Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2013 saksi pernah mendengar daribawahan saksi yakni saksi Agus Taman (Staff Asdep Industri Strategis) yangdalam pengadaan bus listrik yang bersangkutan membantu administrasi PPKKegiatan Teknologi Unggulan dan Kebencanaan saksi Dr.Ir.Pariatmono,M.Sc.menyampaikan apabila pekerjaan bus listrik telah mencapai pekerjaan 80%.Selanjutnya saksi tanya fisik bus listrik sekarang dimana ?

Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada atasan langsung Asdep IptekIndustri Strategis yakni saksi Dr.Ir.Pariatmono,MSc yang saat itu menjabat sebagaiHalaman 47 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstPlt karena menurut pandangan saksi waktu itu bahwa saksi Dr.lIr.Pariatmono,MScadalah atasan langsung saksi selaku user dan penanggung jawab kegiatansekaligus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang seharusnyapenanggung jawab kegiatan tidak boleh merangkap jabatan sebagai PPK.Bahwa

Asdep Iptek Industri Strategisselaku Penanggungjawab Kegiatan.10.1 (Satu) bundel fotocopy berlegalisir Dokumen Pengadaan pada Kelompok UnitLayanan Pengadaan Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2013Nomor : 010/LU/DP/APBNP/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013.11.1 (Satu) lembar fotocopy berlegalisir print out dokumen tahap lelang saat ini.12.1 (satu) lembar fotocopy berlegalisir print out dokumen penjelasan lelangtanggal 13 Oktober 2013 antara pertanyaan dan Jawaban pada saatpenjelasan proses

Berikut 2 (dua)lembar MemorandumNo.194/SM/ME/X1/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Open BiddingJabatan Eselon Kemenristek dan 3 (tiga)lembar Surat PengumumanNomor:16/SM/X1I/2013 tanggal 7 November 2013 .Halaman 104 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.8 (delapan) Lembar Daftar Surat Keluar Asdep Iptek Pemerintah tahun 2013berisikan 7 (tujuh) kolom yaitu, NO, TANGGAL, NOMOR SURAT, LAMPIRAN,TUJUAN, PERIHAL dan KETERANGAN.3 (tiga) Lembar Daftar

Tambani.1 (Satu ) lembar asli Surat Kuasa Ir Dasep Ahmadi Kepada Suharto tanggal14 November 2013 di tanda tangani oleh Ir Dasep Ahmadi dan Suharto.1 (satu) bundel dengan judul arahan Presiden pada Acara PuncakPeringatan Hakteknas Ke 17 30 Agustus,Gudang Merdeka, Bandung. 9 (Sembilan) lembar disposisi Asdep Pendayagunaan Iptek Pemerintah padasurat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik IndonesiaNomor : S324/SES.M.EKON/10/2013 tanggal 10 Oktober 2013.2 (dua) lembar print out register

Penerima dan Penilai HasilPekerjaan ;Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;Menyampaikan Laporan Keuangan ;PMenandatangani keputusan Penetapan Pemberianbesaran Honor tidak tetap Tim Pelaksana Kegiatan ;Bersamasama dengan Bendahara Pengeluaranmenandatangani cek /Giro pengambilan dan yangtersedia di rekening Bendahara pengeluaran ;Setiap triwilan membuar Berita Acara Pemeriksaan danRegister Penutupan kas ;Sebagai KPA saya bertanggungjawab kepada PenggunaAnggaran yaitu Menteri PDT ;Bahwa hubungan saksi selaku Asdep

pengembanganPerdesaan dengan kegiatan pembangunan /pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermagadi daerah pulau Terpencil dan terluar Kabupaten AlorPropinsi NTT adalah:Bahwa keterkaitan Asdep urusan Perdesaan dengankegiatan Pembangunan /Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil danTerluar Kabupaten Alor Propinsi NTT ;Bahwa saya selain sebagai Asdep yang juga sebagaiKuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pengembangandaerah Khusus.

Helmy Faishal Zaini) ;e Pelelangan terhadap kegiatan tersebut berdasarkan :Bahwa Rencana Umum Pelelangan yang ditetapkanLingkunganadalah berdasarkan usulan masingmasing Asdep diDeputi Bidang Pengembangan DaerahKhusus yang ada dalam Satker Pengembangan DaerahKhusus.

