Ditemukan 125 data
41 — 11
yangmemohon untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM)No.2964/tahun 2003 atas nama Aliamaid Bin Paradin yang diterbitkanoleh Tergugat yang notabene merupakan Pejabat Tata UsahaNegara.Bahwa oleh karena objek sengketa berupa Sertifikat yangmerupakan Surat keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat TataUsaha Negara, maka wewenang mengadili ada pada Peradilan TataUsaha Negara (PTUN), hal ini sesuai dengan : Undangundang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Pasal 53 ayat (1) dan 2 yang berbunti
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunti, dalam halperundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benarbenar tidakmenghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskanhubungan kerja pekerja/ouruh setelah memperoleh penetapan darilembaga penyelesaian hubungan industrial, Pasal 152 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyipermohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secaratertulis kepada lembaga
43 — 40
Bahwa adapun maksud dan tujuan para pemohon mengajukanpermohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus seluruh hartabawaan Almarhumah PEWARIS serta melakukan tindakan hukum Atasharta bawaan yang ditinggalkan oleh Almarhumah PEWARIS;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka bersama ini ParaPemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq MajelisHakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini untuk dapat memutusyang amarnya berbunti sebgagai berikut:1.
90 — 30
Untuk bisa dijadikan bukti bendatersebut harus dilakukan penyitaan sedangkan menurut KUHAPTahun 1981 Pasal 39 berbunti :Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2014/PN Lig.1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atausebagian diduga diperolah dari tindak pidana atau sebagaihasil tindak pidana;b. Jumlah yang telah dipergunakan secara langsung untukmelakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.c.
66 — 6
,dengan ukuran 9,85 M x 8,70 M adalah harta bersama Penggugat danTergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 yang berbunti: Harta benda yang diperoleh selama perkawinanmenjadi harta benda bersama Jo.
USMAN LA UKU, SH.
Terdakwa:
EPRI SINING Alias PEPING Bin SINING SAMPE
129 — 112
Bahwa keadaanbela diri yang atur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunti sebagai berikut:tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untukdiri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta bendasendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yangsangat dekat pasa saat itu yang melawan hukum.
99 — 41
batal karenasesuai ketentuan dalam perundangundangan bahwa jual beli menjadi batal/tidaksah apabila objek yang diperjualbelikan adalah dalam sengketa dan jelas objeksengketa (sengketa) yang diperjualbelikan dalam sengketa karena pada tahun 2008kami Tergugat I pernah dilaporkan di Polsek Sonder yang mana Saya sebagaiTergugat I (saat ini) melakukan penyerobotan pada tanah objek sengketa, saat itu dimana setelah di siding di Pengadilan Negeri Tondano kami dinyatakan tidakbersalah yang putusan poin (1) berbunti
Pembanding/Penggugat III : ZALIMUDDIN Diwakili Oleh : WA ODE CHAERIYAH DJAFAR
Terbanding/Tergugat I : WA ODE SYAMSIAR Diwakili Oleh : MUHLIS MUIDU, S.H.
Terbanding/Tergugat II : WA ODE NASIMA Diwakili Oleh : MUHLIS MUIDU, S.H.
Terbanding/Tergugat III : WA ODE SELFIN Alias SELFI
Terbanding/Tergugat IV : LA UBO
Terbanding/Tergugat V : ZARNI
Terbanding/Tergugat VI : LA DJULIADIN
109 — 48
Terhormat Majelis Hakim Tinggi SulawesiTenggara yang memeriksa dan adilnya (Ex Aequo Et Bono);Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDIMenimbang, bahwa para Terbanding semula para Terlawan dalamperkara a quo mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :Dengan ini terbanding/terlawan mengajukan kontra memori banding atasmemori banding yang diajukan oleh kuasa pembanding atas putusanPengadilan Pasarwajo Nomor 06/Pdt.Bth/2021/PN.Psw,tanggal 28 september2021 yang amar putusanya berbunti
71 — 12
membayar uang paksa(Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp.500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila TergugatRekonvensi lalai memenuhi isi putusan;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yangditimbulkannya ;Berdasarkan .............000.Berdasarkan dalildalil yang telah dikemukakan di atas, sekali lagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim dalamperkara a quo, untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunti
45 — 22
2018/PT.DKIperkara a quo telah berlangsung dengan tidak dihadiri oleh Terbanding /semula Tergugat II tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab jinawab (Replikdan Duplik) dan pembuktian dari pihak Pembanding / semula Penggugat dandari pihak Terbanding / semula Tergugat yang untuk itu Majelis Hakim TingkatBanding memperhatikan dan mengutip uraianuraian yang tercantum dalamputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 300/Pdt.G/2016/PN.JKT.BRTtanggal 23 Februari 2017 yang amarnya berbunti
1.VERA ELEONORA
2.HENRY TEJA
Tergugat:
1.P.T. BANK SHINHAN INDONESIA Cq. Pimpinan Kantor Cabang Jember PT. Bank Shinhan
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
129 — 36
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 PMK Nomor:27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunti:"Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayahjabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada."5.
