Ditemukan 25334 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penegakan
penetapan
pemerasan
pencegahan
penerapan
penugasan
penegakkan
Penelusuran terkait :
Penegasan nama
Penegasan nama
Permohonan penegasan nama
Permohonan penegasan akta lahir
Putus : 12-06-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/PID.SUS/2011 Tanggal 12 Juni 2012 —
12 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding, asal mau sajamembaca Pledoi (Nota Pembelaan), maka dapat dipastikan bahwa kebenaranakan terungkap dengan bermuara kepada Pembebasan Pemohon Kasasi darisegala dakwaan dan tuntutan hukum ;Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepadaMajelis Hakim Agung agar sekaligus menerima Memori Banding dari kamiselaku Penasehat Hukum Terdakwa, dan dengan ini kami tegaskan bahwaMemori Banding dalam perkara ini kami nyatakan sebagai satu kesatuandengan Memori Kasasi ini ;Bahwa dengan adanya penegasan
Register : 13-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Batg Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 11
17 — 11
Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yangberisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2013, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugatsering minumminuman keras, sering cemburu, sering berkata kasar, seringmemukul dan sering mengancam Penggugat dengan badik, yangmenyebabkan pada bulan Desember 2018 Penggugat dan Terggugat pisahtempat
Register : 17-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 47/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 24 Mei 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
11 — 12
11 — 12
PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkaraini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan,akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepadaPenggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suamiisteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Pertimbangan pokok perkaraMenimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Register : 11-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0954/Pdt.G/2021/PA.Pas Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 2
37 — 2
Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan olehkarena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasitidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamemberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalamrumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yangberisi tentang uraian dan penegasan
Register : 19-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Dgl Tanggal 10 Desember 2021 — Penggugat:
CHRISTEL LASMANA
Tergugat:
YULIANSYAH
142 — 42
CHRISTEL LASMANA
Tergugat:
YULIANSYAH
142 — 42
dengan patult,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatuhalangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil denganpatut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dangugatan ini diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan = olehPenggugat dengan penegasan
Register : 17-12-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 32/G/2015/PTUN.MTR Tanggal 31 Maret 2016 — SRI MARJUNI GAETA dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA dan SANGKA SUCI, S.H.
97 — 44
97 — 44
atausetelah dilakukan jual beli atau balik nama obyek berupa SHM tersebuttelah dikuasai dan digarap oleh para Penggugat sampai sekarang, bahkanPenggugat 6 (Alimuddin) telah menjaminkan Sertipikat hak miliknya tersebutkepada Perbankan dan tentunya Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSumbawa mengetahui hal tersebut sesuai dengan prosedur perbankan,dan selama itu tidak ada gangguan dari manapun, disamping itu juga paraPenggugat mempunyai SPPT untuk menguasai tanah/obyek SHM tersebut,kemudian untuk memperoleh penegasan
Register : 31-07-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 112/PID/2017/PT KPG Tanggal 6 September 2017 — - Drs. BENEDIKTUS AMLENI ALIAS BENI
72 — 29
72 — 29
, lalu korban menjawabpapak, saya akan isi dengan jujur dan iklas tapi saya harus isi di rumah,setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata Nana, jikakau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah, laludijawab oleh korban saya jamin, dengan demikian untuk membuktikankesalahan Terdakwa mengenai perbuatan pidana yang didakwakankepadanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telahmempertimbangkannya dengan mengacu pada ketentuan pasal 183 jopasal 184 ayat (1) KUHAP
Putus : 13-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pid/2013 Tanggal 13 Nopember 2013 — ZULKIFLI alias PIPI bin Abdul Hasan
932 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
932 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1)KUHAP, terdiri dari:a apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkansebagaimana mestinya;b apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang;c apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa penegasan
Register : 27-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 516/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 15 Nopember 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
13 — 12
13 — 12
154 RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara initidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugatagar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteridengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Militer Hukum Acara Pidana Militer Tentang Pemeriksaan Perkara Perhitungan waktu desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHM
Kata Kunci : perhitungan lama waktu, tindak pidana desersi
MILITER/2/SEMA 10 2020 3135 — 1377
- Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan lebih lama dari 30 hari, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan kurang dari 31 ... [Selengkapnya]
(Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Dispensasi Kawin Legal standing orang tua/wali non muslim untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang beragama Islam
Kata Kunci : orang tua beda agama, dispensasi kawin
AGAMA/1.b/SEMA 10 2020 2201 — 552
- Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
(Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung Tahun 2010 di Balikpapan).Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah danHarta BersamaPutusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan hartabersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perludimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkanpara pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untukmengosongkan objek perkara.Hukum Jinayata.
