untuk diminta kembali oleh Negara, namunSaksi Ahmad Arifin tetap bertahan melangsungkan Over Alih lahan tersebut; Bahwa di sisi lain Terdakwa telah menjabat sebagai anggota DPRD sejaktahun 2009 sampai dengan hari ini dan setahu Terdakwa pemerintah provinsimaupun pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas kehutanan hanyamelakukan sosialisasi pada tahun 2013, setelah sosialiasi tersebut tidak adaupaya lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenhut Nomor62/MenhutII/2013 yang merupakan revisi dari kemenhut

untukdilepasliarkan, point (10) Pemindahan/mutasi Satwa KBS berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.31/MenhutI/2012 tentang Lembaga Konservasi.Manajemenpemindahan satwa KBS agar difasilitasi melalui pembentukan tim manajemen pemindahan dankesejahteraan satwa KBS , dan Berita Acara Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan satwa KBStertanggal 7 Nopember 2012 tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretarisTim evaluasi kesehatan dan pengelolaan satwa, Direktur keanekaragaman Hayati Kemenhut

Mengenai SHGB No. 5 / Desa Margamulya adalahdalam sengketa / cacat hukum sejak diterbitkannya dari hasilpertemuan tim Komisi Il DPR Republik Indonesia bersama BadanPertanahan Nasional (BPN ), KemenHut dan Perhutani,Wakil Bupati Karawang, sepakat adanya pelanggaran yang dilakukanoleh PT. Pertiwi Lestari sehingga ditetapbkan STATUS QUO ; Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Koperasi Pengusaha AnakNegeri hanya menggugat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehPT.

tidak dapatdibenarkan, oleh karena setelah membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2015, 4Agustus 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2015, 24 Agustus2015 dengan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti (Putusan PengadilanTinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelelawan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa telah lebin dahulu dibeli dan dikuasakan Penggugatdari Masyarakat Pemilik Lahan pada tahun 2015, jauh sebelum ijin Kemenhut

(IPK), setelah berkordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, makaberdasarkan rekomendasi dari Kantor Dinas Kehutanan Sumatera Utara yangmenyebutkan lokasi, jenis kayu yang ada, volume dan lainlain, maka DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerbitkan surat IlinPemanfaatan Kayu, yang tembusannya dikirimkan kepada Saksi selaku BupatiSamosir ; Bahwa setelah Izin Pemanfaatan Kayu terbit, maka PT GDS melakukanpenebangan dan pemanfaatan kayu; Bahwa setahu Saksi di dalam SK Kemenhut

Samosir yaitu ganti rugi, reboisasi, dan lainnya sebagai bentukakibat daripada kegiatan pemanfaatan kayu.Bahwa Saksi melihat lokasi berdasar peta kawasan hutan pada sumber register no.38 atau no. 41, SK Kemenhut No. 44 tahun 2005, dan TGHK (Tata Guna HutanKesepakatan) Ketiga sumber tersebut memiliki arsiran yang berbeda namundiselaraskan dengan skala yang sama sehingga dapat disimpulkan lokasi yangtepat.Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Saksi ade charge tersebutdibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang

lokasi diperkebunan PT PALMA SATU seluas 11.044 ha (sebelas ribu empatpuluh empat hektar), Perkebunan PT PANCA AGRINDO LESTARIseluas 3.585 ha (tiga ribu lima ratud delapan puluh lima hektar) dansebagian besar lokasi perkebunan PT BANYU BENING UTAMA tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkanSurat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada KementerianKehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur PerencananKawasan Hutan Kemenhut

lokasi diperkebunan PT PALMA SATU seluas 11.044 ha (sebelas ribu empatpuluh empat hektar), Perkebunan PT PANCA AGRINDO LESTARI81seluas 3.585 ha (tiga ribu lima ratud delapan puluh lima hektar) dansebagian besar lokasi perkebunan PT BANYU BENING UTAMA tidaktermasuk dalam lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu.Pada tanggal 19 September 2014 CECEP ISKANDAR menyerahkanSurat Gubernur Riau Nomor 050/BAPPEDA/8516 kepada KementerianKehutanan yang diterima oleh MASHUD (Direktur PerencananKawasan Hutan Kemenhut

