Penggugat:
Kamar Dagang dan Industri Batam diwakili oleh Jadi Rajagukguk
Tergugat:
WALIKOTA BATAM
Intervensi:
1.RAFKI RS.MM
2.AL HUJJAH POHAN,S.H.
3.ELY TJANDRA PURNAMA
4.NOVI HASNI PURWANTI W.
5.AMINTAS NURHADI
6.JAMHUR POTI

Pembanding/Penggugat : (LSM-AMPUH)
Terbanding/Tergugat : Badan Pengusaan Batam
Terbanding/Tergugat : Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Kota Batam Propinsi Kepualauan riau,
Terbanding/Tergugat : DIrektur Utama PT. Naninda Mutiara shipyard
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pelayanan Listrik Nasional (PT PLN)
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama Pt Pengusaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero Batam)

Walikota Batam yang beralamat di jalan Engku Putri No. BatamCenter, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili olehDemi Hasfinul Nasution, SH., Msi, Nurul Yuni, SH, Sutjahjo HariMukti, SH, Siti Juahir, SH, Safni Hadiah, SH yang seluruhnya adalahHal. 1 dari 12 hal. Put. No. 97/PDT/2015/PT.PBRPegawai pada Kantor Walikota Batam berdasarkan surat kuasa khususNo. SKK12/HK/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 dan surat kuasakhusus No.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) KotaBatam, yang beralamat di Jalan Engku Putri No. 17 Batam Centre, kotaBatam Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh DemiHasfinul Nasution, SH., Msi, Nurul Yuni, SH, Sutjahjo Hari Mukti, SH,Siti Juahir, SH, Safni Hadiah, SH yang seluruhnya adalah Pegawai padaKantor Walikota Batam berdasarkan surat kuasa khusus No.

Batam Center;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 Nomor : SKK27/HK/VII/2012 memberi kuasa kepada:1.Nama : Demi Hasfinul Nasution, SH, M.Si;Kewar: ganegaraan: Indonesia; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1Batam Center;2.Nama : Nurul Yuni, SH; Kewarganegaraan : Indonesia; Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan HukumSetdako Batam;Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1Batam Center;3.Nama : Sutjahjo

Hari Murti, SH;Kewarganegaraan : Indonesia; Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang undangan SetdakoBatam;Alamat : Kantor Walkota Batam Jalan Engku Putri No.1Batam Center;4.Nama : Joko Satrio Sasongko, SH;Kewarganegaraan : Indonesia;Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam;Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1Batam Center;Selanjtniya disebtt SCDAGAL, .csscsiascscsarancnnanaae stexannctvansnaca sseansanwoanwnavs TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; Telah

Nomor 499 K/Pid.Sus/20166) Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2013, tanggal18 November 2013 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) kawasan industri PT.

Putra KelanaJaya;Asli Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 01/IL/BAPEDAL/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan atasRencana Kegiatan Pembangunan Kondominium dan TamanRekreasi QUEEN GARDEN di Kelurahan Sadai KecamatanBengkong Kota Batam oleh PT. PUTRA KELANA JAYA;Asli Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 04/PA/KOMDAL/BTM/IV/2012, tanggal 25 April 2012 tentang KelayakanHal. 107 dari 200 hal. Put.

Asli Keputusan Walikota Batam Nomor 002P.A/KOMDAL/ BTM/I/2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang Kelayakan LingkunganRencana Kegiatan Industri Penunjang Minyak dan Gas SertaJasa Pendukungnya di Kelurahan Tanjung Buntung KecamatanBengkong Kota Batam Kepri;Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2013, tanggal18 November 2013 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) Kawasan Industri PT.

PUTRA KELANA JAYA;Asli Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 04/PA/KOMDAL/BTM/IV/2012, tanggal 25 April 2012, tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Kondominiumdan Taman Rekreasi QUEEN GARDEN di Kelurahan SadaiKecamatan Bengkong Kota Batam oleh PT. Putra KelanaJaya;Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2011, tanggal30 Desember 2011 tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL).

