ci rsee Distik Jayapura Utara,Kota Jayapura, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengarkan keterangan Penggugqat ;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23April 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Nomor175/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 25 April 2019, dengan dailil dalil sebagaiberikut:1.

belum sampai pada tahappemeriksaan perkara, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv,pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihakTergugat;.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, olehkarenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini denganmenetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor175

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandingselebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembandinguntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yangdalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor175/PDT/2017/PT DPS tanggal 15 Desember 2017 yang telahmempunyai

kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan PermohonanPeninjauan Kembali Nomor 47/Pdt.G/2017/ PN Nga., juncto Nomor175/PDT/2017/PT DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriNegara, permohonan

Penggugat.melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 30 Januari 1978, agamaIslam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Buruh Harian, tempatkediaman di Kabupaten Tanah Datar.Sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulisbertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar dalam Buku Register IndukPerkara Gugatan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor175

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor175/Pdt.G/2018/PA.PP dari Penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

., Advokat yang berkantor di Jalan Anmad Akuan Gang AsterNo.184, LK IV RT 004 RW 008, Kelurahan Sribasuki, KecamatanKotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan memilin domisillelektronik pada alamat email Susantiratna444@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 yangtelah didaftar dalam Register Kuasa Nomor175/SKH/VIII/2021/PA.Ktobm tanggal 9 Agustus 2021, sebagaiPemohon;melawanumur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer,pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Lampung

putusan yang seadilaadilnya;Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasakan kepadakuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H., Sherly Yonita Sari, S.H., M.H. danlwansyah Mega, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Anmad Akuan GangAster No.184, LK IV RT 004 RW 008, Kelurahan Sribasuki, KecamatanKotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dengan memilih domisili elektronik padaalamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor175

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI INDRAMAYU yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata PERMOHONAN telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalampermohonan: KATINIH, tempat / tanggal lahir Indramayu, 15 Desember 1973, Jenis KelaminPerempuan, alamat Blok Jaurih RT. 011 / RW. 004 Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON $:; PENGADILAN NEGERI tersebut; Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor175

MH. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 3 September 2018, Nomor175/Pen.Pdt.P/2018/PN.Idm., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami ADIL HAKIM, SH. MH. BersamaUNTUNG, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu sertadihadiri oleh Pemohon.Panitera Pengganti, Hakim,UNTUNG, SH. ADIL HAKIM, SH.

keadilan masyarakat dan tidak mempunyai dayatangkal dan efek jera sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 padapokoknya menyatakan Prioritas kasus narkotika agar diletakkanpemidanaan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan jangansampai menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat .Berdasarkan halhal yang telah kami uraikan diatas, kamiJaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, supayaPengadilan Tinggi Aceh :a) Menerimapermohonan Bandingb) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor175

memperhatikan memori banding oleh Penuntut Umumtidak terdapat halhal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding PenuntutUmum tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita AcaraPenyidikan, Berita Acara Pemeriksaaan persidangan tingkat pertama, sertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Agustus 2020 Nomor175

Olehkarena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkaraini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 Agustus 2020 Nomor175/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang dimintakan banding harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebutdikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam

(seratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan ruko(rumah toko) di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor175/Proklamasi dikenal terletak di Jalan Diponegoro Nomor 2C KelurahanProklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar denganbatasbatas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponegoro (4,9 m); Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nomor XIII F (4,9 m); Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nomor XIIIG (26 m); Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Nomor 2D

(seratus dua puluh tujuh meter persegi) berikut dengan bangunan ruko(rumah toko) di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor175/Proklamasi dikenal terletak di Jalan Diponegoro Nomor 2C KelurahanProklamasi, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar denganRegister Perkara Nomor 71/Pdt.G/2014/PN.Pms;10.

Bahwa juga terkait dengan amar putusan pada poin 7 dan 8 samasekali tidak didasarkan pada surat bukti, karena sertifikat Hak Milik Nomor175/Proklamasi tidak pernah dimajukan sebagai surat bukti oleh Pelawan (incasu Terlawan) dalam persidangan, bagaimana Majelis Hakim bisa menilaipenerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 175/Proklamasi merupakan perbuatanmelawan hukum dan tidak memenuhi syarat formal penerbitan suatu sertifikathak milik;Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 266 K/Pdt/201718.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, adalah pertimbanganhukum yang sangat kontradiktif, hal mana di satu sisi Majelis Hakimmenyatakan bahwa tanah terperkara Sertifikat Hak Milik Nomor175/Proklamasi adalah milik Para Pemohon Kasasi, namun disisi lain,menyatakan masih milik almarhum Alimuddin Lubis dan Istri, padahalHalaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 266 K/Pdt/2017tidaklah mungkin terjadi pengalihan hak atas tanah tanpa dasar pengalihanyang jelas;22.