Dan dikarenakanSurat Gubernur Riau tentag usulan revisi SK.673 yang pertama telahdikirim ke Kemenhut, maka saya perintahkan kepada Sdr. CECEPuntuk memberitahu Kepala Dinas Kehutanan untuk membuat suratrevisi baru. Kemudian besoknya Sdr. GULAT MANURUNG datang lagikepada saya dan menyampaikan kepada saya bahwa perintah sayatelah disampaikan oleh Sdr.

Kemenhut RIdalam kebijakan menentukan dan menetapkan suatu kawasan hutanyang telah ditetapkan pemerintah (Pengadilan/Majelis Hakim tidakberwenang membatalkan Kebijakan/Keputusan Pemerintah yang tidakmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku).

SSL dansudah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Pengukuhan yangditerbitkan oleh Kementerian Kehutanan Negara Republik Indonesia;Bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang Surat No. 522/1967/2007, tertanggal23 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten TapanuliSelatan yang menyatakan dengan tegas berdasarkan Peta Kemenhut SK No. 201/MenhutII, dan setelah diplotkan/dioverlay ke peta tersebut diperoleh hasil bahwastatus lahan atas nama TK.

Kemenhut No.10.1/KptsIV2000 meskipun itu karena kita salah persepsi dari awal,waktu itu karena kita tidak tahu ditambah lagi kebijakan Bupati, kalautidak lahan ini akan habis dibuat kebun semua tolong ini dipercepatprosesnya kita jadikan HTl, saksi katakan ini tidak ada ilalang danjuga dukungan teman dikantor ; Bahwa didalam SK pengesahan oleh Gubernur tidak nampakperannya Propinsi tetapi menyampaikan dari Kabupaten seharusnyaperan Propinsi ; Bahwa saksi tidak tahu perannya Terdakwa dalam penerbitan

Syuhada Tasman menolakuntuk memberikan keputusan RKT BKT ditandatangani Gubernurdan juga tidak tahu adaya komunikasi mereka baik sesudah maupunsebelum adanya pengesahan ;Bahwa saksi tidak tahu surat dari Kemenhut Nomor : 463/MenI/03tanggal 5 Agustus 2003 tentang pembatalan SK.

ijin itu, hal itu saksi rasa setelah ini berkasus bukan sebelumnya ;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR357Bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan karenaDishut raguragu mengirimkan surat kepada Menteri Kehutanan, saksisendiri tidak raguragu dan itu ada aturannya kalau permohonan itusudah diajukan oleh perusahaan dalam 1 (satu) bulan tidak disahkanperusahaan boleh mengerjakannya, tetapi di Riau ini tidak adasebelum ada ijin mereka tidak mau mengerjakannya ; Bahwa meskipun ada Kemenhut

Anehnya lagi padasaat bersamaan awal tahun 2004 ada surat dari Kemenhut kepadaperusahaan dan juga pada Gubernur menyatakan bahwa dari segiteknis perizinan PT. Selaras Abadi Utama dan PT. Prima NusaPutusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR569Manunggal tidak ada masalah, sementara Menhut sendiri membuatsurat pada Mendagri untuk mencabut.

