Ditemukan 10265 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruli ruel ruly rume ruhe ruse rele rulu rute rules
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-01-2007 — Upload : 26-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794K/PDT/2004
Tanggal 22 Januari 2007 — Direksi Perum. Perhutani cq. Kepala Unit Perum. Perhutani Unit III Jawa Barat; Pemerintah Daerah Tk. I Propinsi Jawa Barat cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat; Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Kehutanan RI; Dedi; Hayati; Entin; Oded Sutisna; Ujang Ohim; Dindin Holidin; Aceng Elim; Mahmud; Pemerintah RI cq. Presiden RI; Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat cq. Bupati Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat
1601 — 4859 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena itu, dengan tetap memperhatikanprinsip kKesamaan di hadapan hukum (equality beforethe law) dalam suatu negara hukum (the rule of law)adalah hal yang berlebihan bagi Judex Facti untukmemutus perkara a quo dengan amar ke 3 bagianpertama sampai dengan bagian kelima. Amar putusantersebut dapat dikualifikasikan telah mencampuribeleids dari kekuasaan eksekutif, ataupun diskresi(kebijakan) dari Pemohon Kasasi/semulaHal. 60 dari 86 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 10-02-2016 — Upload : 05-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/PID.PRAPER/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Februari 2016 — YANI RS L A W A N Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Ditreskrim Um Polda Jabar
397 — 158
  • JOGINAINGGOLAN, SH,MH, TOHAP LUMBAN SIANTAR, SH, ROBERTSITANGGANG, SH, JANNES M.SAGALA, MH, Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Hukum THE RULE di Jalan Soekarno HattaNo.766, Ruko Graha Panyileukan No.15 Kota Bandung berdasarkanSurat Kuasa Khusus No: 002/SKP/KHTR/I/2016 tertanggal 20Januari 2016, selanjutnya disebut PemohonPraperadilan/Pemohon ;Kepolisian Republik Indonesia, Cq.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 10/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD GANDARA SH
Terbanding/Terdakwa : SUPRIYONO alias JEFRY
486 — 281
  • yangseolaholah sebagai fakta yang benar, yang Terdakwa gunakan untukmembantah dakwaan dan memberikan argumen bahwa dakwaan tidakterbukti,sesungguhnya itu semua adalah keterangan saksisaksi yang dicuplik(dinukil sebagian saja yang menguntungkan posisi Terdakwa) terpisah dariketerangan seutuhnya, yang maknanya akan menjadi berbeda, tidaksebagaimana mestinya.Menimbang bahwa, di dalam penerapan (penegakan) hukum dankeadilan, Hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yangbersifat rule
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-10-2009 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1485/PDT.G/2009/PN.JKT SEL.
Tanggal 11 Mei 2011 — PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. Lawan 1. Tuan Doktorandus AGUS DARYANTO, Master of Busines, 2. Tuan Insinyur BOBBY ANDHIKA. 3. Tuan JUNANDA PUTJE SYARFUAN. 4. Tuan Doktorandus INSMERDA LEBANG. 5. Tuan Insinyur RUSMAN PURBA. 6. PATERNAL OWNING COMPANY LIMITED of MAJURO. 7. PARBULK II AS. 8. HERITAGE MARITIME, Ltd.SA.,
353 — 239
  • Ketentuan butir 26 directors Certificatemenyatakan :the Guarantee does not fall under material transaction requirement inaccordance with Bapepam Rule No. IX.E.2 regarding materialTransactions and Change of Core Business Avtivities, Attachment to theDecree of Head of Bapepm No. Kep05/PM/2000 dated March 13",Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor : 1485/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel2000 as lastly amended with the Decree of Head of Bapepam No.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
  • Adapun tujuan yangingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilantersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaituuntuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkanpada kerangka due process of law yang pada dasarnya bukan sematamata mengenai rule of law.Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN LbjPraperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisirpenyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalampelaksanaan proses penegakan
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 29
  • Dan di Indonesia sebagai negarahukum menganut 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu : Supremasi hukum(supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before thelaw) dan penegakan hukum dengan caracara yang tidak bertentangandengan hukum (due process of law) ;Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendalam Pasal 1 Ayat (3) UUD1945 tersebut, maka di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berlakujuga system rule of law yang salah satu cirinya adalah dimana Hakimtidak lagi hanya sebagai corong Undangundang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2387 K/PID SUS/2010
Tanggal 26 April 2011 — AGUNG PURNOMO, S.T