82 — 21
Banjarsari, Kota Surakarta.Setelah diperbaiki berbunti :Nama : SuwartoPekerjaan : SwastaAlamat : Jepon RT.006 RW.001 Kelurahan Jepon, Kec.Jepon, Kabupaten Blora.3. Dalam surat gugatan kami tanggal 20 April 2010, namadan alamat Tergugat V berbunyi sebagai berikutNama : JimanPekerjaan : SwastaAlamat : Dukuh Menjing RT.02 RW.01 Desa PandeyanKec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali.Setelah diperbaiki berbunyi :NAMA!
306 — 192
Agar para pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara,selain itu dalam Yurisprudensi No. 1038 K/Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973, kaidahhukumnya berbunti : Perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara adalahdimungkinkan menurut hukum acara, namun hakim yang memeriksa perkaraperlawanan tersbut haruslah difokuskan hanya terhadap eksekusinya dan bukanmeluas memeriksa materi pokok perkaranya,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka MajelisHakim hanya akan mempertimbangkan petitum
Terbanding/Tergugat I : Dr. Djunandi Surjautama, S.H., M.M. selaku Direktur Rumah Sakit Kebonjati
Terbanding/Tergugat II : Eddy Junaedi K.S.
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Mega. Tbk Regional Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Tergugat V : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
172 — 81
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 467 K/Pdt/2016tertanggal 27 Juni 2016 yang amarnya berbunti sebeagai berikut:MENGADILI:1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi EDDYJUANEDI K.S tersebut;2.
41 — 22
Pasal 20 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasarpokok pokok Agraria berbunti :(1) Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6 :(2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihk lainc. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Jo. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintan No. 10Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo.
245 — 63
2015 ;Bahwa Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten MalukuTenggara melalui surat Nomor 525/DisbunhutMalra/180.c/2015tanggal 13 Agustus 2015 berpendapat bahwa pelelangan tersebutgagal didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) huruf c yang menyatakan"perbuatan atau tindakan penyedia Barang/Jasa yang dikenakansanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atauketerangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratanPengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam DokumenPengadaan dan ayat (6) yang berbunti
RIMA EKA PUTRI, SH
Terdakwa:
1.SYAMSUL RAJAB Als ADEK Bin SYAFRIAL
2.HAIRI ZEIN Als ZEIN Bin NASRIMAL
3.JUNAIDI ABDULLAH Als JOJON Bin RAHMAN. S
31 — 17
Kampar dansaksi sedang tidur kemudian saksi terbangun dan mendengar adatelpon berbunti dan ternya yang menelpon kaka saksi yang bernamaSaudara SARABI dan mengatakan kepada saksi ada yang malingwallet di gedung SaudaraNAZAR dan kemudian saksi mencaribantuan dan mendatangi rumah SaudaraRAJUS dan mengedorpintu rumah SaudaraRAJUS sehingga SaudaraRAJUS terbangundan saksi menceritakan bahwa ada =maling digedungwaletSaudaraNAZAR dan kemduain saksi beserta SaudaraRAJUSmendatangi gedung wallet SaudaraNAZAR
117 — 29
tanah milik Sakko alias Ambe Sappila akan tetapi cuma cobacoba untukmengajukan gugatan sehingga letak dan batasbatas bertentangan dengan isiPutusan Pengadilan Negeri Enrekang No: 21/PTS/PDT.G/1999/PN.EKG JoPutusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan Nomor: 88/PDT/2000/PT.SULSEL.Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 3/Pat.G/2018/PN EnrBerdasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohon kiranya Ketua/Majelis HakimYang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini menjatuhkanPutusan dengan amarnya berbunti
118 — 47
Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU PTUN,yang berbunti sebagai berikut : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangtimbul dalam bidang tata usaha negara antara orangatau badan hukum perdata dengan pejabat tata usahanegara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku 7.
317 — 150
keterangan saksi Juwono, Rusli, MinoSupriyanto dan Sahnan Saragih dibawah sumpah yang menerangkan bahwa ParaPenggugat masuk kerja pagi hari jam 06.30 Wib dan pulang jam 13.30 Wib setiap haribekerja dari hari senen sampai dengan hari sabtu dan Para Penggugat bekerjaditempat Tergugat melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari setiap bulannya ;Menimbang, bahwa hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Penggugatdengan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang berbunti