(Tergugat);(b)Nomor : STTPL/B007/1/2018/SPKT, tanggal 04 Januari 2019,tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan Direksi PT. JuangJaya Abdi Alam yang diduga dilakukan oleh Hendra Yudi, S.E., M.M.(Tergugat);(c)Nomor : STTPL/B85/II/2019/SPKT, tanggal 04 Februari 2019,tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan Dapit Mulyana, stafPT. Juang Jaya Abdi Alam, yang diduga dilakukan Hendra Yudi,S.E., M.M. (Tergugat);12.

Rahman, SH telah melaporkanTergugat atas penggelapan barang inventaris kantor Penggugat berupa 1Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Padt.G/2020/PN Tjk(satu) unit lap top, yang merugikan Penggugat senilai Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);2. pada tanggal 04 Januari 2019, A.Rahman, SH telah melaporkanTergugat atas pemalsuan tanda tangan sdr. Troy Robert Setter (Direkturpada PT.

Juang Jaya Abdi Alam) dan Sundari Andre Spd (direktur pada CV RLima), untuk pengiriman anak sapi (pedet) sebanyak 250 (dua ratus limapuluh) ekor, namun ternyata tidak ada pengiriman tersebut, hal ini telahmerugikan nama baik Penggugat;3. pada tanggal 4 Pebruari 2019, Dapit Mulyana telah melaporkan Tergugatatas pemalsuan tanda tangan Dapit Mulyana dalam surat perjanjian usahabisnis pakan ternak sapi onggok;Menimbang, bahwa ketiga perbuatan Tergugat tersebut berlangsung diPT.

Tidak ditemukan pemalsuan tanda tangan;2. Pihak pengadu dan yang diadukan sepakat saling memaafkan dansaling memperbaiki kesalahankesalahan yang telah lalu;3. Sdra. Badarudin dan Sdri. Munah, S.Pd.I selaku pelapor bersediamencabut pengaduan ke Polres Langkat.Halaman 16Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDN4.5. Bahwa kesimpulan musyawarah tersebut juga telah dituangkan dalam BeritaAcara Musyawarah dan semua pihak yang hadir termasuk Penggugat danTergugat ikut menandatangani Berita Acara tersebut.5.

Foto copybertanggal 18 April 2017, perihal Undangan (Bukti T 6) ;Berita) Acara Pertemuan Musyawarah Penyelesaian TentangPengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan ( Bukti T 7) ;Surat Perintah Nomor : 141170/su/2017, bertanggal 26 April 2017,yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Sungai Ular kepadaPenggugat dan Penggugat Il ( Bukti T 8) ;9.

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalampemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.Menimbang,bahwa berdasarkan bukti T10 yaitu Pemberitahuan, tanggal 2Mei 2017 membahas perihal dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilaporkan paraPenggugat terhadap Kepala Desa Sungai ular hal ini menurut Majelis Hakimmembuktikan bahwa Kepala Desa Sungai Ular telah memohon kepada Camat yangdigunakan dasar mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa atas nama ParaPenggugat ;Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Langkat Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yangmengisyaratkan unsur Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenaipemberhentian Perangkat Desaharus terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena Berita Acarapertemuan Musyawarah penyelesaian tentang pengaduan dugaan pemalsuan tandatangan, tanggal 19 April 2017 yang membahas dugaan pemalsuan tanda tangan yangjuga telah dilakukan Kades Sungai

Ular (vide bukti T7) yang mana disimpulkan tidakHalaman 33Putusan No. 102/G/2017/PTUNMDNditemukan pemalsuan tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebutmenunjukkan telah dilakukan musyawarah yang hasilnya merupakan sebuahkeputusan yang disetujui untuk mencabut pengaduan di Polres Langkat ;Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar surat Kepala Desa Sungai UlarNomor : 141199/SU/2017, tanggal 2 Mei 2017 perihal Pemberitahuan (vide bukti T10), maka selanjutnya Camat Secanggang menyampaikan

siapa meminta surattersebut ditanda tangani dan siapa yang membuat TANDA TANGAN PALSU, sesuaidimaksudkan pasal 263 KUHPIDANA dan secepatnya dimajukan kepada Jaksa PenuntutUmum dan ke Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, demi ditemukan Azas Kejujurandan Azas kebenaran sesuai hukum yang berlaku, ternyata sampai saat perkara inidimajukan Pra Peradilan yang kedua ini perkara tidak sampai juga ke pengadilan NegeriKisaran,Demikianlah duduknya perkara, sehingga korban, pengaduan, merasakanpengaduan pemalsuan

