Ditemukan 25346 data
9 — 2
Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan olehkarena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasitidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamemberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalamrumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yangberisi tentang uraian dan penegasan
115 — 19
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 90/PJ/2011 tentangPengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (integrated) KelapaSawit yang merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 padabutir 6 b menyatakan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN (
32 — 5
penyebab keretakan rumah tangga tersebutmurni dari Termohon (nusyuz), oleh karenanya berdasarkan pasal 41 huruf (c)Undangundang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf(d) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai talak, dan dalampersidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan mutah kepadaTermohon sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) maka Pemohon diwajibkanuntuk membayar mutah kepada Termohon;Menimbang, bahwa subtansi makna pasal yang dikutip diatas dapatdiperkuat dengan penegasan
Terbanding/Tergugat I : ELISABET RERO'
Terbanding/Tergugat II : TANDO'
74 — 16
., dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tersebutdiatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa ternyata Surat Memori Banding Pembandingtersebut berisi uraian pengulangan penegasan kembali dalildalil gugatan danReplik Penggugat/Pembanding, yang kesemuanya telah cukup dan tepat telahdipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman23 s/d 27 berdasarkan penilaian fakta dalildalil
149 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Sekretaris TuanLam Barali dan Bendahara Umum Ny. lllona, B.Sc;Bahwa pada tanggal 2 Februari 2000, Yayasan PPNI tersebut telahdisusun anggaran rumah tangganya dimana pada Pasal 2 ayat (2)Ketentuan Umum berbunyi: untuk menghilangkan kemungkinan timbulnyapengertian ganda kedudukan keanggotaan badan pendiri yayasan, maka didalam ART telah diberikan penegasan bahwa yang dimaksud BadanPendiri adalah Pengurus atau Dewan Pimpinan daerah PPNI WilayahSulawesi Tenggara, atau dengan perkataan lain bahwa KeanggotaanBadan
54 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan NegeriPalembang untuk menerapkan pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13tahun 2003 adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dimanaPemohon Kasasi/Tergugat sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkansurat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan ketiga secara berturutturut, yang telah diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah suratpanggilan ke 1, 2 dan ke 3 untuk memanggil Termohon Kasasi/Penggugat agarkembali aktif bekerja sesuai dengan Surat Mutasi;Sebagai penegasan
VERONICA SANIYEM
53 — 5
Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonanpenetapan pengesahan perkawinan tersebut kembali mengacu pada normayang diatur dalam ketentuan Pasal 118 HIR, dan dengan berpijak pada normaPasal 118 HIR tersebut, oleh karena hakekat perkara a quo adalah perkaravoluntair yang bersifat exparte, maka perkara a quo harus diajukan kePengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana Pemohondi maksud bertempat tinggal (berdomisili/oerkedudukan hukum), hal mana jugaselaras dengan penegasan
I.G.N.Wira W.W.P.M.S.,Sos.,SH.MH.
45 — 44
Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam penegasan namanya tidak lainhanya untuk memenuhi kebutuhan sabagai Warga Negara Indonesia yang baikdengan harapan agar dalam melakukan pergaulan seharihari dapat lebihpercaya diri di lingkungan masyarakat sekitar knususnya data kependudukanpemohon agar tidak menimbulkan kekaburan pada data administrasikependudukan khususnya mengenai perekaman data EKTP pada identitaspemohon dan data pada dokumen keimigrasian pemohon ;7.
Terbanding/Tergugat : PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
83 — 38
JUDEX FACTIE TELAH KELIRU) DAN TIDAK MENERAPKANHUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA MEMERIKSA SECARAUTUH EX OFFICIO MATERI POKOK DALAM MENILAI SUBTANSIPERKARA AQUOHalaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL1.Bahwa Hakim Judex Factie tidak cermat dalam menilai perkara aquo,hal inijelas dan sangat mendasar tentang pembayaran sisa anggunan kredit yangtidak dilaksanakan Terbanding serta pula tidak ada penegasan terhadapperjanjian Vide Gugatan Penggugat, Hakim Judex Factie tanpa dasarhukum yang
9 — 5
sampingmerupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapijuga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undangundangsebagaimana ketentuan pasal 65 undangundang nomor 7 tahun 1989 danpasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta guna memenuhi ketentuan PERMA nomor1 tahun 2016 tentang Mediasi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokokperkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbanganhukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan
63 — 20
Setelah membaca :e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 39/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 9 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;e Surat Penetapan Majelis Hakim No. 40/Pen.Pid/2015/PN.Snj tanggal 9 Juni2015 tentang penetapan hari sidang ;e Semua suratsurat dalam berkas perkara tersebut ;Setelah mendengar :e Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No.Reg.Perk.PDM 19 /Sinjai/ 05/2015 tertanggal 03 Juni 2015 ;e Penegasan
23 — 10
PDT/2018/PT PDGBahwa terdapat Yurisorudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/ 1973, tanggal8 Oktober 1973 yang penyatakan bahwa Gugatan dari seseorang yang tidakberhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Mahkamah Agung RI juga pemah mengeluarkan Putusan No. 639 K/Sip/1975,tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa Bila salah satu pihak dalam suatuperkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima;Hal ini juga sesuai dengan penegasan
Terbanding/Terdakwa : ZAKARIA Bin TAHIR
96 — 23
./2021 /PT TJKMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 362/Pid.Sus/2020/PN Sdn.Tanggal 20 Januari 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidanapenjara yang dijatunkan kepada Terdakwa , sedangkan pertimbangan dan amarputusan selebinnya dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umummenurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan dan penegasan dariuraian
EMILIA FITRIANI, SH
Terdakwa:
GALANG DESEMBER GEMILANG
69 — 8
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2020sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;Setelan mendengar penegasan dariTerdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidakakan menggunakan haknya untuk didamping!
- Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan ... [Selengkapnya]
(Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.
79 — 53
olah raga sepeda juga masuk sebagai Negara ke 2setelah China yang dapat mengikuti Olympiade 2016 pada tahun2014 dan harus dipertahankan di tahun 2015; Penghargaan dari Asian Cycling Confederation, Rekor MURI,Shien FWA, 1, aaBahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 15 April 2014,tepatnya melalui Surat No.885/UMM/V/14 tanggal 22 Mei 2014menegaskan untuk segera mengadakan Rapat Musyawarah LuarBiasa (MUNASLUB), yang dilanjutkan dengan Penegasan
40 — 21
., dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/ParaPenggugattersebut diatas serta Surat Kontra Memori Banding yang diajukanTerbanding/ParaTergugat tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannyasebagai berikut :Menimbang, bahwa ternyata Surat Memori Banding Pembanding/ParaPenggugat tersebut berisi uraian pengulangan penegasan kembali dalildalilgugatan dan Kesimpulan ParaPenggugat/Pembanding, yang kesemuanya telahcukup dan tepat telah dipertimbangkan
112 — 45
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yangberisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2018, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisinan danpertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minumminuman keras,sering marah dan kadang memukul, sering menghancurkan barangbarangyang ada di rumah setiap marah, dan sering mengeluarkan katakata
- Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen ... [Selengkapnya]
(Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.
122 — 446
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 90/PJ/2011 tentangPengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (integrated) KelapaSawit yang merupakan penegasan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 padabutir 6 b menyatakan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN (