.: Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori BandingnyaMajelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaiberikut :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelahmempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan PutusanMenimbangPengadilan Militer Tingkat Pertama, apa yang menjadikan keberatanmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengankesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama dengan Tuntutan OditurMiliter, karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan

dan haltersebut akan diuraikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalammempertimbangkan asas manfaat terhadap penjatuhan pidana kepadadiri Terdakwa.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenaiketerbuktian unsurunsur tindak pidana dalam Putusan PengadilanMiliter IIl17 Manado Nomor : 68K/PM.III17/AD/XI/2013, tanggal 11Pebruari 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan UndangUndang RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

No. 967 K/Pid/2009kaidah hukum atau tidak, dan mengenai pembuktiannya Majelis HakimPengadilan Negeri seperti yang pernah saya jelaskan dalam MemoriBanding yang saya ajukan tertanggal 23 Desember 2008 hanya mengikutiDakwaan Jaksa Penuntut Umum tanoa memuat alasan dan pertimbangansebagai Hakim yang bertugas mengkaji ulang mulai dari BAP Penyidik sertaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksisaksi sampaidengan dasardasar serta unsurunsur yang dijadikan pertimbangan olehPenuntut Umum untuk

kebijaksanaan bapak,dengan dasar dari kebijakan tersebut Hakim Agung harus melihat kasusperkasus secara menyeluruh baik dari aspek sosial, hukum dan moral,karena keadaan kondisi saya sebagai orang kecil (Wong Cilik), maka tidaksepantasnya secara hukum dan rasa keadilan hukuman yang dijatuhkanterhadap saya seperti yang tercantum dalam amar putusan PengadilanNegeri dan amar Putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasanalasan sepertiyang telah saya jelaskan di atas, yang tidak sedikitpun mempertimbangkandan mengkaji

Bahwa sepengetahuan Penasihat Hukum Terdakwa upayahukum Banding adalah sebuah tinjauan putusan pada tingkatpertama tentang suatu kebenaran, sejauh itu diperdebatkandidunia, yang secara tinjauan atau review ini sebenarnyamenerangkan bahwa banding pada prinsipnya adalah hak dariTerdakwa/Penuntut umum untuk meminta kepada PengadilanTinggi mengkaji ulang dari putusan pengadilan tingkat pertama.5.

Tidak dapatkahsebagai insan hukum yang mengakui kebesaran dari TuhanYang Maha Esa yang katanya memiliki akal budi pekerti yangbaik, hanya dapat mengkaji segala sesuatu jangan hanyamelihat dari 1 (Satu) sudut pandang saja.2.

Dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa dalam mengkaji suatupersidangan Oditu Militer dan Penasihat Hukum memandangdari sudut pandang yang berbeda, dimana Penasihat Hukumdari titik pandang subyektif menuju ke obyektif sedangkanOditur Militer dari titikk pandang obyektif menuju ke subjektif,yang semuanya harus bermuara pada suatu muara yang samayaitu upaya mencari kebenaran dan Majelis Hakim harusmempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untukmengambil keputusan yang obyektif

sama sekali tidak memberikan penjelasantentang "Keadilan", demikian juga walaupun apa yang Pemohon Kasasi uraikandi atas tentang 4 (empat) pertimbangan yang harus diperhatikan oleh MajelisHakim dalam menentukan "Keadilan" yaitu pertimbangan kepentingan Korban,Kesatuan, Masyarakat, dan Terdakwa, namun itu semua menurut hemat sayasangat tidak bertentangan dengan "Teori Keadilan" yang sering kita jumpai.Untuk itu Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, izinkanlah pada kesempatan iniPemohon Kasasi akan mengkaji

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yangdirugikan yaitu Saksi1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi2 yangtelah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi2 belumdikembalikan oleh Terdakwa.Namun Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta pada putusannya Nomor 54K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 mengenai pertimbangannyahalaman 13 tidak mengkaji secara menyeluruh putusan Pengadilan MiliterTingkat Pertama bahkan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatanTerdakwa

Imron namun Majelis Hakim Pengadilan MiliterTinggi Il Jakarta tidak mengkaji tentang barang bukti yang ada dalamputusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta sehingga Pemohon Kasasimenilai Judex Facti tidak memeriksa buktiobukti dari suatu perkara danmenentukan faktafakta dari perkara tersebut, sehingga Pemohon Kasasiberkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menafsirkanputusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dimana alat bukti berupa suratdalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama

tanggal 12 Mei2014, halaman 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) pada point 2 (dua)pertimbangan Hakim Militer Il11 Yogyakarta pada halaman 18 (delapanbelas) salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbanganyang terjadi karena adanya tindak pidana dengan adanya perdamaian antaraSaksi Korban dengan Terdakwa berarti telah ada pemulihan keseimbanganhukum yang terjadi akibat dari tindak pidana dimana Pengadilan Militer Il11Yogyakarta mendasari putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 namun Judex Factitidak mengkaji

Bahwa dengan mengkaji tentang sifat, hakikat dan akibat perbuatanTerdakwa, dengan dihadapkan pada fakta bahwa Terdakwa sudah 6(enam) kali melakukan tindak pidana yang sama, serta Terdakwa samasekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dariperbuatannya, maka tidak satu pun alasan pembenar Judex Facti untuktidak menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM yakni menjatuhkan pidanatambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.d.

membacakan Tuntutannya Terdakwa tidak pernahmenceraikan istri sirihnya, sehingga menurut pertimbanganOditur Militer Terdakwa memiliki 2 (dua) orang istri, namunMajelis Hakim Militer Tingkat Pertama dalam Amar PutusannyaNomor : 01K/PM 107/AD/V2016 tanggal 26 April 2016 tidakmempertimbangkan Putusan Pidana Tambahan Pemecatan daridinas Militer TNI AD.4) Alat Bukti Surat.Oditur Militer telah membahas mengenai surat pernyataanyang diajukan penasehat hukum Terdakwa di atas, namun tidakada salahnya Oditur mengkaji

Pertimbangan Pembuktian Unsur Tindak Pidana.Setelah membaca dan mempelajari pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 20(dua puluh) yang menyatakan akan mengkaji tentang terbuktinyaunsurunsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militersebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya kemudian akanmempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut termasukdalam hal penjatuhan pidana yang akan diuraikan dalamputusannya. sehingga terkait pertimbangan pembuktian unsurtindak pidana

ini Oditur perlu untuk memberikan tanggapan danakan mengkaji mengenai penjatuhan Pidana terhadap diriTerdakwa dengan tidak adanya pidana tambahan pemecatan daridinas Militer TNI AD.Bahwa oleh karena semua unsurunsur dari DakwaanKumulatif Kesatu. telah terpenuhi maka Terdakwaharusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Kawin Ganda.Bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan KumulatifKedua juga Terbukti sehingga merupakan fakta yang terungkapdalam persidangan terdapat

yang setimpal atas perbuatannya dengan19penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas Militer TNIAD.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I07Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili menilai uraian faktasecara objektif dengan memperhatikan aspek kepastian,kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar penegakanhukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu Pihak Saksi1,Terdakwa = sendiri maupun Masyarakat guna menjagakepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.Jika mengkaji

sebagai istri sahnya, jugapenyelewengan terhadap aturanaturan yang telah digariskanPanglima TNI dengan Surat Telegramnya, dan penekananpenekanan pimpinan di satuan agar menghindari perbuatanmelakukan asusila, perkawinan ganda yang tidak menceraikanistri sirinya akan membuat keluarga dan Saksi4 dalamhubungan dengan Terdakwa menjadi tidak harmonismengakibatkan terjadin keributan dalam rumah tangga.Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Oditur Militeryakin jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkaji

tugasnyasesuai petunjuk dan perintah dan kemudian langsung mengarahkan alatberat (exavator) tersebut ke arah Hotel Lombok Baru milik saksi MINARNIdengan cara menggaruk dari atas ke bawah sehingga bangunan hotel,restoran dan kafe di sekitar Pantai Kuta tersebut langsung rusak dan ratadengan tanah;Bahwa pengrusakan terhadap bangunan Hotel Lombok Baru milik saksiMINARNI oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanBupati Lombok Tengah Nomor : 172 Tahun 2013 angka 5 yang berbunyimeneliti dan mengkaji

tugas kepada Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwasudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Terdakwabertindak adalah berdasar hukum, bukan kemauan Terdakwa sendiriyang melawan hokum (putusan a quo halaman 58 alinea ke1);Menimbang, bahwa baik Terdakwa, maupun Pemerintah DaerahKabupaten Lombok Tengah tidak ada kepentingan pribadi, Terdakwatidak pernah memerintahkan untuk membongkar Hotel Lombok Baru,bahkan dalam SK Bupati Lombok Tengah Nomor 172 tahun 2013angka 5 yang berbunyi meneliti dan mengkaji

tanggal 31Oktober 2013;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkandengan cermat Surat Keputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2013Tanggal 15 Mei Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim RelokasiPedagang Roi Pantai Kute Kabupaten Lombok Tengah dimanadalam fakta persidangan telah ditunjukkan alat bukti surat : SuratKeputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2013 Tanggal 15 Mei Tahun2013 tentang Pembentukan Tim Relokasi Pedagang Roi Pantai KuteKabupaten Lombok Tengah, dimana dalam angka 5 berbunyi menelitidan mengkaji

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus) = memenuhipersyaratan:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknikindustri, biologi, atau farmasi;d. memahami dan memiliki wawasan luasmengenai kehalalan produk menurut syariatIslam;e. mendahulukan kepentingan umat di ataskepentingan pribadi dan/atau golongan; danf. memperoleh sertifikat dari MUI.Pasal 15Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14bertugas:a. memeriksa dan mengkaji

Bahan yang digunakan;b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;d. meneliti lokasi Produk;e. meneliti peralatan, ruang produksi, danpenyimpanan;f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; danh. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujiankepada LPH.Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB III...eettie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIAQBAB IIIBAHAN DAN

Militer IIIl 19 Jayapura danOditur Militer pada Oditurat Militer IIl 19Jayapura yang menyatakan Oditur Militermengajukan perlawanan terhadap Penetapan KepalaPengadilan Militer Ill 19 Jayapura NomorTap/02/PM.II1 19/AL/I1/2011 tanggal 17 Pebruari2011.Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabayadisatu pihak telah mempelajari dan = mengkajiPenetapan Nomor Tap/02/PM.II1 19/ AL/11/2011tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan olehKepala Pengadilan Militer IIIl 19 Jayapura, dilainpihak mempelajari dan mengkaji

RAHMAT HIDAYAT ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isi gugatanPenggugat maka dapatlah disimpulkan ternyata yang menjadi pokok perkara dalam gugatan iniadalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat yang dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk kerja secara terus menerus,apakah sah menurut Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku ?

Agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap Anjuranselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran.Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Jawaban, buktibuktisurat dan saksi serta kesimpulan Para Pihak dalam perkara a quo karenanya Majelis Hakimakan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan denganperkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isi gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji buktibukti yang diajukan para pihak baikbukti surat maupun bukti saksi, Majelis berpendapat bahwa terhadap kehadiran fisik Penggugatdi tempat kerja adalah sebagai berikut : e Bahwa terhadap kehadiran berdasarkan tapping kartu (absensi kehadiran) di systemcomputer (vide bukti P7 dan T3) tidak bisa dijadikan patokan, karena kedua pihakmenunjukkan bukti yang menunjukkan Penggugat hadir dan beberapa hari tidak hadiryang tidak dapat memenuhi unsur tidak hadir

(Vide bukti T1, T2, T4, T5 = P4 dan T6 = P5);Terhadap hal diatas, setelah Majelis mengkaji, yaitu :a. Bahwa Panggilan Kerja I dan If memenuhi untuk 2 (dua) kali panggilan;b. Bahwa terhadap Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tidak pernah diterima olehPenggugat, serta Panggilan Kerja II dan Surat Dianggap Mengundurkan diri diterimaPenggugat pada tanggal 1 Juni 2011;c. Saksi Tergugat Sdr. RIDWAN HUSEIN dan Saksi Tergugat 4 Sdr. M.

Tergugat IV;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat padapersidangan tanggal 1 Oktober 2020 menyatakan mencabut surat GugatanPerkara No.265 /Pdt.G/2020/PN.Cbi sebagaimana surat permohonannyatertanggal 1 Oktober 2020 yang terlampir dalam Berita Acara Persidanganperkara ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji

ditunjuk itu, samasebagaimana dengan yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya.yang berbeda hanya penyebutan pihak sebagai pemilik/menguasai tanahtanah yang berbatas sepadan dengan Objek perkara dan perbedaan luastanah yang dijadikan Objek perkara, yang menurut Majelis perbedaan itu tidaklah mengakibatkan tidak jelasnya Objek perkara;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan terkait luas tanah yangditemukan pada Objek perkara tumpak 3, akan Majelis Hakim kaji lebih lanjutyang bersamaan dalam mengkaji

Rais;Menimbang, bahwa menurut gugatan Para Penggugat tumpak 1 tersebutkepunyaan Para Penggugat, yang berasal dari mamak mereka bernama MalinBakar Sati (alm) sedangkan menurut Para Tergugat A, merupakan Harta KaumnyaPara Tergugat A, dimana semasa hidup ibu Tergugat A bernama Joesna Masripanggilan Suna Cong, Objek perkara tumpak 1 digarap Malin Bakar Sati dengancara memperduakan oleh Malin Bakar Sati kepada Joesna Masti; Selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji buktibukti kKedua belah yang adakorelasinya

Para Penggugat menyebutkan luasnya + 8.000 m2,sedangkan kenyataan dilapangan Objek tanah yang digugat seluas + 2.800 m2;Menimbang, bahwa dengan ditemukannya disparitas tentang luas tanahObjek perkara tumpak 3 yang sangat besar tersebut dan ditambah dalampetitumnya, Para Penggugattidak meminta menyerahkan Objek perkara tumpak3 itu kepada nya, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mengkaji danmempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian status kepemilikan Objekperkara tumpak 3 tersebut; Menimbang

bahwa bukti laiinya dari Para Tergugat A yaitu bukti TA11.a.b.c,berupa Salinan putusan Badan Peradilan dari tingkat pertama sampai Kasasi, yangsetelah Majelis Hakim baca secara seksama, isi dari Putusan tersebut bukanlahmenentukan kepemilikan atas Objek perkara, tetapi hanya membuktikan bahwaantara Para Penggugat dengan Para Tergugat A, pernah berpekara dengan Objekperkara yang sama dan Putusan dari Badan Peradilan adalah tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan mengkaji

pembuktiandari kedua belah pihak, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan pokok sangketadiatas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat sudahberhasilmembuktikan Objek perkara tumpak 1 dan Objek perkara tumpak 2, adalah hartapusaka tinggi kaum Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mengkaji danmempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan tentang Mamak Kepala Warisdalam kaum Para Penggugat, telah dikaji dan dipertimobangkan dalam RanahEksepsi,

disebutsebagal TERGUGATII;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat GugatanPerkara No.159 /Pdt.G/2020/PN.Cbi sebagaimana surat permohonannyatertanggal 28 Juli 2020 yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkaraini;Halaman 2 Penetapan Nomor : 159/Pdt.G/2020/PN.CBI.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji

dipandang telah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Tingkat Pertama benar telah menilai faktahukum tentang perceraian dengan alasan ex pasal 19huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dantelah tepat menerapkan pasal 22 ayat (2) =PeraturanPemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut;Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukanmemori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dalamkeputusan tingkat pertama tersebut hanya Majelis HakimTingkat Banding menilai, mengkaji

SetelahMajelis Hakim Banding mempelajari dan mengkaji berkasperkara, Berita Acara Sidang dan putusan PengadilanMiliter Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatantersebut bukanlah Para Saksi yang mengajak Terdakwatetapi Terdakwa dengan Saksi 5 memang berencana untukmengambil sapi milik Saksi 2 yang ada dikandangnyayang ketika itu) Saksi 2 sedang keluar kota, tetapiMenimbangdiurus/dijaga oleh Saksi 3.

Bahwa setelah mengkaji Berkas perkara,Berita acara sidang dan Putusan PengadilanMiliter Tingkat Pertama tenyata Terdakwa ditahanoleh Ankum dan Paperanya namun didalam putusannyaPidana penjara Terdakwa tidak dikurangkan denganpenahannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkatpertama dalam putusannya mempertimbangkan masapenahanan Terdakwa dengan mengurangi pidana yangdijatuhkan dengan masa penahannya karenaberdasarkan pasal 149 ayat (4) UU RI No.31 tahun1997 waktu penahannya wajib dikurangkanseluruhnya

Kutipan Akta Kelahiran anak Alexandr Jonathan yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2013;Mengkaji Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan, tanggal tanggal 11 Juli2013, Nomor: 07/Ket.Perk/PA/PN/2013 yang diajukan oleh Tergugat IIIntervensi, maka manurut norma hukum Pelaporan Perkawinan tersebutdimaksudkan untuk kepentingan mendapatkan Akta Perkawinan dari KantorPencatatan Sipil. Akan tetapi ternyata Pejabat Pencatatan Sipil DK!

Mengkaji Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakanbahwa Tergugat Il Intervensi dari almarhum Jimmy Jonathan, adalah suamiistri dan anak Johann Jonathan dan Alexandr Jonathan adalah anak sahdari pasangan suami istri Jimmy Jonathan dan Yanih adalah cacad hukum.Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak memiliki dasarfakta dan dasar hukum adanya perkawinan adat antara almarhum JimmyJonathan dengan Tergugat II Intervensi.

Putusan Nomor 05 K/TUN/201610.11.12.Mengkaji Kartu Keluarga Yanih.Dalam sistem kependudukan Indonesia dan sistem masyarakat Indonesiayang patrinial, maka jika terjadi suatu perkawinan yang sah maka yangmenjadi Kepala Keluarga dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan olehKelurahan adalah suami (lakilaki). Seorang perempuan dapat menjadiKepala Keluarga jika ia adalah orangtua tunggal dari anak anaknya.

Karena itu norma hukumdan doktrin, anakanaknya juga adalah anak ibu yang hanya bisa mewarisiharta kekayaan ibu atau keluarga ibu kandungnya;Mengkaji Kutipan Akta Kelahiran anak Johann Jonathan tanggal 13 Juni2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil DK!

sah apabila di akui oleh Jimmy Jonathan semasahidupnya ketika menikah dengan ibu dari anak anak tersebut; Tetapi keduahal tersebut tentu tidak mungkin terjadi karena Jimmy Jonathan telahmeninggal dunia terlebih dahulu; Karena itu Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.JKT.PST., tanggal 3 Juli 2013tidak mempunyai landasan fakta dan landasan yuidis yang dapatmenjadikan anak yang lahir diluar nikah dari Tergugat II Intervensi menjadianak sah dari almarhum Jimmy Jonthan;Mengkaji

Kaitan dengan gugatan Penggugat poin no. 5, 6, 7, dan 8 yangmenurut kami pihak polisi ada keliru menyikapinya: Kami merasa diri HAK Waris dari kakek atau orang tuasehingga tidak akan keluar dari tanah sengketa itu; Banyak sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, tetapi tidakbanyak sertifikat yang melalui prosedural yang benar sehinggasertifikat banyak yang ngganggur di rumah; Pihak Polisi hanya melihat kulitnya saja tapi tidak mengkaji isididalamnya buktinya sertifikat tidak diakui oleh masyarakatdan

SALEH dan KOO SITI MARYAM.2.4.Kaitan dengan gugatan Penggugat poin no. 5, 6, 7, dan 8yang menurut kami pihak polisi ada keliru menyikapinya:Kami merasa diri HAK Waris dari kakek atau orang tuasehingga tidak akan keluar dari tanah sengketa itu;Banyak sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, tetapi tidakbanyak sertifikat yang melalui prosedural yang benar sehinggasertifikat banyak yang ngganggur di rumah;Pihak Polisi hanya melihat kulitnya saja tapi tidak mengkaji isididalamnya buktinya sertifikat tidak

UJINARKOBA yang dibuat UPT LAB UJI NARKOTIKA BadanNarkotika Nasional (BMN), terdapat kandungan metafitamine danterdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UURI No 35 tahun 2009tentang narkotika, demikian juga tentang barang bukti kristal warnaputih yang didapat di rumah Terdakwa mengandung metafitamine, halini sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium nomor :166 Y/X/2011/UPT LAB UJI NARKOBA dari badan narkotika Nasional .Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajaridan mengkaji

saja yaitu unsur Tanpa HakBahwa mengenai status barang bukti berupa (satu) paket shabushabu dalam plastik kecil warna transparan yang dicantumkan dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak diuraikan secara lengkapkhususnya mengenai berapa gram berat dari shabushabu yang ditemukandan dijadikan barang bukti, karena hal ini berkaitan dengan pasal yangdidakwakan serta penentuan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalamPasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009.Bahwa setelah mengkaji

.: Bahwa terhadap keberatan yang diajukanoleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya Majelis Hakim Banding mengemukakanpendapatnya sebagai berikutBahwa setelah meneliti dan mengkaji denganseksama Berkas Perkara, Berita Acara Sidang danPutusan Pengadilan Tingkat Pertama perkaraTerdakwa = Sertu ME.

dan harusdikesampingkan.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan10Bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer bersifat mendukungPutusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanyaMajelis hakim Banding tidak perlu) menanggapinyasecara khusus.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsurtindak pidana yang dilakukan dalam PutusanPengadilan Militer 106 Banjarmasin Nomor : K41a/W1 MILO6/AD/V1I1/2009 tanggal 22 Desember2009, Bahwa setelah mengkaji

Kenyataan tersebut dapat dilihat daripertimbangan Judex Facti, yang hanya menyatakan bahwa perbuatanpara Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tanpamemperhatikan akibat yang ditimbulkan para Terdakwa terhadapkorban ;Padahal seharunya, Judex Facti harus mengkaji lebin mendalambahwa dalam hukum pembuktian, harus pula dipertimbangkan kondisi /akibat korban kejahatan tersebut ;Dari Fakta persidangan telah terungkap, bahwa korban Holib Bin AmatSalim mengalami luka luka sebagaimanam visum

Put No. 1655 K/Pid.Sus/2008A.d.2.akibat lukanya tersebut, korban untuk sementara waktu tidak dapatmenjalankan aktifitasnya ;Akibat Judex Facti tidak mengkaji Keadaan korban, Judex Facti telahsalah menilai perouatan yang dilakukan para Terdakwa.

Dengan demikian menurut Pemohon Kasasi putusan 1tahun 4 bulan penjara dan hukuman tambahan pemecatan bagi PemohonKasasi adalah sangat tidak adil dan sangat memberatkan ;Berdasarkan halhal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas mohondengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia kiranyaberkenan untuk kembali mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembaliPutusan Pengadilan Militer 04 Palembang Nomor : PUT/158K/PM I04/AD/X1/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikuatkan oleh PengadilanMiliter Tinggi Medan

Atas putusan tersebut Pemohon Kasasi mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang mulia kiranya berkenan mengkaji (memeriksa,mengadili dan memutus) ulang perkara Pemohon Kasasi mengingatduduk perkaranya adalah sebagai berikut :a. Bahwa Pemohon Kasasi berkenalan dengan Saksi1 (Sdri. Pitriani)pada tahun 2008 dan pada tanggal 10 Februari 2010 berlanjut padahubungan pacaran ;b.

tabiat yangjelek lebihlebih lagi Satuan memberikan info berupa rekomendasi atasprilaku Pemohon Kasasi ;KESIMPULANSesuai dengan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas maka menurutPemohonKasasi telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukumkhususnya Pasal 281 ke2 KUHP dengan demikian putusan Pengadilan Militerl04 Palembang yang dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi Medan tersebutadalah batal demi hukum dan Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis HakimAgung yang mulia kiranya berkenan mengkaji