bukti lain yang mendukungketerangan Terdakwa mengenai buktibukti sebagaimana dimaksud dalampoin 7 Memori Kasasi ini;Bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umummengesampingkan sama sekali buktibukti yang diperlihatkan olehTerdakwa ABD MUTHALIB DUNTJA karena tidak memiliki kekuatanpembuktian secara yuridis;Bahwa berdasarkan bukti printout foto lokasi/lahanpercetakan sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batudan Kelompok Tani Sejahtera yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDYSARWAN, SODANG DATUAN

NomorRekening 521101.003175.531 An Kelompok Tani Bukit Batu DesaBetaua;1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Unit Tojo NomorRekening 521101.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya DesaBetaua;Dikembalikan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa BurhanudinBinangkari;Barang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:12.13.Printout Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani TunasKarya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan Edy Sarwan, Sodang Datuan

PakkatKecamatan Sibabangun, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangInfrastruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesarRp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) dan Dana Pendamping yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten TapanuliTengah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.90.000.000,( sembilan puluh juta rupiah)yang seluruhnya berjumlah : Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh jutarupiah) yang ditampung dalam Dokumen Anggaran Datuan

PakkatKecamatan Sibabangun, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangInfrastruktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesarRp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) dan Dana Pendamping yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten TapanuliTengah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.90.000.000,( sembilan puluh juta rupiah)yang seluruhnya berjumlah : Rp.990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh jutaRupuah) yang ditampung dalam Dokumen Anggaran Datuan

Gambar tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 126/PDT.G/2019/PNMak menurut persi para Penggugat, diberi tanda P9;10.Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 08 Tahun 2016 nama pemegang hakGallaran Datuan, diberi tanda P10;Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan Aslinya dan bukti tandaP1 sampai dengan P10 ternyata sesuai dengan Aslinya kecuali bukti P9adalah Asli dan Bukti P10 sesuai dengan Fotocopynya dan telah dibubuhimaterai yang cukup, sehingga secara formil dapat diterima;Menimbang,

bukti P1 berupa Silsilan Matika denganLaiLode membuktikan Penggugat adalah cucu dari pasangan suami istri Matikadan Lai Lode, hal ini dibenarkan para saksi yang diajukan Penggugat serta diakuioleh pihak Tergugat, alat bukti surat P2 berupa Surat Keterangan PerbatasanTanah So Balle di Posi Kamban dan bukti P3 berupa Surat KeteranganPerbatasan Tanah So Balle di ToDengen serta bukti P4 berupa Surat PernyataanToni Dendang maupun bukti P10 berupa Sertifikat Hak Milik No. 08 Tahun 2016atas nama Gallaran Datuan

RESMI LABAJO yang dibuat dan ditanda tangani oleh TONNY LANTJA,SH dan SODANG DATUAN, SH selaku penyidik pembantu pada Polres Tojo UnaUna, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Ik Boby dan saksi memiliki hubungan keluargadengan lelaki Boby yakni anak kandung saksi sendiri;Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada perempuan Enab;Bahwa saksi menyerahkan uang kepada perempuan Enab pada tanggal 30November 2012 dirumah perempuan Enab sendiri tepatnya di JI.

Datuan, Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi, dan Mahmud Siregarmengungkapkan bahwa nantinya di dalam RUU Perampasan Aset harus lebihmenekankan pada NCB asset forfeiture yang dapat menjadi alat yang sangat berguna untukmenyita dan mengambil alih aset dari para koruptor di Indonesia. Setidaknya adabeberapa keuntungan bila NCB asset forfeiture digunakan dalam upaya membantu paraaparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor yaitu:a.

Datuan, dkk., Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen UndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2 (April 2017), him. 99100.37c. NCB asset forfeiture merupakan proses gugatan terhadap aset (in rem). Pelakutindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya,meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untukkoruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB asset forfeiture;d.