Asli Keputusan Walikota Batam Nomor 002P.A/KOMDAL/BTM/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang KelayakanLingkungan Rencana Kegiatan Industri Penunjang Minyak danGas Serta Jasa Pendukungnya di Kelurahan Tanjung BuntungKecamatan Bengkong Kota Batam Kepri;6. Asli Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2013, tanggal18 November 2013, tentang Rencana Tata Bangunan danLingkungan (RTBL) Kawasan Industri PT.

Bahwa, Penggugat merupakan seorang PNS denganPangkat Penata Muda, Ill/a, dengan Jabatan Bidan pada UPTPuskesmas Lubuk Baja, dengan Unit Kerja di Dinas KesehatanKota Batam, sesuai Surat Keterangan Walikota Batam Nomor :xxx/BKPSDM/PPKPA.1/I/2019, tanggal 18 Januari 2019;b. Bahwa, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut pagi;Cc. Bahwa, Tergugat sering berbohong dalam masalahkeuangan dan bahkan Tergugat pernah mengambil uang Penggugattanpa ijin;d.

No. 353/Pdt.G/2019/PA.Btm.Februari 2019, dan tanggal 15 Maret 2019, yang dibacakan dipersidangan,akan tetapi Tergugat tidak hadir ;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian telah melampirkan surat izin atasannya yaitu SuratKeterangan Walikota batam Nomor xxx/BKPSDM/PPKPA.1/I/2019, tanggal18 Januari 2019, tentang izin melakukan perceraian atas nama Ermila Wanidan Ariska Pramasakti;Bahwa, Penggugat' telah melampirkan surat KeteranganGhoib/menghilang Nomor xxxx/1004/

dipanggil secara resmidan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datangmenghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dangugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomorxxx/BKPSDM/PPKPA.1/I/2019, Surat Keputusan Izin Melakukan Perceraiandari Walikota

Batam, surat tersebut telah memenuhi maksud Surat EdaranBAKN Nomor: 48/SE/1990, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangandalam perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupayamemberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankanrumah tangganya serta dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, akan

Batam yang ditujukan kepada GubernurKepulauan Riau, Nomor: 007/TP//2013, tanggal O7 Januari2013, Perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD Kota Batamyang diberhentikan Antar Waktu dan Nama Calon PenggantiAntar Waktu; Bukti Tergugat 8 Surat dari Pimpinan DPRD Kota Batam ditujukan kepadaGubernur melalui Walikota Batam Nomor: 144/170/XI/2012,tanggal 27 November 2012 Perihal Penyampaian Nama AnggotaDPRD Kota Batam yang diberhentikan Antar Waktu dan NamaCalon Pengganti Antar Waktu;Bukti Tergugat 9 Surat

Batam Nomor: 144/170/X1/2012 tanggal 27Nopember 2012 perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD Kota Batam YangDiberhentikan Antarwaktu dan Nama Calon Pengganti Antarwaktu (bukti T8); bahwa Walikota Batam mengirimkan surat kepada Gubernur Kepulauan RiauNomor: 007/TP/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 perihal Penyampaian NamaAnggota DPRD Kota Batam Yang Diberhentikan Antarwaktu dan Nama CalonPengganti Antarwaktu (bukti T7);Hal 46 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPI Bahwa Pada tanggal 21 Januari 2013

Adanya Surat Ketua DPRD Kota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riaumelalui Walikota Batam Nomor: 144/170/X1/2012 tanggal 27 Nopember2012 perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD Kota Batam YangDiberhentikan Antarwaktu dan Nama Calon Pengganti Antarwaktu (buktiT8);3.

Adanya Surat Walikota Batam Nomor: 007/TP/I/2013 tanggal 07 Januari2013 perihal Penyampaian Nama Anggota DPRD Kota Batam YangDiberhentikan Antarwaktu dan Nama Calon Pengganti Antarwaktu (buktiT7);Hal 50 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPI4.

