BuktiTergugat ada kontroversial, kelalaian, ketidak pastian hukum dankesewenangwenangan namun diambil alin Majelis Judex Facti, dalam SKBersama MENDAGRI, MENPAN dan RB dan Kepala BKN Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, jelas tegas telah mengambil alihkewenangan badan peradilan dengan kewenangan yang diatur dalam UUD1945 dan UndangUndang tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa keabsahan keputusan harus ada syarat formil dan materiil.Kekurangan yuridis salah satu syarat materiil dapat absah yang disebabkanunsur

Pasal 276 huruf c, Jo.Pasal 280 ayat (1) subs. 280 ayat (1), (2), (3) dan (4) PP Nomor 11 Tahun2017; Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak peka sebagaimanarekomendasi penanganan permasalahan hak asasi manusia pascaditerbitkannya Surat Keputusan Bersama MENDAGRI, MENPAN DAN RBDAN Kepala BKN Nomor 182/6957/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018;Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding dahulu Tergugat dalampaerkara banding ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mencermati

HERI DARMAWAN yang dikenalnya sejak tahun 2003yang bekerja di Menpan Jakarta dan untuk pengurusan masuk kerja di PT.Medco sebanyak 9 (Sembilan) orang dengan jumlah uang sebesar Rp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebutselanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. BASIR (DPO)Bahwa selanjutnya setelah selama 3 (tiga) bulan korban belum juga mendapatkabar dari Sdr.

ini sehubung denganperkara tindak pidana Penipuan dan penggelapan; Bahwa saat ini saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian danpengembangan sumber daya Manusia (BKPSDM) yang menjabat sebagaiKepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiasejak tanggal 6 Januari 2016; Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi Ismail Idris Bin Idris; Bahwa di tempat saksi bekerja tidak ada pembukaan penerimaan PNSpemutihnan korban tsunami di provinsi aceh serta saksi tidak adamendapatkan surat dari menpan

itu lbu saksi ada mengatakan kepada saksi bahwa selain saksi danadikadik saksi, ada beberapa orang lagi yang telah menjadi korban dari saksiIsmail; Bahwa hubungan terdakwa dalam hal perkara penipuan dan penggelapantersebut karena saat itu saksi dan Alma. ibu kandung saksi saat masih hidupada menanyakan langsung kepada saksi Ismail kemana berkas Pendaftarandan Uang tersebut dikirimkan, dan saksi Ismail mengatakan akanmenyerahkannya ke terdakwa yang menurut pengakuan saksi Ismail memilikiChanel di Menpan

HERI DARMAWAN yang bekerja di Menpan Jakarta sehinggaSdr. ISMAIL IDRIS BIN IDRIS (berkas terpisah) bersedia mencari para korbansebanyak 11 (Sebelas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 44.500.000,(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan SK PNS danuntuk pengurusan kerja di PT. Medco terdakwa juga mengatakan kepada Sadr.ISMAIL IDRIS BIN IDRIS (berkas terpisah) bahwasannya terdakwa mengenalSdr. Basir yang bekerja di PT. Medco sehingga Sdr.

mengobroltibatiba Saksi Fery Yusag Jumaidi, S.H. bin Aguscik bercerita bahwa isteriSaksi Fery Yusag Jumaidi, S.H. bin Aguscik mau masuk kerja menjadi PNS diHal.2 dari 6 hal.Putusan Nomor 1773/Pid.Sus/2014/PN Pig.Kab.PALI dan Terdakwa dan Terdakwa dengan rangkaian katakata bohongmenjawab bahwa Terdakwa bisa meolong Saksi Fery Yusag Jumaidi, S.H. binAguscik dan saat itu Terdakwa berkata Feri pokoknynya kamu yakin bae samoaku, isteri kamu positif diterima menjadi PNS di Kab.PALI, biar mamang akuyang megawe di MenPAN

Jumaidi, S.H. bin Aguscik pada saat sedang mengobroltibatiba Saksi Fery Yusag Jumaidi, S.H. bin Aguscik bercerita bahwa isteriSaksi Fery Yusag Jumaidi, S.H. bin Aguscik mau masuk kerja menjadi PNS diKab.PALI dan Terdakwa dan Terdakwa dengan rangkaian katakata bohongmenjawab bahwa Terdakwa bisa meolong Saksi Fery Yusag Jumaidi, S.H. binAguscik dan saat itu Terdakwa berkata Feri pokoknynya kamu yakin bae samoaku, isteri kamu positif diterima menjadi PNS di Kab.PALI, biar mamang akuyang megawe di MenPAN

