Pledooidari tim Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan yang lalupada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, maka pada keempatanini iinkanlah Oditur Militer akan memberikan tanggapanterhadap materi Pledooi dari tim Penasihat Hukum Terdakwasebagai berikut :1. Bahwa terhadap unsur ke1 Barangsiapa, Oditur Militersependapat yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.2.
Pembanding/Penggugat II : I Dewa Nyoman Mertayasa Diwakili Oleh : RYAN PRIMA, SH.
Terbanding/Tergugat I : Pande Made Julinawan
Terbanding/Tergugat II : Ayu Putu Niari Dewi
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BPR Dewata Candradana
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Denpasar
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan
59 — 30
pesetujuan dari Penggugat yangmerupakan ahli waris dari Dewa Made Sabeh (Alm) sehingga kepemilikantanah jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Penggugat dengan Penggugat II.Bahwa, Para Penggugat dengan alasanalasan tersebut di atas dan dengankondisi pandemic virus Covid 19 yang melanda ekonomi masyarakat danberdampak pula pada perjalanan usaha Penggugat II tidak sesuai harapansehingga sangat berpengaruh juga pada kewajiban, maka dengan demikiankepada Turut Tergugat untuk melihat mengkaji
PATRICK PRANATA
Tergugat:
CV. CITRA SAMUDRA LINES
138 — 65
Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mengkaji jawabjinawab para pihak di persidangan dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai legal standing;Menimbang, bahwa diperhatikan bukti P 20 Akta Notaris Kurnia Jaya,SH., M.Kn. nomor 4 tanggal 14 November 2016 tentang Akta Berita AcaraRapat PT. Freight Liner Indonesia menjelaskan bahwa Tuan Patrick Pranataditetapbkan sebagai Direktur PT.
Hj. Suhemi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
159 — 89
Kualitas Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji eksepsieksepsi yangdiajukan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat terdapat jenis eksepsi yangberkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara danyang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3),oleh karenanya akan diputus bersamasama dengan pokoksengketanya;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Majelis
139 — 58
HAL 29 PUTUSAN NO 137/PID.SUS/2016/PN.SDWMenimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaansecara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudiandiperlihatkan kepada saksi saksi maupun terdakwa di persidangan, sehinggakeberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkaraini,Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secaraseksama segenap alat alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangansaksi
Yunus Ginting, S.H.
Terdakwa:
Abraham Leo Wabiser
348 — 203
O, setelahdikaji dan diteliti Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupafotofoto tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain maka barang bukti berupa fotofoto tersebut dapatdijadikan sebagai barang bukti dan dapat diterima dalam daftarbukti dalam perkara ini.Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakikidalam memutus suatu perkara pidana Hakim harusbersifatobyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alatalatbukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, Keterangan
170 — 155
Militer batal demihukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa OditurMiliter telah menyusun surat dakwaan secara Subsidaritas dandalam persidangan telah dibuktikan satu persatu unsur yang terkaitdengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut Majelis HakimTingkat Pertama telah terpenuhi unsur tersebut sebagaimanaDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair.53Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat HukumTerdakwa dan akan mengkaji
salingbersesuaian.Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan PenasihatHukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.MenimbangMenimbang54Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat KontraMemori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlumenanggapi secara khusus.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjutmengenai keterobuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Militer I09 Bandung Nomor : 158K/PM.II09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016, setelah mempelajaridan mengkaji
DIECKY EKA KOES ARDIANSYAH, SH.
Terdakwa:
1.HENDRIX SATRIYO PRAKOSO DKK
2.EVAN ALIF PERMANA PUTRA BIN SUGENG MARDIJONO
32 — 15
faktafakta yuridis yang pada beberapa bagianditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya(pleidooi), sehingga antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa IIterdapat perbedaan pandangan hukum dalam menilai perkara ini sebagai Suatutindak pidana ;Menimbang, bahwa halhal yang diungkapkan oleh Penuntut Umummaupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menurut Majelis adalah wajar adanyadan dengan demikian Majelis menempatkan pada proporsinya yang semuanyaitu merupakan upaya untuk samasama mengkaji
52 — 26
.: Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimanadalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara.: Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa ditahan dan dikhawatirkanakan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi makaMajelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.: Bahwa barangbarang
148 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Christofel sebanyak lebih dariRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);Bahwa Majelis Hakim Pengadilan WHubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak menyinggunganjuran dari Disnakertrans Jakarta Pusat tersebut, seharusnya opsipenyelesaian perselisinan hubungan industrial mempertimbangkansemua aspek, termasuk opsi untuk mengkaji kembali hubungan kerjaantara Pemohon' Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, anjuran dari Disnakertrans tersebut bisa jadi jalan
33 — 8
Bahwa dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara sek samasepanjang dalildalil dan alasanalasan Rekonpensi tergugat dansebagaimana yang diuraikan oleh Tegugat pada Rekonpensinya tersebut,maka nampak dengan jelas bahwa gugatan rekonpensi Tergugat a quoadalah tidak jelas dan kabur (abscuur libel), mengapa demikian ? Hal manadapat dikemukakan dan diuraikan berikut ini, yakni bahwa :3.