tanda tangan tersebut, sebagai sengaja diterlantarkan, sehinggamemajukan gugatan PRA PERADILAN yang kedua kalinya ini, agar Hakim Pra Peradilanmemeriksa dengan teliti dipersidangan terbuka untuk umum, kemudian memberikankeputusan sebagai berikut.Menerima Gugatan Pra Peradilan Kedua ini, dan menyatakan pengaduan pemohonPra Peradilan tanggal 13 Agustus 2010 tentang pemalsuan tanda tangan pengadu atasnama IMAM MUHMAD SYAFII adalah perbuatan PIDANA yang wajib diproses olehaparat p enegak Hukum melalui

buktibukti surat yang telah diperiksadipersidangan sebagaimana terdapat dalam lampiran bukti surat pada berkas perkaraPraperadilan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Pemohon danTermohon dipersidangan serta keterangan saksisaksi, pemohon dan memperhatikan setiapbuktibukti surat ditambah dengan konfrontir atas setiap surat yang dibubuhkan ditandatangan yang diajukan dipersidangan maka terdapatlah Faktafakta Hukum sebagai berikut:e Bahwa Pemohon melaporkan tindak pidana PEMALSUAN

TANDA TANGAN kekantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Asahan Sektor Labuhan Ruku Nomor:STPL/07/VIII/2010/AshRuku tertanggal 13 Agustus 2010 (Bukti P.3);e Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/278/VIII/2010/Res Ash/Sek L.Ruku tanggal 13Agustus 2010 (bukti T1.2) Pelapor an.IMAM MUHAMMAD SYAFII yang diketahui danditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Labuhan Ruku dalam hal ini selaku TermohonFe Bahwa pemohon telah mengajukan gugatan Praperadilan yang pertama tanggal 03Oktober 2012 Register

PP/MIS TL II/PR / PR / 2009 tanggal 6 April 2009 belum ditemukan aslinya sehingga pemeriksaan tandatangan IMAM MUHAMAD SAFII tersebut belum dapat dilaksanakan di Labfor Polri dalamperkara pemalsuan tanda tangan yang Pemohon laporkan kepada Termohon danmengirimkannya kepada Pemohon dan telah diterima Pemohon (Bukti T 2.2)e Bahwa surat nomor : PP/MIS TL II/PR/2009 tanggal 06 April 2009 yang merupakanobjek perkara sampai sekarang aslinya tidak diketemukan, yang ada hanya foto copynyasaja hal ini diakui

Pengadilan Agama Palubelum memenuhi proses standar dan melanggar aturan sebagai Pegawai NegeriSipil, tidak melalui mekanisme seperti yang diisyaratkan oleh undangundangserta peraturan pemerintah dalam hal proses perceraian bagi Pegawai NegeriSipil di antaranya berita acara pemanggilan dari dinas Termohon Kasasi/Penggugat, karena surat izin tersebut penuh dengan rekayasa yang dilakukanoleh Termohon Kasasi/Penggugat (Sulyani binti Abdul Lasani) Nip. 1968 0710199403 2 014 seperti surat keberatan terhadap pemalsuan

tanda tangan yangdilaporkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Propinsi SulawesiTengah An.

No. 547 K/AG/20121983 tentang Izin Perkawinan Dan Percaraian Bagi Pegawai Negeri Sipil danmelakukan tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan;Dan surat izin cerai yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat itusendiripun telah cacat yuridis, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palutersebut adalah pertimbangan yang tidak secara serius meneliti dan mencermatijawaban/keberatan serta memori banding Pemohon Kasasi/ Tergugat, sehinggalahirlah suatu putusan yang bertentangan dengan hati nurani, dan tentunya

sudahbergaul baik layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak; Bahwa keadaan rumah tangga kami sekarang tidak rukun dantidak harmonis lagi, Karena kami berdua pernah terjadi perselisihan danpertengkaran; Bahwa tidak benar penyebab terjadi perselisihan danpertengkaran karena Tergugat lebin mementingkan keluarga Tergugat; Bahwa tidak benar Tergugat kurang menyukai anak Penggugatyang sakit step, bahkan karena anak Penggugat yang sakit step itulahTergugat menikah dengan Penggugat; Bahwa masalah ada pemalsuan

tanda tangan hanya untukmempercepat membuat kartul keluarga dan Tergugat ingin cepat selesaikarena untuk mengurus pensiunan Penggugat juga perlu KK, pada halsebelumnya Tergugat dan Penggugat mempunyai KK masingmasing,maka untuk mengurus tersebut Tergugat buat surat laporan kehilanganKK ke Kantor Polisi dan tanda tangan Penggugat, Tergugat tandatangani sendiri, tetapi nyatanya Penggugat tidak bisa terima danmengadukan Tergugat ke Polisi;Hal. 4 dari 16 hal.Put.

tanda tangan;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat denganTergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui danmembenarkan dalildalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutamatentang pembuatan kartu keluarga tersebut, mementingkan keluarga Tergugatdibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat mengakui bahwa sejak 2 bulanyang lalu berpisah tempat tinggal;Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakuidan membenarkan dalildalil dan alasan Penggugat

Hakim telah dapat menemukan faktafakta, sebagai berikut : Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,menikah pada tanggal 19 November 2005 dan belum dikaruniai anak; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihnan danpertengkaran secara teruS menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapatmenerima kondisi anak Penggugat dengan pernikahan terdahulu danTergugat ingin memecahkan kartu keluarga, sehingga timbul pertengkaranantara Penggugat dengan Tergugat, karena ada pemalsuan

tanda tangan; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudahpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;Hal. 10 dari 16 hal.Put.

Bahwa berkaitan dengan Surat Pernyataan Melepaskan PenguasaanAtas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 7 Juni 2012, yang dibuatdihadapan Lurah Simpang Selayang yang dilegalisasi olen Camat MedanTuntungan tanggal 29 Mei 2012 terdaftar dengan Nomor : 203/LEG/MTT/V/2012. yang disebutkan para Penggugat telah ditemukan keganjilansecara hukum berupa pemalsuan tanda tangan istri Tergugat Il yangbernama Kepe Malem Tarigan, maka apabila kebenaran para saksi yangakan diajukan masih meragukan, maka kami meminta

Bahwa pemalsuan tanda tangan istri Tergugat II pada Surat PernyataanMelepaskan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 7 Juni2012 yang dibuat dihadapan Lurah Simpang Selayang yang dilegalisasioleh Camat Medan Tuntungan tanggal 29 Mei 2012 terdaftar denganNomor : 203/LEG/MTT/V/2012. dilakukan oleh Tergugat II dengandesakan dari Penggugat. Pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukanTergugat Il dihadapan Penggugat, Kepala Lingkungan KelurahanSimpang Selayang yang bernama Sanggup Br.

Medan didahului dengan pemalsuan dalammenentukan nilai nominal pinjaman Anggota, pemalsuan tanda tangan suratkuasa untuk slip pengambilan uang dan pemalsuan data personil AnggotaPrimkopad Denpoml/1 P. Siantar yang meminjam uang ke Bank MuamalatIndonesia Medan, maka dengan demikian "Uang peminjaman dari BankMuamalat Indonesia Medan yang ada dalam kekuasaan Terdakwa hasil darikejahatan".

Persoalan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa dalampencairan/pengambilan uang dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medanserta pengajuan namanama personil yang bukan Anggota PrimkopadDenpom V1 P.

Kemudian pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa bukanlahbermaksud untuk melakukan penipuan atau merugikan pihak manapun akantetapi agar uang tersebut dapat diambil oleh Terdakwa dan segeradilaporkan ke Komandan Terdakwa yaitu Letkol Com Edi Subiyanto, dariAspek Komando jelas pengambilan uang pinjaman yang dilakukan Terdakwaadalah merupakan perintah dan seijin Dandepom V1 P.Siantar Letkol CpmSubiyanto, bagi seorang prajurit tentu Terdakwa tidak akan memilikikeberanian mengambil uang Rp.985.500.000

, (sembilan ratus delapanpuluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan LetkolCPM Subiyanto selaku Komandan Terdakwa, sehingga kalaupun Terdakwamelakukan pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan pinjaman dari pihakHal. 19 dari 27 hal.

Kalaupun pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwa dalam rangkapencarian uang pinjaman dari Bank Muamalat Indonesia Cab. Medan sertaPengajuan namanama personil yang bukan Anggota Primkopad Denpom I1P. Siantar ke Bank Muamalat Indonesia Cab Medan dianggap Judex Factisebagai perbuatan melawan hukum, seharusnya Judex Facti jugaHal. 20 dari 27 hal. Put. No. 181 K/MIL/2010memperlihnatkan dan sangat relevan bahwa kesalahan tersebut adalahmutlak kesalahan Terdakwa.

Salinan Putusan Nomor 3363/Pdt.G/2020/PA.JrBahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalandengan baik, akan tetapi sejak Desember 2019 yang lalu, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat sebagaiseorang suami kurang tanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dananaknya dan Tergugat melakukan pemalsuan tanda tangan Penggugat untukhutang di bank sebesar Rp. 425.000.000, sehingga kebutuhan

tetapi tidakberhasil.Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 11 tahun tahun hidup bersama rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan karena masalah ekonomi, karena Tergugat sebagai seorang suamikurang tanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anaknya dan Tergugatmelakukan pemalsuan

tanda tangan Penggugat untuk hutang di bank sebesar Rp.425.000.000, sehingga kebutuhan keluarga dibantu orang tua Penggugat karenaTergugat sudah tidak peduli;Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalilgugatan Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugattelah menjadi fakta yang tetap ;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dariketerangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkapfakta yang pada pokoknya

MUHAMMAD NUR PANGGILAN AUANG dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkaraadanya pemalsuan tanda tangan, akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yangHalaman 9 dari 49 Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN Pmnmemalsukan tanda tangan itu sedang yang menjadi Korban adalahmamak Saksi yang bernama Nuzar ;Bahwa orang memalsukan tanda tangan Nuzar itu adalah Para terdakwadimana untuk memalsukannya disurat (akta) hibah an.

