Pemberian IUP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUMIKALAENA PERSADA tanggal 21 Oktober 2009. Juga di tanda tangani olehBupati atas nama Anwar Hafid.c. Pemberian IUP OP Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP OperasiProduksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADASA tanggal 15 Februari 2011.8.

Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi KepadaPT. Bumi Kalaena Persada tanggal 21 Oktober 2009 (FotokopiSesuai Dengan Aslinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.021/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bumi KalaenaPersada tanggal 21 Oktober 2009 (vide bukti P7);3. Akta Perseroan terbatas PT. Bumi Kalaena Persada Nomor: 81 tanggal 28 Juni2002 (vide bukti P9);4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU0018376.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT.

Konstruktor;; b. tidak memenuhi kewajibannyasebagaimana disebutkan dalam diktum keempat, kelima dan keenam dalamSurat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DESDM/IV/2011,tanggal 27 April 2011, Tentang Revisi IUP Operasi Produksi kepada PT.Konstruktor ;c. tidak memenuhikewajibannya sebagaimana disebutkan dalam diktum keempat, kelima dan keenam dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.025/DESDM/11/2010, tanggal 25 Februari 2010, Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi kepada PT.Konstruktor

Bahwa untuk selanjutnyya Pemohon juga memiliki UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati MorowalliNomor : 540.2/SK.0071/DESDM/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 tentangHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 16/P/FP/2021/PTUN.PLPersetujun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Teratai BindoUtama :4.

P13 Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SKPW/006/DISTAMBEN/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 TentangPersetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 16/P/FP/2021/PTUN.PL Pertambangan PT.Teratai Bindo Utama (Fotokopi sesuai Asli); 14.P14Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.007/DESDM/II/2010Tanggal 11 Februari 2010 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.Teratai Bindo Utama(Fotokopi sesuai Asli); 15.P15Keputusan Bupati Morowali Nomor :

menjadi PT.VALE)SURAT KETERANGAN Nomor:540/155/DESDMPu/VIII/2012 Tanggal 16Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Pemerintah Kabupaten Morowali, yang ditandatangani olehKepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah KabupatenMorowali, bahwa IUP OP PT.CETARA BANGUN PERSADAHalaman 10 dari 68 halaman Putusan Perkara No 28/G/2019/PTUN.PL540.3/SK.009/DESDMI/III/ 2012, tanggal 16 Maret 2012 tidak terjaditumpang tindih dengan IUP Eksplorasi PT.Bumi Matano IndahNo.540.2

Melakukan kegiatan di lapangan dan menyampaikan laporanTriwulan sebagaimana tahap yang disebutkan dalam suratKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.001/DESDM/V/2011tanggal 13 mei 20112. Menyampaikan bukti pembayaran landrent periode 2011 s/d Mei20123.

Melakukan kegiatan dilapangan berdasarkan SK Bupati Morowalinomor : 540.2/SK.036/DESDM/II/2010 dan menyampaikan laporantriwulan tahun 2010,2011,2012 dan triwulan 2013;2. Menyampaikan bukti pembayaran Landrent periode Februari 2010 s/dfebruari 2011, periode februari 2011 s/d februari 2012, periode februari2012 s/d februari 2013, dan periode februari 2013 s/d februari 2014;3.

Bupati No.540.2/SK.020/DSDMIIII/2010, Tanggal 31 Maret 2010, LokasiDesa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali,Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);: Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan( RKTTL)2012, PT. Cipta Perkasa Sejati, Lokasi kegiatan di DesaLalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, ProvinsiSulawesi Tengah (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);: Resume kegiatan peninjauan PT.

BANGUN BUMI INDAH, tanggal 12September 2008;4.2 Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.036/ DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada PT. BANGUN BUMI INDAH, tanggal 09 April 2010;4.3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.135/DESDM/X1/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiHalaman 8 dari 28 Halaman Putusan Perkara Nomor: 20/P/FP/2021/PTUN.PLKepada PT.

PTUN.PL11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP 11P 12P 13P14P 16P17P 18P 20Tanda Terima Surat dari PT Bangun Bumi Indah yang ditujukankepada Bupati Morowali Utara dan diterima tanggal 20 November2020 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.018/DESDM/X/2008 Tentang Persetujuan PencadanganWilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT Bangun BumiIndah, tanggal 12 September 2008 (Fotokopi sesuai denganfotokopl) ;Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2

Putusan Nomor 81/B/2017/PTTUN Mks.quo telah sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku danAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi/Pembanding Il mengajukaneksepsi dalam jawabannya tanggal 8 September 2016 yaitu Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap objek sengketa a quo, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Bupati Morowali tidak mempunyai kewenangan dalammenerbitkan KP Eksplorasi Penggugat Nomor : 540.2/SK.006/DESDM/X//2008tanggal