Batam atasusulan Partai Demokrat, dimana substansi Obyek Sengketa yang berupa penggantianHal 51 dari 17 hal Putusan No : 25/G/2012/PTUNTPIantar waktu sebagai anggota DPRD Kota Batam atas nama Penggugat adalah telahsesuai dengan usulan dari Walikota Batam tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penetapan Sarita Pattiasani,S.E. sebagai pengganti Penggugat, haruslah dirujukkan pada ketentuan Pasal 105 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan:Anggota DPRD yang berhenti

Pilar Niaga memperoleh Izin Prinsip atau pencadanganlahan dari Walikota Batam. Atas adanya tumpang tindih lokasi lahantersebut, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat. Namunbukannya mendapat penjelasan, Tergugat justru membalasnya suratPenggugat dengan mengirimkan tagihantagihan UWTO denganmemberikan peringatan, dan terakhir dengan mengirimkan suratpembatalan pencadangan alokasi lahan milik Penggugat ;3. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2007, Tergugat mengeluarkan SuratNo.

Apalagi hasil penelusuran Penggugattelah menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antara Tergugatdan Walikota Batam dalam memberikan Izin Prinsip di lahan yang samakepada PT. Pilar Niaga. Selain itu, Tergugat juga tidak bisa menunjukkanbukti Hak Pengelolaan (HPL) Daerah Batam Centre dari BadanPertanahan Nasional sebagai bagian dari pemberian Ilzin PrinsipTergugat untuk kepastian hukum bagi Penggugat ;Hal. 5 dari17 hal. Put.

Dugaan tumpang tindihdengan jin Prinsip yang diterbitkan Walikota Batam, tidak adanyapenjelasan secara baik dan jujur kepada Penggugat, penggunaan istilahyang bias pada surat peringatan, menunjukkan Tergugat tidak menjalaniasasasas pemerintahan yang baik ;15.Bahwa dailildalil Penggugat tersebut diatas pada waktunya akanPenggugat buktikan kehadapan Majelis Hakim yang Mulia.

PilarNiaga, Manan Sasmita bertindak sebagai "Penjabat Walikota Batam",sedangkan dalam Surat Pembatalan Alokasi Lahan Pembanding, MananSasmita selaku Deputi Operasi bertindak atas nama Ketua Otorita Batam(Terbanding/Tergugat).11.Bahwa Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum mengenaiasli Surat Peringatan , Il, dan Ill yang tidak pernah diterima PemohonKasasi.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp.3.446.000, (Tiga Juta Empat Ratus EmpatPuluh Enam Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batamdiucapkan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, dan kepada Tergugat telah diberikan Relaas PemberitahuanPutusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal21 Oktober 2020 tentang pemberitahuan putusan Pengadilan melalui BagianUmum Sekretariat Daerah Walikota

Batam, dan Penggugat mengajukanpermohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan BandingNomor 49/AKTA/PDT/2020/PN Btm juncto Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Btm,Halaman 2 Putusan Nomor 252/PDT/2020/PT PBRtanggal 2 November 2020 yang ditanda tangani oleh Panitera PengadilanNegeri Batam, dan telah diberitahukan kepada Tergugat semula Terbandingmelalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Walikota Batam pada tanggal 4November 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Batam, permohonan

Bengkong Kota Batam bulan November 2007 sebagai bukti penerimaan uang makan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 180.000,-55. 1 (satu) exemplar copy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007 tanggal; 02 Januari 2007 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang /Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara

pada Puskesmas Sei Panas tahun2007 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/1/2007, tanggal 02 Januari 2007 dengan mengemban jabatan sebagai StafFungsional pada Puskesmas Sei Panas, baik sebagai yang melakukan, atau turutserta melakukan, dengan saksi dr. Moch.

pada Puskesmas Sei Panas tahun2007 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Batam Nomor :: KPTS.07/HK//2007, tanggal 02 Januari 2007 dengan mengemban jabatan sebagai StafFungsional pada Puskesmas Sei Panas, baik sebagai yang melakukan, atau turut29serta melakukan, dengan saksi dr. Moch.

Batam ditetapkan diseluruh Kota Batam termasuk Puskemas Sei.