Sofia dan suaminya kepada Terdakwa sehingga saksikorban Maya Sofiapun akhirnya datang ke rumah Terdakwa, setelah saksikorban Maya Sofia sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakanbahwa Terdakwa bisa dan sanggup untuk memasukkan PNS melalui jalurhonorer Kidan pasti masuk dikarenakan ada perekutan besarbesaran diTahun 2015 ini dan walaupun belum honorer berkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karena sudah bekerja sama antara BKD, Walikota(Herman HN) dan Menteri Aparatur Negara (MENPAN

kurang lebihRp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) danmelalui beberapa tahap dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksikorban Maya Sofia bahwa Tahun 2005 dan Tahun2011 Terdakwa membawaorang masukan PNS denganjumlah orang yang banyak dengan jumlah 50(lima puluh) orang dan adik kandung Terdakwa telah masuk IPDN Tahun2015 dan Terdakwa mengatakan sering membawa uang denganmenggunakan koper yang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebutakan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN

Putusan Nomor 893 K/PID/2017besaran di Tahun 2015 ini dan walaupun belum honorer berkasnya akandibuat seolaholah honorer oleh Pusat karena sudah bekerja sama antaraBKD, Walikota (Herman HN) dan Menteri Aparatur Negara (MENPAN).Seminggu kemudian Terdakwa datang ke butik saksi korban Maya Sofiauntuk meyakinkan saksi korban Maya Sofia bahwa kalau tidak diambilsayang karena ini pasti semua lulus seperti Tahun 2005 dan 2011 lulussemua yang Terdakwa bawa, bahkan Terdakwa berani membuat tandaterima berupa

Putusan Nomor 893 K/PID/20172015 dan Terdakwa mengatakan sering membawa uang denganmenggunakan koper yang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebutakan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN) dan Terdakwa menjanjikanpasti akan masuk PNS dan apabila tidak masuk maka uang akandikembalikan kepada saksi korban Maya Sofia;Bahwa yang saksi korban Maya Sofia bantu masuk PNS di Walikota BandarLampung melalui Terdakwa tersebut tidak ada yang masuk menjadi PNS diWalikota Bandar Lampung dan tidak sesuai dengan

Lemahwungkuk, Kota Cirebon,Terdakwa membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada KepalaKantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cirebon dengantembusan antara lain ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Ketua KPK Pusat, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung RI, Kapolri,Menpan RI, Menkeu RI, Gubernur Bl, Komisi Ombudsman Indonesia,Inspektur Jenderal Depkeu, Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KetuaPengadilan Tinggi Bandung, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kajati JawaBarat

Bandung tidak menerapkan hukumdengan sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan putusanperkara perdata yang terkait dengan perkara pidana a quo, yaitu : Bahwa salah satu isi dari surat tanggapan Terdakwa yang ditujukankepada Kepala KP2LN Cirebon perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang dan permintaan pengosongan obyek Hak Tanggungan danpernyataan keberatan dan Somasi, yang oleh Terdakwa kemudianditembuskan ke beberapa instansi seperti Ketua MA, Ketua KPK,Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan

Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian pokok Akta Notaris No. 68tersebut, maka perjanjian ikutannya/acessoir yaitu APHT No.333/2005 tanggal 18 Juli 2005 sudah seharusnya dinyatakan bataldemi hukum ; Bahwa surat tanggapan yang dibuat oleh Terdakwa, kemudianditembuskan oleh Terdakwa ke beberapa instansi seperti Ketua MA,Ketua KPK, Kepala BPN Pusat, Jaksa Agung, Kapolri, Menpan,Menkeu, Gubernur BI, Komisi Ombudsman Indonesia, Irjen Depkeu,Dirjen Piutang dan Lelang Negara, KPT Bandung, Kakanwil BPNProvinsi

ZULNURNALIS, sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah), adapun total yang dikirm saksi Mohd Ravi secara transfermaupun secara tunai langsung untuk pengurusan masuk CPNS K2 kepadaterdakwa Zulnurnalis adalah sebesar Rp 282.100.000(dua ratus delapanpuluh dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sampai dengan saat ini SaksiMoch Ravi tidak pernah mendapat Surat penetapan pengangkatan menjadiCPNS dari Pemerintah Republik Indonesia Bahwa Terdakwa ada menyetor kepada sdr H Iman Ahamadi yang bekerja dikemeteria Menpan

IMAM AHMADI yangbekerja di Kementiran MENPAN RI.Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah terdakwa minta dan telahterdakwa terima dari Saksi H. ASRIL HARUN sebesar Rp. 282.100.000,(dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan total uang yangtelah terdakwa setorkan kepada Sdr H.