Yuni dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan laporansaksi NUZAR tentang tindak pidana Pemalsuan tanda tangan nya dalamsuratsurat pengurusan sertipikat Hak Milik Nomor 560 tangal 29 Januari2013;Bahwa Saksi berkerja sebagai PNS di Kanwil selaku Staf, kemudiandipromosikan selaku Kasubsi penetapan di BPN Solok, setelah itu padatahun 2012 saksi dimutasikan ke BPN Kab.

tanda tangan nya dalam suratsurat pengurusansertipikat Hak Milik Nomor 560 tangal 29 Januari 2013;Bahwa Saksi berkerja sebagai PNS di Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Prov.

SYAFRI Panggil SAF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi diperiksa serta dimintaiketerangan sehubungan tentang laporan Sdr NUZAR tentang tindakpidana Pemalsuan tanda tangan nya dalam suratsurat pengurusansertipikat Hak Milik Nomor 560 tangal 29 Januari 2013;e Bahwa Saksi berkerja sebagai PNS di Kantor Agraria tingkat Sumbardari tahun 1982 s/d tahun 2005, kemudian saksi pindah tugas ke KantorBPN Kab.

RUSTAM, SE, MM PANGGILAN RUSTAM dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanyaperkara pidana pemalsuan tanda tangan yang Saksi ketahui setelahSaksi diperiksa di Kepolisian, akan tetapi saksi tidak mengetahui tandatangan siapa yang dipalsukan ;e Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan waktu Saksimenjadi Camat Sungai Geringging tahun 2011 ada datang 3 (tiga) orangpada Saksi yaitu Jahan, Kainan (terdakwa dalam perkara

Saksi WA ODE IMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemalsuanterkait pemalsuan tanda tangan suami saksi. Bahwa yang diduga melakukan pemalsuan adalah Pelaksana KepalaDesa yaitu terdakwa La Ode Hamirun dan bendahara yaitu terdakwaAfar. Bahwa surat yang dipalsukan adalah surat penerimaan gaji almarhumsuami saksi.

Saksi IRVAN DJAFIR ODA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemalsuanterkait pemalsuan tanda tangan almarhum ayah saksi. Bahwa yang diduga melakukan pemalsuan adalah Pelaksana KepalaDesa yaitu terdakwa La Ode Hamirun dan bendahara yaitu terdakwaAfar. Bahwa surat yang dipalsukan adalah satu lembar surat tanda buktipengeluaran uang dengan Nomor O006/KWT/06.2001/2019, tanggal28 Oktober 2019.

Saksi SAMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemalsuanterkait pemalsuan tanda tangan almarhum Djafir Oda.Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 138/Pid.B/2020/PN Rah Bahwa yang diduga melakukan pemalsuan adalah Pelaksana KepalaDesa yaitu terdakwa La Ode Hamirun dan bendahara yaitu terdakwaAfar.

Bahwa sepengetahuan saksi pemalsuan tanda tangan Almarhum DjafirOda tersebut dilakukan sekitar tahun 2019. Bahwa setahu saksi gaji almarhum Djafir Oda tersebut sampai saat inibelum diterima oleh Istri almarhum maupun ahli warisnya. Bahwa waktu menjabat Kepala Desa, almarhum Djafir Oda dapat gajiperbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatandan membenarkan.4.

Saksi SAMRA, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemalsuanterkait pemalsuan tanda tangan almarhum Djafir Oda. Bahwa yang diduga melakukan pemalsuan adalah para terdakwa yaituterdakwa La Ode Hamirun dan terdakwa Afar.Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 138/Pid.B/2020/PN Rah Bahwa tanda tangan Almarhum itu dipalsukan pada surat penerimaangaji almarhum Djafir Oda selama 5 (lima) bulan.