WaskitoWoelandoro selaku Pengguna Anggaran (PA) ;Bahwa yang mengangkat terdakwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK I) pada tahun 2007 adalah Walikota Batam berdasar SuratKeputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.07/HK/I/2007, tanggal 02 Januari2007 tentang Penunujukkan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat PenatausahaanKeuangan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, PembantuBendahara

Batam No.

Bahwa, timbul kejanggalan karena Tergugat tidak memberi nafkahdan tidak jujur selama 5 (lima) tahun, Penggugat mengajukanpermohonan perceraian kepada Walikota Batam ( Asisten AdministrasiUmum Setdako Batam) pada tanggal 14 Februari 2005;5.

2018, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkanpersoalan ini kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil,terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telahdiubah dengan Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kuasa Penggugat menyerahkan SuratKeterangan Nomor 158/BKDSDM/PPKPA.1/III/2018, tanggal 29 Maret 2018,yang dikeluarkan oleh Walikota

Batam;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagiandalildalil gugatan Penggugat dan membantah yang lainnya sebagai berikut : Bahwa tidak benar saya menjalin hubungan dengan wanita lain, wanitatersebut kebetulan hanya menumpang saja, sekelompok orang yangmelakukan penyerangan adalah

No. 0717/Pdt.G/2018/PA.Btmbahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat denganTergugat;Menimbang, bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang, berupa Surat Keterangan Nomor 158/BKDSDM/PPKPA.1/11/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Walikota Batam,dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam pasal 3,Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah denganPeraturan

suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatam dengan Register perkara Nomor 246/Pdt.G/2014/PN.Btm telahmengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja diDinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam, yang seharihari menjabatsebagai Kepala bagian Bidang Program pada Dinas Kesehatan KotaBatam.Bahwa Walikota

Batam mengeluarkan Keputusan WaliKota Batam Nomor:KPTS.410/HK/X1/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentangPenunjukan/Pengangkatan Pajabat Pengguna Anggaran/barang, PejabatKuasa Pengguna Anggaran/Barang/Pejabat Pembuat Komitmen,Bendahara Penerima, Bendahara Penerima Pembantu, BendaharaPengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun Anggaran2013 ;Bahwa sehubungan Keputusan Walikota Batam tersebut diatasPenggugat yang diangkat menjadi

Tergugat X;WALIKOTA BATAM, beralamat di Jalan Engku Putri, BatamCentre, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai . Tergugat XI;Hal.2 dari 95 hal.Put No.25/Pdt.G/2014/PN.BTM12.13.14.KETUA DPRD KOTA BATAM, beralamat di jalan Engku Putri,Batam Centre, selanjutnya disebut sebagai .......... Tergugat XII;TIM TERPADU PEMERINTAH KOTA BATAM, beralamat diKantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri, Batam Centre, KotaBatam yang selanjutnya disebut sebagal.............

WaliKota Batam, Sekretaris Kota Ub. Asisten Administrasi Pemerintahandan Pembangunan tertanda tangan Drs.Asysri Abbas, menjawabdalam surat.( Vide Bukti T.2.)

Untukmencegah konflik yang lebih luas, maka pada tanggal 19Desember 2012, Walikota Batam, Ketua DPRD Kota Batamdan BP Kawasan Batam beserta perwakilan dari masayrakatkelurahan Sadai membuat surat Kesepakatan Bersama, yangbertujuan untuk meredam kemarahan warga masyarakat,mencegah dan menekan peningkatan ekstalasi ketegangandan konflik sosial serta upaya format penyelesaian masalahsengketa lahan secara keseluruhan .Bahwa dibuatnya SKB tersebut bukanlah dengan maksudmelampaui kewenangan untuk menggantikan

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kesepakatanBersama dibuat sebagai kebijakan dan diskresi penuh KetuaOtorita Batam, Walikota Batam dan Ketua DPRD Kota Batamguna menahan gejolak yang terjadi ditengah masyarakat. Bahwa terdapat kondisi yang memang tidak biasa sebelumdan pada saat ditanda tanganinya Kesepakatan Bersamatersebut.

