Bahwa Penggugat mendalilkan upaya penjualan obyek sengketayang dilakukan oleh Tergugat IV dengan bantuan Tergugat III tidaksesuai dengan Peraturan Menteri Kauangan Republik Indonesia106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia No.27/PMK.06/2016;4.

XXXX dengan gaji untuk setiapbulannya sebesar Rp 4.750.000, maka harus dinyatakan bahwa Pemohonmempunyai kerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.750.000,, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan Pemohon bahwa terjadinya pertengkarandisebabkan Termohon kurang bisa mengatur kauangan keluarga, tidak adaketerbukaan terkait Keuangan keluarga, dan Termohon

Kantor dalamlingkup Pemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan,pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksuddengan jumlah maksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalamlampiran sebagai bagian tak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April'2003 tersebut,Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang selanjutnya mengeluarkanSurat Nomor : 045/304/BAPPEDA/2003 untuk kemudian di tindak lanjuti oleh UmarHS selaku Kepala Badan Kauangan

seolaholah benar bahwapada tanggal 6 Nopember 2011 penyelesaian pekerjaan pembuatan kapal kayu 3Gros Ton telah mencapai kuantitas 67,10 % dengan kwalitas 100 % yangmerupakan salah satu syarat untuk mengajukan permintaan pembayaran termin Ioleh CV Dulan Dari sebesar 60 % dari nilai kegiatan besarnyaRp.1.395.521.600, (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus duapuluh satu ribu enam ratus rupiah) adalah bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan

RADEN AHMAD FUAD dengan meniru tanda tanganZAINAL ABIDIN bin ABDUL MAJID selaku Direktur CV.Dulan Dari dan olehSATRIO, A.Md dengan meniru tanda tangan PARLUHUTAN SIMORANGKIR,SP, ME selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan & PerikananKabupaten Tanjung Jabung Timur, isinya menyatakan seolaholah penyelesaianpekerjaan pembuatan kapak kayu 3 Gros Ton pada saat itu telah selesai 100 %baik kuantitas maupun kwalitas adalah bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan

TjonetSoeharyanto / suami Terlawan I tidak membayar pinjaman dan menggagalkan1718pelaksanaan penjualan obyek a quo secara lelang dengan cara pihak keluarga(Pelawan) menggugat Terlawan I dengan dalil barang jaminan sebagai obyek a quoyang merupakan harta keluarga yang belum dibagi dengan bersandar pasal 27Peraturan Menteri Kauangan nomor 93/KMK.06/2010 sebagaimana disebutkanoleh Pelawan pada gugatannya angka 10 dan 11.5.

037/TAC AG/PHK/IX/ 2016 tanggal 11Oktober 2016Penggugatll, dengan surat PHK No 038/TAC AG/PHK/IX/ 2016 tanggal 11Oktober 2016Penggugatlll, dengan surat PHK No 039/TAC AG/PHK/IX/ 2016 tanggal 11Oktober 2016Dikarenakan Perusahaan belum mampu untuk membayar hak Para Penggugat,maka Para Tergugat (dalam hal ini Tergugatll), selain membuat surat PHK, jugamembuat Surat Hutang beserta nilai hutang;8) Bahwa Tergugatll menolak isi Anjuran karena tidak berharap untuk memPHKkaryawan megingat ketidakmampuan kauangan

SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo.14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JAMtentang pengelolaan portofolio investasi nomor 025EXT/JAMPJ/VII/06tanggal 17 Juli 2006.1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT AskrindoNomor : 20/JISRT/I/O7 tanggal 11 Januari 2007 perihal permohonanperpanjangan KPD.Hal.11 dari 1035 hal.Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.121217.18.12.20.Zl.Dae23.24.25.Zh.28.29.30.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Kauangan

dari PT JI ke PT Askrindo nomorJI170107KPD tanggal 17 Januari 2006 perihal Konfirmasi Transaksi telahdisetujui RENE SETYAWAN selaku Direktur PT Askrindo.14 (empat belas) lembar asli Perjanjian antara PT Askrindo dengan PT JItentang pengelolaan portofolio investasi nomor JI170107KPD tanggal 17Januari 2007.1 (satu) lembar asli Surat dari PT Jakarta Investment kepada PT AskrindoNomor : 078/JISRT/VIV/07 tanggal 6 Juli 2007 perihal permohonanperpanjangan KPD.1 (satu) lembar asli Memo Intern dari Kadiv Kauangan

& Akuntansikepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008.31.Boe33.34.35%36.37.38.39.40.41.42.43.44.3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 31A/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2008 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT JI.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & TI kepada KadivKauangan & Akuntansi tanggal 17 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Kauangan & Akuntansikepada Kabag Investasi tanggal 17 Januari 2008.1 (satu

&Akuntansi tanggal 17 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Kauangan & Akuntansi kepadaKabag Investasi tanggal 17 Januari 2008.3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 31A/MEMO/KA tanggal 17 Januari 2008 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT JI.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Kauangan &Akuntansi tanggal 17 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Kauangan & Akuntansi