AMIRUDDIN DAHLAN Alias UDIN Bin DAHLANBahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan korban pada selembarsurat Pernyataan dan surat Rekapitulasi Anggaran tahun 2010 PartaiKebangkitan Bangsa (PKB);Bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh terdakwa untukmencairkan dana bantuan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MamujuUtara sebesar Rp.12.424.000, (dua belas juta empat ratus dua puluhempat ribu rupiah);Bahwa uang yang berhasil dicairkan oleh terdakwa tersebut dipergunakanuntuk keperluan pribadi

WARDUNIA WAFADDAL Alias NIA Binti ABD HALIMBahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan korbanBurhanuddin yang dilakukan oleh terdakwa setelah diberitahu olehAmiruddin;Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Burhanuddin pada suratpernyataan dan pada Sutrat rekapitulasi anggaran partai kebangkitanBangsa (PKB) kab mamuju Utara;Bahwa yang menggunakan surat palsu tersebut untuk pencairan danabantuan kepada DPC PKB Mamuju Utara adalah terdakwa;4. Hj.

2010 (QT1) dan selembar Surat Pernyataantertanggal Pasangkayu 18 November 2010 (QT2) mempunyai bentuk umum (generaldesign) yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding KT atau dengan kata lain tandatangan Burhanuddin AH pada dokumen bukti (QT1 dan QT2) seperti tersebut pada Bab I.Aadalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sertabarang bukti tersebut diperoleh fakta bahwa pada tanggal 18 November 2010 terdakwatelah melakukan pemalsuan

tanda tangan terhadap suatu surat yang dapat dikategorikansebagai perbuatan pemalsuan surat;Menimbang bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa tersebutberdasarkan keterangan terdakwa diperuntukkan sebagai kelengkapan dokumen untukpencairan bantuan dana bagi DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten MamujuUtara, sehingga dengan adanya surat palsu tersebut dapat diperuntukkan sebagai buktidari pada sesuatu hal yaitu sebagai bukti kelengkapan dokumen dalam pencairan danapembinaan bagi

Nomor 1687 K/Pdt/2017harus ada hasil laboratorium kriminal dan putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan dan siapapelakunya padahal Para Tergugat sama sekali tidak menyangkal tentangpemalsuan tanda tersebut yang berarti tandatangan tersebut benardipalsukan selain itu juga secara kasat mata juga nampak jelas bahwatandatangan Penggugat dengan tandatangan yang ada pada SuratKeterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut adalah berbeda olehkarenanya putusan

Judex Facti tersebut haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan danpertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;Bahwa sangkaan adanya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen atausurat yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata harus didukung olehputusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa

No. 83/Pdt.G/2019/MSAcehHakim Mahkamah Syariyah Aceh tidak sependapat dengan alasan danpertimbangannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Tapaktuandalam putusannya di halaman 18 alinia ke tiga dari bawah berpendapat yangdapat disimpulkan bahwa perkara a quo bukan perkara hibah (PembatalanHibah), tetapi kasus pemalsuan tanda tangan para Penggugat dalam AktaHibah nomor 74 tahun 2006, tanggal 8 Nopember 2006, maka tidak dapatmemeriksa dan mengadili perkara a quo karena

milikMilianur dan atau sekarang menjadi milik ahli warisnya;Menimbang, bahwa jika dengan terbitnya Akta Hibah nomor 74 Tahun2006, tanggal 08 Nopember 2006 dan sertifikat Hak milik nomor 129 tahun1992 tanggal 21 Oktober 1992 (bukti P.1), Kemudian dialinkan pemegang hakatas nama Mailianur, Para Penggugat merasa keberatan dan atau merasadirugikan dapat menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata UsahaNegara, yang berkaitan dengan Administrasi Negara dan mlalui BadanPeradilan Umum bila terkait dengan pemalsuan

tanda tangan, sebagaimanadinyatakan para Penggugat (vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Februari 2019halaman 68);Menimbang, bahwa sedangkan para saksi Penggugat yang bernama :1.

Lalu saksimeminta kedua surat tersebut dan mengatakan pada saksi BAMBANGDWI SANTOSO bahwa saksi akan melapor kepada pihak Kepolisiantentang pemalsuan tanda tangan saksi pada kedua surat tersebut.menurut pengakuan saudara SUYITNO pada saksi, saudaraSUYITNO tidak mengetahui isi dari amplop tersebut.;Bahwa yang terdapat pada surat asal usul tanah adalah Terdakwamenjelaskan telah mengolah dan menguasai lahan yang terletak diwilayah Hasam Merah, Desa Mengupeh Rt 12 Sukawira Kec. Tengahllir Kab.

;Bahwa peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalammelakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMIWI,saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah : Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asalusul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.; Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudaraTARMWI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKIL.; Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel keduasurat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.; Saudara ASMERI menyuruh

;Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalammelakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUWlI,saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah :Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asalusul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.; Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudaraTARMWI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKL.; Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel keduasurat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.; Saudara ASMERI menyuruh

;Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalammelakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMIWlI,saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah : Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asalusul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.; Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudaraTARMUWI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKL.; Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel keduasurat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.