Tetapi kita seringmenerima faktual bahwa kawasan hutan di degradasi itu ternyataizinnya sudah dikeluarkan sejak dahulu kala, jadi sebagai salah satulembaga yang peduli dengan masalah ini kita selalu berupayamendesak pihak kehutanan untuk mengehentikan ; Bahwa soal kehutanan jawaban standar yang selalu kita terima ialahbahwa urusanurusan perizinan itu bukan domain daerah, kita dengantemanteman di LSM berupaya kemana pangkal izinnya ini karena kalaudi Kemenhut maka ranah permohonan kita itu di Kemenhut

NPM);Bahwa Saksi mengetahui bahwa areal pertambangan ketiga perusahaantadi tidak memiliki IPPKH, setelah dilakukan overlay barulah diketahuibahwa areal tersebut tidak memiliki IPPKH;Bahwa setahu Saksi di areal tersebut dapat dilakukan usaha pertambangandengan syarat memiliki IPPKH;Bahwa yang berwenang menerbitkan IPPKH dan yang berwenang untukmembuat rekomendasi untuk diterbitkannya IPPKH adalah Kemenhut,namun atas rekomendasi siapa Saksi tidak tahu;Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan

SK Kemenhut Nomor : 292/ MenhutII/2011,tanggal 31 Mei 2011 bahwa areal PT.

Bahwa Saksi mengetahui di PT.ATA terdapat kawasan hutanawalnya ditahun 2008, berdasarkan :Surat PT.ATA perihal Permohonan Rekomendasi Pelepasan Kawasn HutanNo.022/ATARO/XI/08 tanggal 29 November 2008 kepada Gubernurkalteng, yang didasari oleh kebijakan Kemenhut yang menganjurkan setiappemanfaatan kawasan hutan (dilihat dari peta TGHK tahun 1982) untukmelaksanakan prosedur pelepasan kawasan hutan, sehingga memohonuntuk pelepasan kawasan hutan;Surat Gubernur Kalteng No. 525/1361/Ek tanggal 23 Nopember

Pada Hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, pelapor dan Tim dari DitTipidter Bareskrim Polri beserta personil dari DirektoratPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kemenhut RImelakukan pemeriksaan di areal perkebunan kelapa sawit PT.ATA di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.2. Pemeriksaan dilakukan dengan cara pengambilan titik koordinatoleh ahli dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan Kemenhut RI pada titiktitik batas terluar perkebunankelapa sawit milik PT.

Bahwaselanjutnya untuk mengatur terhadap izinizin yang telah ataupunbelum diterbitkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota makaKementerian Kehutanan menerbitkan Kemenhut Nomor : 33/Kpts1/2003 tanggal 5 Februari 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian HakPenguasaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yangtelah mendapatkan persetujuan prinsip berdasarkan permohonan adalahmerupakan peraturan yang bersifat peralihan kKewenangan dari Gubernur,Bupati atau Walikota Kepada Menteri Kehutanan ;.

Penambangan di lahan hutan seharusnya mendapat ijin IUP OP dari pemilik sah lahan hutan tersebut (Kemenhut) ;Bahwa Penerbitan IUP OP tentunya berdasarkan ijin lingkungan yang telahdikeluarkan.

P. 43 / Menhut Il / 2008 pasal 11 tentang Pedoman Pinjam PakaiKawasan Hutan), dan permintaan ijin tersebut ditolak oleh Kemenhut ; Bahwa PT IMMS tetap melakukan Operasi Produksi di kawasan hutan danPemerintah Kabupaten Lumajang membiarkan tindakan yang dilakukan oleh PT IMMS mulai periode 2010 s/d 2014 ;Bahwa AMDAL yang dibuat oleh PT.IMMS tidak layak dan seharusnya ditolakdan tidak terjadi penambangan dikawasan hutan karena : Halaman 206 dari 312 Putusan No.95/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby Pengajuan

SURYA DARMADI sebanyak satukali yaitu pada sekitar bulan Agutus atau September 2014 di ruang rapatkantor Kemenhut yang posisinya berada disamping ruangan kerja saya.Sadr. SURYA DARMADI menyampaikan kepada saya bahwa maksudnyamenemui saya adalah untuk meminta bantuan saya terkait pelepasankawasan hutan lahan perkebunannya melalui proses RTRW ProvinsiRiau.