Pada saat penandatangananKontrak, saksi sudah tidak sebagai KPA dan tidak terlibatlagi sehingga tidak mengetahui kelanjutannya.Bahwa sebagai Asdep Perdesaan saksi tidak ada kaitandengan kegiatan Pembangunan/PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah PulauTerpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT.Sebagai KPA saksi menerima dokumendokumen terkaitKegiatan tersebut dari Asdep urusan Pulau Terluar danTerpencil (yang saat itu dijabat oleh Pak Himawan Seno).Dokumen tersebut

Alor sebesarRp.24.000.000.000, (dua puluh empat milyar rupiah) ;e Bahwa Prosesnya yaitu adanya Nota dinas dari Asdep PDTkepada KPA, lalu nota dinas tersebut kemudian didisposisikepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskankepada Bendahara Pengeluaran, kemudian menginput MAK,Nilai, meneliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukankepada PPSPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepadaBendahara untuk dibawah ke KPPN disertai pengantar dariBendahara.

2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA-044-01.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus 2013;33. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIII/2013 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Sarana Usaha PKL;34. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013;35. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

ke Nomor : DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal15 Agustus 2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran danJaringan usaha Nomor : 260/Dep.4/VIIV2013 Perihal PelaksanaanPembangunan Sarana Usaha PKL.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

Bahwa pelaksanan bentuk monitoring dan evluasi oleh pihak KementrianKoperasi dan UKM terkait dengan bantuan sosial dibawah kendali masingmasing Asdep Permodalan. Bahwa dalam setahun tidak bisa dua koperasi sekaligus menerima bantuan. Bahwa tidak bisa koperasi minta bantuan dengan program yang sama. Bahwa terkait dengan Juknis itu diberikan ke Dinas Koperasi Provinsimelalui email. Bahwa dipengadaan tidak ada tercantum buku Juknis.

Bahwa pelaksanan bentuk monitoring dan eviluasi oleh pihak KementrianKoperasi dan UKM terkait dengan bantuan sosial dibawah kendali masingmasing Asdep Permodalan. Bahwa dalam setahun tidak bisa dua koperasi sekaligus menerima bantuan. Bahwa tidak bisa koperasi minta bantuan dengan program yang sama. Bahwa terkait dengan Juknis itu diberikan ke Dinas Koperasi Provinsimelalui email. Bahwa dipengadaan tidak ada tercantum buku Juknis.

DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan DIPAPetikan Revisi ke IV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15 Agustus2013; 192 33.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringanusaha Nomor : 260/Dep.4/VII/2013 Perihal Pelaksanaan PembangunanSarana Usaha PKL;34.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi dan UKMNomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural di lingkunganKementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013;35.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

: DIPA044.011/2013 tanggal 26 Juli 2013 danDIPA Petikan Revisi ke VV Nomor : DIPA04401.1.622297/2013 tanggal 15Agustus 2013;33.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringanusaha Nomor : 260/Dep.4/VIIV2013 Perihal Pelaksanaan PembangunanSarana Usaha PKL;34.3 (Tiga) Lembar Foto Copy Peraturan Pemerintah Negara Koperasi danUKM Nomr :37 tahun 2007 tentang uraian tugas pejabat struktural dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM TA.2013;35.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Asdep

perihal Undangan tanggal 7 Agustus 2015;17) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kementarian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1290/SE.D.V.5/X/2015 tentang Penetapan Penerima tahap IV Fasilitasi Lapangan Olahraga di Desa atau Sebutan Lainnya tahun 2015 tanggal Oktober 2015;18) Satu Bundel Undangan dari Kementrian Pemuda Dan olahraga tanggal 19 November 2015;19) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perjanjian kerja sama antara pejabat pembaut komitmen pada ASDEP

dan sarana keolahragaan deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian pemuda dan olahraga dengan kaur pemerintahan desa Sekancing kecamatan tiang pumping kabupaten Merangin Provinsi Jambi no :0225.247/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua YUNASRIL kaur Pembangunan desa;20) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perjanjian kerja sama antara pejabat pembaut komitmen pada ASDEP

pengembangan prasarana dan sarana Keolahragaan Deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kaur Pemerintahan Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang pumping Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 0225.248/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua Oga Pales Kaur Pemerintahan Desa;21) Surat Perjanjian Kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan

Penerima dan Penilai HasilPekerjaan ;Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;Menyampaikan Laporan Keuangan ;PMenandatangani keputusan Penetapan Pemberianbesaran Honor tidak tetap Tim Pelaksana Kegiatan ;Bersamasama dengan Bendahara Pengeluaranmenandatangani cek /Giro pengambilan dan yangtersedia di rekening Bendahara pengeluaran ;Setiap triwilan membuar Berita Acara Pemeriksaan danRegister Penutupan kas ;Sebagai KPA saya bertanggungjawab kepada PenggunaAnggaran yaitu Menteri PDT ;Bahwa hubungan saksi selaku Asdep

pengembanganPerdesaan dengan kegiatan pembangunan /pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut /Dermagadi daerah pulau Terpencil dan terluar Kabupaten AlorPropinsi NTT adalah:Bahwa keterkaitan Asdep urusan Perdesaan dengankegiatan Pembangunan /Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut/Dermaga di Daerah Pulau Terpencil danTerluar Kabupaten Alor Propinsi NTT ;Bahwa saya selain sebagai Asdep yang juga sebagaiKuasa Pengguna Anggaran pada Satker PengembanganHalaman 73 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK

Helmy Faishal Zaini) ;e Pelelangan terhadap kegiatan tersebut berdasarkan :e Bahwa Rencana Umum Pelelangan yang ditetapkanadalah berdasarkan usulan masingmasing Asdep diHalaman 75 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/201 6/PN.KPGLingkungan Deputi Bidang Pengembangan DaerahKhusus yang ada dalam Satker Pengembangan DaerahKhusus.

Pada saat penandatangananKontrak, saksi sudah tidak sebagai KPA dan tidak terlibatlagi sehingga tidak mengetahui kelanjutannya.Bahwa sebagai Asdep Perdesaan saksi tidak ada kaitandengan kegiatan Pembangunan/PengembanganInfrastruktur Transportasi Laut/Dermaga di Daerah PulauTerpencil dan Terluar di Kabupaten Alor Propinsi NTT.Sebagai KPA saksi menerima dokumendokumen terkaitKegiatan tersebut dari Asdep urusan Pulau Terluar danTerpencil (yang saat itu dijabat oleh Pak Himawan Seno).Dokumen tersebut

Alor sebesarRp.24.000.000.000, (dua puluh empat milyar rupiah) ;Bahwa Prosesnya yaitu adanya Nota dinas dari Asdep PDTkepada KPA, lalu nota dinas tersebut kemudian didisposisikepada PPK, kemudian PPK membuat SPP dan diteruskankepada Bendahara Pengeluaran, kemudian menginput MAK,Nilai, meneliti berkas termasuk pajak, selanjutnya diajukankepada PPSPM. Setelah terbit SPM diteruskan kepadaBendahara untuk dibawah ke KPPN disertai pengantar dariBendahara.

AsepYedi (terdakwa ) ;Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabusabu tersebut agarbadan fit dan badan stabil ;Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan narkotika jenis lain selain sabusabu;Bahwa ketika terdakwa ditangkap polisi kKemudian dilakukan penggeledahandan dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis apapun ;Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Asdep Yedi dan kemudian baruterdakwa ditangkap belakangan ;Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu hanya

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10 Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5 kepada Kabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalam proposal terlampir :- Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Camat Tapin Utara HARLIANSYAH, SE ;- Surat permohonan dana bantuan olah raga kepada Menpora Nomor: 01/10/RM/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Komite Majedi ;- Rencana anggaran biaya

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5kepada Kabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalamproposal terlampir : Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober2011 yang ditandatangani oleh Camat fTapin UtaraHARLIANSYAH, SE ;Putusan Nomor : 03/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 7 dari 96 Surat permohonan dana bantuan olah raga kepada MenporaNomor: 01/10/RM/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yangditandatangani oleh

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5kepada Kabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalamproposal terlampir :Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober2011 yang ditandatangani oleh Camat Tapin UtaraHARLIANSYAH, SE ; Surat permohonan dana bantuan olah raga kepada MenporaNomor: 01/10/RM/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yangditandatangani oleh Ketua Komite Majedi ; Rencana anggaran biaya pembangunan sarana