;Bahwa benar peran terdakwa bersama dengan saudara ASMERI dalammelakukan pemalsuan tanda tangan saudara MIS, saudara TARMUlI,saudara TUNGKIR, dan saksi SABKI adalah : Terdakwa menyuruh saudara ASMERI untuk membuat surat asalusul tanah dan surat keterangan jual beli sawit.; Terdakwa memalsukan tanda tangan saudara MIS, saudaraTARMWI, saudara TUNGKIR, dan saksi SABKL.; Terdakwa menyuruh saudara ASMERI agar mencap stempel keduasurat tersebut dengan cap stempel Kepala Desa Mengupeh.; Saudara ASMERI menyuruh

Saksi Nurnani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut; Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dengan adanyamasalah pemalsuan tanda tangan; Bahwa yang telah melakukan atau yang telahmenyuruh/meminta orang yang meniru/memalsukan tanda tangan saksiadalah Terdakwa Buhari Muslim; Bahwa awalnya saksi berpurapura datang ke Bank Dinarmenjadi nasabah, dari informasi pihak Bank Dinar tersebut saksimengetahui bahwa Terdakwa Buhari telah mengambil konpensasi tanpasepengetahuan saksi; Bahwa

Saksi Ice Trisnawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dengan adanyamasalah pemalsuan tanda tangan perjanjian antara pihak Bankdengan nasabah atau bisa disebut Akad terhadap berkaspengajuan/pencairan konpensasi Buhari Muslim pada BANK PT BPRSYARIAH DINAR ASHRI; Bahwa kejadian sekitar bulan November 2019 dan saksi lupahari dan tanggalnya; Bahwa saksi tidak tahu dengan pemalsuan tanda tangantersebut, karena sebelum melakukan Akad, saksi

Fakhrurozi alias Fahrurozi, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dengan adanyamasalah pemalsuan tanda tangan Nurnani; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Kantor Kas Bank Dinar Ashricabang Bima yang berada di kelurahan Potu, Kecamatan Dompu,Kabupaten Dompu; Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, karena pada saatitu saksi sedang tidak berada dikantor karena belum bertugas

LAB:1239/DTF/2020 tanggal 29 Desember 2020;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telahmelakukan tindakan pidana menggunakan tanda tangan istrinyadipalsukan; Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut dengancara menyuruh Saksi Nurlalela untuk meniru tanda tangan istrinyatersebut; Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan istrinya denganmenyuruh orang lain melakukannya

tanda tangan tersebut Terdakwadengan Istri sudah tidak harmonis sehingga terjadilah halhal yang tidakdiinginkan tersebut; Bahwa Terdakwa bercerai dengan Nurnani pada bulan April 2021; Bahwa Terdakwa konpensasi uang di Bank Dinar karena Nurnanimeminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000 (lima puluh jutarupiah) dari hasil penjualan tanah kepada Arsyad; Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli tanah kepada Arsyad padaJanuari 2019 atas kesepakatan bersama dengan istri saat itu; Bahwa sudah bayar

Tergugat) dengan tuduhan Penggugat telahmelakukan Pemalsuan tanda tangan adalah Prayudisial atau sengketakeperdataan.4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo etbono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datangkuasanya Guntur Rambe,SH,MH dan Bayu Rizal,SH, demikian pula Tergugat datang menghadapkuasanya yang bernama Herman, SH dan Eko Murti Saputra, SH

adalah bahwa ParaPenggugat ingin menguji secara keperdataan melalui gugatan prayudisial berdasarkanpasal 81 KUHP dimana Penggugat mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena telah melaporkan Penggugat keKepolisian Republik Indonesia sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/17/II/2012/SU/SKTKepri, tanggal 08 Maret 2012, dan Laporan Polisi tanggal 08 Januari 2013 Nomor :LP/03/1/2013/SPKTKepri , dengan tuduhan bahwa PARA PENGGUGAT telahmelakukan Pemalsuan

Tanda Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)Jo.

Peradilan Perdata, bahwa apa yang dilakukan olehPenggugat I dan Penggugat I belum ada aturan hukum dan malah membuat hukum baru,dilain pihak mengatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan gugatanPenggugat yang menghendaki agar Majelis menyatakan bahwa perbuatan Tergugatmelaporkan Penggugat sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/17/III/2012/SU/SKTKepridan LP Nomor : LP/03/I/2013/SPKTKepri, dengan tuduhan Para Penggugat telahmelakukan Pemalsuan

tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),Majelis berpendapat bahwa gugatan yang demikian ini telah melampui kewenanganHakim Perdata, karena hakim perdata tidak diperkenankan mencampuri kewenanganhakim pidana, terlebih lagi kewenangan instansi lain karena hingga saat ini perkara yangdimaksud Penggugat masih menjadi kewenangan pihak penyidik ataupun pihak kejaksaanNegeri;Menimbang bahwa selanjutnya

tanda tangan maupun dugaan penggunaan suratpalsu tersebut;Bahwa untuk pengurusan syarat administrasi dari para calon perangkat desayang terpilih maupun tidak terpilih pasti ada biaya yang dikeluarkan namunSaksi tidak tahu berapa biayanya;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.