Glory denganwarga seluas kurang lebih 1 ha ;Bahwa setahu saksi para Tergugat menempati lahan sengketakecuali Tergugat IX dan Tergugat XIV ;Bahwa setahu saksi para tergugat menempatilahan tersebut sejaktahun 1998 ;Bahwa setahu saksi para tergugat tidak mempunyai sertifikat ataslahan yang ditempatinya dan hanya berdasarkan SuratKesepakatan bersama ;Hal.64 dari 95 hal.Put No.25/Pdt.G/2014/PN.BTM65Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersamaantara Ketua DPRD, Otorita Batam, Walikota Batam

BerantaiBay Storages; Asli Surat Rekomendasi dari kementrian perhubungan direktorat jenderalperhubungan lautkantor pelabuhan Batam nomor PU.604/9/11/KPL.Batam10,tangal 7 Juli 2010, perihal rekomendasi alur dari dan ke pulau Bokor tanjung Umalubuk Baja, Batam;Asli surat keputusan walikota Batam nomor KPTS.328/HK/XII/2010, tanggal 15Desember 2010 , tentang rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasanwisata pulau bokor di KotaBatam;Asli Surat keputusan walikota batam nomor 02P.A/KOMDAL/ BTM/III

;Asli surat keputusan walikota Batam nomor 01/IL/BAPEDAL/ VI/2012, tanggal 25Juni 2012, tentang ijin lingkungan atas rencana kegiatan pembangunankondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kelurahan SADAIKECAMATAN BENGKONG kota Batam oleh PT. PUTRA KELANA JAYA;Asli surat keputusan walikota Batam nomor 04/PA/KOMDAL/ BTM/IV/2012,tanggal 25 April 2012, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatanpembangunan kondominium dan taman rekreasi QUEEN GARDEN di kel SadaiKec.

Bengkong Sunrise;4 Asli surat dari dinas kelautan perikanan pertanian dan kehutanan nomor 522/KHT/439/DKP2K/V/2012, tanggal 2 Mei 2012, perihal surat keterangan ;5 Asli keputusan walikota Batam nomor 002P.A/KOMDAL/BTM/I/ 2014, tanggal10 Januari 2014, tentang kelayakan lingkungan rencana kegiatan industri penunjangminyak dan gas serta jasa pendukungnya di kel Tanjung Buntung kec BengkongKota Batam Kepri;6 Asli peraturan walikota Batam nomor 60 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013,tentang rencana tata

Berantai Bay Storages;Asli Surat Rekomendasi dari kementrian perhubungan direktoratjenderal perhubungan lautkantor pelabuhan Batam nomorPU.604/9/11/KPL.Batam10, tangal 7 Juli 2010, perihal rekomendasialur dari dan ke pulau Bokor tanjung Uma lubuk Baja, Batam;Asli surat keputusan walikota Batam nomor KPTS.328/HK/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010 , tentang rencana tata104bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan wisata pulau bokor diKotaBatam;14 Asli Surat keputusan walikota batam nomor 02P.A/KOMDAL/

Berantai Bay Storages;7.Asli Surat Rekomendasi dari kementrian perhubungan direktorat jenderalperhubungan lautkantor pelabuhan Batam nomor PU.604/9/11/KPL.Batam10, tangal 7 Juli 2010, perihal rekomendasi alur dari dan kepulau Bokor tanjung Uma lubuk Baja, Batam;8.Asli surat keputusan walikota Batam nomor KPTS.328/HK/XII/2010,tanggal 15 Desember 2010 , tentang rencana tata bangunan danlingkungan (RTBL) kawasan wisata pulau bokor di KotaBatam;9.Asli Surat keputusan walikota batam nomor 02P.A/KOMDAL

; Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikanrepliknya secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonan Pemohondan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidakakan menuntut akibat cerai dari Pemohon,;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil,telah memperoleh surat izin untuk melakuakan perceraian dari pejabatberwenang dari Walikota

Batam melalui BKD Nomor 138/BKDPP/II/2016tertanggal 29 Februari 2016;Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukanbukti tertulis berupa :A.