&Akuntansi tanggal 17 Juli 2008.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Kauangan & Akuntansi kepadaKabag Investasi tanggal 17 Juli 2008.3 (tiga) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 725/MEMO/KA tanggal 17 Juli 2008 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT JI.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Kauangan &Akuntansi tanggal 17 Juli 2008.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo nomorJI170107KPDRO2

Kantor dalam lingkupPemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlahmaksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaibagian tak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2008 tertanggal 1 April2003 tersebut,Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang selanjutnya mengeluarkan SuratNomor : 045/304/BAPPEDA/2003 untuk kemudian di tindak lanjuti oleh Umar HS selakuKepala Badan Kauangan

Bank Indonesia DAPATcemengumumkan nama BPR dimaksud kepada masyarakatMaka Tergugat secara moral, tangeung jawab dan kewenangan perlumengumumkan ketidakikutsertaan Koperasi Bank Pasar Karyawan Swantara dalamsurat kabar harian Surabaya pada tanegal 8 Juli 2004 .2 Bahwa dengan demikian, apa yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan amanatdari ketentuan hukum yang berlaku, yaitu. dalam rangka MELINDUNGIMASYARAKAT secara transparan jika dikemudian hari apabila BPR tersebutmengalami kesulitan kondisi kauangan

mempertanggung jawabkanmelalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkupPemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlahmaksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian takterpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggai 1 April 2003 tersebutSekretaris Daerah (GEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada SaudaraUmar HS selaku Kepala Badan Kauangan

mempertanggungjawabkan melalui kKegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantordalam lingkup Pemerintahan Daerah yang terlibatdalam kegiatanperencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yangdimaksud dengan jumlah maksimum masingmasing sebagaimana tercantumdalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor : 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003tersebut Sekretars Daerah (SEKDA) Kota Pangkaloinang menyampaikan kepadaSaudara Umar HS selaku Kepala Badan Kauangan

mempertanggungjawabkan melalui kKegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantordalam lingkup Pemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatanperencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yangdimaksud dengan jumlah maksimum masingmasing sebagaimana tercantumdalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor. 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003tersebut Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepadaSaudara Umar HS selaku Kepala Badan Kauangan

kewajibanmempertanggung jawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas /Unit Kerja / Kantor dalam lingkup Pemerintahan Daerah yang terlibatdalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian danmonitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlah maksimummasingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagiantak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003tersebut Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikankepada Saudara Umar HS selaku Kepala Badan Kauangan

Harusmemperoleh persetujuan dari Manteri Kauangan RI;Sesuai dengan hal tersebut diatas, dengan surat No. DIR.Sam/222/2008 tanggal 5 Maret 2008 DirekturPT. Bank mandiri (Persero) Tbk. Telah menyampaikan ke Manteri Kauangan RI permohonan terhadappenyerahan uang penganti Sdr Bong Kon Ho alias Sdr William Bong sesuai dengan Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;Dalam pada itu dengan surat No.

mempertanggung jawabkanmelalui kegiatan dimaksud adalah Dinas / Unit Kerja / Kantor dalam lingkupPemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlahmaksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagiantak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal April 2003 tersebutSekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Saudara UmarHS selaku Kepala Badan Kauangan

Mempertanggungjawabkan melalui kegiatan dimaksud adalah Dinas/Unit Kerja/Kantor dalam lingkup Pemerintah Daerah yang terlibat Iangsung dalam kegiatanperencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi yangdimaksud dengan jumlah maksimum masingmasing sebagaimana tercantumdalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan.atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003tersebut Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepadaSaudara Umar HS selaku Kepala Badan Kauangan

No. 1774 K/Pid.Sus/2013Atas dasar Surat Walikota Nomor. 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebutSekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Saudara UmarHS selaku Kepala Badan Kauangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang dengan SuratNomor : 045/304/BAPPEDA/2003 untuk di tindak lanjuti.

Dana Pensiun Lembaga Kauangan Syariah, (j). Bisnis Syariah. (k).bisnisSyariah, (1). Lembaga Keuangan Mikro Syariah ;Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang PerbankanSyariah, ketentuan penyelesaian sengketa diatur pada pasal 55, yang secara lengkap berbunyisebagai berikut :(1). Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Agama ;(2).

Pembayaran Pembelian sebidang tanah tertanggal5 Juni 2015 (bukti bertanda P2) ;Foto copy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan PermohonanHak Nomor : 285/G1/1982 atas nama Sutomo Effendi, tertanggal 27Desember 1982 November 2011, yang dikeluarkan olehPenghulu/Kepala Kampung Tanjungpinang Timur (bukti bertanda P3);Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBengunan dengan nomor Objek Pajak 21.74.040.001.008.0458.0 atasnama Sutomo Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas PendapatanPengelolaan Kauangan

Kantor dalam lingkupPemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlahmaksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagiantak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebut,Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang selanjutnya mengeluarkan SuratNomor: 045/304/BAPPEDA/2003 untuk kemudian di tindak lanjuti oleh Umar HSselaku Kepala Badan Kauangan