tanda tangan maupun dugaan penggunaan suratpalsu tersebut;Bahwa untuk pengurusan syarat administrasi dari para calon perangkat desayang terpilin maupun tidak terpilin pasti ada biaya yang dikeluarkan danapabila tidak terpilih seperti Saksi merupakan resiko yang ditanggungmasingmasing;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Agm11.Saksi ANDAYANI,S.P.

yang terpilin pada tahun 2017 adalah Markus Darta;Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Agm Bahwa setelah Markus Darta terpilin tahun 2017 sebagai Kasi Keuangantidak ada permasalahan sampai tahun 2020 dan pada tahun 2020 barumuncul permasalahan tanda tangan yang dipalsukan tersebut; Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diduga memalsukan tanda tangantersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian Saksi Hendra Kurniawan Kaunoterkait dugaan pemalsuan tanda tangan maupun dugaan penggunaan suratpalsu

Dugaan adanya pemalsuan tanda tangan Sdr.Hendra Kurniawan Kauno (Pelapor ) harus didukung oleh hasil forensik laboratorium kriminologiuntuk mengetahui apakah tanda tangan Sdr.Hendra Kurniawan Kaunodipalsukan atau tidak;Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2021/PN AgmBahwa frasa diancam jika pemakaian tersebut merupakan resiko berupapidana atau hukuman bagi setiap orang yang memakai atau yangmenggunakan surat palsu.

Bahwa sebagaimana telah dilakukan mengenai Prosedur pengajuan ijinKeluar lingkungan pabrik tersebut telah dilakukan sejak lama dan tidak pemah adaPermasalahan bagi karyawan yang mengikuti prosedur tersebut.e Bahwa dalil Penggugat angka 3 poin 4 adalah telah jelasjelas diakui olehPenggugat bahwa telah dilakukan Pemalsuan tanda tangan atas nama HRDdengan tanda tangan yang menyerupai HRD tersebut sehingga Security merasabahwa Surat ljin tersebut telah sah sebagaimana mestinya.3.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 11 yaitu "Sehingga MerugikanPerusahaan".e Bahwa yang dimaksud merugikan Perusahaan adalah tidak harus ditinjau dariadanya kerugian secara Materiil, Bahwa daiam Hal ini Perbuatan Penggugatyang dilakukan yaitu Melakukan Tanda Tangan Palsu/ Yang dipalsukan padaForm jin Keluar Lingkungan Pabrik.e Bahwa dalil Penggugat ANGKA 11 POIN 2 adalah tidak relevan atau mengadaada, yang disebabkan bahwa Pemalsuan tanda tangan bukanlah Merupakanbentuk Kepatuhan Penggugat

tanda tangan masihbertugas di Perusahaan;Bahwa saksi dikala jam istirahat keluar menyerahkan tandatanganperusahaan ternyata dipalsukan;Bahwa saksi membuat Berita Acara pemalsuan;Bahwa saksi menerima penyerahan surat Prom dari Saudara Sumitrapada waktu jam istirahat ;Bahwa prosedurnya pekerja mengajukan permohonan ijin keluar diajukankeatasan ditandatanganinya diperlihatkan dan diberikan ke Security;Bahwa tugas scurity yang mengjijinkan dari HRD surat prom tersebut;Bahwa saksi mengetahui tandatangan

tanda tangan ijin keluarlingkungan pabrik termasuk kesalahan berat yang melanggar PKB Pasal 63 ayat (b)"memberikan keterangan palsu / yang dipalsukan dan merugikan perusahaan /kepentingan Negara" (bukti P7B,T1,T7) maka Penggugat di PHK terhitung tanggal 01Oktober 2013, dan Tergugat menolak membayar upah proses dan tuntutan denda sertabonus Jo.