29 November 2008 dan IUP Eksplorasi 540.2/SK.003/DESDM/VII/2009tanggal 19 Agustus 2009 sebagai dasar terbitnya IUP OP Nomor540.3/SK.001/DESDM/VIIV2012 tanggal 1 Agustus 2012 dikarenakan BupatiMorowali baru mempunyai kewenangan wilayah sejak diterbitkannya PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah ProvinsiSulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipertegas denganSurat Menteri Dalam Negeri Nomor 590/1255/BAK tertanggal 3 Januari 2015dan Kementerian Dalam

Makassar tentang eksepsi Tergugat Il Intervensi mempertimbangkan,bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangansendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardalam memutus eksepsi tersebut di tingkat banding dengan alasan bahwaPenggugat adalah Badan Hukum Perdata dalam hal ini PT Daya Inti Mineralyaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor 540.2

gugatan Penggugat terhadap Tergugat di PengadilanNegeri Jakarta Barat maupun di Pengadilan Negeri Poso, adalahbersumber dari masalah IUP Pertambangan Nikel yang terletak di DesaLaroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, SulawesiTengah, dimana baik Penggugat maupun Tergugat masingmasingmemiliki Izin Usaha Pertambangan Nikel.Bahwa namun demikian Tergugat telah terlebih dahulu memiliki Izin UsahaPertambangan Nikel daripada Penggugat; yaitu. berdasarkan SuratKeputusan Bupati Morowali No. 540.2

Bahwa, Tergugat adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatanpertambangan Bijin Mineral Nikel berdasarkan Surat Keputusan BupatiMorowali No. 540.2/SK.012/DESDM/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010,tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PTBumi Morowali Utama (Tergugat) yang berlokasi di Desa Laroenal, KecamatanBungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas2.008 Ha (dua ribu delapan Hektar) (IUPE), dan Surat Keputusan BupatiMorowali No. 540.3/SK

Daya Sumber Mining Indonesia memegang KeputusanBupati Morowali Nomor : 540.2/SK.007/DESDM/XI/2008 tertanggal 29November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi KepadaPT.

Daya Sumber Mining Indonesia, jangka waktu 3 (tiga) tahun atas wilayahterletak di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi TengahLuas: 2 4.1187 Hal 3 ssescceseeecerese emus eaeeeenesesmeenscmemeeseasHalaman 32Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 Bupati Morowali menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 540.2/SK.007/DESDM/XIIl/2009Tentang PersetujuanIzin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT.

Mitra Bersama tanggal 30Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi);DUG men nnBukti TIl.Int18Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.060/DESDM/II/ 2010 tentangPersetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada CV.

Mitra Bersamatanggal 30 Mei 2008 (fotokopi sesuai fotokopiyang dilegalisir);2G,==Bukti TIl.Int26Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.060/DESDM/II/ 2010 tentangPersetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada CV.

Mitra Bersama kemudiandiberikan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi oleh BupatiMorowali tanggal 25 Februari 2010 melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.060/DESDM/II/ 2010 dengan struktur pengurus sdr Tasdik danMusnia (vide bukti tertulis P7, T12,T22 dan TII intv26);Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernamaChandra Woworundeng serta vide bukti P6,T13,T23 dan TIl Intv27menunjukkan jika CV Mitra Bersama mendapatkan Persetujuan PeningkatanStatus Izin Usaha Pertambangan

PLmenjadi dasar dilakukannya penerbitan obyek sengketa a quo yakni hasilevaluasi baik itu hasil evaluasi terhadap revisi izin usaha pertambangan untukditerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah (Tergugat I) atas KeputusanBupati Morowali Nomor :540.2/SK.060/ DESDM/II/ 2010 tentang persetujuanizin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV Mitra Bersama maupun hasilevaluasi untuk peningkatan perseroan komoditer (CV) menjadi perseroanterbatas (PT) izin usaha pertambangan operasi produksi yang keputusannyaditerbitkan

usahapertambangan maupun luas wilayah pertambangan serta hal yang mendasaridari setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali yakni KeputusanBupati Morowali Nomor :540/SKPW.014/Distamben/V/2008 tanggal 28 Mei2008 telah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasikuasa pertambangan CV Mitra bersama di desa Ungkaya, KecamatanWitaponda Kabupaten Morowali ( vide bukti tertulis P1,P2,P3, P9,T11 T16,T21,T222,T223, TIl.Intv20, TII.Intv21 dan TIl.intv25), Keputusan BupatiMorowali Nomor :540.2

Tergugat dengan Surattanggal 15 Desember 2008 Nomor : 540.2/151/BPN44/2008 ;c. Bahwa setelah dilakukan kajian dan telaah olehBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ic.74Tergugat ternyata prosedur dan persyaratanpermohonan Hak Guna Usaha yang ditentukan telahdipenuhi oleh PT.