Laporanmediator tanggal 27 April 2016 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai sebagai seorang Pegawai NegeriSipil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 1990 tentangHal 6 dari 11 hal Putusan No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Btmpemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri sipil, telahmengajukan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor 138/BKDPP/II/2016, yang dikeluarkan oleh Walikota

Batam tanggal 29 Februari 2016;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) terbuktiPemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon danTermohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung denganperkara ini

lebih dari 6 bulan lamanya sehingga Penggugat tidak redho terhadapperbuatan Tergugat tersebut dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talakpoin 1,2 dan 4;Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;Bahwa pada 29 Maret 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Batam dengan No.register 27 Juli2011 Penggugat mencabut gugatan tersebut karena Penggugat belummendapatkan surat Pemberian izin perceraian dari walikota

Batam;Bahwa dengan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhanrumah tangga, maka Penggugat berpendapat jalan terbaik dalam penyelesaianmasalah ini adalah perceraian;Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalildalilgugatannya dengan mengajukan alatalat bukti tertulis maupun keterangansaksisaksi;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akandibebankan kepada Penggugat;Berdasarkan alasanalasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Batam cq.

Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No.270/BKDPP/II/2012 yangdi keluarkan oleh Walikota Batam pada tanggal 14 Februari 2012, ditandai buktiP.2;Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi yang telah disumpah didepan persidangan, yaitu :1.

Surat Keputusan Bersama antara Walikota Batam dengan KetuaOtorita Batam nomor : KA.09/HK/III/2001 dan 09/KAKB/III/2001 tentangpenanggulangan Rumah Liar dan Penyelamatan Daerah Tangkapan Airdi Kota Batam ;e.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.110/HK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Timterpadu Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan DaerahKota Batam, Tergugat Il yang menjabat sebagai Camat Sungai Beduk tidakmasuk dalam Tim Terpadu tersebut.

Batam Nomor : KPTS.110/HK/II/2017 tanggal 22Februari 2017.

Btm.sangatlah tidak berdasar dan mengadangada oleh karenya haruslah ditolak ;5) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.110/HK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Timterpadu Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran PeraturanDaerah Kota Batam, Tergugat Il yang menjabat sebagai Camat SungaiBeduk tidak masuk dalam Tim Terpadu tersebut.

Asli dan Fotocopy Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.397/HK/X/2014, Tanggal 22 Oktober 2014, Tentang Pembentukan TimTerpadu Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan DaerahKota Batam, diberi tanda T.11 ;Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 194/Pdt. G /2017/PN.

Bapak Walikota Batam di Batam.c. Karo Hukum Provinsi Kepri di Tanjungpinang.d. Sdr. H. TEUKU HAMZAH HUSEIN, SE, MM (Klien) di Batam.Bahwa surat tersebut di atas, dikirim bersamaan atau dilampirkan dengangugatan perkara No. 20/G/2017/PTUN/PTUN.TPI yang sudah didaftarkanoleh Penggugat di PTUN Tanjungpinang tanggal 09 Oktober 2017 dan saatini sedang dalam proses sidang.

Batam adalah usulan yang tidakdilengkapi dengan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Penggugatsebagaimana diatur dalam ketentuan :a.

Batam Nomor : 34/POD/IX/2017 tentang UsulanPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon PenggantiPimpinan DPRD Kota Batam, tanggal 13 September 2017 di tujukankepada TERGUGAT sebagai Gubernur Kepulauan Riau .Bahwa oleh karena adanya Usulan dari DPRD Kota Batam melaluiWalikota Batam, maka TERGUGAT berkewajiban untuk menerbitkanObyek Sengketa, maka TERGUGAT sangat beralasan untuk menerbitkanObyek sengketa; Bahwa usulan DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRATKOTA BATAM tentang PERGANTIAN UNSUR