Tapin Kalimantan Selatan tahun anggaran 2011 tanggal 10Oktober 2011 kepada Menpora RI yang telah di disposisi Asdep 5kepada Kabid PSOR Rekreasi tanggal 18 Oktober 2011 dan dalamproposal terlampir :Putusan Nomor : 03/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 92 dari 96Surat Rekomendasi Nomor : 341/06/X/2011 tanggal 11 Oktober2011 yang ditandatangani oleh Camat Tapin UtaraHARLIANSYAH, SE ; Surat permohonan dana bantuan olah raga kepada MenporaNomor: 01/10/RM/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yangditandatangani oleh

Duren Sawit, Jakarta Timur,A g a m a : Islam,Pekerjaan : - Mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemda DKI Jakarta, - ASDEP Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan, Selanjutnya disebut sebagai : ------------------------------------ PEMOHON ;M e l a w a nPemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said No. 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : --------------- TERMOHON ;

DurenSawit, Jakarta Timur,Agama : Islam,Pekerjaan : Mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemda DKIJakarta, ASDEP Gubernur DKI Bidang IndustriPerdagangan,Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;MelawanPemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq,Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, beralamat di JI. HR.

(Ketua Komite Pembangunan)selaku Pihak Kedua.Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkanKementerian Pemuda dan Olahraga ASDEP Prasarana dan Sarana Olahraga,antara lain ditentukan pada BAB WN huruf B.

LALU WILDAN,B.Sc.M.Pd. dan Penanggung jawab Kegiatan/ Asdep Prasarana dan SaranaOlahraga MUHAIMIN, SH.M.Kn.

Bahwa jumlah dana yang diminta adalah sebesar Rp. 4.174.000.000,00(empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang disetujui olehPihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3.000.000.000,00(tiga milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kemenpora No.0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang BantuanPembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak boladan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten LombokBarat dan dibebankan pada anggaran Asdep

Asdep Riset dan Tekonologi, yang isinyamerekomendasikan tenaga ahli yaitu: DASEP AHMADI, RICKY ELSON,RAVI DESAI, dan MARIO REVALDI yang akan menyetujui dalampelaksanaan pembayaran pertermin;Selanjutnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. Sarimas Ahmadi Pratamapada bulan Februari 2013 membuat rincian biaya pembuatan mobil listrikberupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukan kepada PT. BRI(Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN);Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT.

Asdep Riset dan Tekonologi, yang isinyamerekomendasikan tenaga ahli yaitu: DASEP AHMADI, RICKY ELSON,RAVI DESAI dan MARIO REVALDI yang akan menyetujui dalampelaksanaan pembayaran pertermin;Selanjutnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. Sarimas Ahmadi Pratamapada bulan Februari 2013 membuat rincian biaya pembuatan mobil listrikberupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukan kepada PT. BRI(Persero) Tbk., PT. Perusahaan Negara (PGN);Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT.

asapkebakaran jelas terekam oleh satelit udara;Bahwa untuk memverifikasi dan mengecek data dan informasi yangdidapatkan dari citra satelit MODIS dan melalui aplikasi GoogleEarth tersebut memang benar terjadi di lokasi perkebunanTergugat,Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui DeputiMENLH Bidang Penaatan Hukum membentuk dan menugaskansuatu. tim lapangan yang beranggotakan para ahli, stafKementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Surat PenugasanAsisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 123SP/Asdep

(Staf Asdep 2V KLH);(iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala LaboratoriumKebakaran Hutan dan Lahan IPB); dan(iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan IPB).

Purwakarta dan adanya aktifitas warga yangmengambil dan menjual Fly Ash / Bottom Ash yang berasal dari PT IndoBharat Rayon ke Kementerian Lingkungan Hidup.Bahwa pada tanggal 4 5 Maret 2013 staf asdep 2V berdasarkan SuratTugas Nomor: 35/SP/Asdep2V/LH/II/2013 melakukan verifikasi danditemukan tumpukan yang diduga Fly Ash dan / atau batubara di RawaKalimati. Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil verifikasi tersebutmenyatakan bahwa :a.

Purwakarta dan adanya aktifitas warga yangmengambil dan menjual Fly Ash/Bottom Ash yang berasal dari PT IndoBharat Rayon ke Kementerian Lingkungan Hidup.Bahwa pada tanggal 4 5 Maret 2013 staf asdep 2V berdasarkan SuratTugas Nomor: 35/SP/Asdep2V/LH/II/2013 melakukan verifikasi danditemukan tumpukan yang diduga fly ash dan / atau batubara di RawaKalimati. Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil verifikasi tersebutmenyatakan bahwa :a.

