Ditemukan 25452 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penegakan penetapan pemerasan pencegahan penerapan penugasan penegakkan
Penelusuran terkait : Penegasan nama Penegasan nama Permohonan Permohonan penegasan nama - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 11-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 11
  • berdasarkan Pasal 154 RBg danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalamperkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalamperkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapatdilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikannasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri,namun tidak berhasil;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaiandalil yang berisi tentang uraian dan penegasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-12-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — RIHAT SILALAHI VS PT HUTAHAEAN
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepengurusan cabang, selayaknya juga menjadi bukti bahwa dalilTergugat/Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi adalah anggotaSPPPBUN tidak berdasar secara hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat/Pemohon Kasasitelah berupaya membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalahanggota FSB Solidaritas Indonesia, sebagaimana pada Bukti P1 tentang SuratPernyataan Bergabung Menjadi Anggota FSB Solidaritas Indonesia, surattertanggal 10 Oktober 2014 dan Bukti P3 Tentang Surat Pernyataan yangmemuat penegasan
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 06-11-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 21-05-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 623/Pdt.G/2017/PA.Blk
Tanggal 20 Desember 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 9
  • 154 RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkaraini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepadaPenggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suamiisteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Pengadilan PA BANTAENG Perdata Agama
Register : 16-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Batg
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 19
  • 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara initidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugatagar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteridengan Tergugat, namun tidak berhasil;Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 280Pdt.G/2019/PA.BatgMenimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 04-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 474/Pdt.G/2019/PTA.Sby
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding melawan Terbanding
42 — 16
  • berhutang, untuk proyek yang dipegangPemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat rekonpensisebesar kurang lebih Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah), oleh karenatidak disebutkan jelas kapan Terbanding berhutang kepada Pembanding, makaMajelis Tingkat Banding menilainya gugatan a quo tidak jelas/kabur, untuk itudinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Pembanding dalammemori bandingnya, oleh karena substansinya pada intinya merupakanpengulangan dan penegasan
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1336/Pdt.G/2019/PA.Kag
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 24
  • tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksisaksi yang dihadirkanoleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telahdisumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupansetelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan danberkesesuaian dengan dalildalil gugatan Penggugat, oleh karena ituberdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian parasaksi a quo dapat diterima;Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 349 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 April 2012 — ERLINA Als ERLIN
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pledoii ( Nota Pembelaan), makadapat dipastikan bahwa kebenaran akan terungkap dengan bermuara kepadaPembebasan Pemohon Kasasi ( Terdakwa) dari segala dakwaan dan tuntutanHukum;Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada MajelisHakim Agung agar sekaligus menerima Pledoii (Nota Pembelaan) dari kamiselaku Penasehat Hukum Terdakwa, dan dengan ini kami tegaskan bahwaPledoii (Nota Pembelaan) dalam perkara ini kami nyatakan sebagai satukesatuan dengan Memori Kasasi ini ;Bahwa dengan adanya penegasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/PDT.SUS/2012
PT. MATAHARI KUDA LAUT; WARITO, dkk.
52 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.e Bahwa dalam eksepsi, butir 4 nomor 2, Majelis Hakim berpendapat"hal tersebut hanyalah penegasan terhadap kalimat sebelumnyayang dimohon oleh Para Penggugat berupa penetapan adanyahubungan kerja dst nya", sehingga hal tersebut tidak menyebabkankaburnya gugatan hal tersebut adalah tidak benar karena PemohonKasasi/Tergugat tidak pernah mengajukan ataupun melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat,akan tetapi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2476 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — ASTON D.M. HUTAPEA vs ROMIAN DEVITRI DEBORA SIBUEA
107 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2476 kK/Pdt/2015budaya (kawin cerai), ketidakcocokan, masalah keuangan, tidak dapatmemberikan keturunan, dan juga alasan teologis (misalnya perzinahan);Meskipun sulit karena idealis, sesungguhnya inilah yang dikehendaki oleh Allah,yaitu kKesatuan pasangan untuk seumur hidup (unity for a lifetime couple);Perlindungan dan penegasan larangan perceraian pernikahan haruslah tetapdijunjung tinggi.
Pengadilan PA BARABAI Perdata Agama
Register : 06-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PA BARABAI Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Brb
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 5
  • Dengan penegasan tersebutdiharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudahmemenuhi kualifikasi "darurat tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraianyang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat danTergugat dengan faktafakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakimberpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun danharmonis lagi.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 12-06-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50322/PP/M.X/16/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
108 — 23
  • ./2001);: bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 563/KMK.03/2003 tanggal 24Desember 2003, bahwa terhitung mulai Februari 2004, Pemohon Banding (sebagaiMenurut Majelissalah satu BUMN) tidak lagi sebagai wajib pungut PPN, dengan demikian PajakPertambahan Nilai dibayarkan melalui rekanan untuk disetorkan ke rekening KasNegara;: bahwa menurut Terbanding, atas sengketa koreksi Pajak Masukan sebesarRp.246.219.433,00, Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang/permintaanpenjelasan/penegasan ke
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama Perceraian
Register : 24-10-2016 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 604/Pdt.G/2016/PA.Blk
Tanggal 28 Desember 2016 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
11 — 7
  • yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugatmempunyai sifat cemburu berlebihan dan Tergugat tidak menghargaikeluarga Penggugat;Hal. 8 dari 18 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-09-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 — PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU - KUPANG MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN KARANTINA PERTANIAN Cq. STASIUN KARANTINA HEWAN KELAS I TENAU KUPANG
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak atas tanah berdasarkanSertifikat Hak Penguasaan Nomor 1/Namosain 1975 (bukti P.1) menjadi HakPengelolaan sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang penetapandaerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan PelabuhanTenau Kupang (bukti P.8), maka berdasarkan Peraturan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 1 ayat13 yang menyatakan: "Perubahan hak adalah penetapan pemerintahmengenai penegasan
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Umum
Register : 29-11-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 154/Pid.B/2021/PN Tim
Tanggal 15 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ARTHUR FRITZ GERALD SH
Terdakwa:
Obaja Torlain Alias Jonter
53 — 11
  • BarangsiapaMenimbang, bahwa sekalipun dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal yang dimaksud denganunsur barang siapa secara eksplisit tersurat tidak ditemukan, namun terhadapunsur ini sekalipun tidak secara eksplisit tersurat dalam suatu pasal tindakpidana wajib dibuktikan untuk memberikan penegasan kepada siapa akandipertanggungjawabkan kelak jika berdasarkan faktafakta hukum dalampersidangan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah ternyataterbukti
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 14-06-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Blk
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
Sumarni binti Sanjai
Tergugat:
Gusrang bin Muslimin
20 — 15
  • Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat merupakan rangkaiandalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering cemburubuta dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan lakilaki lain danpuncaknya terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal sampai sekarang
Pengadilan PN ATAMBUA Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Atb
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 36
  • Putusan No 31/Pdt.G/2020/PN AtbMenimbang, bahwa dalam praktik Mahkamah Agung juga telahmemberikan penegasan atas bukti berupa foto copy dari surat/dokumen dengankaidah hukum Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidakpernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti (PutusanMA No : 3609/K/Pdt/1985) ;Menimbang, bahwa kesimpulan dari pendapat Mahkamah Agung yangtertuang dalam Putusan MA No : 3609/K/Pdt/1985 tersebut maka fotocopy darisebuah surat/dokumen yang tidak pernah
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Materiil Pengadilan Militer Kejahatan Kesusilaan Penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian
Kata Kunci : homo seksual, lesbian
MILITER/1/SEMA 10 2020
3114 — 570
  • Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan ... [Selengkapnya]
  • (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 31-05-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/TUN/2017
Tanggal 3 Agustus 2017 — PT. SARANA TRANSNAKER vs I. BUPATI PARIGI MOUTONG., II. PT. RIMBUN JIHAU LESTARI;
93 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • USBUN, tanggal 20 September 2011:Dari penegasan tersebut di atas, tampak dengan jelas adanya pertentangan(Contradictio) dan/atau ketidaksesuaian antara Surat Keputusan BupatiParigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) KelapaSawit kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas+ 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan danTinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yangdimaksud oleh Penggugat, pada bagian objek sengketa khususnya objekHalaman
    Sebab,hal tersebut, dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaanstatus pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindih antara izinusaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari.Selain itu memicu konflik dan/atau sengketa di tengah masyarakat karenaHalaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017ketidakpastian hukum atas kepemilikan areal lokasi yang tumpang tindihdimaksud;Dari penegasan dalildalil Penggugat sebagaimana telah dikutip di atas,betapa
    Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan danKecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final,dan karena itu dapat menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata UsahaNegara vide Ketentuan Pasal 1 butir (9) Juncto Ketentuan Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Akan tetapi, dari penegasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2015
Tanggal 15 Maret 2016 — PT INTAN PRIMATANI vs PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., q.q. PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)
78 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam Surat Korporasi Ill Nomor 65 dinyatakan bahwa SuratKorporasi Ill Nomor 65 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 danPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 55/24.A/KMKE/VIII/90, serta suratsurat penegasan kredit lainnya yang telah disepakati oleh Penggugatdan Tergugat ;F.
    Nomor 553 PK/Pdt/2015...maka Direksi Bank Exim menyetujui untuk memberikan rescue(penyelamatan) fasilitas kredit ...Surat persetujuan penambahan kredit satu) kesatuan denganperjanjian kredit;Lebih lanjut, dalam halaman 6 alinea kedua surat persetujuan tersebutdisebutkan:surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan ketentuan perjanjian kredit yang telah dicairkan olehTermohon Peninjauan Kembali;(linat scan Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor Koorporasi IIINomor 65 tanggal
    Syarat Pencairan Tambaban Pasilitas Kredit,Tambahan fasilitas kreditSaudara telah menyerabkannilai yang memadai serta tehanya dapat dicairkan apabilaJaminan Cambahan baru denganlah diikat secara sempurna,Surat penegasan ini nerypakan satu kesatuan yan tlterpisahkan dengan Ketentuan perjanjian kredit, aeon fasilitas kredit dari Kantor Cabang PT DankExiaakarta Lapangan Merdeka Selatan dan Kantor Pusat PTBankExin serta dokugen kredit 1ajit lainnya yang sebSaudara setujui dan tandatangani, aeDemikian
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 04-06-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 898/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 41
  • dalam menformulasikan identitas Pemohonyakni mengenai Tanggal kelahiran Permohon antara tanggal kelahiran danumur Permohon yang tidak tepat dan keliru mencantumkan dalam PermohonanPemohon untuk memperkuat kebenaran identitas Permohonan,jika diperhatikanantara Tempat Tanggal lahir Pemohon dan Termohon hanya selisih 1(satu) haritetap dalam penulisan Umur terjadi kekeliruan, Pemohon di cantumkanumurnya 39 Tahun sedangkan Termohon umurnya 40 Tahun sebagaipenegasan tanggal lahir Pemohon dan Termohon, penegasan
    Putusan Nomor 898/Padt.G/2021/PA.PbrPermohonan,jika diperhatikan antara Tempat Tanggal lahir Pemohon danTermohon hanya selisin 1(satu) hari tetapi dalam penulisan Umur terjadikekeliruan, Pemohon di cantumkan umurnya 39 Tahun sedangkan Termohonumurnya 40 Tahun sebagai penegasan tanggal lahir Pemohon dan Termohon,penegasan identitas merupakan syarat formil kelalaian atas identitas inimenyebabkan permohonan tidak jelas dan kabur sebagaimana penjelasan AhliHukum Mardani dalam bukunya yang berjudul Hukum