Perkebunan Kaltim Utama l, yang hasilnyadituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Btanggal 28 Juli 2008 Nomor : 540.2/09a/RPTPAN.B/VII/2008 ; Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegasS apa yangdidalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada84romawi V huruf a halaman 12, 138, dan 14 yang intinyamendalilkan Tergugat ! dan Tergugat II tidak telitidalam memeriksa data fisik di atas tanah = yangdimohonkan HGU oleh PT.

pledoi Penasihat Hukum diPengadilan Negeri Kendal halaman 71);Bahwa pada prinsipnya masyarakat yang terkena dampak akan adanyapenunjukan kawasan hutan haruslah dilibatkan selama proses tukarmenukar kawasan hutan tersebut;Bahwa proses tukar menukar kawasan hutan seluas 127,821 hektar di DesaSurokonto Wetan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dahulunyaadalah tanah Perkebunan Sumur Pitu Wringinsari yang dapat dibuktikandengan adanya SK Perpanjangan HGU PT Sumur Pitu Wringinsari denganNomor SK.540.2

Diatur dalam Pasal 15 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan menyebutkan,Persetujuan prinsip memuat kewajiban baggi pemohon paling sedikit: Menyelesaikan clear and clean calon lahan pengganti dengan luasanyang cukup dan diketahui oleh intansi pertanahan setempat; Menyerahkan surat jaminan secara notarial yang berisi bahwa tidakterdapat cacat tersembunyi terhadap calon lahan pengganti;Bahwa SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah NomorSK.540.2

Tomini Surya Lestari, tanggal 17 Maret 2009 (fotokopisesuai dengan asli);Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.019/DESDM/III/2012 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tomini SuryaLestari, tanggal 30 Maret 2012 (fotokopi Sesuai denganasli);Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenMorowali Nomor: 660.1/112.A/KLH/VIII/2012 Perihal:Rekomendasi UKLUPL Kegiatan Pertambangan Bijih NikelPT.

dibebaskan dan tidak bolehmerugikan pemegang hak atas tanah yang akandibebaskan dan termasuk tidak boleh merugikankepentingankepentingan terkait di atas tanah yangakan dibebaskan;Menimbang, bahwea selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah dalam penerbitan duakeputusan objek sengketa a quo, telah memperhatikansaran Panitia Pemeriksaan Tanah B serta kepentingankepentingan terkait di atas tanah yang akan dibebaskan;Menimbang, bahva dari bukti T.I4 yaitu Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B Nomor 540.2

akandibebaskan dan termasuk tidak boleh merugikankepentingankepentingan terkait di atas tanah yangakan dibebaskan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah dalam penerbitan suratsurat keputusan objek sengketa a quo, telahHalaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 261 K/TUN/2012memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah Bserta kepentingankepentingan terkait di atas tanah yangakan dibebaskan;Menimbang, bahva dari bukti T.I4 yaitu Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B Nomor 540.2

4 yaitu Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B Nomor 540.2/09a/RPT.PAN.B/VIV2008 pada tanggal 28 Juli 2008 pada halaman 7angka 11, terdapat saran, peru dikuatkan SuratPernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desasetempat,Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemberianHak Guna Usaha a quo, perlu dikuatkan dengan SuratPernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desasetempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidakterdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana saranPanitia Pemeriksaan Tanah B;Menimbang

akandibebaskan dan termasuk tidak boleh merugikankepentingankepentingan terkait di atas tanah yangakan dibebaskan; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah dalam penerbitan suratsurat keputusan objek sengketa a quo, telahmemperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah Bserta kepentingankepentingan terkait di atas tanah yangakan dibebaskan;Halaman 56 dari 88 halaman Putusan Nomor 261 K/TUN/2012 Menimbang, bahva dari bukti T./4 yaitu Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B Nomor 540.2

Morokarata Perkasa Nomor:041/DIR/SMP/XI1/2020 tanggal 26 November 2020, Perihal:Keberatan atas tidak ditanggapinya PermohonanPenyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah KabupatenHalaman 20 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2021/PTUN.PL10.11.12.Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah(fotokopi sesuai asli);: Surat Tanda Terima tertanggal 27 November 2020(fotokopi sesuai asli);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2

Bukti T2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar MorokartaPerkasa, tanggal 23 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti T3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/I/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SinarMorokarta Perkasa, tanggal 16 Januari 2012 (fotokopi darifotokopi);4.

tidak =menggunakan kewenangannya untukkepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuaidengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukankewenangan.Bahwa Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan kewajibanTERMOHON sebagaimana Pasal 46 ayat 1 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta tertuang dalamlampiran Ill Surat Keputusan Nomor: 540.2

Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saatKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.071/DESDM/IV/2010Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PTPrima Bangun Persada Nusantara telah berakhir, dan Pemohon tidak lagimemiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan vide Pasal 68 UndangUndang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Negara;5.