Batam Nomor : 34/POD/IX/2017 tentang UsulanPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon PenggantiPimpinan DPRD Kota Batam, tanggal 13 September 2017 di tujukankepada TERGUGAT sebagai Gubernur Kepulauan Riau.Halaman 31Putusan Nomor : 24/G/2017/PTUN.TPIBahwa PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Pembatalan atasSurat keputusan tersebut di atas dengan perkara Nomor20/G/2017/PTUN.TPI, dan PTUN TPI telah memutus perkara tersebutCENGAN PULUSAN : nn nnn nnn neem nnn nnn nn nnn nnn nn nnn neem nnn nnnan ence

TPI tidak mengabulkanPONUNCAAN 5 nnn nnn nnn nnn nnn nce nnn nnn nn a nnn nn nnn nn nnnncnnanannnneBahwa pada dasarnya tindakan TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketaadalah sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan juga telah memenuhi asasasas umumpemerintahan yangbaik;Bahwa TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa atas pengajuan usulanDPRD Kota Batam melalui Walikota Batam, dan untuk mengajukan usulanpergantian unsur pimpinan DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai

WALIKOTA BATAM;

., MH,Berkantor di Gedung First City BlokB1 Nomor 36 Batam Center Batam, BERDASARKAN SURATKUASA KHUSUS No : 73/SK.PTUN/HKNS/VIII/2016,tanggal4 Agustus 2016;WALIKOTA BATAM, sebagaiAnggota DKPBPB Batam, yangberalamat di Jalan Engku Puteri No.1 Batam Center KotaBatam, Kepulauan Riau,yang telah memberikan Kuasa kepadaKepala Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor :SKK.29/HK/VII/2016 tanggal 25 Juli2016 danSurat Kuasa Subsitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri BatamHalaman 6 dari 35 halaman

BOBBY SYARKANI,SH, M.Kn;Keenamnya adalah Staf Bagian Hukum Pemerintah Kotaa Ff WwW YPBatam, beralamat di Kantor Walikota Batam Jalan Engku PutriNomor 1 Batam Center Kota Batam;Termohon Kasasi , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xldahulusebagai Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding,Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding, Terbanding,Terbanding, Terbanding/Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Kepulauan Riau (T.X);Walikota Batam (T.XI);.

Batam selaku anggota DKPBPB;dari :c.

Surat Keputusan Bersama antara Walikota Batam dengan KetuaOtorita Batam nomor : KA.09/HK/III/2001 dan 09/KAKB/III/2001tentang penanggulangan Rumah Liar dan Penyelamatan DaerahTangkapan Air di Kota Batam ;e.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan pelaksanaantugasnya selaku Ketua Tim terpadu Pengawasan dan PenertibanTerhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam yang ditunjukberdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.110/HK/II/2017tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim terpadu Pengawasandan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam,maka seharusnya Gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada WaliKota Batam selaku yang memberikan tugas kepada Tergugat ;5.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam NomorKPTS.110/HK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Timterpadu Pengawasan dan Penertiban Terhadap Pelanggaran PeraturanDaerah Kota Batam, Tergugat II yang menjabat sebagai Camat SungaiBeduk tidak masuk dalam Tim Terpadu tersebut.

Batam Nomor : KPTS.110/HK/II/2017tanggal 22 Februari 2017.

Batam Nomor : KPTS.110/HK/II/2017 tanggal22 Februari 2017.

No. 0092/Pdt.G/2019/PA.BtmBahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yangberwenang dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor415/BKPSDM/PPKPA.1/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Batam,tertanggal 28 November 2018, oleh karenanya pemeriksaan perkara inidapat dilanjutkan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebin dahulu dibacakan surat permohonanPemohon yang isi

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, juga tidak dapat dilaksanakan,namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimalmenasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumahtangga dengan Termohon, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohondengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),telah mendapatkan surat izin untuk melaksanakan perceraian dari pejabatyang berwenang dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor :415/BKPSDM/PPKPA.1/X1/2018 yang dikeluarkan oleh Walikota

Batam,tertanggal 28 November 2018, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapatdilanjutkan, dengan demikian telah terpenuhi maksud PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapatdilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya