hal mana bukanlah karena didasarkan karenaputusan judex facti yang tidak mencerminkanpertimbangan kolektif melainkan alasan juridis dannilai keadilan itu sendiri yang tidak tepatditerapkan, bahkan ternyata judex facti dalam memutusperkara a quo telah melampaui batas wewenang salahmenerapkan hukum dan lalai = memenuhi syarat syaratyang diwajibkan oleh peraturan perundang undanganyang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dandiisyaratkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU RINo. 4 Tahun 2004 tentang Keuasaan

primair yangmengandung unsur unsur sebagai berikutUnsur kesatu : Barang siapa.Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan luka atau rasasakit pada orang lain.Unsur ketiga : Secara bersama sama.Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikutUnsur kesatu : Barang siapa.Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut UndangUndang adalahsetiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tundukkepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada keuasaan

sengaja menimbulkan luka aau rasasakit pada orang lain.Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atauhalangan untuk menjalankan pekerjaanatau pencarian.Unsur keempat : Secara bersama sama.Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikutUnsur kesatu : Barang siapa.Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut UndangUndang adalahsetiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tundukkepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada keuasaan

dan saksi Rosnitawati alias Bu Lani menjadi takut dan trauma.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 56 ayat (1)Kitab Undang undang Hukum Pidana.AtauKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Hendro Prayoga alias Yoga bin Hermanto pada waktu dantempat seperti tersebut pada dakwaan pertama diatas, dengan sengaja membantumelakukan, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawahkekuasaan sendiri atau dibawah keuasaan

Namun demikian pemeliharaan yangbelum mumayiz atau belum berumur 12 tahun tersebut dapat dialihnkankepada ayahnya dalam hal ibu tidak cakap, mengabaikan, atau mempunyaiprilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani,kecerdasan intelektual, dan agama anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur, bahwa anak yang berlummencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanberada di bawah keuasaan orang tua.

Hakim berpendapat eksepsi dari para Tergugat yang selebihnyadan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;n Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugattidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraMengingat, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalamRbg, UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan

Namun demikian pemeliharaan yangbelum mumayiz atau belum berumur 12 tahun tersebut dapat dialinkankepada ayahnya dalam hal ibu tidak cakap, mengabaikan, atau mempunyaiprilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani,kecerdasan intelektual, dan agama anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur, bahwa anak yang belummencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinanberada di bawah keuasaan orang tua.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan dalam bentuk Tanaman :Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persdiangan bahwa terdakwa padasaat ditangkap oleh saksi Heri Purnomo, saksi Bowo Susianto dan Saksi M,Charis,SA ketiga orang saksi tersebut nerhasil mengamnkan barangbuktiberupa 1 (satu) kantong plastik ganja dengan berat berseih 36,705 gram,1(satu) kantong plastik ganja dengan berat bersih 2,402 gram, diakui olehterdakwa bahwa narkotika Gol jenis ganja ada dalam keuasaan

tidak ditetapkan / Diatur dalamhukum untuk dijadikan aturan hukum, dengan selalu konsen digarisbawahi Tentang kalimat PENGGUGAT adalah sosok anak Yang BOROS.padahal sudah cukup Jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertamamemaparkan didalam putusannya didasari UndangUndang yang berlakuyakni Nomor 1 tahun 1974 Pasal50Jayatl dan 2 Berbunyi ayat1Anakyang belum mencapai umur 18delapan belasJtahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaanorang tua, berada dibawah keuasaan

unsur sebagai berikutUnsur ke satu : Barang siapa.Unsur ke dua : Dengan sengaja dan tanpa hakUnsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka badan oranglain.Unsur ke empat : Secara bersama sama.Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikutUsur ke satu : Barang siapa.Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut UndangUndang adalahsetiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tundukkepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada keuasaan

Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ni PutuSupartini;Keadaan yang meringankan:Terdakwa mengakui perbuatannya;Terdawa menyesali perbuatannya;Terdakwa merupakan tulang punggung;Terdakwa belum pernah dihukum;DwikMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Adhigama, Pasal 5 ayat (3) huruf bUndangUndang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang TindakanTindakanSementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Keuasaan

perludipertimbangkan lagi, dan untuk gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugattidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Mengingat, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalamRbg, UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan

Meskipun barang itu belum sempat digunakan dan kemudiantertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainyaperbuatan mengambil barang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukumadalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa ada hak atau keuasaan sendiri daripelaku ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa dandihubungkan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa dalammengambil kaos warna hitam yang bergambar

Selanjutnya pada tanggal29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua MahkamahKonstitusi bersamasama telah menandatangani Berita Acara PengalihanWewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UndangUndangNomor 12 Tahun 2008, serta Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan Kehakiman dan Penjelasannyamenegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, danmemutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah;Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilantingkat

Kalaudibaca pasal 4 UU No.30 tahun 2014, ruang lingkup administrasipemerintahan UU No.30 tahun 2014itu luas sekali, kalau doktrinnya semuacabang kekuasaan Negara seperti yang dimaksud didalam trias politicabingkai dalam UU No.30 tahun 2014, dimana pasal 4 mengatakankeputusan Negara yang dimaksud disini termasuk ruang lingkupkekuasaan eksekutif, lingkup keuasaan yudisial dan lingkup kekuasaanlegislative yang berpedoman pada UU No.30 tahun 2014;Dalam perpektif UU No.30 tahun 2014 yang berlaku baik

diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 136, Ayat (1) :Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuaidengan ketentuan perundangundangan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, Ayat (1):Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalan Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyaikewenangan :a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, Ayat (1):Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalan Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentangPengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, ayat (1) : Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran.Pasal 3,ayat (1) : Kepala Desa Adalan Pemegang Keuasaan Pengelolaan Keuangandesa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangandesa sebagaimana dimaksud

, meskipun fasilitas kredit telahberakhir dan telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup yaituselama 6 (enam) bulan untuk melunasi hutangnya, makaberdasarkan Perjanjian Kredit, Undangundang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yangBerkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut : UU HakTanggungan) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), makaTergugat Iselaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat (Pertama)atas Agunan mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggunganatas keuasaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembaliharus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009tentang Keuasaan

Naiola Kecamatan Bikomi Selatan,Yanto Moruk mengatakan berhenti sehingga terdakwa dan teman lainnyapun ikut berhenti disaat itu terdakwa dan temannya yang lain turun darikendaraan dan berjalan menuju rumah saksi korban dan kemudian memasukirumah saksi korban kemudian membawa sepeda motor jenis Honda Beatwarna merah campur putih dengan Nomor polisi DH 5541 DG dari dalamrumah, dari uraian fakta tersebut tentunya memperlihatkan adanya Kerjasamasecara sadar tiaptiap pelaku peserta, yakni memindahkan keuasaan

Soal kesatu biasanya dinamakan attribute (=pemberian) kekuasaankepada Pengaadilan Negeri pada umumnya, soal Kedua distributie(=pembagian) kekuasan natera berberapa Pengadilan Negeri ;Juga dikatakan bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri yang satu itudimana kekuasaan yang bersifat bulat, absoluut, yaitu untuk semuaPengadilan Negeri (Absoblute kompetentie) dan keuasaan PengadilanNegeri yang kedua dinamakan kekuasaan yang bersifat terperincirelatierf, ;yaitu untuk suatu Pengadilan Negeri yang tertentu (relatievekompententie

meskipunfasilitas kredit telah berakhir dan telah diberi kesempatan danwaktu yang cukup yaitu selama 6 (enam) bulan untuk melunasihutangnya, maka berdasarkan Perjanjian Kredit, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahBeserta Bendabenda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnyadisebut : UU Hak Tanggungan) dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), maka Tergugat Iselaku Pemegang HakTanggungan peringkat (Pertama) atas Agunan mempunyai hakuntuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas keuasaan