HENDRA SASTRA, Sdr.RUDY HARYADI (bukti T5.1,T5.2,T5.3)dan Berita Acara Kejadian dari Security (bukti T6.1,T6.2), yang diperkuat keterangansaksi Sdr.SUNARDI menyatakan menerima form ijin keluar dari Sdr.SUMITRA waktujam istirahat, Saksi membuat Berita Acara Pemalsuan, pemalsuan tanda tangan olehSUMITRA tanggal 10 September 2013, saksi tahu tanda tangan palsu diberitahu HRD,Saksi Sdr.ARI DHUDI PRAMADI menerangkan bahwa Sdr.SUMITRA menyerahkanform ijin keluar ada tanda tangan Management tetapi tidak

., Selaku Notaris/PPAT dalamperkara ini adalah sebagai Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;Pemalsuan tanda tangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugattelah dibuktikan oleh dua alat bukti yaitu alat bukti surat dan tiga orangsaksi (di bawah sumpah);Bukti surat yaitu surat pemberitahun hasil penyidikan yang dilakukanoleh Polres Sukabumi bukti surat tersebut adalah Nomor B/94/IV/2016/Sat Reskrim tertanggal 26 April 2016 (Bukti P8) Serta didasaripada laporan Polisi Nomor: SPL/41/III/2016/SPKT (Bukti P7

);Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan ini akan dibuktikandengan bukti tambahan dari hasil Laboratorium Forensik Mabes Polri;6.

Bahwa pemalsuan tanda tangan Hj.Tien Rosmawati sebagaiPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di dalam Akta Jual Beli (AJB)Nomor 322 dan Nomor 323 yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi Turut Terbanding I/Turut Tergugat selain dibuktikan oleh bukti suratdari Kepolisian (P8,P7) juga dibuktikan dari hasil perbandingan tandatangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang sebenarnyayaitu bukti surat P1 , P2, P3. Juga didukung oleh alat bukti lain yaitusaksisaksi sebanyak 3 orang yaitu:1.

Saksi (di bawah sumpah) Agus Dadang yaitu Saksi Penyidikdari Sat Reskrim Polres Sukabumi yang memeriksa (BAP) terhadapperkara pemalsuan tanda tangan termaksud di atas.

Bahwa buktibukti surat sebagaimana telah diuraikan di atasdikuatkan oleh saksisaksi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Pembanding/ Penggugat, dan saksisaksi memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut: Bahwa Saksi Agus Dadang yang merupakan Penyidik SatReskrim Polres Sukabumi, saksi Agus Dadang adalah pemeriksadalam penyidikan perkara pidana pemalsuan tanda tangan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat dalam Akta Jual Beli Nomor322/2011 tanggal 31 Oktober 2011, dan Akta Jual Beli Nomor323/2011

saksi menerangkan pernah pada tahun 2006 anak saksi JEMMYMOMONGAN membawa 2 orang ibu yaitu FEMMY UKUS dan ibuELLEN PARUNTU namun tidak ada bicara tentang tukar menukar, waktuitu mereka hanya datang melihat rumah terus langsung pulang, setelahitu JEMMY menerangkan bahwa mereka hanya teman.e Bahwa saksi menerangkan JEMMY (anak saksi) tidak pernah bicaratentang tukar menukar rumah itu kepada saksi.e Bahwa saksi tahu berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada bulanFebruari 2013, kemudian saksi melaporkan pemalsuan

tanda tangan diAkta Notaris tersebut ke kantor polisi.Tanggapan terdakwa ; ada yang tidak benar yaitu sebelum transaksi 2kali diajak Jemmy kerumah yang akan ditukar dan 2 kali diajak olehperantara untuk lihatlinat rumah itu.Tanggapan saksi hanya 1 kali terdakwa datang lihat rumah dan saksibertetapan pada keterangannya.2.

,dinyatakan sah menurut hukum ;Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, saksi ANNIE F.WALUKOW melaporkan pemalsuan tanda tangan saksi di Akta Tukarmenukar tersebut dan berdasarkan hasil Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor :LAB875/DTF/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013 yangdibuat Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, diperolehkesimpulan bahwa tanda tangan saksi korban ANNIE F WALUKOWadalah tandatangan karangan atau Spurious Signature karenamempunyai bentuk umum (general design

WALUKOW, TELLY EVITAMOMONGAN, ISOBEL INGGRID MANDAGI, SRIJANTI LAGONAH, DICKSONFRANKY LOMBAN di dalam persidangan tidak ada satupun saksi dibawahsumpah yang menerangkan melihat dan mengetahui adanya pemalsuan tandatangan pada Akta Tukar Menukar itu. sebagimana laporan saksi ANNIE F.WALUKOW tentang pemalsuan tanda tangan di Akta itu ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak memperoleh fakta hukumtentang telah terjadi adanya pemalsuan tanda tangan pada Akta ini, dariketerangan Notaris, oleh karena

tanda tangan dalam Akta tersebutserta surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :LAB875/DTF/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat Pusat LaboratoriumForensik Polri Cabang Makasar yang tidak didukung oleh alat bukti lainharuslah dikesampingkan dengan dasar asas pemeriksaan perkara pidanayang mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materiel waarheid),asas keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP), dan asas minimum pembuktian,maka surat tersebut haruslah dikesampingkan serta telah