DISESDM/2016, PenyerahanDokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral danBatubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 12 April 2016(fotokopi Sesuai fotokop)) ;Keputusan Bupati Morowalli Nomor540.3/SK.018/DESDM/VI/2012, Tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadiIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Faarul Anugrah Razvita, Tanggal 13 Juni 2012 (fotokopisesual fotokopi) ;Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2

FAARUL ANUGRAH RAZVITA merupakanpemegang Izin Usaha Eksplorasi berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009tanggal 24 November 2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. FAARUL ANUGRAHRAZVITA;Kedua :bahwa PT.

tidak =menggunakan kewenangannya untukkepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuaidengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaul,tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukankewenangan.Bahwa Peningkatan Izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi merupakan kewajibanTERMOHON sebagaimana Pasal 46 ayat 1 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta tertuang dalamlampiran Ill Surat Keputusan Nomor: 540.2

Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saatKeputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.071/DESDM/IV/2010Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi KepadaPT Prima Bangun Persada Nusantara telah berakhir, dan Pemohontidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan PermohonanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara;5.

kemudian luasnya menjadi +/ 13.903 Ha yang terletak di Desacipta Graha, Bukit Makmur dan Kecamatan Kaubun dan KecamatanKaliorang Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P4) ;Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan legalitas atapun keabsahanhukum terhadap hakhak atas tanah yang diperoleh PENGGUGATberupa lahan Perkebunan kelapa sawit dengan luas +/ 13.903 Hatersebut, PENGGUGAT mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU ) kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta tanggal 07Agustus 2008, dengan surat No. 540.2

Terhadap permohonan dimaksud kemudianPemohon memperoleh persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasikuasa pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540/SK.PW.010/Distamben/V1/2008, tertanggal 26 Juni 2008, ataslahan seluas 1.283 Ha, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejaktanggal ditetapkan;Bahwa kemudian Pemohon memperoleh persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati MorowallNomor: 540.2/SK.016/DESDM/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010,seluas 1.283 Ha,

Provinsi Sulawesi Tengah (GubernurSulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan DokumenPerizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa :1) Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor:540/SK.PW.010/DIStamben/VI/2008, tertanggal 27 Juni 2008tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi KuasaHalaman 10 dari 111 halaman, Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUNJKT19.20.PaPertambangan Pemohon tanggal 26 Juni 2008, dengan luas +1.283 Ha;2) Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor:540.2

Surat Keputusan Bupati Morowali Utara dengan Nomor:540.2/SK/016/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Pemohon, tertanggal 29 Januari 2010, denganluas +/ 1.283 Ha;c. Surat Keputusan Bupati Morowali dengan Nomor:540.3/SK.008/DESDM/XII/2013, tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada Pemohon, tertanggal 27 Desember 2013,dengan luas +/ 1.175 Ha.10.

(Sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.016/DESDM/I/2010, terkait Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi, tertanggal 29 Januari2010, seluas 1.283 Ha.

Pernyataan danKuasa tertanggal 02 Mei 2013; Surat Pernyataan dan Kuasa yangditandatangani oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT mengatakanPENGGUGAT harus menandatangani Pernyataan dan Kuasa sebagaiwujud pelaksanaan Perjanjian yang ditandatangani oleh PARAHalaman 4 dari 57Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Padt.G/2020/PN Kadi10.PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 30 April 2013, di manadi Perjanjian dijelaskan PARA PENGGUGAT hendak mengalihkan izin (IUPEksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No.540.2

TERGUGAT memintaagar PARA PENGGUGAT bersedia dan mau menandatangani Surattersebut;Sementara knusus mengenai Pernyataan dan Kuasa tertanggal 02 Mei2013 yang hendak ditandatangani oleh PENGGUGAT I, TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT harus menandatangani Pernyataandan Kuasa sebagai wujud pelaksanaan Perjanjian yang ditandatanganipada tanggal 30 April 2013, di mana di Perjanjian terdapat keteranganPARA PENGGUGAT hendak mengalihkan izin (IUP Eksplorasi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Morowali no 540.2