IMAM AHMADI yang bekerja diKementrian MENPAN RI sebesar Rp. 185.000.000, (Seratus delapan puluhlima juta) dengan pembayaran bertahap yang dan sisa rp 70.000.000, (tujuhpuluh lima juta) terdakwa bayarkan setelah SK Calon Pegawai Negeri Sipilditerima di tingkat Provinsi riau dan kab. kampar.Bahwa yang menandtangani surat perjanjian pada hari Rabu tanggal 26februari 2014 tersebut adalah terdakwa dan Saksi MOHD. RAVI AS dandisaksikan dan ditandatangani oleh Sdr H. IKLAS, Saksi H.

IMAM AHMADIyang bekerja di Kementrian MENPAN RI sebesar Rp. 185.000.000, (Seratusdelapan puluh lima juta) dan sdr H. IKLAS sebesar Rp. 40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) dan sisanya telah terdakwa pergunakan untuk keperluanterdakwa dan terdakwa tidak ada lagi uang untuk mengembalikannyakepada Saksi H.

IMAM AHMADI yang bekerja diKementrian MENPAN RI sebesar Rp. 185.000.000, (Seratus delapan puluhlima juta) dengan pembayaran bertahap yang dan sisa rp 70.000.000, (tujuhpuluh lima juta) terdakwa bayarkan setelah SK Calon Pegawai Negeri Sipilditerima di tingkat Provinsi riau dan kab. kampar.Bahwa benar yang menandtangani surat perjanjian pada hari Rabu tanggal26 februari 2014 tersebut adalah terdakwa dan Saksi MOHD. RAVI AS dandisaksikan dan ditandatangani oleh Sdr H. IKLAS, Saksi H.

Putusan Nomor 95 K/TUN/2015dikenal dalam SE MENPAN tersebut, karena aturan tersebut hanya mengenalpensiun dalam usia 58 tahun atau 60 tahun;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas hanya merupakanperhitungannya karena ingin untuk mengabulkan Gugatan Penggugat yangmenggugat tanpa dasar hukum ; Betapa tidak !

Tidak ada pasal ataupun ayat yang diamanatkan oleh SE MENPAN untukmemperbaiki perpanjangan batas usia pensiun yang pernah ditetapkan 1(satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun, karena kalau Tergugat memperbaikibatas usia pensiun Penggugat menjadi 2 (dua) tahun dari 1 (satu)tahun,sebagaimana maksud Majelis Hakim, maka berarti Tergugat telah membuatkesalahan dalam menerbitkan Objek Sengketa ;2.

Muhammad Arifin, yang menerangkan dipersidangantentang nilai buruk Penggugat maka jelas dan nyata bahwa kriteriasebagaimana diamanatkan oleh SE MENPAN tersebut diatas tidak dipenuhioleh Penggugat, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakanTergugat tidak berkeinginan untuk memperbaiki ......... dst, dan atau adaagenda tersembunyi untuk melengserkan Penggugat dari Jabatannyasebagai hukuman disiplin adalah pertimbangan yang salah dan keliru,karena Pencabutan SK Objek Sengketa adalah untuk memenuhi

luhurPeraturan yang berlaku atau sesuai amanat SE MENPAN dan sesuai puladengan kesalahan Pertimbangan Baperjakat yang menentukan Batas UsiaPensiun Penggugat dalam perpanjangan kedua 1 (satu) tahun yang tidaksesuai dengan peraturan yang berlaku, namun telah dijalankan olehPenggugat maka demi hukum wajib dibatalkan atau dicabut oleh Tergugat,sehingga dengan demikian Pencabutan SK Objek Sengketa telah sesuaidengan SE MENPAN termaksud;5.

Putusan Nomor : 13K/PM.LIII13/AD/I11/2018karena langsung dari Pusat (Menpan) namun dengan syarat Saksi1harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati menjadiRp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah).6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi2 pergi ke BRIUnit Uteran Kab.

