Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.84883/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 19 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1886/WPJ.01/2015 tanggal 23September 2015 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1562/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00036

Putusan Nomor 3107/B/PK/Pjk/2018Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1562/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/12/123/14tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak Mei 2012, yang terdaftar dalamberkas perkara Nomor 160983072012, atas nama PT Victor JayaRaya, NPWP 01.531.965.0123.000, beralamat di Jalan JaminGinting Km. 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, Medan Tuntungan,Medan, Sumatera

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1886/WPJ.01/2015, tanggal 23 September 2015,tentang Pembetulan atas Keputusan Terbanding Nomor:KEP1562/WPJ.01/2015, tanggal 31 Agustus 2015, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2012, Nomor: 00036

K/Pdt/...Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang usaha garment (menjahit kainmenjadi pakaian), semua hasil produksi adalah untuk ekspor lokasi pabrik di Bogoradalah Kawasan Berikat;Bahwa atas pemeriksaan Pajak Tahun 2005, telah diterbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00036/207/05/036/07 tanggal 6 Maret2007, untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 dengan perhitunganmenurut Terbanding sebagai berikut: Pemohon Banding (Rp) Terbanding (Rp) Selisih

sesuaidengan undangundang mekanisme pelaporan atau pembayaran Pajak PertambahanNilai adalah pada masingmasing penerbit Faktur Pajak;Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 841/B/PK/PJK/2011Bahwa dari penjelasan serta alasan di atas Demi Hukum dan Keadilan PemohonBanding memohon Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan koreksi dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP137/WPJ.05/BD. 06/2008 tanggal 28 Maret 2008tentang Putusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Nomor 00036

NihilJumlah yang masih harus dibayar Nihil Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23534/PP/M.IX/16/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:eMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP137/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 28 Maret2008 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005Nomor 00036

putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan";3 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut. 23534/PP/M.IX/16/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang amarnya memutuskan :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP137/WPJ. 05/BD.06/2008 tanggal 28Maret 2008 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005 Nomor 00036

Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formalatas pengajuan permohonan banding yang dilakukan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa danmengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formalpengajuan banding, formal penerbitan Surat KeputusanDirektur JenderalPajak Nomor KEP137/WPJ.05/BD.06/2008 tanggal 28 Maret2008 (objek sengketa banding), formal pengajuan keberatan danformal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00036

Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menunda berlakunyaobjek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01622/KelurahanSilalas, terbit tanggal 15 April 2015, Surat Ukur Tanggal 27 Maret 2015,Nomor : 00036/Silalas/2014, Luas 1.057 M? (seribu lima puluh tujuh meterpersegi), atas nama KELVIN yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat,Sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ataupenetapan sebaliknya;C. DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat HakMilik Nomor : 01622/Kelurahan Silalas, terbit tanggal 15 April 2015, SuratUkur Tanggal 27 Maret 2015, Nomor : 00036/Silalas/2014, Luas 1.057 M?(seribu lima puluh tujuh meter persegi), atas nama KELVIN (Terbanding IIHalaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 146/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMIntervensi/Tergugat I Intervensi), yang diterbitkan olehTerbanding/Tergugat;3.

Mewajibkan Terbanding/Tergugat mencabut dan mencoret dari Daftar bukutanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Miulik Nomor01622/Kelurahan Silalas, terbit tanggal 15 April 2015, Surat Ukur Tanggal27 Maret 2015, Nomor : 00036/Silalas/2014, Luas 1.057 M2? (seribu limapuluh tujuh meter persegi), atas nama KELVIN (Terbanding IIIntervensi/Tergugat II Intervensi);4.

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak Nomortanggal 12 Januari 2016, yang telahMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP471.NK/WPJ.14/2014 tanggal 25 Juni 2014tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan WajibPajak, terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00036

Putusan Nomor 1756/B/PK/Pjk/2020Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00036/207/09/725/12tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Penggugat NPWP: 02.039.915.0725.000, adalah nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor

: KEP471.NK/WPJ.14/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B karena Permohonan Wajib Pajak, ternadapSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00036/207/09/725/12tanggal 24 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali

Bahwa Pengugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuahbangunan yang berbentuk rumah permanen yang terletak di KampungSikumbang, Dusun Duku Gadang, Desa Marunggi, Kecamatan PariamanSelatan Kota Pariaman dengan Nomor Sertifikat (SGHM) 121 dan Surat Ukur (SU)Nomor 00036/ Marunggi/ 2015 dengan Luas 180 M2 atas nama Hj.

Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2015 Penggugat berencanamembuat sertifikat tanah objek perkara tersebut dan telah Penggugat lakukankepengurusannya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota PariamanHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.PDGsehingga terbit dan dikelurkanlah Sertifikat Nomor (SHM) 121 dan Surat Ukur(SU) Nomor 00036/ Marunggi/ 2015 dengan Luas 180 M2 atas nama Hj.NURYASMI (Penggugat sendiri) pada tanggal 17 Februari 2016 yang didasarkankepada SURAT PERNYATAAN

Menyatakan Sertifikat Nomor (SHM) 121 dan Surat Ukur (SU) Nomor 00036/Marunggi/ 2015 dengan Luas 180 M2 atas nama Hj. NURYASMI sah danberharga secara hukum milik Penggugat;Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.PDG5. Menghukum para Tergugat (Tergugat A, B1,B2, C1 dan C2) untukmenyerahkan tanah dan bangunan rumah kepada Pengugat secara sukarela;6.

ada sanggahan ataupun keberatan dari pihakmanapun termasuk Para Tergugat ;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 165/PDT/2019/PT.PDG Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya point 1 (Satu) dan 2 (dua) padapokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang siatasnyatelah berdiri sebuah bangunan yang berbentuk rumah permanen yang terletakdikampubg Sikumbang, Dusun Suku Gadang, Desa Marunggi, KecamatanPariaman Selatan, Kota Pariaman dengan Nomor Sertifikat (SHM) 121 dan SuratUkur (SU) Nomor 00036

kondisi sebagaimana tersebut dalam poin 4 di atas, makaPenggugat berinisiatif untuk meminta kembali uang yang telah dipinjam olehTergugat I dan Tergugat II, maka pada tanggal 13 April 2011 Tergugat I danTergugat II membuat surat pernyataan untuk mengembalikan hutang tersebutpaling lambat pada tanggal 2 Mei 2011 (bukti P9);6 Bahwa dikarenakan pada tanggal 2 Mei 2011 Tergugat I dan Tergugat IItidak dapat memenuhi janjinya, maka dibuatlah kuasa untuk menjual atas1011sebidang tanah dengan SHM Nomor 00036

sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut diputaruntuk usaha maka akan mendatangkan keuntungan selama 29 (dua puluhsembilan) bulan adalah sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilanratus juta rupiah) atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiapbulannya;Bahwa guna menjamin akan gugatan ini dapat terpenuhi maksud dantujuannya, maka sudah sepatutnya diletakkan sita jaminan (consevatoirbeslag) terhadap sebidang tanah beserta bangunan SPBU yang terletak diatasnya dengan SHM Nomor 00036

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan keuntunganyang seharusnya didapat sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilanratus juta rupiah) kepada Penggugat;Menghukum Tergugat I dan Tergugat IJ untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (ima juta rupiah) setiap hariketerlambatan dalam melaksanakan putusan ini;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangdiletakkan atas :Sebidang tanah beserta bangunan SPBU yang terletak di atasnya dengan SHMNomor 00036

Para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepadaPenggugat;3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesarRp3.950.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepadaPenggugat;4 Menyatakan sah dan berharga sita persamaan yang diletakkan atas :e Sebidang tanah beserta bangunan SPBU yang terletak diatasnya dengan SHMNomor 00036

Sertifikat HGB No. 27/Kelurahan Klandasan llir,tertanggal 14 Oktober 1980 tersebut sempat hilang dan masih dicaricari oleh Penggugat, namun Penggugat sangat terkejut ketikaseorang pegawai Tergugat tanggal O05 September 2006memberitahukan pada Penggugat bahwa tanah seluas 1.674 M2 EXSertifikat HGB No. 27/Kelurahan Klandasan llir, telah diberikanSertifikat HGB No. 707/Kelurahan Klandasan llir, tertanggal 2 Juni2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan, sesuaiSurat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036

bangunan rumah tersebut akandikosongkan akibat adanya pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat, padahal keabsahannya sangat diragukankarena mengandung cacat hukum, maka dengan ini Penggugatmohon kehadapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diSamarinda / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agardapat menunda pelaksanaan Sertifikat HGB Nomor 707/ KelurahanKlandasan llir tertanggal 2 Juni 2006, atas nama Ruddy Dharmawandan Eddy Dharmawan sesuai surat ukur tanggal 25 April 2006Nomor: 00036

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupaSertifikat HGB Nomor: 707/Kelurahan Klandasan llir BalikpapanSelatan tertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan danEddy Dharmawan sesuai surat ukur tanggal 25 April 2006 Nomor:00036 tahun 2006 seluas 1.674 M2;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat HGB707/Kelurahan Klandasan llir Balikpapan Selatan tertanggal 2 Juni2006 tersebut;4.