Register : 02-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA BANTAENG Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Batg Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
154 RBg dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara initidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akantetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugatagar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteridengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalilyang berisi tentang uraian dan penegasan
Register : 15-10-2012 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 4 Juni 2015 —
215 — 272
215 — 272
Meskipun pemegang haknya tidakmelakukan penegasan konversi karena secara hukum tanahtanah yang belumdilakukan penegasan konversi termasuk tanahtanah yang beJum bersertifikatdisebut dengan istilah bekas Eigendom Verponding, bekas hak milik adat danseterusnya.Putusan No.1554/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.
Halaman41 dari 81 Halaman.e Bahwa Eigendom Verponding termasuk hak barat yang penegasan konversinyaharus dilakukan dalam periode 24 September 1960 sampai dengan 24 Maret1961, jika tidak dilakukan penegasan konversi maka tidak mungkin dikonversimenj adi hak milik. Berlainan halnya dengan verponding Indonesia sepertinya halverponding atas tanahtanah milik adat yang penegasan konversinya tidak adabatas waktunya.
Register : 21-01-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN CIREBON Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Cbn Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
1.Lily Lisa
2.Meidawati
3.Nurtantri
4.Yeni Tresnawati Lesmana
Tergugat:
Wika Tendean
73 — 35
1.Lily Lisa
2.Meidawati
3.Nurtantri
4.Yeni Tresnawati Lesmana
Tergugat:
Wika Tendean
73 — 35
Moro Kuat menyewakan obyek sengketa tersebut kepada para Pelawanatas dasar Penegasan Hibah dan Hibah Wasiat dari Gow Tjin Hwat KepadaA.H. Nasution yang dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H. Notaris di Jakartapada tanggal 1 September 1972 setelah obyek sengketa dihibahkan kepadaA.H. Nasution, pengurusan obyek sengketa tersebut dilakukan olehPT. Moro Kuat karena setelah dihibahkan A.H.
Akta Penegasan Hibah dan Hibah Wasiat yang dibuat dihadapanDjojo Mulyadi,S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 1 September 1972,3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Jawa Barat tanggal26 April 1979 Nomor: SK.1037/Dit.Pbt/HM/1979 yang ditandatangani olehDrs. Koesrin dimana pada poin keempat disebutkan memberikan kepadaDR.
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANTAR SARANA REKASA;
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesar Rp.4.946.647.570, dengan alasan :Menurut Pemeriksa:Bahwa jasa yang diberikan oleh Wajib Pajak baik jasa persewaan kapal, jasatranshipment maupun jasa bongkar muat menggunakan kapal Crane Barge tidakmemenuhi kriteria penyerahan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPNsesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 dan Pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 serta Keputusan MenteriKeuangan Nomor 527/KMK.03/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:370/KMK.03/2003 serta penegasan
PK/PJK/20176.8.15.6.8.16.melakukan pengangkutan sendiri atas barang tambangyang dihasilkan;Bahwa Surat Izin tersebut diberikan untuk menunjangusaha pokok dari PT Harita Prima Abadi Mineral (yangbergerak di bidang pertambangan), dan tidakdimaksudkan untuk memberikan izin kepada PT HaritaPrima Abadi Mineral menyelenggarakan jasa pelayaranumum;Bahwa penjelasan tersebut di atas, dipertegas denganadanya S631, yang ditujukan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa dalam surat penegasan
Putus : 20-05-2014 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2317 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Mei 2014 — HARYANTO SANUSI alias AHUAT
Anak ALI SANUSI
385 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai penegasan perubahan klasifikasi barang;Bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Hukum AdministrasiNegara dari Akademisi yang disampaikan di persidangan di PengadilanNegeri Pontianak, yaitu : Pelaksana putusan Mahkamah Agung RI No.595 K/Pdt.Sus/2001 tanggal17 Oktober 2011 jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2011 adalah Ditjen HKIKementrian Hukum RI dengan melakukan pencoretan dari daftar merek; Dengan tidak dilaksanakannya putusan
No.2317 K/Pid.Sus/2013berarti melegalkan dengan sengaja menjual/nemperdagangkan demikianpula halnya dengan Surat dari Ditjen HK mengenai penegasan perubahanklasifikasi barang;Sehubungan dengan Surat dari BPOM Nomor : 03.4.41.411.02.12.425tanggal 24 Februari 2012 perihal : Perubahan desain kemasan dikaitkandengan keterangan saksisaksi dan Terdakwa diperoleh fakta : Saksi ED!