Brahmantory dan pihak kedua atasnama Penggugat diketahui oleh Deputi Bidang Harmonisasi Dan Kemitraan atas nama Dr.Lalu Wildan, M.Pd. dan Penanggung Jawab Kegiatan Asdep Pemgembangan PrasaranaDan Sarana Kepemudaan atas nama Drs. A.

Pelni tentang Pemisahanusaha RS PelniFeasibility StudyKonsep Anggaran DasarUsulan Dewan Komisaris dan Direksi RS PelniPakta Integritas6) NeracaSelanjutnya PEMOHON PK melalui suratnya Nomor 248/Dir SDMUM/IX2007 tanggal 28 September 2007 menyampaikantambahan data/penjelasan sehubungan dengan proses pemisahanusaha RS Pelni Petamburan kepada Asdep. Restrukturisasi danPrivatisasi Kementerian BUMN, berupa :1. Business Plan PT Pelni2. Pemisahan usaha RS. Pelni Petamburan3.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Sdr.Bernaldy, ASDEP Evaluasi Perumahan Formal Kementrian Perumahan Rakyat,dihadiri juga oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan Rakyat(KEMENPERA), PT. Reka Rumanda Agung Abadi (selaku PelakuPembangunan), Badan Pengelola Rusunamy City Park.

hubungan keluargamaupun pekerjaan.Bahwa ahli bekerja di Direktorat BBMBPH Migas sebagai anggota kelompok kerjawilayah dengan tupoksi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanpenyediaan dan pendistribusian BBM dalam suatu pengaturan agar ketersediaandan distribusi BBM yang ditetapbkan pemerintah dapat terjamin diseluruh wilayahNKRI.Bahwa ahli bekerja pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1996dan jabatan terakhir ahli adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem KajianDampak Lingkungan pada Asdep

No. 2 tanggal 12 April 2012) tertanggal 12 April2012 perihal : Akta pernyataan keputusan para pemegangsaham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.Surya Panen Subur ternyata sejak tanggal 12 April 2012 Ir.Bambang Susetyono sudah diangkat menjadi Direktur PT.Surya Panen Subur;e Bahwa sesuai Surat perintah Penyidikan tertanggal 1 Mei2012 No : SPRINT.DIK08/PPNSLH/05/2012 yang ditandatangani oleh Himsar Sirait, S.H Asdep Urusan PenegakanHukum Pidana Lingkungan (Selaku Penyidik PPNSLH) telahmembuktikan

Membuat laporan hasil pengelolaan hasil program pengembanganruang publik disampaikan ke ASDEP prasarana dan sarana olahraga Deputi Pemberdayaan Olah Raga Gedung Graha PemudaNo.3 Senayan Jakarta Pusat berdasarkan laporan pelaksanaan ;e. Membayar kepada pihak kedua atas pelaksanaan, penyelesaianpekerjaan berdasarkan hasil pekerjaan sesuai dengan RencanaAnggaran Belanja (RAB) yang termasuk didalamnya biayaperencanaan dan pengawasan yang menjadi beban pihak kedua ;4.

KEP/22/IX/2001 tanggal 12 September2001 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Direksi PT.Merpati Nusantara Airlines;Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutandan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian Laporan PerjalananDinas;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT.

No.417 K/Pid.Sus/201452.53.54.55.56.5/.58.59,60.61.62.63.64.65.Fotokopi Surat kepada Suyitno Affandi Asdep Urusan Sarana Angkutandan Pariwisata Kementerian BUMN tanggal 2 Maret 2007 No.MNA/DZ/001/5/5/ADM058 tentang Penyampaian Laporan PerjalananDinas;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT. Merpati Nusantara Airlinestanggal 14 Maret 2007 No.015 B/B12/C.5 perihal : Tanggapan atasKontrak Lease Pesawat 737500 dan 737400;Fotokopi Surat kepada Direktur Utama PT.

Pamekasan tanggal 11 Oktober 2016;

li>2 (dua) lembar Ringkasan Akad Kerjasama tanggal 11 Oktober 2016;