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FACTI telah tidak mempertimbangankan bahkankeliru mempertimbangkan atas pemeriksaan penyidikan terhadap TerdakwaAGUNG PURNOMO, ST yang TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUMdari sebab ancaman pidana 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas)tahun penjara dengan alasan yaitu :1.Pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa AGUNG PURNOMO, STtidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1)KUHAP, yang mana Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan dengantegas, sebagai salah satu ketentuan MIRANDA RULE
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) VS PT. FORISA NUSAPERSADA
633 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1106 K/Pdt.SusKPPU/2017beberapa kegiatan baik sendirisendiri maupun bersama pelaku usaha lain,dapat dinyatakan bersalah hanya apabila kegiatan tersebut menimbulkanpraktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (rule of reason).Dengan kata lain apabila tidak menimbulkan praktek monopoli dan/ataupersaingan usaha tidak sehat maka kegiatan dari pelaku usaha tersebuttidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang UndangNomor 5 Tahun 1999.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Rohmadi,SH
Terdakwa:
BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO
531 — 282
  • Bahwa seorang admin juga bisa terjerat Undangundang ITE karena adaatau tidak unsur sengaja tergantung rule/aturan yang digunakan. Bahwa dalam penerapan Undangundang ITE memperhatikankonteks/latar belakang pemuatan postingan atau komentar sebab dalammemposting sudah memasuki ranah publik yang tidak mau tahu latarbelakang/konteks yang melatar belakangi postingan atau komentar. Bahwa postingan itu hanya sebagai informasi awal dan menurut Ahlipostingan sama juga dengan komentar.
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-09-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 109/Pdt.Plw/2017/PN Mak
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat:
1.MENNENG
2.ANTON
3.LAI SESA
Tergugat:
1.ANDARIAS PALA'LANGAN
2.TODING
3.EDI
4.ALBERTIN TA'DUNG
5.SAMUEL TULAK, SH
6.BARA' ALLO TAMING
7.TIKU BARA' TAMBING
98 — 27
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kenikmatan tanahsengketa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus jutaRupiah);Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000, (Dua jutaRupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan ini;Menghukum Para Tergugat utuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus seadiladilnya demi tegaknyasupremasi hukum (rule
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — PT WANA SUBUR SAWIT INDAH
851 — 625
  • Nomor Notaris Agus Sumardi,SH,SE,MKn tanggal 04 Maret 2019, maka untuk untuk mempertimbangkanapakah terpenuhinya dakwaan Penuntut Umum pada alternatif kedua tersebutdi atas terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang PemberlakukanPedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, dimana dijelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban (//ability rule
    maka untuk untuk mempertimbangkan apakah terpenuhinyadakwaan Penuntut Umum pada alternatif kedua tersebut di atas terhadapTerdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang PemberlakukanHalaman 141 dari 158 Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN SakPedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013, dimana dijelaskan dalam menentukan pertanggungjawaban (//ability rule
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 615/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMAN DEPATI, SE., MBA Diwakili Oleh : YOGA GUMILAR, SH., MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : YULI HERAWATI, SE
Terbanding/Tergugat II : HERU MULYANTO
Terbanding/Tergugat III : TANJUNG TRI PERMADI
Terbanding/Tergugat IV : SETIJATI SEKARASIH, SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Sugeng Purnawan, SH
Terbanding/Tergugat VI : WATIB S
Terbanding/Tergugat VII : HERMAN FELANI, SH
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
160 — 79
  • Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), halaman 802menyatakan Hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama denganpelanggaran terhadap prinsip rule of law;Bahwa hal itu. ditegaskan dalam Putusan Mahkamah AgungNo.1001/K/Sip/1972 pada pokoknya yang melarang Hakim mengabulkanhalhal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta; JUDEX FACTIE TIDAK MEMAHAMI KONSEPPERBUATAN HUKUM
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 16-09-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 898/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 7 Desember 2021 — Penuntut Umum:
I.G.A.A. Fitria Chandrawati, SH
Terdakwa:
Dior Ali M, ACC
257 — 139
  • Dapat dilinat prinsip Miranda Rule dikaitkan Pasal 52 KUHAP A tidakbisa menjelaskan dimana proyek dan hubungan antara A dengan proyektersebut.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN BUNTOK Nomor 1/PID.PRA/2017/PN Bnt
Tanggal 19 April 2017 — - H. HASANUDIN A GANI, S.E L A W A N 1. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN TINGGI KALTENG 2. JAKSA AGUNG RI CQ KEJAKSAAN NEGERI BUNTOK
324 — 295
  • Pada umumnya negara hukummenentukan bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara melanggarhakhak dasar yang ditentukan dalam konstitusi atau diperoleh secaraillegal tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dan prinsipini dikenal dengan Exclusionary Rule..
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Umum Kehutanan
Register : 28-09-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdw
Tanggal 15 Februari 2021 — * Pidana - Penuntut Umum : ISWAN NOOR S.H - Terdakwa : AGUS BASUKI als AGOES Bin alm DJAJUSMAN
386 — 146
  • AUB.Perbuatan Terdakwa AGUS BASUKI dan EDY MURSANDI nyatamelanggar itikad baik dan kehatihatian dalam doktrin BUSINESSJUDGEMENT RULE;Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum mengambilsikap TETAP PADA TUNTUTAN sebagaimana yang telah dibacakan dalampersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, supaya Majelis HakimHalaman 8 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN SdwPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.3.1.Menyatakan AGUS BASUKI
    Namun, terdapat sebuah doktrin BusinessJudgement Rule (BUR) (Pasal 97 ayat (5) UUPT) yang menentukanbahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadijika Anggota Direksi dapat membuktikan bahwa :e kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;e telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehatihatianuntuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan;Halaman 81 dari 157 Putusan Nomor 141/Pid.B/LH/2020/PN Sdwe tidak mempunyai benturan kepentingan baik
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 13-06-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN BATULICIN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bln
Tanggal 1 Juli 2019 — Pemohon:
HENDRA JAYADI S AP bin H RUSLI EFFENDI
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR TANAH BUMBU
83 — 37
  • Kepastian hukum menghendaki adanya upayapengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihakyang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memilikiaspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukumberfungsi sebagai Suatu peraturan yang harus ditaati.Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakan karakteristikyang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule of Law konsep,maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep SocialistLegality.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 14-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 1/PID.TPK/2019/PT JMB
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : I Putu Eka Suyantha
126 — 164
  • Pebruari 2019, terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2019 selama 7 (tujuh)hari kerja ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan didalam undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah mengajukaneksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang telah melanggarMiranda Rule
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA VS PT. SURYA CITRA MEDIA, Tbk
207 — 706 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon dan kawankawandalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law): 2008,pada halaman 152154 disebutkan, bahwa Surat Edaranmerupakan salah satu bentuk peraturan kebijaksanaan(beleidsregel, policy rule) dan bukan peraturan perundangundangan.
Pengadilan PN LABUHA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN LABUHA Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lbh
Tanggal 6 Januari 2022 — Penggugat:
1.YAMIN HASAN
2.RAMAN AHYA, M.Sc.,M.Pd., Si.
3.AMIRUDIN LA DAE
Tergugat:
1.Kementrian Agama
2.Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Selatan
2.Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan
3.Kepala Desa Madapolo Barat
169 — 179
  • Dengan demikianmaka harus kembali pada prinsip hukum/aturan umum (general rule),bahwa karena SURAT JUAL BELI tertanggal 12 Agustus 2015 telahmelahirkan sertifikat Hak Pakai No. 00001 tanggal 13 Desember 2019yang berarti bahwa keberadaan SURAT JUAL BELI tertanggal 12Agustus 2015 telah diakui kebenaran dan keabsahannya oleh TurutTergugat I, sehingga terbit sertifikat Hak Pakai No. 00001 tanggal 13Desember 2019, karena itu pula secara otomatis kahadiran SURATKETERANGAN KEPEMILIKAN NOMOR: 140 / SKK /
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 17-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 46/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 April 2016 — - DR. Ir. DJAMAL MUSLIM, M.Si,dalam hal ini memberi Kuasa kepada ACHMAD RIFAI MA, S.H., SAIFUL ANAM, S.H., KUTUT LAYUNG PAMBUDI, S.H.,ACHMAD RULYANSYAH, S.H., LISSA ROCHMILAYALI, S.H., NANANG HAMDANI, S.H. Kesemuanya adalah Para Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “ACHMAD RIFAI & PARTNERS”, yang beralamat di Menara Lippo Kuningan Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B No. 12 Kuningan – Jakarta Selatan, Tlp. (021) 29110198 Fax. (021) 29110199. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------PEMOHON;
142 — 180
  • Oemar Seno Adji menentukan oprinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh Rule ofLaw konsep, maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupunoleh konsep Socialist Legality. Demikian misalnya laranganberlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective,larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam HukumPidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsiplegality..