Ditemukan 88 data
174 — 745
GUGATAN OBSCUUR LIBEL14.Bahwa, Penggugat di dalam mengajukan gugatan, obyek gugatan tidakjelas baik mengenai persil bidangbidang tanah yang menjadi obyeksengketa maupun mengenai batasbatas tanah yang tidak secara rincidijelaskan serta yang menjadi landasan yuridis penguasaan tanah yangdipersengetakan, hal tersebut tidak sesuai dengan YurisprudensiHal 20 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN DpkMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149/K/SIP 11975 tanggal 17April 1979 yang berbunyi : karena
CONRADUS S. PARAEIRA
Tergugat:
1.PT. Aria Perdana Ekamustika
2.Kepala Kepolisian Resor Bogor
3.Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong
Turut Tergugat:
Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia
53 — 32
2014tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;berupa fotocopy Surat Nomor 09/DKP/IV/2021 tanggal 19April 2021 perihal mohon perlindungan selaku Pelapor;berupa print out Putusan Pengadilan Negeri CibinongNomor 348/Pid.Sus/2018/PN Chi tanggal 14 November2018;berupa fotocopy SHM Nomor 659 atas nama HoloanHutabarat;berupa fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atastanah untuk kepentingan swasta berdasarkan SuratMenteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 11975
CONRADUS S. PARAEIRA
Tergugat:
1.PT. Aria Perdana Ekamustika
2.Kepala Kepolisian Resor Bogor
3.Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong
Turut Tergugat:
Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia
74 — 31
2014tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;berupa fotocopy Surat Nomor 09/DKP/IV/2021 tanggal 19April 2021 perihal mohon perlindungan selaku Pelapor;berupa print out Putusan Pengadilan Negeri CibinongNomor 348/Pid.Sus/2018/PN Chi tanggal 14 November2018;berupa fotocopy SHM Nomor 659 atas nama HoloanHutabarat;berupa fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atastanah untuk kepentingan swasta berdasarkan SuratMenteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 11975
39 — 8
selanjutnya oleh Ketua Majelis diparatdan diberi kode (P.2);Fotokopi Salinan Putusan No. 098/Pdt.G/2017/PTA.Sm17 Mei 2017, a/n.Penggugat denganTergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaSemarang, pembuktian tentang bahwa putusan banding perkaraperceraian Penggugat telah inkracht, bukti tersebut telahdinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparatdan diberi kode (P.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11975
125 — 27
TergugatII secara inpersoon sebagai pihak dalam perkara ini, sementarasecara yuridis formal, Tergugat II inpersoon tidak ada kaitannya dengan objek maupunsubstansi gugatan Penggugat, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat dalamrepliknya;Eksepsi tentan n yang tidak sempurna menurut hukumBahwa adalah sangat keliru dalil replik Penggugat pada angka Romawi III point 1 s/dpoint 4 tersebut, apalagi menghubungkan eksepsi TergugatI tersebut denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 251 11975
69 — 0
Berita Acara Pembayaran Hibah kepada kelompok Masyrakat/anggota Masyarakat Nomor : 900/11975/keu tanggal 12 Nopember 2012;----------21. Kwitansi belanja hibah kelompok masyarakat/anggota masyarakat kepada PKK Banjar Dinas Jelekungkang, Desa Tamanbali, kecamatan Bangli, kabupaten Bangli tahun 2012 tanggal 12 Nopember 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-;-------------------------------------------------------------22.
I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA. SH
Terdakwa:
ANDRIAS GEORGE TIRAYOH, SE.
38 — 0
11975 tanggal 09/12/2019
0107 tanggal 06/12/2019
36
Belanja makan dan minum rapat
(07 mei 2019)
Rp. 5.525.000
UD.
Register : 06-09-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-05-2018Putusan PN SUMENEP Nomor 197/Pid.B/2017/PN Smp
Tanggal 31 Oktober 2017 — 1. Mohamad Hamdi bin Mahmudi 2. Mohamad Nur Firdaus alias Lele bin H. Sukarwi
32 — 9Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (Arrest Hoge Raad 19 Oktober 11975);c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902);3.