No. 489 K/TUN/2007surat ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036 tahun 2006, seluas1.674 M2 tidak diterima;Il. DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan gugatan Penggugat PT. Gani Setia Abadi tidak dapatditerima2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.524.000, (Lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding ataspermohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor: 52/B/2007/PT.TUN.JKT.

Surat Jalan/ Nota Tagihan No.00036/14/06/H Tanggal 14 Juni 2014berupa 2 (dua) buah Night Case (Bufet kecil) seharga Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;6. Surat Jalan / Nota Tagihan No.00037/ 14/ 07/ H Tanggal 14 Juli 2014berupa 1(satu) buah lemari pajangan seharga Rp.855.500, (delapanratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).7.

Surat Jalan/ Nota Tagihan No.00036/14/06/H Tanggal 14 Juni 2014berupa 2 (dua) buah Night Case (Bufet kecil) seharga Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;6. Surat Jalan / Nota Tagihan No.00037/ 14/ 07/ H Tanggal 14 Juli 2014berupa 1(satu) buah lemari pajangan seharga Rp.855.500,(delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;7.

Surat Jalan/ Nota Tagihan No.00036/14/06/H Tanggal 14 Juni 2014berupa 2 (dua) buah Night Case (Bufet kecil) seharga Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2017/PN.Mdn6.

Perincian atas STP PPN Nomor 00036/187/08/081/12 adalah sebagaiberikut: No. Uraian Penggugat Tergugat(Rp.) (Rp.)1. Pajak yang kurang dibayar Nihil Nihil2. Sanksi administrasibunga Pasal 9 (2a) KUP Nihil 78.985.0223 Jumlah sanksi administrasi Nihil 78.985.022 4. Sanksi administrasi bunga Pasal 9 (2a) UndangUndang KUPditetapkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi karena Penggugatdianggap terlambat melakukan penyetoran PPN yang sudah dipungut;5.

Penggugat mengajukan surat permohonan penghapusan = sanksiadministrasi atas STP PPN Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7Agustus 2012 melalui Surat Nomor 0070/1.3.9139/Tax/2012 tanggal 6November 2013;6. Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut di atas danmenerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP661/WPJ.07/2013 tanggal 22 April 2013;7.

Penggugat mengajukan surat permohonan kedua penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7Halaman 3 dari 34 halaman. Putusan Nomor 1785/B/PK/PJK/2016Agustus 2012 melalui Surat Nomor 0039/1.3.9139/Tax/2013 tanggal 18Juli 2013;8. Tergugat menolak permohonan kedua Penggugat tersebut di atas danmenerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17 Desember 2013;9.

Sebagaibahan' pertimbangan, Penggugat melampirkan Tabel Perhitungan(Rekapitulasi) atas faktur pajakfaktur pajak dimaksud;KESIMPULAN DAN PERMOHONAN PENGGUGAT;Bahwa mengacu kepada ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku seperti telah Penggugat jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwapenerbitan STP PPN Barang dan Jasa Pemungutan Pajak oleh PemungutPajak Masa Pajak September 2008 Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7Agustus 2012 sebesar Rp78.985.022,00 yang ditujukan kepada Penggugat,tidak

Putusan Nomor 1785/B/PK/PJK/2016Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak MasaPajak September 2008 Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus2012 dan menetapkan sebagai berikut: No Uraian Wajib Pajak (Rp.)

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108504.16/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 16 April 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00346/KEB/WPJ.02/2016tanggal 18 Agustus 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00036

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00346/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18 Agustus2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00036/407/13/218/15 tanggal 22 Mei 2015, atasnama: PT Subur Arum Makmur, NPWP 01.496.349.0218.000,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.395, Simpang Empat,Kec.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00346/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 18 Agustus2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2013Nomor: 00036

Putusan Nomor 3124/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096388.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2081/WPJ.07/2015 tanggal25 Juni 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00036

Putusan Nomor 3124/B/PK/Pjk/2019Pajak Februari 2013 Nomor 00036/207/13/055/14 tanggal 26 Mei2014, atas nama PT Alstom Power Energy Systems Indonesia,NPWP: 01.061.550.8055.000, beralamat di JI. Panti Mulia Baru,Ujung, Semampir, Surabaya 60155, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2081/ WP4J.07/2015 tanggal 25 Juni2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2013 Nomor 00036

M E N E T A P K A N1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan anaknya yang masih dibawah umur bernama TYAGA WASA TALLO untuk menjaminkan :- Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No.80, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, desa Ngenep, diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 17 Februari 2005, Nomor.00036/2005, seluas 126 m2 (seratus dua puluh enam meter

YUSUF JACK TALLO meninggalkan warisanberupa harta tidak bergerak berupa: Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNo.80, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang,Kecamatan Karangploso, desa Ngenep, diuraikan lebih lanjut dalamSurat Ukur tanggal 17 Februari 2005, Nomor.00036/2005, seluas 126m* (seratus dua puluh enam meter persegi), tertulis atas namaYULIANA MARTANINGRAT S dan TYAGA WASA TALLO.

Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon (YULIANAMARTANINGRAT S) yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dananaknya yang masih dibawah umur bernama TYAGA WASA TALLOuntuk menjaminkan: Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNo.80, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang,Kecamatan Karangploso, desa Ngenep, diuraikan lebih lanjut dalamSurat Ukur tanggal 17 Februari 2005, Nomor.00036/2005, seluas 126m* (seratus dua puluh enam meter persegi), tertulis atas namaYULIANA

TentangPerkawinan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dirisendiri dan anaknya yang masih dibawah umur bernama TYAGA WASATALLO untuk menjaminkan : Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNo.80, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang,Kecamatan Karangploso, desa Ngenep, diuraikan lebih lanjut dalamSurat Ukur tanggal 17 Februari 2005, Nomor.00036

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46252/PP/M.1V/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2009 Nomor:00036/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011;: bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP973/WPJ.29/2012 diterbitkan padatanggal 25

sertakesimpulan Majelis tersebut di atas;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP973/WPJ.29/2012 tanggal 25 September 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Desember 2009Nomor: 00036

K/Pdt/...Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan TerbandingNomor: KEP 136/ WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentangKeberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00036/207/07/903/11 tanggal 7Juli 2011 yang menyatakan menolak permohonan Pemohon Banding, denganini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut denganpenjelasan sebagai berikut :Bahwa hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Ketetapan

Desember 2007 Nomor : 00036/207/07/903/11 tanggal 7 Juli 2011menyatakan bahwa Pemohon Banding mempunyai kewajiban pajak atas jenispajak PPN Barang dan Jasa (PPN Dalam Negeri) dengan jumlah yang harusdibayar sebesar Rp 5.750.884.449,00 dengan perincian sebagai berikut : Jumlah Penyerahan Rp 38.869.240.090,00 Pajak Keluaran Rp 3.886.924.090,00 Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Ro 4.191.273.00 PPN Kurang Dibayar Rp 3.885.732.736,00 Dikompensasikan Ke Masa Berikutnya Rp 0,00 Sanksi Administrasi

Dalam surat tersebut Pemohon Banding sampaikanbahwa Pemohon Banding menyatakan keberatan atas dikeluarkannyaketetapan tersebut;Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding diputus denganditerbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP136/WPuJ.17/BD.06/2012tanggal 14 Februari 2012 Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor : 00036/207/07/903/11 tanggal 7 Juli 2011 yang menyatakan menolakkeberatan Pemohon Banding, dengan uraian

77.337.600 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor45866/PP/PP/M.III/16/2013, Tanggal 25 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP136/WPJ.17/BD.06/2012tanggal 14 Februari 2012, tentang keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 #Nomor:00036

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanseluruhnnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP136/WPJ.17/BD.06/2012 tanggal 14 Februari 2012mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari dampai denganDesember 2007 Nomor; 00036

mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003233.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 11 Juli 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00042/KEB/WPJ.19/2018 tanggal17 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2015 Nomor: 00036

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00042/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 17 Januari 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2015 Nomor 00036/207/15/092/17 tanggal 21 Februari 2017, atasnama PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, NPWP01.000.554.4092.000, beralamat di Jalan DR. KRT.

Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00042/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 17Januari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2015Nomor: 00036

Telkom Divre V CitraBekisar Surabaya Nomor. 353/KU.200/Kopkar.D5260/2006 tanggal 7 April2006 ;Bahwa keputusan tersebut mendasarkan atas SKPKBPPN Barangdan Jasa Masa Agustus sampai dengan September 2004 Nomor. 00036/207/04/609/06 tanggal 27 Maret 2006 yang Pemohon Banding terima dari hasilpemeriksaan KPP Wonocolo atas SPT Tahun 2004, dengan perhitungansebagai berikut :Penyerahan yang PPN nya harus dipungut Rp. 8.957.379.288,00Pajak Keluaran seluruhnya Rp. 895.737.928,00PPN atas retur penjualan Jumlah

Kep077/WPJ.11/BD.0403/2006 tanggal 27 Juni 2006mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampaidengan Desember 2004 Nomor. 00036/207/04/609/06 tanggal 27 Maret2006 atas nama : Koperasi Karyawan Citra Bekisar Surabaya, NPWP :01.451.8559609.000, alamat Jalan Ketintang No. 156, Surabaya 60231,tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005064.16/2018/PP/M.XIIB Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap' tersebut adalah sebagaiberikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00821/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 28 Maret2018, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036/207/12/052/17,tanggal 30 Januari 2017, Masa Pajak Maret 2012, atas namaHalaman 4 dari 9 halaman.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00821/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 28 Maret 2018,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00036

Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas 3.650 m2 dimutasiPBB SPPT No.51.04.019.011.0000036.7, setelah diukur dapat luas2.880 m2, dengan batasbatas:Utara > LukitTimur : SungaiSelatan : Monggoh.Barat : Parit.INSatu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.000027.7, Persil No. 00038, Klas A 37, luas 5.150 m2 menjadiluas

Negeri Gianyardengan cara paksa merupakan ancaman yang nyata (rill) bagi ParaPelawan Eksekusi yang secara sah memiliki tanahtanah tersebut danpasti berakibat kerugian yang amat besar oleh karena itu Para Pelawanmohon dengan sangat hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Gianyarmemutuskan :DALAM PROVISI: Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanahtanah tersebut :deINSatu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036

Satu. bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas 3.650 m2 dimutasi PBBSPPT No.51.04.019.011.0000036.7, setelah diukur dapat luas 2.880m2, dengan batasbatas:Utara : LukitTimur : SungaiSelatan : Monggoh.Barat : Parit.2.

Jonto Putusan Mahkamah Agung RI,Nomor : 2452 K/PDT/2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetaptidak dapat dilaksanakan atas tanah Hak Milik :1,Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas 3.650 m2 dimutasi PBBSPPT No.51.04.019.011.0000036.7, setelah diukur dapat luas 2.880m2, dengan batasbatas:Utara : LukitHalaman 6 dari 16 Putusan nomor 134/Pat.Plw/2017/PN GinTimur : SungaiSelatan

Satu bidang tanah basah/sawah di Subak Kembang Kuning,Pesedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.00036.7, Persil No. 00036, Klas A 37, luas 3.650 m2 dimutasi PBBSPPT No.51.04.019.011.0000036.7, setelah diukur dapat luas 2.880m2, dengan batasbatas:Utara > LukitTimur : SungaiSelatan : Monggoh.Barat : ParitHalaman 12 dari 16 Putusan nomor 134/Pat.Plw/2017/PN Gin2.

Menyatakan perkara Permohonan No.00036/Pdt.P/2010/PAS.Plg. selesai dengan di cabut;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);

pemeriksaan perkara Pemohon harus dinyatakan selesai danMajelis Hakim akan menjatuhkan penetapan bahwa perkara Pemohon telah selesaidengan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dibbidang perkawinanmaka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989 jo UndangundangNomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalilsyar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1 Menyatakan perkara Permohonan No.00036

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amarPut111501.16/2014/PP/M.VIIIB Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingDirektur PajakKEP00027/KEB/WP4J.07/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00036

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00027/ KEB/WPJ.07/2017 tanggal 16Januari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor 00036