Dalam pertemuantersebut Terdakwa menjelaskan dirinya bisa membantu meluluskan anakSaksi menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dariPusat (Menpan) akan tetapi dengan syarat Saksi harus membayar uangsebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwasetelanh tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadi170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta).4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2014 istri Saksipergi ke BRI Unit Uteran Kab.

Mulyo bertemu dengan Terdakwabeserta istrinya.2: Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya dalampertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan dirinya bisa membantumeluluskan anak Saksi menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karenalangsung dari Pusat (Menpan) akan tetapi dengan syarat Saksi harusmembayar uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaTerdakwa setelah tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadiRp. 170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta) malam itu juga Terdakwa

Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah ada panggilan untukmengikuti tes/seleksi menjadi CPNS Menpan.8. Bahwa uang yang pernah diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi oleh keduaorang tua Saksi baru diberikan Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh limajuta rupiah).9.

PramunikaAndri Susanto (Saksi3) main ke rumah (Saksi4), kemudian Saksi1mengajak Saksi4 main kerumah Terdakwa di Asrama Yonif ParaRaider 501/BY, sekira pukul 19.00 WIB Saksi1, Saksi2, Saksi3 danSaksi4 sampai dirumah Terdakwa dan ditemui Terdakwa bersamaistrinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kalauTerdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi1 menjadi CPNStanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan)namun dengan syarat Saksi1 harus membayar kepada Terdakwasebesar Rp.

Bangkep tentang pemberitahuan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan sesuai surat edaran Menpan Nomor 05 tahun 2010 TIDAK DI PUNGGUT BIAYA, yang telah dilegalisir;- 1 (satu) berkas surat dari Bupati Banggai Kepulauan perihal usulan tenaga honorer daerah Kab. Bangkep tahun 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang telah dilegalisir;- 1 (satu) berkas surat dari Badan Kabupaten Daerah Kab.

ratus ribu rupiah), untukpembayaran biaya pemasukan berkas MK 2, dan yang menerima danmenandatangani adalah EVRON; (satu) berkas Surat Edaran Mentri Negara pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2010, tanggal28 Juni 2010 dan (satu) lembar disposisinya yang telah di legalisir; 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bangkep tentang pemberitahuan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkunganInstansi Pememerintahan sesuai surat Edaran Menpan

ABAS : Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa; Bahwa saksi adalah PNS dan saat ini bekerja pada Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Kabupaten Bangkep dan jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pengawasandan Mutasi; Bahwa di Kabupaten Bangkep telah diadakan pendataan tenaga honor yangdimulai pada tanggal 9 Agustus 2010 yang batas akhir diusulkan di tingkat pusatpada tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan Surat Edaran Menpan No. 5 tahun2010 tanggal 28 juni 2010; Bahwa untuk MKI1 syaratnya yaitu SK honor sejak tahun

ratus ribu rupiah),untuk pembayaran biaya pemasukan berkas MK2, dan yang menerimadan yang menandatani adalah Evron; 1 (satu) berkas Surat Edaran Menteri Negara pendayagunaan AparaturNegara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 tahun2010, tanggal 28 Juni 2010 dan 1 (satu) lembar disposisinya yang telahdilegasir; 1 (satu) lembar surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Bangkep tentang pemberitahuan tenaga honorer yang bekerja dilingkungan instansi pemerintahan sesuai surat edaran Menpan

Sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentangjabatan fungsional guru dan anggka kereditnya Pasal 32 Ayat (1) yangberbunyi : Pengangkatan pegawai negri sipil dari jabatan lain ke dalamjabatan fungsional guru dapat di pertimbangkan dengan ketentuan sebagaiberikut :a. Memenuhi sarat sebagai mana di maksud dalam pasal 30 Ayat (1) danab. Memiliki Pengalaman sebagai guru Paling singkat 2 ( dua ) tahun ;c. Usia Paling Tinggi 50 (lima puluh ) Tahun dan;d.

Setiap Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaianpelaksanaan pekerjaan ( DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1(Sait) TAU) jes==eeaenseseciece ee eneeceee ter neeinen en nseeemeennesensemeteennDengan demikian Tergugat telah melanggar peraturan menpan dan RBNomor 16 tahun 2009 Tentang jabatan fungsional guru dan anggkaKereditnya Pasal 32 ayat 1 (satu) hurup c karena yang bersangkutan telahberusia 53 tahun ; == 22+ 2= 92 22 nn ne nen enn Putusan Perkara Nomor : 15/G/2013 /PTUNBKL

Hal ini sejalan dengan ketentuan UndangUndang Putusan Perkara Nomor : 15/G/2013 /PTUNBKL halaman 1112Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 24 ayat 3berbunyi Pemerintah kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan gurudan merujuk pada Surat Edaran Menpan Nomor : SE/15 M.PAN/4/2004. ;2) Bahwa dikarenakan Saudara H.

ALI; 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Menpan RI tanggal 11 Februari 2006. 1 (satu) lembar slip setoran ke bank Danamon. 1 ( satu) lembar fotokopi surat dari Menoan RI Nomor : B/1069/MPAN/5/2006 tanggal 2 Mei 2006. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyetoran sebesarRp.30.000.000 ;Terlampir dalam berkas perkara;4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.(dua ribu rupiah) ;Hal. 7 dari 10 hal. Put.

ALI. 1 (satu) lembar fotokopi surat dari Menpan RI tanggal 11 Februari 2006. 1( satu) lembar slip setoran ke bank Danamon. 1 ( satu) lembar fotokopi surat dari Menoan RI Nomor : B/1069/MPAN/5/2006 tanggal 2 Mei 2006. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan penyetoran sebesarRp.30.000.000 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Muzami dan saksi korbanMuhammad Yasir Bin (alm) Rahmat tertarik ingin memasukkan keluarganyamenjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), selanjutnya saksi Anmad Muzamidan saksi koroban Muhamad Yasir berangkat ke Jakarta untuk bertemuterdakwa, lalu saksi Ahmad Muzami berkata ini teman saya dari Bengkulu,minta tolong untuk kelulusan CPNS, lalu dijawab oleh terdakwa oh ya kitatolong dan kalau ini tidak berhasil sampai akhir tahun 2014 saya siapmengembalikannya utuh dan jangan mainmain dengan saya orang MENPAN

Dalamrangkaseleksipenerimaan calon PNS Formasitahun 2009 di MENPAN dan BKNJakarta sejak tanggal 10 Desember 2009 s/d 16 Desember 2009 kwitansi Rp 9.050.000,Surat Tugas No.BKD. 094/ /A/X/2009 tanggal 9 Desember 2009, SPPD tanggal 9Desember 2009 tiket Batavia air Kupang Jakarta.b.

Dalam rangka analisis Penyusunan Formasi MENPAN dan BKNJakarta, tanggal 5 Mei 2009 s/d 9 Mei 2009, kwitansi Rp 6.850.000,Surat Tugas No.BKD.870/A/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, SPPD tanggal4 Mei 2009, tiket Batavia, Boarding Pass dan Airport taks Kupang Jakarta PP.a. Dalam rangka Pengurusan kenaikan pangkat periode April 2009 selama 4 hari Hal. 38 dari 119 hal. Put.

No. 1001 K/Pid.Sus/2012 5 hari di MENPAN dan BKN Jakarta terhitung mulai tanggal 5 Mei s/d 9 Mei2009, kwitansi Rp 6.850.000, Surat Tugas No. 870/414.c/A/AN/2009 tanggal4 Mei 2009, SPPD tanggal 4 Mei 2009, Laporan Perjalanan Dinas, tiketsriwijaya, boarding pas dan Airport taks Kupang Jakarta, tiket Lion, boardingpas dan Airport taks Jakarta Kupang;m.

Dalam rangka analisis Penyusunan Formasi MENPAN dan BKNJakarta, tanggal 5 Mei 2009 s/d 9 Mei 2009, kwitansi Rp 6.850.000,Surat Tugas No.BKD.870/A/V/2009 tanggal 4 Mei 2009, SPPDtanggal 4 Mei 2009, tiket Batavia, Boarding Pass dan Airport taks Hal. 72 dari 119 hal. Put.

Dalam rangka Analisis Kebutuhan dan Penyusunan Formasi tahun2009 selama 5 hari di MENPAN dan BKN Jakarta terhitung mulaitanggal 5 Mei s/d 9 Mei 2009, kwitansi Rp 6.850.000, Surat TugasNo. 870/414.c/A/II/2009 tanggal 4 Mei 2009, SPPD tanggal 4 Mei2009, Laporan Perjalanan Dinas, tiket sriwijaya, boarding pas danAirport taks Kupang Jakarta, tiket Lion, boarding pas dan Airporttaks Jakarta Kupang;r.

menerangkan sebagai berikut:1718= Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yangdiberikan sudah sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan.Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan kepada para saksisaksi yaitu Catur Pribadi, Budi Sulistyo Wardono, Roni Riskianto danMuhammad Hasan bahwa terdakwa menjanjikan atau menawarkankepada para saksi tersebut mamasukan anakanak nya untuk diangkatmenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkot / Pemda, sambilmenunjukkan Surat Edaran MENPAN

PNS.Bahwa menurut terdakwa ada 3 kategori pengangkatan CPNS, yaitupengangkatan mellui formasi Umum, kemudian K 1 (kategori 1) ataupengangkatan pegawai yang belum PNS yang telah mengabdi di bawahtahun 2005, kemudian K2 atau pegawai yang belum diangkat PNS yangtelah mengabdi diatas tahun 2005, dimana yang K1 dan K2 merupakanformasi kebijakan adalah pengangkatan CPNS yang sudah mengabdi diistansi pemerintahan yang dimana aparat tersebut dibiayai oleh APBN/APBD untuk diangkat menjadi CPNS oleh BKN/ Menpan

berikut:e Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yangdiberikan sudah sebenarnya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa adapaksaan.e Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan kepada para saksisaksi yaitu Catur Pribadi, Budi Sulistyo Wardono, Roni Riskianto danMuhammad Hasan bahwa terdakwa menjanjikan atau menawarkankepada para saksi tersebut mamasukan anakanak nya untuk diangkatmenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkot / Pemda, sambilmenunjukkan Surat Edaran MENPAN

.2122Bahwa benar menurut terdakwa ada 3 kategori pengangkatan CPNS, yaitupengangkatan mellui formasi Umum, kemudian K 1 (kategori 1) ataupengangkatan pegawai yang belum PNS yang telah mengabdi di bawahtahun 2005, kemudian K2 atau pegawai yang belum diangkat PNS yangtelah mengabdi diatas tahun 2005, dimana yang Ki dan K2 merupakanformasi kebijakan adalah pengangkatan CPNS yang sudah mengabdi diistansi pemerintahan yang dimana aparat tersebut dibiayai oleh APBN/APBD untuk diangkat menjadi CPNS oleh BKN/ Menpan

Menetapkan barang bukti yakni:1) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudari KARTINI.2) 1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran II, SE, MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17-04-2012 atas nama saudara JAMALUDDIN.3) 1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga Honorer Katagori II (K-2) Kabupaten Polewali Mandar.4) 1 (satu) Exsamplar foto copy

Menyatakan Barang bukti berupa :1.1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran Il, SE,MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17042012 atas namasaudari KARTINI.1 (satu) lembar Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (Lampiran Il, SE,MENPAN & RB Nomor 03 Tahun 2012), tanggal 17042012 atas namasaudara JAMALUDDIN.1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Nominatif Tenaga HonorerKatagori Il (K2) Kabupaten Polewali Mandar1 (satu) Exsamplar foto copy / Legalisir Daftar Tenaga

hak, perikatan atau pembebasan hutang,Halaman 7 dari 154 Putusan Nomor 119/Pid.B/2015/PN Pol.atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksuduntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak dipalsu, yang jika dengan pemakaian tersebut dapatmenimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap aktaakta otentik, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN

Mengisi lampiran Il SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN dan RB) Nomor 03 tahun 2012 tentangFormulir Data Tenaga Honorer Kategori Il (sebagai salah satupersyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar)dengan melampirkan :e jazah terakhir (SMK)e Absensie Surat Keputusan (SK) mulai tahun 2005 sampai dengan tahun2010.Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas oleh BKDDKabupaten Polewali Mandar yang kemudian diteruskan ke BadanKepegawaian

sebagai yang melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harusdinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai akta itu seolaholah keterangannya, sesuai dengan kebenaran,yang jika dengan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :e Berawal ketika Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (MENPAN

Bahwa benar Terdakwa dalam membantu) memasukkan Guru/CPNS dipemkot Kediri Terdakwa berkordinasi dengan Sdr.Ridwan KamarsyahDeputi Ill Menpan di Jakarta tetapi beliaunya sudah meninggal.6. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNSantara lain foto copy ijazah, fotocopy KIP,KK, Kartu) Kuning (dariDepartemen Tenaga Kerja), SKCK dan foto serta transkrip nilai.7.

Bahwa benar Terdakwa dalam membantu) memasukkan Guru/CPNS dipemkot Kediri Terdakwa berkordinasi dengan Sdr.Ridwan KamarsyahDeputi Ill Menpan di Jakarta tetapi beliaunya sudah meninggal.6.. Bahwa benar kelengkapan administrasi untuk pendaftaran CPNSantara lain foto copy ijazah, fotocopy KIP,KK, Kartu) Kuning (dariDepartemen Tenaga Kerja), SKCK dan foto serta transkrip nilai.7.

Menpan di Jakarta tetapi beliaunya sudah meninggal.danterdakwa tidak pernah berkordinasi.203. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa persyaratan persyaratan yang telah dikumpulkan tersebut untuk pendaftaranCPNS lewat jalur khusus ,tetapi sampai dengan bulan Oktober 2009ternyata tidak ada pengangkatan CPNS .4.

pada Badan Kepegawaian DaerahPemerintah Provinsi Jawa Tengah dan saat ini saksi menjabat sebagai KepalaBidang Pengembangan Pegawai ;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mulai dari pengusulan formasi,lalu saksi mempertanggung jawabkannya kepada Kepala BKD (BadanKepegawaian Daerah) ;Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi Radimah danterdakwa ; 22 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa dalam tiap tahunnya, tidak selalu diadakan pengadaan CPNS, haltersebut tergantung persetujuan dari MenPan

Jadi diadakannya pengadaan CPNS yaitu BKD Propinsimengajukan usulan pengadaan CPNS ke Menpan RB, selanjutnya usulantersebut kadang disetujui dan kadang tidak. Jika disetujui maka kemudianBKD Propinsi mengirimkan lagi jumlah orang yang akan diambil dalamHalaman 2 1 dari 50 halaman Perkara Pidana No, 583/Pid,B/2013/PN.SMG,CPNS tersebut ke Menpan RB.

Setelah itu Menpan RB memberikanpersetujuan dan kemudian dilaksanakan pengadaan CPNStersebut ;Bahwa yang mengadakan pengadaan CPNS tersebut adalah Pemerintah Kota /Kabupaten dan dapat dikoordinir oleh PemerintahPropinsi ;Bahwa untuk peserta yang nantinya lolos akan diumumkan melalui mediacetak, internet dan papan pengumuman pada InstansiPemerintah; Bahwa untuk tahun 2011 dan 2012 tidak ada penerimaan CPNS, hal tersebutberdasarkan adanya Peraturan Bersama Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara

Jika semua syarat telah dipenuhi maka berkas tersebut dikirim keBKN untuk dimintakan NIP (Nomor Identitas Pegawai) dan jika NIP telahjadi maka akan dikirim kembali ke BKD untuk dibuatkan SK (SuratKeputusan) yang ditandatangani oleh Gubernur / Bupati /Walikota ;Bahwa penerimaan CPNS itu ada beberapa jalur, yaitu : tanpa tes, yaitu biasadisebut dengan jalur khusus tapi atas persetujuan dari Menpan atau harus23melalui Menpan.

SKB Mendagri Nomor : 182/6897/SJ, Menpan RB Nomor : 15 Tahun2018 dan Kepala BKN Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 d. Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 18 September2018 e. Surat Kepala BKN Nomor : K.2630/V.1398/99 Tanggal 2 Oktober 2018f. Surat Kepala Kantor Regional V BKN Nomor : 0558/KR.V.25.5/IX/2018 Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.PTK HIlmn18g. Surat Kepala BKN Nomor : K. 2630/V.1001/99 Tanggal 26 Desember 2018h.

Surat Edaran Menpan RB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, Tanggal 28Februari 2019 i. Surat Edaran Mendagri Nomor : 880/3712/SJ Tanggal 10 Mei 20193.

dalam menerbitkan keputusan a quo yang diterbitkan padaTanggal 20 Mei 2019 sudah sesuai dengan peraturan serta juklak dan juknis yang ada berupa : Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.PTK HIlmn23= Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapbkan dan diundangkan Tanggal 30 Maret 2017 = SKB : Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/6597/SJ jo Menteri AparaturNegara dan Reformasi Nomor : 15 tahun 2018 jo Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor : 153/KEP/2018 ditetapbkan pada Tanggal 13 September 2018 Surat Edaran Menpan

Pada saat klarifikasi denganPengurus PGRI Kota Tangerang Selatan atas surat laporan Pemohonkepada Wakil Mendiknas RI dan Menpan RI sama sekali Pihak PGRItidak pernah menyinggung mengenai surat Nomor 036/III/4/C.2010Prihal: Peninjauan Kembali Keberadaan atas nama Laili Anita selakuguru DPK di SMP PGRI Serpong;Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 41 PK/TUN/20167.

Pejabat Menpan Rlpunsempat dengan mata berkacakaca berucap kepada Pemohonbahwa: Kasihan dengan keadaan Ibu Laili yang ingin menegakkankebenaran kok malah lbu yang mendapat sanksi.Sanggahan Pemohon bahwa: Seorang PNS yang ingin menikahlebih dari satu bukan ijin dari istri pertama saja tetapi harus ada ijindari Pejabat.

Diterima oleh Menpan RINomor Agenda 02895 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkanPengurus Besar PGRI Pusat melakukan hal yang sama dengansuratNomor O36/III/4/C.2010 yang keliru menyimpulan sebuahPeraturan Pemerintah RI yang mana di dalam surat tersebutmenyebutkan bahwa: Pada butir Nomor III halaman 2 huruf c: AliSusanto mengakui beristri dua, tetapi dilakukan sebelum diamenjadi PNS, dengan demikian tidak melanggar hukum.

Pengurus Besar PGRI Pusat mengirimkansurat ke Kantor Menpan RI tidak melampirkan:1. Surat ijin menikah yang menunjukkan sebagai syaratsyaratbagi Ali Susanto menikah lebih dari satu orang dari pejabatkarena Ali Susanto merupakan seorang PNSD Kota TangerangSelatan dengan NIP 19640221 198803 1 003;2.

Padahal Pemohon telah memiliki Keaslian dari surat tersebutdari Kantor Menpan RI. Maka dengan ini pihak PGRI Pusat tidak jujuryang telah bertentangan dengan AD/ART PGRI Nomor358/Kep/PB/PGRI/2009 Pasal 8 tentang Kepengurusan dan PendiriPasal 8 ayat (2) Syarat Umum huruf (c) tidak pernah melakukantindakan kriminal, penyalagunaan jabatan atau perbuatan tercelalainnya dan huruf (d) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab,terbuka dan berwawasan luas;16.

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) angkat(2) Keputusan MENPAN tersebut mengatakan bahwa, pengangkatan PNSdari jabtan lain kedalam jabatan guru, dapat dipertimbangkan denganketentuan bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukandalam pasal 19 dan 20 ayat (1) angka (2) diharuskan memenuhi syarat usihasetinggitingginya 51 (lima puluh satu) tahun. Bahwa penggugat sejakdiangkat dalam jabatan struktural Kasubsi Pendidikan Agama Katoliktanggag!

perundangundangan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (4) undangundang No 14 tahun 2005disebutkan pemberhentian guru karena batas usia pensiun pada usia 60(enam puluh) tahun, tetapi penggugat dalam perjalanan karirnya mengalamibeberapa kali perpindahan jabatan struktural dan fungsional tanoa adapembebasan jabatan guru selanjutnya pengangkatan kembali dalam jabatanguru melampaui batas usia tertinggi 51 tahun ; Bahwa dalam pelaksanaan undangundang No 14 tahun 2005 Tentang Gurudan Dosen, MENPAN

dan RB menetapakan peraturan MENPAN dan RB No16 Tahun 2009 tanggal 10112009 tentang jabtan fungsional Guru danHalaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN JPR.Angka kreditnya dalam 35 ayat (8) antara lain disebutkan Guruyangdibebaskan sementara dari jabatan guru karena ditugaskan secara penuh diluarjabatan fungsional guru, dapat diangkat kembali dalam jabatanfungsional guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun ; Selanjutnya dalam Peraturan bersama Menteri Pendidikan

Kenaikan pangkat,pemberhentian dan pemberian pension PNS danperpindahan antar instansi berbasis systemaplikasi pelayanan kepegawaian secara online,(fotokopi dari tokopi) ;Keputusan Menpan No.94/1983, tentang jabatanfungsional guru dan angka kreditnya, (fotokopi darifOtOKOpI) j n no oe enon ene oe =Peraturan Menpan No.16 tahun 2009, tentang jabatanfungsional guru dan angka kreditnya, (fotokopi dari158). 6) 6 aPeraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional danHalaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor

Memiliki kinera yang baik yang dinilai dalam masa program induksi;,Ayat (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi JabatanFungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan MENPAN dan RB No16 Tahun 2009 tanggal 10112009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya, menegaskan :Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN JPR.Pasal 35 ; Ayat