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
164 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penegasan Atas Peran Dan Fungsi MasingMasing Pihak (PabrikGula dan Petani)Peran pabrik gula pada Pola Kerjasama Usaha Tani (KSU) telahditegaskan oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) sebagaimanasurat penegasan/pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Petani TebuRakyat (APTRI) No. 010/DPD/APTRI/IV/2013 tanggal 22 April 2013tentang pentingnya kerjasama usaha (KSU) antara PG dan Petanisebagaimana lampiran XI..
Register : 18-06-2021 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA CIKARANG Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA.Ckr Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 87
68 — 87
Penggugat dan Tergugat, adanya perceraian antaraPenggugat dengan Tergugat, serta tidak dipenuhinya nafkah hadhanah ketigaanak Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa substansi posita gugatan Penggugat dapat dipandangjelas, dan tidak kontradiksi dengan argumentasi bahwa dalam positanya,Penggugat memuat penjelasan dan penegasan
yang tidak dapat diajukan aslinya,sepanjang memenuhi pedoman Yurisprudensi MARI tanggal 01 April 1976 No.701 K/Sip/1974 yang menentukan bahwa: fotocopy dapat diterima sebagai alatbukti apabila fotocopy itu disertai keterangan atau dengan jalan apa pun secarasah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya, hal mana pun sesuai denganYurisprudensi MA No.1937 K/Pdt/1984, dikatakan pada fotokopi tersebut telahterdapat catatan yang berisi penegasan
Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2014 Tanggal 11 Agustus 2014 — DJA SARLIM SINAGA (Alm.) vs DISAN BIN H. BALOK, dk
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Balok bin Jirun ;10.Bahwa juga ternyata Tergugat menerbitkan sertifikat a quo tersebut dengan111213.14menyatakan bahwa asal hak adalah Pengakuan/Penegasan Hak denganpenunjuk Bekas Tanah Milik Adat : G.552 ps. 23b s.lll, dimana persil sepertiitu tidak terdapat dalam Girik 552 atas nama Balok bin Jirun yang dimaksud(vide : Bukti P.4);Pada hal Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor AdvokatPengacara Leonard. P.
Tergugatbertentangan dengan Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1)huruf b dand juncto Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24/1997 ;Bahwa Tergugat tidak melakukan prinsip kehatihatian dalam menerbitkansertifikat dengan tidak memeriksa akta peralihan hak dengan seksama,baik mengenai lokasi, persil maupun luas tanah, atau batasbatasnya,sebagaimana didalam sertifikat hanya tercantum :Asal Hak: didasarkan hanya kepada Pengakuan/Penegasan
Register : 09-09-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 28 Oktober 2014 — HILMAN MUNAF
91 — 112
91 — 112
Selain surat keterangan tersebut, kepadapenjabat itu harus diserahkan pula :Surat Bukti Hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedanayang membenarkan surat bukti hak itu;Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;Ayat 2:Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat 1, harus disaksikan oleh KepalaDesa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas
HakHak Indonesia atas Tanah,menyebutkan bahwa permohonan untuk penegasan mengenai hakhak yang tidakdiuraikan di dalam suatu surat tanah, diajukan kepada Kepala Kantor PendaftaranTanah yang bersangkutan dengan disertai, Surat Keterangan Kepala Desa yangdikuatkan oleh Asiten Wedana yang :a.
Sementara Peta Bidang tersebut atasnama Tonggo Abraham Siahaan.Dengan demikian, Akta Jual Beli yang dijadikan dasar para penggarap/PTH untukmengajukan ganti rugi kepada Perum Perumnas tidak diproses sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriPertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan PendaftaranBekas HakHak Indonesia atas Tanah.Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, pemberian ganti rugi oleh terdakwa HilmanMunaf
Selain surat keterangan tersebut, kepadapenjabat itu harus diserahkan pula :aSurat Bukti Hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedanayang membenarkan surat bukti hak itu;Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran;Ayat 2:Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat 1, harus disaksikan oleh KepalaDesa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Berkas