Bahwa dalam fakta persidangan Para Pemohon Kasasi telahmengajukan bukti surat tertanda P1 s/d P3 secara rinci akan disebutkansebagai berikut:= bukti P1 berupa fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor175/Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kotamadya Pematang Siantar,Provinsi Sumatera Utara, atas nama 1. Elinayati, 2. Ilham RamadhanLubis, 3. Anmad Fauzan Lubis, 4.

Bahwa Pemohon adalah seorang istri yang melangsungkan pernikahandengan suami Pemohon yang bernama LIADI SHAMSUDINATA, diBogor, tanggal 04 Desember 1991 sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor175/1991 tertanggal 04 Desember 1991 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bogor ; 2.

PERKARAMenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard) ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp. 2.426.000, (dua juta empat ratus dua puluh enam riburupiah) ;Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli2015 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 15 Juni 2015, Nomor175

Pengadilan Tinggi;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarindamembaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkasperkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor175

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor175/Pdt.G/2014/PN.Bpp., tanggal 15 Juli 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ;3.

(enam) bulan danpidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan digantidengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor175

tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor175

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, KabupatenBulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor175/46/IV/2005, tertanggal 25 April 2005;2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaisuamiistri dengan bertempat tinggal di Desa Panca Agung;3.

Maret 2016 dan tanggal 8 April 2016Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agartidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudiandibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehpenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugattelah mengajukan buktibukti surat berupa: Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor175

umur 51 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir Sekolah Oasar (SO), pekerjaan Petani,bertempat kediaman diKabupaten Gowa, yang selanjutnya disebutPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksisaksinya;OUOUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22Agustus 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor175

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 23 Juni2007 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor175/21/V1/2007 tanggal 25 Juni 2007 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

bahwa Majelis telah berusahasedemikian rupa untuk menasehati (mendamaikan)Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itusidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnyadibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana padaprinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitucerai talak ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa1.SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor175

Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 1996, Pemohon dengan Termohon telahmenikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor175/05/VII/1996, tanggal 05 Agustus 1996, dan ketika menikah, Pemohonberstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;Hal. 1 dari 9 Hal.Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2017/PA.Tbn..

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor175/05/VII/1996 Tanggal 05 Agustus 1996 Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;b.

Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor175/415.69.02/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungmlati,Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang tanggal 25 Juli2018, diberi tanda bukti P 1.Him. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 1716/Pdt.G/2018/PA.Jbgb.

Tergugat jarang memberi nafkah, dan kalo memberi tidak cukup untukmemenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menyebabkan sejak April 2018Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil GugatanPenggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian .Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatberupa sehelai Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor175/415.69.02/2018 tanggal 25 Juli 2018,

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah diKabupaten Lombok Timur pada tanggal 24 Desember2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor175/01/111/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur,tanggal 06 Maret 2002; 2.

Kemudianpemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratgugatannya yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat; Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi menambahketerangannya kemudian mengajukan bukti surat berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanMasbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor175/01/111/2002 Tanggal O06 Maret 2002, bermateraicukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telahsesuai dngan aslinya, kemudian surat bukti' tersebutoleh

Nomor175/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 15 Desember 2016, permohonantersebut disertai dengan alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal itu juga;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial tidakmengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka MahkamahAgung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 UndangUndang Nomor

Putusan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor175/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2014;MENGADILI KEMBALI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili; Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; Menyatakan sah putusanya hubungan kerja antara

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 08April 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor175/Pdt.P/2019/PN Bgl;2. Surat Permohonan tanggal 06 Maret 2019 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal27 Maret 2019 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Bgl yangdiajukan oleh:Yulia Darmi, bertempat tinggal di Jalan Halmahera PerumahanSurabaya Permai Blok F, Rt. 005, Rw. 000, Kel.Surabaya, Kec.

., mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 22 Maret2007 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor175/16/111/2007. Tanggal 22 Maret 2007 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

SURAT :1.1.Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor175/16/111/2007. Tanggal 22 Maret 2007. Alatbukti tersebut setelah diperiksa lalu olehKetua Majelis diberi tanda P.1. ;LadkcSatu. lembar Surat Keterangan Domisili yang2.dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan~ Kabupaten Kuningan nomor : 470/400/XI/2009.tanggal 12 Nopember 2009. Alat bukti tersebutsetelah diperiksa lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.2.

Bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 Penggugat denganTergugat nikah dihadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Blitar,sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor175/43/V1I1/1999 tanggal 27 Juli1999 proce ee eee ee +e 2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkansighot taklik talak kepada Penggugat yang bunyilengkapnya sebagaimana tercantum pada Kutipan AktaNikahnya ; 3.

Foto copy bermaterai cukup, Kutipan Akta Nikah Nomor175/43/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , KabupatenBlitar2.