.673/MenhutII/2014 tersebut merupakan hasil pembahasan akhir olehKemenhut (Diren Planologi, beberapa Dirjen teknis, Sekjen dan Menhut)dan tanpa melibatkan Tim Terpadu.Setelah saya perhatikan bahwa pada point e, pada dokumen tersebut,perubahan kawasan hutan yang dapat disetujui terdapat 3 hal(perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasanhutan, dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan)bukan merupakan rekomendasi Tim Terpadu, tetapi merupakan hasilpembahasan akhir oleh Kemenhut

Sumut, Kepala BPKHWilayah Sumut Kemenhut di Medan, Kakan BPN RI Pemkab Toba, KepalaDinas Dishutbun Pemkan Toba, diberi tanda BP60;61.Fotokopi dari fotokopi Laporan pengaduan masyarakat adat raja bius ButarbutarDesa Sigapiton kepada Komnas HAM RI, No.25/RBBDS/XII/2020, tgl 22desember 2020, diberi tanda BP61;Halaman 132 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pat.G/2021/PN Big62.Fotokopi Surat dari Komnas HAM RI No.243/KPMT/III/2021, tgl 29 maret 2020,diberi tanda BP62;63.Fotokopi dari fotokopi Surat Sekda

BJA.Bahwa jadi hasil kesimpulan 1668,47 hektar tersebut menjadirekomendasi Bupati yang pertama, Terdakwa juga dalam pertimbanganteknis, kami merubah kembali yang semula yang draf pertama Terdakwasampaikan tadi, Terdakwa rubah menjadi 1668,47 hektar.Bahwa dalam Permenhut P.32/MenhutII/2010, salah satupersyaratannya adalah harus ada rekomendasi Bupati dan Gubernur.Bahwa bupati juga kemudian mengeluarkan rekomendasi yang kedua,luasan 2754 hektar, yang sebelumnya ada dulu surat dari DirjenPlanologi Kemenhut

menggunakan Bank dengan cara memberibuku tabungan atas nama rekening pemilik tanah dan tahu pemindahbukuan dari TPT ke Bank Mandiri yang dilampiri KTP pemilik tanah;Bahwa ada pemotongan pajak yang dilakukan TPT karena membeli tanahwarga kemudian disetor ke kas negara melalui Bank Mandiri Cabang Undip;Bahwa pemotongan dilakukan saat pembayaran pada warga;Bahwa saksi pernah melihat surat tanggal 06 September 2010 dari BankMandiri ke TPT tentang pemindah bukuan dan surat tanggal 07 Maret 2011dari Kemenhut

pertimbangkan teknis dari Dinas Perkebunan;Bahwa pertimbangan teknis terkait IUP kedua PT BAP seluas 17.221 Haadalah saksi pelajari IUP yang diikeluarkan oleh Bupati Seruyan adalahIUP sementara dalam rangka proses Pelepasan Kawasan Hutan bukanrekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng dikarenakanKementerian Kehutanan meminta IUP;Bahwa memang di Kalteng tersebut cukup unik dalam proses pengurusanijin dikarenakan dulu kawasan KPT dan KPPL boleh tanpa pelepasanHutan namun sekarang aturan baru dari Kemenhut

Inhutani V Unit Lampung Provinsi Lampung;

yang diajukan disahkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi;Bahwa selama pelaksanaan RKT disahkan ada kontrol, selama ini setiapsaat kayu disahkan, LHP harus disahkan, setiap ada pengesahan mereka standby di pos;Bahwa tidak ada rupiahnya setiap pengesahan; Halaman 170 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRBahwa saksi mengajukan IUPHHKHT adalah hutantanaman ; Bahwa pada saat mengajukan permohonan dasarnya adalah KeputusanMenteri No. 10.1/ MenhutII/2000;Bahwa didalam peraturan Kemenhut