Datuan, dkk., Asset Recovery dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui InstrumenUndangUndang Tindak Pidana Pencucian Uang, USU Law Journal, Vol. 5 No. 2 (April2017)100Premita Yulianda, Tinjauan Yuridis Terhadap Perampasan Aset Aset Terpidana Korupsi DiIndonesia, Jom Fakultas Hukum Volume II Nomor Februari 2015Refki Saputra, Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (NonConvictionBased Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia, Risetpublik.com,(Sumatera Barat: Fakultas Hukum

Asli 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja, kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran datuan kerja di lingkungan kementerian perumahan rakyat TA 2012.27. Asli 1 (satu) Surat Bank Garansi PT.

pembangunan rumah khusus padakegiatan ketatausahaan dan penyediaan rumah khusus, satuan kerjapenyediaan perumahan TA 2012 26.Asli 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RepublikIndonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pengangkatan atasan langsungkepala satuan kerja, kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabatyang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaranbelanja/pejabat pembuat komitmen, pejabat yang melakukan pengujiandan perintah pembayaran, bendahara pengeluaran datuan

pembangunan rumah khusus pada kegiatanketatausahaan dan penyediaan rumah khusus, satuan kerja penyediaanperumahan TA 2012 Asli 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNo. 12 Tahun 2012 tentang pengangkatan atasan langsung kepala satuan kerja,kepala satuan kerja/kuasa pengguna anggaran, pejabat yang melakukan tindakanyang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pejabat pembuat komitmen,pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, bendaharapengeluaran datuan

rekening saksi Zul Pahmi Harahap yang ada di BankBRI;Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan Karlina Barus danEdi Sumardi berhasil di tangkap ;Bahwa baik saksi Zul Pahmi Harahap, maupun Terdakwa, KarlinaBarus dan Edi Sumardi tidak mempunyai izin dari pihak yangberwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jualbeli narkotika jenis shabu tersebut ;Bahwa sebelum saksi Zul Pahmi Harahap pergi ke Hotel BuluhPagar, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan ditangkap pihakkepolisian dari Datuan

Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH.

Rek 521101.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDINBINANGKARIBarang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:Printout Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya,Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN,danI WAYAN EKO;Fotocopy Surat No.

Rek 521101.003177.533 AnKelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;Bahwa dipersidangan juga dihadirkan Barang Bukti sebagai berikut :1.Printout Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, KelompokTani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan IWAYAN EKO;Fotocopy Surat No. S6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi HasilPemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An.

Rek 521101.003177.533 An Kelompok Tani Tunas Karya Desa Betaua;Dikembalikan dalam Berkas Perkara An Terdakwa BURHANUDINBINANGKARIBarang bukti yang baru dihadirkan pada saat persidangan:1.Printout Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya,Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN,danI WAYAN EKO;Fotocopy Surat No.

di bekas sekolah SMEP ;Bahwa sewaktu saksi sekolah SMEP di Tongko dan di Petarian, saksitetap melewati tanah sengketa kalau saksi hendak ke sekolah dan yangsaksi lihat ada pohon bambu bettung yang letaknya di Sebelah utaradiantara tanah sengketa dan tanahnya Ne Mode; Bahwa saksi tidaktahu siapa yang tanam bambu bettung di lokasi tanah sengketa ;Bahwa setelah SD Tongko dipindahkan, saksi tidak tahu lagidipergunakan untuk apa halaman sekolah itu, karena pada tahun 1967saksi pindah rumah ke Pong So Datuan

PAPADARTO karena tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidakmemberikan pembuktian yang dapat meyakinkan secara yuridis;Bahwa berdasarkan bukti Printout Foto lokasi/lahan Percetakan SawahKelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok TaniSejahtera yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN,SODANG DATUAN, dan WAYAN EKO terlihat jelas beberapa pohon asampada lahan Kelompok Tani Bukit Batu yang ketika ditanya oleh JaksaPenuntut Umum pada saat persidangan, Terdakwa

Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH.

Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH.

Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI; Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH.

Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH.

Print-out Foto lokasi/lahan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Karya, Kelompok Tani Bukit Batu dan Kelompok Tani Sejahtera;Yang dihadirkan oleh Saksi Verbal Lisan EDY SARWAN, SODANG DATUAN, dan I WAYAN EKO;2. Fotocopy Surat No. S-6303/F8/2010 Tentang Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 19 Agustus 2010 dari An. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kemnterian Keuangan RI;Yang dihadirkan oleh Ahli Dinas Pertanian Propinsi, MOH.

swastab Bukan guru PNS yang diperbantukan (DKP) atau ditugaskan disekolah/lembaga swasta.c Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz darisekolah/lembaga yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.d Memiliki kualifikasi minimal D2e Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kotaf Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada satu ataulebih datuan