Bahwa terhadap pelaksanaan lelang tersebut belum ada pihak yangmengajukan penawaran, oleh karenanya apabila Pembantah mempunyaiitikat yang baik maka masih ada kesempatan untuk menyelamatkan obyeksengketa dengan melakukan pelunasan keawjiban terhadap Terbantah Il.10.Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT.

;Menimbang,bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi sebagaiayah kandung anak tersebut tidak terbukti berkelakuan buruk danmelalaikan keawjiban terhadap anaknya dan anak tersebut dalamkeadaan baik dan tidak terlantar.Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapatkarena dalam pasal 105 huruf ( a) Kompilasi Hukum Islam sifatnya tidakharus ( wajib ),memperhatikan anak tersebut selama dalam asuhanTergugat Rekonpensi tidak ada masalah.Oleh karena itu demikemaslahatan dan kepentingan anak tersebut hak hadlonah berada

tuntutan Penggugat Rekonvensi yang olehTergugat Rekonvensi menyatakan menolak, Majelis mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tuntutannya kePasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1)UndangUndang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) danPasal 107 ayat (2) KUHPerdata, menurut Majelis dalil yang diajukan PenggugatRekonvensi belum dipahami secara utuh, sebab Pasal 80 Kompilasi HukumIslam terdapat di Bagian Ketiga (keawjiban

No 434/Pdt.G/2018/MSBirIslam, kiranya juga tidak melewati dan melepaskan diri dari Pasal 105 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya sebagai berikut: pemeliharaananak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilihdiantara Ayah atau Ibunya sebagai Pemegang hak pemeliharaannya, makadengan tegas dapat dikatakan terhadap biaya yang diperuntukkan kepadaanak anak tersebut harus dipisahkan terlebin dahulu dari usia anak anaktersebut yang dapat mempengaruhi kebutuhan tentang keawjiban biayaanak

termasuktunggakan pembayaran bunga, oleh karena Penggugat tidak bisa melakukankewajibanya setelah surat peringatan pertama, selanjutnya Tergugat llmenerbitkan Surat Peringatan ll (kedua), dengan SuratNo.054/Adm.Krd/V1.16/2014 tanggal 16 Juni 2014, dengan surat peringatanpertama dan surat peringatan kedua tersebut Penggugat tidak jugamelakukan kewajibannya , selanjutnya Tergugat menerbitkan danmmengirimkan surat peringatan Ill (ketiga) tanggal 2014 perihal pemberiankesempatan terakhir untuk pemenuhan keawjiban

Sesuaidengan aturan Perusahaan sebelum berhenti bekerja Para Penggugat diharuskanbekerja selama bulan di Perusahaan tersebut.Bahwa sampai saat ini gaji Penggugat bekerja selama waktu tersebut belumdibayarkan kepada para Penggugat yaitu. sebesar 2 x Rp.22.000.000, =Rp.44.000.000, (empat puluh juta rupiah).Jadi keawjiban Para Tergugat membayar Para Penggugat secara Materiil adalah Rp.132.000.000, + Rp.44.000.000, = Rp. 176.000.000, (seratus tujuh puluh enamjuta rupiah).Bahwa jumlah tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapatbahwa yang dimaksud dengan nusyuz dalam hukum Islam adalah bahwa isteritelah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan suami sehingga isterimelalaikan tugas dan keawjiban sebagai isteri atau sekalipun isteri masih serumahdengan suaminya akan tetapi isteri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannyasebagai isteri.

Bertentangan dengan keawjiban hukum si pelaku.2. Bertentangan dengan hak subjketif orang lain.3. Bertentangan dengan kesusilaan.4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati hatian.

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3141/K/PDT/1984 tanggal 8 Februari 1986 ada dua kriteria tentangperbuatan melawan hukum.Kriteria pertama perbuatan melawan hukum yang bersifat komulatif yaitu:e Ada perbuatan aktif maupun pasif yang melanggar hukume Ada suatu kerugian.e Ada suatu kesalahan dane Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.Kriteria kedua perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif yaitu:e Bertentangan dengan keawjiban

tujuh puluh tujuh koma tiga meter);e Bahwa karena Para Penggugat kemudian tidak merealisasikantahapan pembayaran sebagaimana telah diatur dalamPengikatan Jual Beli Nomor 198 tersebut, maka sebenarnyayang melakukan wanprestasi adalah Para Penggugat;e Bahwa demikian juga karena Para Penggugat yang melakukanwanprestasi, maka kerugian yang didalilkan Para Penggugattersebut tidak ada landasan hukumnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telahdisangkal oleh Para Tergugat, maka menjadi keawjiban