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
106 — 52
permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badanatau pejabat pemerintahan, yaitu :a.permohonan dalam lingkup kewenangan badan /atau pejabat pemerintahan ;b. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan ;c.permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belumpernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ; dand. permohonan untuk kepentingan pemohon secaralangsung ;Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mengkaji
Pembanding/Penggugat I : HAM BUDIKASE
Pembanding/Penggugat II : MAGDA BUDIKASE
Terbanding/Tergugat VII : KUN KATIANDAGHE
Terbanding/Tergugat V : SAMUEL BUDIKASE
Terbanding/Tergugat III : CAN KATIANDAGHO
Terbanding/Tergugat I : SYANE KATIANDAGHO ALIAS MIEN
Terbanding/Tergugat VIII : KIM KATIANDAGHO
Terbanding/Tergugat VI : HUSNA KATIANDAGHO
Terbanding/Tergugat IV : GOAN KATIANDAGHO
Terbanding/Tergugat II : PANG KATIANDAGHO
57 — 39
Hal tersebut disebabkan karena majelis hakim PengadilanNegeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara a quotidak cermat mengkaji dan mempertimbangkan faktafaktayang terungkap dipersidangan baik itu) melalui jawabmenjawab gugatan maupun melalui alatalat bukti baik suratmaupun keterangan saksisaksi dibawah sumpah yangdiajukan oleh kedua belah pihak.
La Renda OH, S.Pd
Tergugat:
Bupati Kabupaten Buton
186 — 79
2Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh UpayaAdministrasi yang mengatur bahwa Dalam hal Peraturan dasar penerbitankeputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, PengadilanHalaman 40 dari 50 Halaman Putusan No. 63/G/2019/PTUN.Kdimenggunakan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan demikian berdasarkanPeraturan tersebut Majelis Hakim harus mengkaji
98 — 32
Perbuatan Terdakwa dapatmerusak nama baik satuan Terdakwa.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta halhal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwasudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, namun mengenai pidana pokoknyaperlu diperingan sehingga menjadi adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara
ANDI HERMANTO, S.H.
Terdakwa:
RULLY SYAILENDRA AKBAR
333 — 228
menunjukkanadanya hubungan komunikasi antara Terdakwa denganSaksi2 saat Saksi1 dan Saksi2 masih terikat hubungansuami istri yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barangbukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainsehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanyang didakwakan.Hal. 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 57K/PM.III17/AL/X/2021MenimbangMenimbangMenimbangBahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yanghakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harusbersifat obyektif dalam mengkaji
90 — 6
bernama UJI,Menimbang, bahwa namun sebaliknya sejak awal persidangan Terdakwa IlFaujianoor Alias Uji Bin Idris Sardi secara tegas telah menyangkal mengenaiperbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuhtut Umum kepadanya, serta telahmencabut seluruh keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik denganalasan bahwa keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik diberikan denganterpaksa karena ada tekanan serta kekerasan pada saat proses penyidikan oleh polisi,oleh sebab itu Majelis Hakim akan mengkaji
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
M. Tri Prasetyo
279 — 174
Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapatdengan Oditur Militer terbuktinya dakwaan ke2, MajelisHakim akan mengkaji terlebin dahulu dengan mengenaiketerbuktian unsurunsur tindak pidana yang didakwakan,dan selanjutnya mengenai uraian unsurunsur tindakpidana tersebut, akan membuktikan sendiri danmengenai pidananya mempertimbangkan sendiri dalamputusan ini.2.
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 317 K/PID.SUS/2016BPK hanya mengkaji LPJ secara legal formal saja. Dari fakta yang terungkapdi persidangan bahwa rapat internal dilakukan di Kantor DPD Partai Golkardan para penerima transport rapat internal tersebut adalah para AnggotaDPD Partai Golkar yang berkantor di Kantor DPD Partai Golkar sehinggapemberian uang transport rapat internal dimana lokasi rapat sama denganlokasi kantor para peserta rapat tidak dibenarkan.