Fotocopy Perjanjian Kredit antara PT Bank UOB Indonesia (ic.TERGUGAT 1) dengan Tn.Dafip (ic: PENGGUGAT) Nomor: 28 tanggal 26Mei 2014 perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor : 176 tanggal 30 Apri2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ny.Ester AgustinaFerdinandus,SH Notaris di Jakarta. ( Bukti P6b);10.Fotocopy Payment Billing Inquiry tanggal 20 September 2018(perhitungan sisa keawjiban pembayaran) tunggakan angsuranHalaman 25 dari 49 hlm.Putusan Perdata Nomor 471/PDTG/2019/PN. Jkt.

jugamengajukan ahli bernama PARWOTO WIGNJOSUMARTO, ahli mana telahmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa ahli adalah Mantan Hakim Tinggi, pensiun sebagai Hakim pada tahun2011 dan kegiatan ahli sekarang adalah sebagai Pengajar Calon Hakim,sebagai Narasumber Seminar/Lokakarya hukum Kepailitan/Niaga dan abhlijuga menulis penyusun buku tentang Ilmu Hukum Kepailitan/Niaga.Bahwa secara garis besar pihak dalam perkara permohonan pernyataanKepailitan dan Penundaan Keawjiban

Tergugat tidak mempunyai keawjiban apaapa terhadapPenggugat ;17)Bahwa tidaklah benar karenanya ditolak dalil Penggugat positagugatan butir17, seakanakan pada tanggal 9 Januari 2014Tergugat Juru Bayar dari Tergugat, telah menulis SuratPernyataan akan membayar sisa pembayaran tanah sebesarRp.1.932.540.000, (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua jutalima ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan padatanggal 9 Februari 2013 (Bukti P4) akan tetapi sampai gugatan inididaftarkan Tergugat belum

secara penuhRp.500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah), melainkan hanyasebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).Oleh karena Penggugat ingkar dan tidak ada itikad baik untukmenyelesaikan/melunasi seluruh keawjiban atas pinjaman kepadaTergugat , maka lelang eksekusi Fiat Pengadilan NegeriKaranganyar tetap dilanjutkan;11.

tanggal 1Desember 2016;Bahwa berdasarkan bukti serta fakta persidangan serta pendapat Ahlitersebut, maka MOU tertanggal 4 November 2001 dapat dikatakan suratminat dan tidak berisi tentang sanksisanksi maupun hak ataupunkewajibanm para pihak, sehingga secara jelas dan terang MOU tertanggal 4November 2011 sebagaimana bukti P2 dan bukti T2 bukanlah perjanjian;Bahwa sesuai pendapat majelis hakim bahwa kerugian yang pantas danberalasan hukum untuk diganti oleh Tergugat adalah bukan yang timbul darihak dan keawjiban

Perlu Tergugat sampaikan, halhalyang terkait dengan waktu, pikiran, tenaga dan nama baik adalah halhal yang tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapatdisepadankan dengan uang;Terbukti Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukumdan tidak memiliki keawjiban hukum untuk membayar ganti rugikepada Penggugat.

jaminan tersebutdisewakan kembali kepada Pelawan dengan harga sewa Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) selama 12 Bahwa pelawan sampai sekarang telah menunggak bayar sewasebanyak 17 kali; Bahwa hak pelawan hanya menyewa rumah rumah dengan haksewa, apabila pelawan ingin memiliki jaminan tersebut pelawanharus membeli ulang dengan harga Rp. 200.000.000, ( duaratusjuta Bahwa ketika peminjam tidak lancar membayar pokok pinjamanditambah ijaroh, maka KSPP SM NU berhak menjual kepada oranglain untuk memenuhi keawjiban

Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat tidakada melakukan keawjiban tersebut. justru yang ada adalah melaporkanpewaris ke Polisi karena melakukan tindak pidana pencabulan ke PolresDepok terhadap cucunya sendiri, sehingga Joko Sumarmo dijatuhihukuman dan di penjara di LP Pondok Rajeg.

SWAMITRA ;Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, hal tersebutterdapat pada Petitum Gugatan, angka 2 (dua) dengan : Posita Gugatan bagian Duduk Perkara, angka 23 (dua puluh tiga)dengan Petitum Gugatan, angka 2 (dua), dimana PARA TERGUGATharus mempertanggungjawabkan keawjiban dan resiko perjanjian yangtidak PARA TERGUGAT sepakati; Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan Dana PPKIPMadalah milik TERGUGAT 2, jika dikaitkan dengan Petitum Gugatan,angka 3 (tiga), point 4 (empat), maka

Kepolisian Negara Repulik Indonesia pada Bab tentang ketentuan umum pasall ayat 2 dan ayat 3 menyatakan : Ayat 2 menyatakan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorangkarena hak atau kewajibannya berdasarkan undangundang kepada pejabat yangberwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana;Ayat 3 menyatakan Laporan polisi adalah Laporan tertulis yang dibuat oleh petugaskepolisian tentang adanya pemebritahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hakatau keawjiban